info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...home
database peraturan
http://ngada.org

.
homeinfo PRINTProlegnasTabel LNTabel BN

kembali ke Permendagri No 82 Thn 2012


LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 82 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2013



RENCANA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TAHUN 2013

I.LATAR BELAKANG

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013 sebagai tindaklanjut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, menjadi pedoman bagi Kementerian Dalam Negeri dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2013.
Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri (Renja Kemendagri) Tahun 2013 disusun berdasarkan Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014 dan memuat langkah-langkah untuk mendukung tercapainya Visi Indonesia 2014 yaitu Indonesia yang Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan yang diarahkan pada upaya-upaya mendukung lingkup tugas Kemendagri dalam penyelenggaraan sebagian tugas pemerintahan di bidang urusan dalam negeri dan pencapaian visi dan misi Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014.
Untuk menjaga kesinambungan Program Kerja Kementerian Dalam Negeri, Renja Kemendagri Tahun 2013 disusun berdasarkan Kerangka Pembangunan Jangka Menengah, target capaian RKP Tahun 2013, melanjutkan pelaksanaan Kontrak Kinerja Kabinet Indonesia Bersatu II Tahun 2009-2014 pada tahun 2013, mencermati keberhasilan Tahun 2012, serta memperkirakan pencapaian hasil pembangunan dengan mempertimbangkan permasalahan dan tantangan lingkup tugas pokok dan fungsi Kementerian Dalam Negeri dalam bidang Politik Dalam Negeri, Pemerintahan Dalam Negeri, Pemerintahan Umum, Pembangunan Daerah, Pemberdayaan Masyarakat, Pembinaan Aparatur dan Pelayanan Administrasi Kementerian pada tahun 2013.
Renja Kemendagri Tahun 2013 juga diarahkan untuk melaksanakan pencapaian 4 (empat) Prioritas Nasional dari 11 Prioritas Nasional yang ada dan 2 Prioritas Lainnya dari 3 Prioritas Lainnya sebagaimana dimaksud dalam RKP.
Penugasan 4 (empat) Prioritas Nasional tersebut, meliputi: (1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; (2) Penanggulangan Kemiskinan; (3) Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar & Pasca Konflik; (4) Iklim Investasi dan Iklim Usaha; (5) Prioritas Lainnya Bidang Polhukam; dan (6) Prioritas Nasional Bidang Perekonomian.
Berangkat dari hal di atas, disusun Renja Kemendagri Tahun 2013 untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran Tahun 2013 lingkup Kementerian Dalam Negeri.

II.KONDISI UMUM

Gambaran kondisi umum pada awal pelaksanaan Renja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2013 diuraikan dalam bentuk pokok-pokok capaian Tahun 2012, permasalahan dan tantangan pokok ke depan, serta langkah tindak lanjutnya ke depan yang diperlukan terutama pada Tahun 2013.

A.BEBERAPA CAPAIAN TAHUN 2012

Adapun catatan umum capaian kinerja sepanjang tahun 2012, antara lain:

1.Bidang Politik Dalam Negeri
Dalam rangka penguatan persatuan dan kesatuan bangsa serta melanjutkan pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat, Kementerian Dalam Negeri telah menyelesaikan landasan penting persiapan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2014. Hasil yang dicapai di Tahun 2012 adalah diterbitkannya UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta penyelesaian proses seleksi anggota KPU dan Bawaslu Periode 2012-2017. Terkait dengan pengaturan mengenai susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI telah mengajukan 2 RUU inisiatif sebagai bagian dari paket undang-undang politik yang perlu disempurnakan. Untuk itu, Kemendagri telah memulai sejumlah langkah persiapan internal dan siap melakukan pembahasan kedua RUU inisiatif tersebut bersama DPR pada tahun 2013.
Pada sisi pendidikan politik masyarakat, serta penguatan persatuan dan kesatuan nasional, telah dilaksanakan fasilitasi pendidikan politik, pengembangan wawasan dan nilai-nilai kebangsaan, serta kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta peningkatan partisipasi politik di daerah, melalui kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/Lembaga Non Nirlaba (LNL). Kemendagri juga telah memfasilitasi penyaluran bantuan keuangan partai politik hasil Pemilu 2009. Sedangkan dalam upaya peningkatan komitmen pemangku kepentingan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta pendekatan dialog dalam penyelesaian berbagai persoalan kemasyarakatan telah dilakukan Penguatan kelembagaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), dan Komunitas Intelijen Daerah (Kominda), serta Forum Pembauran Kebangsaan di daerah.
Dalam upaya memelihara Stabilitas Politik dan Kesatuan Bangsa, Pemerintah bersama DPR telah menyelesaikan pembahasan RUU tentang Penanganan Konflik Sosial yang merupakan RUU inisiatif DPR dengan diterbitkannya UU No. 7 Tahun 2012 sebagai payung hukum bagi penyusunan program-program pembangunan di daerah terkait penanganan dan pengelolaan konflik. Di samping itu, dalam rangka pengembangan proses demokratisasi di daerah, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, pada Tahun 2012 telah dilakukan dukungan terhadap penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) yang berlangsung di 6 provinsi, yaitu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Aceh, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Provinsi Papua dan di 57 kabupaten serta 18 kota.

2.Bidang Pemerintahan Dalam Negeri
Dalam rangka penguatan desentralisasi dan otonomi daerah, dari aspek regulasi telah difasilitasi pembahasan RUU revisi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan RUU Pemilukada antara Pemerintah dan DPR RI yang dimulai pada Triwulan IV Tahun 2012. Dalam upaya penataan urusan pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik di daerah, sampai dengan saat ini telah disusun NSPK untuk 22 Bidang Urusan dan 15 Bidang SPM. Dalam rangka memfasilitasi penerapan SPM tersebut, pada bulan Maret 2012 telah diterbitkannya SE Mendagri Nomor 100/1023/SJ tentang Percepatan Pelaksanaan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Daerah.
Terkait dengan peningkatan kapasitas Kepala Daerah dan DPRD, telah dilaksanakan orientasi peningkatan kemampuan dalam menjalankan fungsi-fungsi kepemimpinan daerah, legislasi, penganggaran dan pengawasan;
inovasi pemerintahan dan pembangunan yang diikuti 56 Bupati/Walikota serta perwakilan dari masing-masing komisi DPRD di 161 Kabupaten/kota. Sedangkan dalam rangka memfasilitasi penataan daerah otonom telah disampaikan Desain Strategi Penataan Daerah (Desertada) kepada DPR-RI namun hingga saat ini belum mendapatkan pengesahan. Pada tahun 2012 dari 19 DOB yang diusulkan oleh DPR-RI baru 12 (dua belas) daerah otonomi baru (DOB) yang telah disahkan oleh Pemerintah dan DPR-RI dalam Sidang Paripurna DPR-RI. Keduabelas DOB tersebut adalah Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Pangandaran (Jawa Barat), Kabupaten Pesisir Barat (Lampung), Kabupaten Manokwari Selatan (Papua Barat), Kabupaten Pegunungan Arfak (Papua Barat), Kabupaten Mahakam Ulu (Kalimantan Timur), Kabupaten Malaka (Nusa Tenggara Timur), Kabupaten Mamuju Tengah (Sulawesi Barat), Kabupaten Banggai Laut (Sulawesi Tengah), Kabupaten Pulau Tailabu (Maluku Utara), Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Sumatera Selatan) dan Kabupaten Kolaka Timur (Sulawesi Tenggara).
Selanjutnya terkait dengan fasilitasi pelaksanaan otonomi khusus, telah diterbitkan UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Guna menjamin pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan yang diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga dan untuk mempercepat penyaluran DAK dari APBN ke APBD, pada bulan Juni 2012 telah diterbitkan Surat Mendagri tentang Percepatan Penyerapan DAK Tahap I dan II serta Radiogram Mendagri tentang Percepatan Permintaan Penyaluran DAK Tahap I bagi 33 Daerah. Selain itu, dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan dan tepat waktu, telah dihasilkan beberapa capaian antara lain sebanyak 30 Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi telah disahkan tepat waktu; sebanyak 29 Provinsi Perda APBD TA 2012 telah disahkan tepat waktu; dan sebanyak 17 Provinsi telah dilaksanakan pembinaan diharapkan setelah dilakukan pembinaan provinsi mampu ber-LKPD sesuai dengan indikator kedisiplinan penggunaan anggaran dalam APBD sebagai upaya pencapaian status WTP di tahun 2012.
Dalam hal penataan peraturan perundangan sebagai upaya untuk mempercepat harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah, Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2012 telah menyelesaikan kajian terhadap 3.000 peraturan daerah, di mana sampai dengan tanggal 14 Desember 2012 terdapat 173 peraturan daerah yang mendapat rekomendasi tindak lanjut hasil kajian melalui Surat Menteri Dalam Negeri kepada Kepala Daerah dengan tembusan DPRD, agar pelaksanaannya dapat diklarifikasi (dihentikan/dicabut), namun hingga saat ini masih 15 daerah saja yang sudah menindaklanjutinya.

3.Bidang Pemerintahan Umum
Untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mengembangkan Sistem Administrasi Kependudukan melalui penerapan E-KTP, pada Tahun 2012 telah selesai dilakukan perekaman E-KTP bagi 172.428.571 Wajib KTP, pengadaan blanko yang dilengkapi chip sebesar 145,67 juta keping dan 86,17 Juta keping yang sudah dipersonalisasi.
Terkait dengan penguatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di wilayah Provinsi sebagaimana diamanatkan PP No. 19 Tahun 2010 jo. PP 23 Tahun 2011, telah diterbitkan Permendagri Nomor 66 Tahun 2012 tentang pelaksanaan PP No. 23 Tahun 2011 tentang perubahan atas PP No. 19 Tahun 2010 tentang tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang serta kedudukan keuangan gubernur sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi. Dalam upaya penyelesaian permasalahan batas antar daerah, pada tahun 2012 telah diselesaikan sebanyak 15 segmen batas daerah yang telah ditetapkan melalui 14 Permendagri. Sementara untuk penegasan batas antar Negara, Pemerintah terus melakukan upaya perundingan dan kerjasama bilateral melalui JBC (Joint Border Committee) dan/atau IRM (Investigation Refixation and Maintenance) dalam rangka penyelesaian penegasan batas antar negara, survey dan pemeliharaan tugu-tugu dan pilar batas, serta pengembangan sosial ekonomi, keamanan dan kesejahteraan disepanjang kawasan perbatasan, baik dengan Malaysia, Timor Leste dan Papua Nugini.
Sedangkan dalam upaya peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan penegakan peraturan daerah dan perlindungan masyarakat, Kemendagri telah menyusun rancangan peraturan sebagai upaya untuk mewujudkan pencitraan positif Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat diantaranya dengan menyusun rancangan Permendagri tentang pedoman Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Provinsi mengkoordinasikan pemeliharaan dan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Lintas Kabupaten/Kota, pedoman pakaian dinas perlengkapan, peralatan dan prasarana Satpol PP, kode etik Satpol PP, pedoman penetapan Polisi Pamong Praja, dan membangun Sistem Informasi Manajemen Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat secara terpadu di seluruh wilayah Indonesia.
Selanjutnya dalam penanggulangan bencana, telah difasilitasi peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan penanggulangan bencana di daerah, baik berupapenyusunan kebijakan/pedoman/regulasi dan/atau standar operasional prosedur, serta dukungan sarana prasarana penanggulangan bencana di 14 daerah yaitu di 9 Provinsi (Provinsi DI Yogyakarta, Sumatera Barat, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Gorontalo dan Papua Barat), 5 Kabupaten (Teluk Wandama, Aceh Utara, Purbalingga, Hulu Sungai Utara dan Minahasa) dan 2 Kota (Lhokseumawe dan Bima); sedangkan dalam upaya pengembangan kawasan khusus, Kemendagri telah menyusun pedoman penilaian persyaratan serta pengkajian dan verifikasi kawasan khusus termasuk pembinaan umum atas penyelenggaraan kawasan khusus. Di samping itu juga telah difasilitasi peningkatan kapasitas 14 pemerintah daerah dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan kepentingan umum, kawasan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, kawasan pertambangan, perkebunan, kawasan kehutanan.

4.Bidang Pembangunan Daerah
Di bidang pembangunan daerah, telah dilakukan upaya-upaya penyelesaian regulasi dalam rangka harmonisasi dan sinergi kebijakan perencanaan pembangunan nasional dan daerah, pengembangan wilayah, penataan ruang dan lingkungan hidup, penguatan ekonomi daerah, dan penataan perkotaan. Hasil yang telah dicapai pada Tahun 2012 antara lain: Permendagri No. 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional; Permendagri No. 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi RKPD Tahun 2013; Permendagri No. 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima; Permendagri No. 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah; Permendagri No. 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan/Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah. Terkait dengan upaya pengembangan wilayah telah disusun Pedoman Umum Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT); penataan ruang dan lingkungan hidup melalui fasilitasi penyelenggaraan forum koordinasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional untuk Regional Sumatera, Jawa-Bali dan Regional Sulawesi, Kalimantan, Maluku, NTB, NTT, Papua, dan forum koordinasi Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional.

5.Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Dalam upaya peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaaan (PNPM MP), telah dilaksanakan Cakupan Penerapan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di 32 Provinsi, 393 Kabupaten dan 4.990 Kecamatan. Untuk Peningkatan Kapasitas kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat, telah dilaksanakan fasilitasi penataan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan di desa pada 32 provinsi.
Kegiatan yang telah dilakukan adalah: Pendataan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa/kelurahan; Peningkatan kapasitas pengurus lembaga kemasyarakatan; dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemda dalam pengelolaan Lembaga Kemasyarakatan.
Selanjutnya dalam hal kegiatan pemberdayaan adat dan sosial budaya, telah dilakukan Pelestarian Adat dan Budaya Nusantara di 33 Provinsi dan 51 Kabupaten. Untuk kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dilakukan melalui Penguatan Kelembagaan Posyandu, Pendataan Posyandu, peningkatan peran Posyandu dalam kesehatan keluarga, pelaksanaan Bangdesmadu di 33 Provinsi dan 314 kabupaten/kota. Sebagai upaya memfasilitasi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna, telah dilaksanakan kegiatan Program Nasional Mandiri Perdesaan - Lingkungan Mandiri Perdesaan (PNPM-LMP) di 8 Provinsi, 29 Kabupaten dan 78 Kecamatan.
Pada aspek Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan, telah dilakukan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa serta kelurahan melalui Bintek, inventarisasi dan pendataan keuangan serta asset desa, pengembangan desa wisata sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di 24 Provinsi dan 64 Kabupaten.

6.Bidang Pembinaan Aparatur dan Pelayanan Administrasi Kementerian
Terkait dengan peningkatan kapasitas kepala daerah, telah diterbitkan Permendagri No. 24 Tahun 2010 tentang Orientasi Kepemimpinan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (OKPPD) bagi Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota. Sebagai tindak lanjut dari Permendagri dimaksud saat ini telah diselenggarakan OKPPD bagi Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota yang telah dilantik sejumlah 2 angkatan dengan jumlah peserta 42 orang. Dari hasil pelaksanaan OKPPD tersebut, kepada 19 peserta terbaik diberikan kesempatan untuk mengikuti studi banding ke Harvard Kennedy School Amerika Serikat.
Untuk meningkatkan kapasitas SDM Aparatur Kemendagri telah tersusun 23 Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Diklat Substantif Pemda; 17 Naskah desain sistem Diklat yang berbasis kompetensi; 110 modul diklat; tersedianya 100 orang tenaga penyusun standar dan assesor kompetensi; terlaksananya evaluasi kelembagaan pada 18 lembaga diklat; dan terlaksananya efektifitas kelembagaan sebanyak 5 lembaga diklat.
Pada aspek akuntabilitas kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kementerian Dalam Negeri, saat ini berada pada peringkat B, diharapkan untuk Tahun berikutnya bisa berada pada peringkat A.
Terkait dengan Reformasi Birokrasi, telah dihasilkan dan dilaksanakanbeberapa regulasi/kebijakan/pedoman seperti 105 Standard Operating Procedure (SOP), penerapan e-procurement dan pengembangan LPSE kerjasama dengan LKPP, pengembangan e-audit bekerjasama dengan BPK-RI dan penyelesaian sistem pemanfaatan database kepegawaian untuk pengelolaan kepegawaian secara terintegrasi, penguatan kapasitas aparatur kepegawaian serta penegakan kode etik dan disiplin kerja PNS lingkup Kemendagri. Terhadap kesiapan Kemendagri dalam Reformasi Birokrasi, Kemenpan telah melakukan penilaian dan berdasarkan Surat Menpan dan RB selaku Ketua Tim Reformasi Birokrasi Nasional dengan Nomor surat B/2931/M.PAN- RB/10/2012 tanggal 19 Oktober 2012 tentang Hasil Penilaian Kesiapan Reformasi Birokrasi, Kemendagri telah mencapai nilai 51 yaitu pada level 3 (range skor 51-60) dan selanjutnya akan diajukan kepada Menteri Keuangan untuk selanjutnya akan diproses dalam rapat Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN).
Selain target capaian prioritas nasional tahun 2012 di atas, Kementerian Dalam Negeri juga melaksanakan berbagai kegiatan prioritas kementerian serta sejumlah kegiatan dasar penunjang lainnya yang dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang urusan dalam negeri.

B.MASALAH DAN TINDAKLANJUT KE DEPAN

1.Bidang Politik Dalam Negeri

a.Permasalahan yang dihadapi di bidang kesatuan bangsa dan politik, antara lain terkait pemantapan ideologi dan wawasan kebangsaan adalah masih adanya kecenderungan disorientasi nilai, demoralisasi berupa kebebasan yang tanpa batas, norma, etika, dan sistem sosial ditinggalkan, serta masih adanya konflik sosial horizontal diberbagai wilayah Indonesia karena adanya kelompok-kelompok yang lebih mengedepankan kepentingan politik, arogansi, dan budaya komunalisme atau primordialisme ketimbang mengedepankan nilai toleransi, sikap pengendalian, dan introspeksi diri.
Terkait dengan peningkatan kewaspadaan nasional, peran tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, ormas, LSM dalam memediasi penyelesaian konflik-konflik yang bernuansa SARA masih belum optimal, termasuk upaya mengantisipasi tindakan terorisme. Terkait dengan upaya peningkatan ketahanan seni budaya, agama dan kemasyarakatan, secara umum masih kurangnya penghargaan terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual di bidang kebudayaan; kekayaan budaya bangsa baik dalam bentuk benda dan bukan benda belum dikelola secara sinergis dalam rangka pembangunan nasional; serta masih rendahnya apresiasi dan kecintaan terhadap budaya dan produk dalam negeri. Potensi masalah lainnya adalah kemungkinan kurangnya komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung penyelenggaraan tahapan Pemilu di daerah. Dikhawatirkan dengan kurangnya kesiapan untuk mendukung tersebut dapat mengurangi kualitas penyelenggaraan pemilu di daerah.
Dalam rangka penyelesaian permasalahan tersebut di atas, maka untuk meningkatkan internalisasi nilai-nilai ideologi dan wawasan kebangsaan selain memanfaatkan forum-forum yang telah ada serta kerja sama dengan Ormas/LSM/LNL, juga dilakukan upaya lain dengan membentuk dan mengembangkan pusat pendidikan wawasan kebangsaan di daerah. Sedangkan untuk memperkuat kewaspadaan nasional, maka salah satu upaya strategis adalah dengan memfasilitasi pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang antara lain didukung melalui dana dekonsentrasi bagi 33 provinsi se-Indonesia. Adapun upaya terkait pengaturan keberadaan dan aktivitas ormas yang kontras produktif terhadap tatanan kehidupan antara lain dengan tetap memprioritaskan penyelesaian Peraturan Perundang-undangan tentang Organisasi Masyarakat. Untuk mengantisipasi permasalahan komitmen dukungan penyelenggaraan pemilu 2014 maka akan dilakukan upaya peningkatan sosialisasi dan koordinasi kepada segenap pemangku kepentingan untuk menyediakan sumber daya bagi penyelenggaraan pemilu di daerah.

b.Selanjutnya berbagai permasalahan dan tantangan yang mengemuka dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, dengan disusunnya RUU Pemilukada yang telah dimulai pembahasannya antara Pemerintah dan DPR RI pada akhir tahun 2012 dan diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang komprehensif sebagai satu upaya untuk mewujudkan pilkada berkualitas ke depan.

2.Bidang Pemerintahan Dalam Negeri

a.Permasalahan yang dihadapi dalam upaya penguatan penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, antara lain sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan sektoral dengan undang-undang bidang otonomi daerah yang masih belum optimal tindak lanjutnya, dan kapasitas pemerintah daerah yang memiliki kekhususan dan keistimewaan belum optimal dapat mengimplementasikan amanat undang-undang yang mengatur kekhususan dan keistimewaannya tersebut.
Selanjutnya terkait dengan penerapan 15 SPM yang telah ditetapkan oleh K/L terkait belum seluruhnya didukung dengan Panduan Operasional dan Panduan Pembiayaannya sehingga pemahaman aparatur daerah terhadap SPM masih terbatas akibat kurangnya sosialisasi dan fasilitasi lainnya yang menjadi tanggungjawab K/L terkait.
Untuk menjamin standardisasi pemberian pelayanan dasar oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat berupa SPM sesuai dengan amanat prioritas nasional RPJMN 2011-2014, perlu segera ditindak-lanjuti melalui:
1)Penguatan koordinasi ditingkat pusat maupun daerah dalam upaya percepatan penerapan SPM melalui pembentukan Sekretariat Bersama di Tingkat Pusat dan mendorong pembentukan Tim Percepatan Penerapan SPM di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
2)Penyusunan instrumen dan kebijakan terkait dengan operasionalisasi percepatan penerapan SPM;
3)Perluasan cakupan sosialisasi terhadap 15 SPM kepada pemerintah daerah dan DPRD;
4)Pendampingan kepada pemerintah daerah dalam rangka implementasi berbagai kebijakan terkait percepatan penerapan SPM; dan
5)Penyusunan mekanisme sistem monitoring dan pengendalian pelaksanaan penerapan SPM.
Terkait dengan upaya implementasi kebijakan otonomi khusus dan istimewa, perlu dilakukan upaya percepatan penyelesaian regulasi derivatif dari undang-undang yang mengatur kekhususan dan keistimewaan.

b.Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan daerah antara lain: akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah masih relatif rendah yang tercermin dalam opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Selanjutnya terkait dengan upaya memperbesar porsi belanja langsung dalam APBD Provinsi yang saat ini masih menemui kendala dikarenakan perubahan kebijakan pengelolaan Dana BOS, yang sebelumnya ada dalam APBD kab/kota pada Tahun 2012 dialihkan menjadi belanja hibah pada APBD provinsi. Dengan perubahan mekanisme ini, berdampak pada bertambahnya porsi belanja tidak langsung akibat penambahan belanja hibah dana BOS.
Untuk mengatasi beberapa permasalahan tersebut, upaya pembinaan peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah sehingga mampu ber-LKPD sesuai dengan indikator kedisiplinan penggunaan anggaran dalam APBD sebagai upaya pencapaian status WTP perlu terus dilanjutkan.

3.Bidang Pemerintahan Umum

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka penguatan penyelenggaraan pemerintahan umum, antara lain masih belum optimalnya peran gubernur sebagai wakil pemerintah dan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan. Terkait dengan pengelolaan perbatasan antar Negara dan antar daerah, permasalahan yang dihadapi antara lain bentangan kawasan perbatasan antara RI dengan 10 negara tetangga sangat luas dan tipologinya bervariasi; pembentukan daerah otonom belum ditindaklanjuti dengan penegasan batas daerah secara pasti di lapangan sehingga hal tersebut berpotensi mengakibatkan sengketa batas daerah. Terkaitdengan penanganan kawasan khusus dan penanggulangan bencana, kendala yang dihadapi antara lain penanganan pengelolaan dan pengembangan kawasan masih dengan pendekatan sektoral, belum terpadu dan berkelanjutan; serta belum optimalnya kapasitas aparatur penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran dalam menjalankan tugasnya.
Permasalahan yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan kebijakan Pemerintah untuk pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan antara lain: masih rendahnya tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan tertib administrasi kependudukan, karena keterbatasan informasi yang diterima; terbatasnya dukungan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dialokasikan untuk mendukung penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di daerah, terutama untuk sosialisasi, operasional pelayanan, dan peningkatan infrastruktur SIAK.
Upaya penyelesaian permasalahan tersebut diantaranya melalui: sosialisasi dan advokasi kepada Kab/Kota untuk melakukan sosialisasi secara berkelanjutan kepada masyarakat arti pentingnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam tertib administrasi kependudukan; sosialisasi kepada Bupati/Walikota, Ketua DPRD pentingnya penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (data dan dokumen kependudukan), sehingga diharapkan dukungan dari Pimpinan Daerah untuk mengalokasikan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk penyelenggaraan administrasi kependudukan.

4.Bidang Pembangunan Daerah

Berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pembinaan pembangunan daerah antara lain: belum optimalnya konsistensi dan kesinambungan penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKPD; belum sinkronnya program pembangunan antar sektor dan antar wilayah yang mengacu kepada RTR sehingga masih ditemukannya adanya konflik antar sektor dan antar wilayah; masih lemahnya penegakan hukum (law enforcement) pelanggaran pemanfaatan ruang; masih adanya keengganan dari SKPD teknis untuk melimpahkan kewenangan perizinan maupun non perizinan kepada PTSP; serta minimnya peraturan perundangan dan pedoman sebagai acuan dalam melakukan perencanaan dan pengelolaan kawasan perkotaan, yang mengakibatkan pengelolaan perkotaan berjalan parsial.
Untuk tindak lanjut mengatasi permasalahan tersebut, yaitu dengan melakukan sosialisasi dan fasilitasi implementasi Permendagri No. 54 Tahun 2010 terus berkelanjutan; mendorong daerah untuk melakukan kerjasama antar wilayah dan perlu segera diterbitkan Perpres tentang Pembangunan Pengembangan Wilayah Terpadu (PWT); meningkatkan kinerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Provinsi dan Kabupaten/Kota;
pembinaan dan peningkatan kapasitas PTSP secara konsisten dan berkelanjutan; serta meningkatkan kapasitas manajemen pembangunan perkotaan.

5.Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan yang dihadapi dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan desa antara lain masih relatif rendahnya komitmen daerah dalam pengalokasian Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB) untuk mendukung Program PNPM-MP; dan masih adanya Kabupaten yang belum melaksanakan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, khususnya terkait penetapan Alokasi Dana Desa. Untuk mengatasi persoalan tersebut, telah dilakukan upaya-upaya antara lain: mendorong partisipasi daerah dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dan perencanaan pembangunan desayangpartisipatif melalui Program/Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan sebagai program prioritas tahun 2010-2014;mempercepat penguatan otonomi desa melalui percepatan penyelesaian RUU tentang Desa yang saat ini sedang dalam tahap pembahasan RUU bersama DPR-RI; serta mengembangkan kegiatan dalam rangka peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan publik.

6.Bidang Pembinaan Aparatur

a.Belum optimalnya kapasitas SDM Aparatur dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintahan secara efektif berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, perlu diikuti dengan penyempurnaan regulasi, penguatan aspek kediklatan, dan aspek binwas; perlunya didorong implementasi reformasi birokrasi baik di pusat maupun daerah; serta mempersiapkan kader pemerintahan dalam negeri yang siap tugas dan siap dikembangkan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan, baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat.
b.Pada aspek kelembagaan, perlunya terus diupayakan penataan dan penguatan kelembagaan, pembinaan dan pengawasan, baik terhadap internal lembaga Kementerian Dalam Negeri maupun Pemerintah Daerah; menjaga dan meningkatkan kualitas hasil kelitbangan dan pelaporan akuntabilitas serta manajerial; meningkatkan kualitas dan penataan sarana dan prasarana fisik yang mendukung tupoksi Kementerian Dalam Negeri.

III.STRATEGI DAN KEBIJAKAN PRIORITAS TAHUN 2013

Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010- 2014, telah ditetapkan Visi Kementerian Dalam Negeri adalah: "Terwujudnya sistem politik yang demokratis, pemerintahan yang desentralistik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta keberdayaan masyarakat partisipatif, dengan didukung sumber daya aparatur yang profesional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia". Visi tersebut memuat 5 (lima) kata kunci, yakni:
1.Sistem Politik Demokratis, merupakan salah satu tujuan yang akan dicapai yaitu terwujudnya suatu tatanan kehidupan politik dengan meletakkan kedaulatan berada di tangan rakyat yang diwujudkan melalui pengembangan format politik dalam negeri dan pengembangan sistem pemerintahan termasuk sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah ke arah yang lebih demokratis.
2.Pemerintahan Desentralistik, merupakan salah satu tujuan yang akan dicapai yaitu terwujudnya sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan responsif dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemeratan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3.Pembangunan Daerah, merupakan salah satu tujuan yang akan dicapai yaitu terwujudnya pembangunan daerah yang berkesinambungan melalui peningkatan kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan yang berbasis wilayah, ekonomi, dan berdaya saing, secara profesional dan berkelanjutan.
4.Keberdayaan Masyarakat, merupakan salah satu tujuan yang akan dicapai yaitu terwujudnya keberdayaan masyarakat yang maju dan mandiri dalam berbagai aspek kehidupan.
5.Sumber Daya Aparatur yang Profesional, merupakan salah satu prasyarat utama yang harus terpenuhi dalam mencapai tujuan sistem politik yang demokratis, pemerintahan yang desentralistik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta masyarakat yang partisipatif.
Kelima elemen pokok tersebut dirangkum dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang merupakan cerminan komitmen, sikap, dan arah yang tegas terhadap penegakkan kesatuan dan persatuan nasional dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, politik dalam negeri, pembangunan daerah, dan pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut sekaligus mewadahi upaya mewujudkan cita-cita nasional yaitu masyarakat Indonesia yang aman, adil, damai, dan sejahtera, yang juga merupakan refleksi visi, misi, dan prioritas kebijakan pembangunan nasional.

Untuk menjalankan peran strategik dalam pencapaian Visi Kementerian Dalam Negeri tersebut, ditetapkan Misi Kementerian Dalam Negeri, yaitu:
1.Memperkuat Keutuhan NKRI, serta memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis.
2.Memantapkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum.
3.Memantapkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan yang desentralistik.
4.Mengembangkan keserasian hubungan pusat-daerah, antar daerah dan antar kawasan, serta kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan secara berkelanjutan.
5.Memperkuat otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya.
6.Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa.

Sebagai penjabaran atau penerapan dari pernyataan misi tersebut di atas, Kementerian Dalam Negeri menetapkan 9 (sembilan) tujuan yang ingin dicapai dalam periode waktu 2010-2014, sebagai berikut:
1.Memperkokoh kesatuan dan persatuan nasional serta stabilitas politik dalam negeri yang dilandasi oleh semangat dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 melalui pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat.
2.Meningkatkan sinergitas hubungan pusat-daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan umum.
3.Terciptanya tertib administrasi kependudukan.
4.Meningkatnya pengelolaan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah yang Desentralistik.
5.Terciptanya pertumbuhan pembangunan di daerah, serta keseimbangan pembangunan antar daerah yang didukung oleh efektivitas kinerja pemerintah daerah.
6.Mewujudkan masyarakat yang maju dan mandiri dalam berbagai aspek kehidupan.
7.Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah serta kemampuan fiskal daerah.
8.Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan kapasitas SDM aparatur lingkup Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah; dan
9.Meningkatkan kualitas dukungan manajemen dan dukungan pelayanan teknis lainnya, serta penyusunan dan implementasi kebijakan Kementerian Dalam Negeri.

Sejalan dengan Visi, Misi dan Tujuan di atas, penyusunan Renja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2013 juga mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2013 yang bertema "Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat". Dari uraian di atas, kebijakan prioritas Kementerian Dalam Negeri Tahun 2013 diarahkan dalam rangka:
1.Mewujudkan stabilitas politik dalam negeri dalam kerangka menjaga ketahanan nasional.
2.Memantapkan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri yang didukung kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah secara konsisten berkelanjutan.
3.Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil Pemerintah di daerah serta penguatan fungsi-fungsi penyelenggaraan pemerintahan umum.
4.Meningkatkan keserasian pembangunan antar wilayah, daerah, dan kawasan.
5.Memperkuat keberdayaan masyarakat perdesaan, meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa dan kelurahan, serta mendukung upaya dan kebijakan nasional penanggulangan kemiskinan.
6.Mendorong upaya pemenuhan hak-hak penduduk dan tertib administrasi kependudukan melalui pemantapan implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) dan koneksi Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terintegrasi.
7.Meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan daerah dalam rangka memperkuat fiskal daerah.
8.Meningkatkan kualitas pendidikan kader aparatur kepamongprajaan dan penyediaan sarana prasarana pendukungnya; serta
9.Memperkuat pembinaan aparatur pada aspek personil, kelembagaan, dan sistem manajemen tata kelola yang baik, dalam kerangka reformasi birokrasi.

A.PRIORITAS NASIONAL

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2013 khususnya dalam Buku I tertuang Prioritas Nasional yang menjadi lingkup tugas Kemendagri Tahun 2013 dan beberapa target capaiannya yang akan dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan yaitu:

A.1.Prioritas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

1.Program: Pengelolaan Desentralisasi Dan Otonomi Daerah
a.Kegiatan Penataan Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup I.
b.Kegiatan Penataan Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup II.
c.Kegiatan Penataan Daerah Otonom dan Otonomi Khusus dan DPOD.

2.Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah
a.Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Dana Perimbangan.
b.Kegiatan Pembinaan Anggaran Daerah
c.Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

3.Program Dukungan Manajemen dan Dukungan Tugas Teknis Lainnya Kemendagri
a.Kegiatan Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum.

A.2.Prioritas Penanggulangan Kemiskinan

1.Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
a.Kegiatan Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan (PNPM-MP)
b.Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat

2.Program Bina Pembangunan Daerah
a.Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Wilayah Terpadu.

A.3.Prioritas Iklim Investasi dan Iklim Usaha

1.Program Bina Pembangunan Daerah
a.Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah

A.4.Prioritas Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-Konflik

1.Program Bina Pembangunan Daerah
a.Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Wilayah Terpadu

2.Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
a.Kegiatan Pengembangan dan Penataaan Wilayah Administrasi dan Perbatasan

A.5.Prioritas Nasional Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

1.Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik
a.Kegiatan Bina Ideologi dan wawasan kebangsaan

A.6.Prioritas Nasional Bidang Perekonomian

1.Program Penataan Administrasi Kependudukan
a.Kegiatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

2.Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
a.Kegiatan Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat

B.PRIORITAS BIDANG

Selain Prioritas Nasional, terdapat juga target capaian yang akan dilaksanakan Kemendagri sebagaimana tercantum dalam Buku II RKP Tahun 2013 berupa Prioritas Bidang yang dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan diantaranya adalah:

BIDANG: KEBIJAKAN PENGARUSTAMAAN DAN LINTAS BIDANG

1.PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

a.Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna

2.PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH

a.Kegiatan Fasilitasi Penataan Perkotaan

3.PROGRAM PEMBINAAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

a.Kegiatan Bina ideologi dan wawasan kebangsaan

b.Kegiatan Fasilitasi ketahanan seni, budaya, agama dan kemasyarakatan

c.Kegiatan Fasilitasi politik dalam negeri

BIDANG: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA

1.PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

a.Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil

BIDANG: POLITIK DALAM NEGERI DAN KOMUNIKASI

1.PROGRAM PEMBINAAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

a.Kegiatan Fasilitasi ketahanan seni, budaya, agama dan kemasyarakatan

b.Kegiatan Fasilitasi kewaspadaan nasional.

c.Kegiatan Bina ideologi dan wawasan kebangsaan

d.Kegiatan Fasilitasi politik dalam negeri.

e.Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi

BIDANG: WILAYAH DAN TATA RUANG

1.PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH

a.Kegiatan Fasilitasi Penataan Ruang Daerah dan Lingkungan Hidup di Daerah.

b.Kegiatan Fasilitasi penataan perkotaan

c.Kegiatan Fasilitasi peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

d.Kegiatan Fasilitas Pengembangan Wilayah Terpadu

2.PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

a.Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan

b.Kegiatan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Dan Desa Lingkup Regional

c.Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Dan Pelatihan Masyarakat

d.Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat

e.Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat.

f.Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Teknologi Tepat Guna

3.PROGRAM PENGUATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH UMUM

a.Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan dan Pertanahan

b.Kegiatan Pengembangan dan Penataaan Wilayah Administrasi dan Perbatasan.

c.Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja Sama Daerah

d.Kegiatan Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

4.PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

a.Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Investasi Daerah

5.PROGRAM PENGELOLAAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH

a.Kegiatan Penataan Urusan Pemerintahan Daerah I

b.Kegiatan Penataan Urusan Pemerintahan Daerah II

c.Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah

d.Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Otonomi Daerah

e.Kegiatan Fasilitasi KDH, DPRD, dan Hubungan Antar Lembaga

6.PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

a.Kegiatan Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Analisis Jabatan, dan Pelaporan Kinerja

7.PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI

a.Kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional dan Standardiasai Diklat

b.Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pemerintah Daerah

C.PRIORITAS KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Selain uraian indikator Prioritas Nasional dan indikator Prioritas Bidang yang diuraikan di atas, terdapat target capaian pada Tahun 2013 yang merupakan Prioritas Kementerian Dalam Negeri dan dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya. Beberapa Prioritas Kementerian Dalam Negeri Tahun 2013 antara lain:

1.PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN DALAM NEGERI.

a.Kegiatan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum

b.Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

c.Kegiatan Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Analisis Jabatan dan Pelaporan Kinerja

d.Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran

e.Kegiatan Pengelolaan Ketatausahaan, Rumah Tangga, dan Keprotokolan

f.Kegiatan Penataan Administrasi Kerjasama Luar Negeri

g.Kegiatan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset

h.Kegiatan Pengelolaan Data, Informasi, Komunikasi, dan Telekomunikasi

i.Kegiatan Pengkajian Kebijakan Strategik

j.Kegiatan Pengelolaan Penerangan

2.PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI

a.Kegiatan Peningkatan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur

3.PROGRAM PENDIDIKAN KEPAMONGPRAJAAN

a.Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi, Akademik, Perencanaan dan Kerjasama Pendidikan Kepamongprajaan

b.Kegiatan Pengelolaan Administrasi Umum dan Keuangan Pendidikan Kepamongprajaan

c.Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Kepamongprajaan dan Administrasi IPDN Kampus di Daerah

4.PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI

a.Kegiatan Penyelenggaraan Pemeriksaan Akuntabilitas dan Pengawasan Fungsional Wilayah I

b.Kegiatan Penyelenggaraan Pemeriksaan Akuntabilitas dan Pengawasan Fungsional Wilayah II

c.Kegiatan Penyelenggaraan Pemeriksaan Akuntabilitas dan Pengawasan Fungsional Wilayah III

d.Kegiatan Penyelenggaraan Pemeriksaan Akuntabilitas dan Pengawasan Fungsional Wilayah IV

e.Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal

f.Kegiatan Penyelenggaraan Pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian Kasus dan Pengaduan Khusus

5.PROGRAM PEMBINAAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

a.Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Kesbangpol

6.PROGRAM PENGUATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM

a.Kegiatan Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan

b.Kegiatan Pembinaan Ketentramanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

c.Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan dan Pertanahan

d.Kegiatan Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

7.PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

a.Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan kelurahan

b.Kegiatan Peningkatan kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat

c.Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

d.Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat

e.Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna

8.PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH

a.Kegiatan Failitasi Perencanaan Pembangunan daerah

b.Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah

c.Kegiatan Fasilitasi Penataan Ruang Daerah dan Lingkungan Hidup di Daerah

9.PROGRAM PENGELOLAAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH

a.Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah.

10.PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

a.Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu

11.PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

a.Kegiatan Pembinaan Anggaran Daerah

b.Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Investasi Daerah

c.Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Dana Perimbangan

d.Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

12.PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN

a.Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Pembangunan Dan Keuangan Daerah

b.Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Kesatuan Bangsa, Politik, Dan Otonomi Daerah

c.Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Pum dan Kependudukan

d.Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemdes Dan Pemmas

13.PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI.

a.Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Teknis

b.Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pembangunan, Kependudukan dan Keuangan Daerah

c.Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Jabatan Fungsional dan Standarisasi Diklat

d.Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pemerintahan Daerah

e.Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Regional

f.Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pendidikan Dan Pelatihan

IV.PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2013

Sesuai Surat Menteri Keuangan RI Nomor S-769/MK.02/2012 tanggal 23 Oktober 2012 tentang Penyampaian Kebijakan Belanja dan Alokasi Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2013, Kementerian Dalam Negeri memperoleh Alokasi Anggaran Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp15.782.619.488.000.-, yang terdiri dari:
1.Rupiah Murni sebesar Rp14.169.240.799.000.-
2.Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp27.433.689.000.- dan
3.Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) sebesar RP1.585.945.000.000,-.
Alokasi Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2 013 berdasarkan Alokasi Anggaran tersebut, telah mengalokasikan kegiatan Prioritas Nasional, diantaranya adalah kegiatan PNPM dengan alokasi sebesar Rp9.482.530.299.000.-, dan kegiatan Pengembangan (SAK) Terpadu sebesar Rp1.492.624.798.000.-.
Pelaksanaan anggaran Kementerian Dalam Negeri Tahun 2012 terdistribusi pada 13 program, dan dilaksanakan di Pusat (12 Komponen dan 14 Kantor di Daerah), serta dikedaerahkan melalui mekanisme Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Urusan Bersama, dengan rincian sebagai berikut:
1.Pusat (termasuk Kantor Daerah): Rp5.736.665.294.000,-
2.Dekonsentrasi: Rp1.468.803.081.000.-
3.Tugas Pembantuan: Rp133.371.900.000.-
4.Urusan Bersama: Rp8.443.779.213.000.-

Uraian alokasi anggaran pada masing-masing program yang akan dilaksanakan pada tahun 2013, adalah sebagai berikut:

1.Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Kementerian Dalam Negeri
Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal, bertujuan meningkatkan kualitas dukungan manajemen dan dukungan pelayanan teknis lainnya Kementerian Dalam Negeri, dengan alokasi anggaran sebesar Rp272.933.581.000,-.
Program ini dilaksanakan melalui 10 kegiatan, yaitu: (1) Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum; (2) Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian; (3) Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Analisis Jabatan dan Pelaporan Kinerja; (4) Perencanaan Program dan Anggaran; (5) Pengelolaan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Keprotokolan;(6) Penataan Administrasi Kerjasama Luar Negeri; (7) Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset (8) Pengelolaan Data, Informasi, Komunikasi, dan Telekomunikasi; (9) Pengkajian Kebijakan Strategik; dan (10) Pengelolaan Penerangan.

2.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Dalam Negeri
Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal, bertujuan meningkatkan kinerja aparatur, dengan alokasi sebesar Rp629.937.600.000,-. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan dan pengelolaan sarana dan prasarana aparatur Kementerian Dalam Negeri.

3.Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, bertujuan memperkokoh kesatuan dan persatuan nasional serta stabilitas politik dalam negeri yang dilandasi semangat dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 melalui pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat dengan alokasi pagu anggaran sebesar Rp241.256.959.000.-
Program ini dilaksanakan melalui 6 kegiatan, yaitu: (1) Fasilitasi Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan; (2) Fasilitasi Politik Dalam Negeri; (3) Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi. (4) Fasilitasi Kewaspadaan Nasional; (5) Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan (6) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik.
Pada program ini terdapat alokasi dana Dekonsentrasi sebesar Rp42.700.000.000,- dengan lingkup rincian kegiatan Penguatan dan Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).

4.Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Program ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, bertujuan meningkatkan sinergitas hubungan pusat-daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan umum, dengan alokasi pagu anggaran sebesar Rp504.253.147.100.-
Program ini dilaksanakan melalui 6 kegiatan, yaitu: (1) Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah; (2) Pembinaan dan Pengembangan Kawasan dan Pertanahan; (3) Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat; (4) Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana; (5) Pengembangan dan Penataaan Wilayah Administrasi dan Perbatasan serta (6) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum.
Pada program ini terdapat alokasi dana dekonsentrasi sebesar Rp184.530.500.000,- dengan lingkup rincian kegiatan:
a.Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi dengan alokasi anggaran sebesar Rp119.930.500.000.-.
b.Pengembangan Kerjasama Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.600.000.000.-.
c.Koordinasi dan Fasilitasi Penegasan Batas Daerah Secara Pasti di Lapangan Antar Daerah Prov. dan Kab/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp11.000.000.000.-
d.Pembakuan dan Pembinaan Nama Rupabumi Unsur Alami dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.500.000.000.-.
e.Fasilitasi Penegasan Status Hukum Batas Antar Negara, Peningkatan Kapasitas Aparatur, dan Peningkatan Kegiatan Sosekbud dengan Negara Tetangga dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.000.000.000.-.
f.Peningkatan Kapasitas Aparat dalam Pengurangan Resiko Bencana di Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.000.000.000.
g.Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran untuk Mendukung Pengurangan Resiko Kebakaran alokasi anggaran sebesar Rp5.000.000.000.
h.Fasilitasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Perpres Nomor 30 Tahun 2011, Pembentukan Kelembagaan Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis dan Komisi Kabupaten/Kota Pengendalian Zoonosis, dan Percepatan Pengendalian Zoonosis alokasi anggaran sebesar Rp5.000.000.000.
i.Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Kawasan Sumber Daya Alam dengan alokasi anggaran sebesar Rp6.000.000.000.-.
j.Fasilitasi Gubernur terhadap Kabupaten/Kota di Bidang Ekonomi, Industri, dan Perdagangan Bebas dengan lokasi anggaran sebesar Rp4.700.000.000.-.
k.Fasilitasi Pencitraan Satpol PP di Daerah alokasi anggaran sebesar Rp2.800.000.000.
l.Peningkatan kapasitas SDM Polisi Pamong Praja dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat alokasi anggaran sebesar Rp11.000.000.000.
Di samping itu, terdapat alokasi anggaran tugas pembantuan sebesar Rp90.040.000.000,- dengan lingkup rincian kegiatan:
a.Pembangunan Sarana Prasarana di Perbatasan antar Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar dengan alokasi anggaran sebesar Rp44.900.000.000.-.
b.Pembangunan Sarpras Pemerintahan dalam rangka Penanggulangan Bencana di Daerah Rawan Bencana dengan alokasi anggaran sebesar Rp45.140.000.000.-.

5.Program Pengelolaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah
Program ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, bertujuan meningkatnya pengelolaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang desentralistik. Alokasi anggaran sebesar Rp203.942.819.000.-.
Program ini dilaksanakan melalui 6 kegiatan, yaitu: (1) Fasilitasi KDH, DPRD dan Hubungan Antar Lembaga; (2) Penataan Daerah Otonom dan Otonomi Khusus dan DPOD; (3) Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah; (4) Penataan Urusan Pemerintahan Daerah lingkup I; (5) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Direktorat Jenderal Otonomi Daerah; dan (6) Penataan Urusan Pemerintahan Daerah lingkup II.
Pada program ini terdapat alokasi dana Dekonsentrasi sebesar Rp23.100.000.000,- dengan lingkup rincian kegiatan Fasilitasi Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah.

6.Program Bina Pembangunan Daerah
Program ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, bertujuan terciptanya pertumbuhan pembangunan di daerah, serta keseimbangan pembangunan antar daerah yang didukung oleh efektivitas kinerja pemerintah daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp621.148.521.000.-.
Program ini dilaksanakan melalui 6 kegiatan, yaitu: (1) Fasilitasi Penataan Ruang Daerah dan Lingkungan Hidup di Daerah; (2) Fasillitasi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah; (3) Fasilitasi Pengembangan Wilayah Terpadu; (4) Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Daerah; (5) Fasilitasi Penataan Perkotaan; dan (6) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah.
Pada program ini terdapat alokasi dana dekonsentrasi sebesar Rp85.472.404.000,- dengan lingkup rincian kegiatan:
a.Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program DAK dengan alokasi anggaran sebesar Rp20.500.000.000.-.
b.Penyusunan, Pengkajian dan Pengembangan Data dan Informasi Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD) di Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp15.000.000.000.-.
c.Penguatan Kelembagaan Dalam Pengelolaan dan Pengembangan Wilayah Pesisir, laut dan pulau-pulau terkecil, dengan alokasi anggaran sebesar Rp7.000.000.000.-.
d.Koordinasi, Fasilitasi dan Evaluasi terhadap Implementasi Kegiatan Penanganan Lahan Kritis dan Sumber daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM) dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.000.000.000.-.
e.Dukungan Operasional Penyelenggaraan PTSP, dengan alokasi anggaran sebesar Rp17.000.000.000.-.
f.Dekonsentrasi Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Penataan Ruang dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.500.000.000,-.
g.Fasilitasi Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Ekowisata Berbasis Masyarakat dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.790.000.000,-.
h.Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Tahunan Kabupaten/Kota TA.2013 dengan alokasi anggaran sebesar Rp13.682.404.000,-.
Pada program ini terdapat juga alokasi dana tugas pembantuan sebesar Rp43.331.900.000.- dengan lingkup rincian kegiatan:
a.Fasilitasi Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Ekosistem Berbasis Masyarakat dengan alokasi anggaran sebesar Rp8.810.000.000.-.
b.Fasilitasi Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kapasitas Kelembagaan Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM) dengan alokasi anggaran sebesar Rp34.521.900.000.

7.Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
Program ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, bertujuan mewujudkan otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial dan budaya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp10.652.214.388.000.-.
Program ini dilaksanakan melalui 8 Kegiatan, yaitu: (1) Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan Desa Lingkup Regional. (2) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat; (3) Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan (PNPM); (4) Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat; (5) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan; (6) Fasilitasi PengelolaanSumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna (7); Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat; serta (8) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat JenderalPemberdayaan Masyarakat dan Desa;
Pada program ini terdapat alokasi dana dekonsentrasi sebesar Rp1.108.500.177.000.- dengan lingkup rincian kegiatan:
a.Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Komisi Penanggulangan HIV/AIDS di Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.684.678.000.-
b.Fasilitasi Penguatan Sistem Informasi Posyandu di Daerah melalui Koordinasidan Pelatihan Ulang dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.597.366.000.-
c.Fasilitasi Pembinaan dan Pengendalian PNPM Generasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp41.297.668.000.-
d.Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa bagi Kepala Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp6.142.674.000.-
e.Pelatihan Kapasitas Kelembagaan UEDSP/BUMDesa dengan alokasi anggaran sebesar Rp6.698.800.000.-
f.Penguatan Kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.400.000.000, -
g.Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pasar Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.500.000.000,-
h.PNPM-Mandiri Perdesaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.018.231.100.000.-.
i.Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp18.059.691.000.-.
j.Penguatan Program dan Kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.888.200.000.-.
Dalam rangka dukungan pencapaian target prioritas nasional penanggulangan kemiskinan melalui kegiatan PNPM-MP, pada program ini terdapat dukungan alokasi anggaran dengan mekanisme urusan bersama sebesar Rp8.443.779.213.000.-.

8.Program Penataan Administrasi Kependudukan.
Program ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bertujuan untuk terciptanya tertib administrasi kependudukan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.636.671.087.000,- Program ini dilaksanakan melalui 7 kegiatan, yaitu: (1) Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu; (2) Pengelolaan Informasi Kependudukan; (3) Pembinaan Administrasi Pencatatan Sipil; (4) Pembinaan Administrasi Pendaftaran Penduduk; (5) Penataan Pengembangan Kebijakan Kependudukan; (6) Penyerasian Kebijakan dan Perencanaan Kependudukan; dan (7) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil.
Pada program ini terdapat alokasi dana dekonsentrasi sebesar Rp10.000.000.000.- dengan lingkup rincian kegiatan Fasilitasi Koordinasi Penyelengaraan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

9.Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah
Program ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Keuangan Daerah, bertujuan meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah serta meningkatnya investasi dan kemampuan fiskal daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp84.864.541.000.-.
Program ini dilaksanakan melalui 5 kegiatan, yaitu: (1) Pembinaan Anggaran Daerah; (2) Pembinaan Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Investasi Daerah; (3) Pembinaan Dan Fasilitasi Dana Perimbangan; (4) Pembinaan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; dan (5) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Keuangan Daerah.

10.Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Dalam Negeri.
Program ini dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal, bertujuan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan lingkup Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah, dengan alokasi pagu anggaran sebesar Rp71.067.600.000.-.
Program dilaksanakan melalui 6 kegiatan, yaitu: (1) Penyelenggaraan Pemeriksaan Akuntabilitas dan Pengawasan Fungsional Wilayah I; (2) Penyelenggaraan Pemeriksaan Akuntabilitas dan Pengawasan Fungsional Wilayah II; (3) Penyelenggaraan Pemeriksaan Akuntabilitas dan Pengawasan Fungsional Wilayah III; (4) Penyelenggaraan Pemeriksaan Akuntabilitas dan Pengawasan Fungsional Wilayah IV; (5) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal; serta (6) Penyelenggaraan Pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian Kasus dan Pengaduan Khusus.
Pada program ini terdapat alokasi dana Dekonsentrasi sebesar Rp8.000.000.000,- dengan lingkup rincian kegiatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

11.Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri
Program ini dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyusunan, implementasi dan evaluasi kebijakan bidang pemerintahan dalam negeri dengan alokasi anggaran sebesar Rp68.594.566.000.-.
Program ini dilaksanakan melalui 5 kegiatan, yaitu: (1) Penelitian dan Pengembangan Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Otonomi Daerah; (2) Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum dan Kependudukan; (3) Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat, (4) Penelitian dan Pengembangan Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan (5) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan.

12.Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Dalam Negeri
Program ini dilaksanakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan, bertujuan meningkatkan kapasitas SDM Aparatur lingkup Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah melalui dukungan pendidikan dan pelatihan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp284.195.684.000.-.
Program ini dilaksanakan melalui 6 kegiatan, yaitu: (1) Diklat Bidang Struktural dan Teknis; (2) Diklat Bidang Manajemen Pembangunan, Kependudukan dan Keuangan Daerah; (3) Diklat Bidang Pembinaan Jabatan Fungsional dan Standarisasi Diklat; (4) Diklat Bidang Manajemen dan Kepemimpinan Pemerintahan Daerah; (5) Pendidikan dan Pelatihan Regional dan (6) Dukungan Manajemen dan Pelayanan Teknis Lainnya Badan Pendidikan dan Pelatihan.
Pada program ini terdapat alokasi dana dekonsentrasi sebesar Rp6.500.000.000.- dengan lingkup rincian kegiatan untuk koordinasi pembinaan program kediklatan.

13.Program Pendidikan Kepamongprajaan.
Program ini dilaksanakan oleh Institut Pemerintahan Dalam Negeri, bertujuan meningkatkan kapasitas SDM Aparatur lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah melalui Pendidikan Kepamongprajaan, dengan alokasi pagu anggaran sebesar Rp511.538.995.000.-.
Program ini dilaksanakan melalui 4 kegiatan, yaitu: (1) Penyelenggaraan Administrasi Akademik Perencanaan dan Kerjasama Pendidikan Kepamongprajaan; (2) Penyelenggaraan Administrasi Keprajaan dan Kemahasiswaan; (3) Pengelolaan Administrasi Umum dan Keuangan Pendidikan Kepamongprajaan; dan (4) Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan di Daerah.

Ringkasan alokasi anggaran Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Satuan Kerja, Program, Kegiatan dan Alokasi Anggaran diuraikan pada matriks berikut ini.


V.PENUTUP

Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2013 merupakan Agenda Tahunan Kementerian Dalam Negeri yang akan dilaksanakan pada tahun 2013 dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, dan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014, serta prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah 2013.
Rencana Kerja ini memuat uraian pokok-pokok kebijakan, sebagai acuan dalam pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran tahun 2013 pada seluruh Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.


[tulis] » komentar « [baca]
LDj © 2010

© LDj - 2010 • ke atas