info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
BAB I
KETENTUAN UMUM

Prinsip-prinsip peraturan ini meliputi:
a.legalitas, yaitu pelaksanaan pengamanan eksekusi jaminan fidusia harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.nesesitas, yaitu pengamanan eksekusi jaminan fidusia diberikan berdasarkan penilaian situasi dan kondisi yang dihadapi;
c.proporsionalitas, yaitu pengamanan eksekusi jaminan fidusia dilaksanakan dengan memperhitungkan hakikat ancaman yang dihadapi dan pelibatan kekuatan; dan
d.akuntabilitas, yaitu pelaksanaan pengamanan eksekusi jaminan fidusia dapat dipertanggungjawabkan.

BAB II
OBJEK DAN PERSYARATAN PENGAMANAN

Bagian Kesatu
Objek Pengamanan

Pasal 4
Objek pengamanan jaminan fidusia, meliputi hak jaminan atas:
a.benda bergerak yang berwujud;
b.benda bergerak yang tidak berwujud; dan
c.benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.

Pengamanan terhadap objek jaminan fidusia dapat dilaksanakan dengan persyaratan:
a.ada permintaan dari pemohon;
b.memiliki akta jaminan fidusia;
c.jaminan fidusia terdaftar pada kantor pendaftaran fidusia;
d.memiliki sertifikat jaminan fidusia; dan
e.jaminan fidusia berada di wilayah negara Indonesia.

BAB III
PERMOHONAN PENGAMANAN EKSEKUSI

Pasal 7
(1)Permohonan pengamanan eksekusi diajukan secara tertulis oleh penerima jaminan fidusia atau kuasa hukumnya kepada Kapolda atau Kapolres tempat eksekusi dilaksanakan.
(2)Dalam hal permohonan pengamanan eksekusi diajukan oleh kuasa hukum penerima jaminan fidusia, pemohon wajib melampirkan surat kuasa dari penerima jaminan fidusia.

Pasal 8
(1)Permohonan pengamanan eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diajukan dengan melampirkan:
a.salinan akta jaminan fidusia;
b.salinan sertifikat jaminan fidusia;
c.surat peringatan kepada Debitor untuk memenuhi kewajibannya;
d.identitas pelaksana eksekusi; dan
e.surat tugas pelaksanaan eksekusi.
(2)Surat peringatan kepada Debitor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c telah diberikan sebanyak 2 (dua) kali, yang dibuktikan dengan tanda terima.

(1)Kapolda setelah menerima permohonan pengamanan eksekusi, permohonan diteruskan kepada Kepala Bidang Hukum (Kabidkum) Polda untuk dilakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
(2)Kabidkum Polda setelah melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan saran tertulis kepada Kapolda atas terpenuhi atau tidaknya persyaratan permohonan pengamanan eksekusi.

Pasal 11
(1)Permohonan pengamanan yang dinyatakan memenuhi syarat, Kapolda memerintahkan Kepala Biro Operasional (Karoops) untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melaksanakan pengamanan eksekusi.
(2)Dalam hal persyaratan permohonan pengamanan dinyatakan kurang lengkap, Kapolda memberitahukan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.
(3)Dalam hal permohonan pengamanan dinyatakan tidak memenuhi syarat, Kapolda memberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasannya.

(1)Permohonan pengamanan yang dinyatakan memenuhi syarat, Kapolres memerintahkan Kepala Bagian Operasional (Kabagops) untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melaksanakan pengamanan eksekusi.
(2)Dalam hal persyaratan permohonan pengamanan dinyatakan kurang lengkap, Kapolres memberitahukan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.
(3)Dalam hal permohonan pengamanan dinyatakan tidak memenuhi syarat, Kapolres memberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasannya.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 14
Tahapan pelaksanaan pengamanan eksekusi meliputi:
a.tahap persiapan;
b.tahap pelaksanaan; dan
c.tahap pengawasan dan pengendalian.

Tahapan pelaksanaan pengamanan eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, meliputi:
a.tahap persiapan pelaksanaan; dan
b.tahap pelaksanaan.

Pasal 17
Tahap persiapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, meliputi:
a.pengecekan jumlah kekuatan riil personel dan peralatan pengamanan;
b.memberikan pengarahan kepada personel yang akan melaksanakan pengamanan eksekusi;
c.menjelaskan cara bertindak dalam pengamanan eksekusi;
d.pembagian tugas personel pengamanan; dan
e.pergeseran pasukan.

Pasal 18
(1)Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, dengan cara bertindak:
a.melakukan himbauan kepada pihak yang tidak berkepentingan agar meninggalkan lokasi eksekusi;
b.melakukan pengamanan ketat saat terjadi dialog dan negosiasi antara pelaksana eksekusi dengan tereksekusi;
c.melindungi pelaksana eksekusi dan/atau pemohon, tereksekusi dan masyarakat yang ada dilokasi;
d.mengamati, mengawasi, dan menandai orang-orang yang berupaya menghambat atau menghalangi eksekusi; dan
e.mengamankan dan mengawasi benda dan/atau barang yang akan dieksekusi.
(2)Pelaksanaan eksekusi yang berjalan aman, tertib, dan lancar, personel pengamanan bersikap pasif.
(3)Dalam hal pelaksanaan eksekusi terjadi perlawanan dari pihak tereksekusi, personel bersikap aktif, dengan cara bertindak:
a.mengamankan dan/atau menangkap setiap orang yang melakukan perlawanan atau perbuatan melawan hukum;
b.melakukan penggeledahan terhadap setiap orang yang dicurigai membawa senjata api, senjata tajam, dan benda-benda berbahaya lainnya;
c.menyita senjata api, senjata tajam, dan benda-benda berbahaya lainnya yang didapat di lokasi eksekusi; dan
d.melokalisir dan/atau melakukan penyekatan akses jalan dari dan menuju lokasi eksekusi.

Dalam hal termohon eksekusi merasa telah membayar atau melunasi kewajibannya kepada petugas lain yang ditunjuk oleh pemohon eksekusi, yang mengakibatkan timbulnya perselisihan pada saat atau sedang dilaksanakan eksekusi, maka personel Polri yang melaksanakan pengamanan melakukan tindakan sebagai berikut:
a.mengadakan pendekatan persuasif antara pemohon dan termohon melalui musyawarah;
b.menanyakan dengan sopan dan humanis kepada termohon, untuk menunjukan dokumen pendukung atau bukti pembayaran atau pelunasan;
c.mengamankan lingkungan sekitar eksekusi untuk mencegah meningkatnya eskalasi keamanan; dan
d.apabila termohon mempunyai bukti pembayaran atau pelunasan yang sah, personel Polri:
1.menunda atau menghentikan pelaksanaan eksekusi;
2.membawa dan menyerahkan petugas yang ditugaskan oleh pemohon kepada penyidik Polri untuk penanganan lebih lanjut; dan
3.membawa pihak termohon dan pemohon eksekusi ke kantor kepolisian terdekat untuk penanganan lebih lanjut.

BAB V
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 21
Tahap Pengawasan dan pengendalian pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, dilaksanakan pada tahap persiapan dan pelaksanaan.

(1)Setelah pengamanan eksekusi selesai dilaksanakan, personel Polri melalui pengendali lapangan atau penanggungjawab pengamanan wajib membuat laporan secara tertulis.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
a.Karoops dengan tembusan Kapolda, untuk tingkat Polda; dan
b.Kabagops dengan tembusan Kapolres, untuk tingkat Polres.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan:
a.uraian singkat mengenai kronologis atau hal-hal yang mendasari perlunya dilaksanakan pengamanan eksekusi;
b.salinan dokumen pengajuan permohonan eksekusi dari pemohon;
c.identitas dan keterangan lengkap pemohon, termohon, objek, dan lokasi pelaksanaan eksekusi;
d.personel dan peralatan yang digunakan, penanggungjawab pengamanan eksekusi, dan surat perintah penugasan dari Karoops untuk tingkat Polda atau Kabagops untuk tingkat Polres;
e.situasi dan kondisi sebelum, pada saat, dan setelah eksekusi dilaksanakan, serta dampak yang ditimbulkan (apabila terjadi peningkatan eskalasi;
f.hasil akhir eksekusi antara pemohon dan termohon; dan
g.kesimpulan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24
Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kapolri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 2011
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

Drs.TIMUR PRADOPO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

[tulis] » komentar « [baca]
LDj © 2010

© LDj - 2010 • ke atas