info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Jenis pupuk yang diberi subsidi ditetapkan oleh Menteri Pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Produsen Pupuk.

Pasal 4
Besaran Subsidi Pupuk untuk masing-masing jenis pupuk dihitung dari selisih antara HPP (Rp/Kg) dikurangi HET (Rp/Kg) dikalikan Volume Penyaluran Pupuk (Kg).

BAB III
HARGA POKOK PENJUALAN

(1)Dana untuk keperluan subsidi pupuk dialokasikan dalam APBN.
(2)Direktur Jenderal Anggaran-Kementerian Keuangan menyampaikan pemberitahuan pagu subsidi pupuk kepada Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian- Kementerian Pertanian selaku KPA.
(3)Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar bagi Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian-Kementerian Pertanian selaku KPA untuk mengajukan usulan penyediaan dana kepada Direktur Jenderal Anggaran-Kementerian Keuangan.
(4)Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal Anggaran- Kementerian Keuangan menerbitkan SP RKA-BUN.
(5)SP RKA-BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan-Kementerian Keuangan dan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian-Kementerian Pertanian selaku KPA.
(6)Berdasarkan SP RKA-BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian-Kementerian Pertanian selaku KPA menyusun konsep DIPA dan menyampaikannya secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan- Kementerian Keuangan guna memperoleh pengesahan.
(7)DIPA yang telah mendapat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi dasar pelaksanaan pembayaran subsidi pupuk.

Pasal 7
(1)Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian-Kementerian Pertanian selaku KPA menerbitkan keputusan untuk menunjuk:
a.pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/penanggungjawab kegiatan/pembuat komitmen yang selanjutnya disebut Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); dan
b.pejabat yang diberi wewenang untuk menguji tagihan kepada negara dan menandatangani SPM, yang selanjutnya disebut Pejabat Penandatangan SPM.
(2)Salinan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat yang melaksanakan pembayaran subsidi.

Pasal 8
(1)Direksi Produsen Pupuk mengajukan tagihan pembayaran subsidi pupuk kepada Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian-Kementerian Pertanian selaku KPA.
(2)Berdasarkan tagihan Produsen Pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA menugaskan tim verifikasi untuk melakukan verifikasi terhadap dokumen tagihan subsidi pupuk.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan dan verifikasi diatur oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian-Kementerian Pertanian selaku KPA.

Tata cara pengajuan dan penerbitan SPM dalam rangka pembayaran subsidi pupuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11
(1)Subsidi pupuk yang belum dibayarkan sampai dengan akhir Desember tahun berjalan sebagai akibat dari belum dilakukannya verifikasi atas dokumen tagihan subsidi pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, ditempatkan pada Rekening Cadangan Subsidi/Public Service Obligation (PSO) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penempatan dana pada Rekening Cadangan Subsidi/Public Service Obligation (PSO) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling tinggi sebesar sisa pagu DIPA untuk belanja Subsidi pupuk.
(3)Pencairan dana pada Rekening Cadangan Subsidi/Public Service Obligation (PSO) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN, PELAPORAN, DAN AUDIT
SUBSIDI PUPUK

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian-Kementerian Pertanian selaku KPA menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14
(1)Produsen Pupuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran subsidi pupuk kepada Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian-Kementerian Pertanian selaku KPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi target dan realisasi penyaluran pupuk bersubsidi.

Dalam rangka pelaksanaan subsidi pupuk, Kementerian Keuangan dan Kementerian Pertanian dapat membentuk tim untuk melakukan monitoring dan evaluasi sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 17
Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku sepanjang dana untuk keperluan subsidi pupuk dialokasikan dalam APBN.

Pasal 18
Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 2011
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

[tulis] » komentar « [baca]
LDj © 2010

© LDj - 2010 • ke atas