info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
BAB I
KETENTUAN UMUM

Pemasukan hasil perikanan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia dilakukan oleh:
a.importir yang telah memiliki API-P;
b.importir yang telah memiliki API-U; atau
c.instansi/lembaga.

Pasal 4
(1)Hasil perikanan yang masuk ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh importir hanya dapat digunakan untuk:
a.bahan baku UPI yang menghasilkan produk akhir berupa industri pengalengan dan tepung agar;
b.bahan baku UPI untuk diekspor kembali dan tidak diperdagangkan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
c.bahan baku pengolahan tradisional berupa pemindangan;
d.bahan baku fortifikasi/pengkayaan makanan tertentu;
e.keperluan konsumsi hotel dan restoran; dan/atau
f.keperluan pasar moderen.
(2)Ketentuan lebih lanjut tentang jenis-jenis hasil perikanan yang dapat dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

(1)Importir atau instansi/lembaga yang akan melakukan pemasukan hasil perikanan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib memiliki Izin Pemasukan Hasil Perikanan dari Direktur Jenderal.
(2)Untuk memiliki Izin Pemasukan Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), importir atau instansi/lembaga wajib mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal, yang sekurang-kurangnya memuat:
a.maksud dan tujuan;
b.nama ilmiah dan nama dagang;
c.jenis (Kode HS 10 digit);
d.jumlah/volume dan spesifikasi;
e.negara asal;
f.sarana pengangkutan;
g.tempat pemasukan/tempat peruntukan;
h.jadwal pemasukan; dan
i.sumber bahan baku hasil perikanan.
(3)Importir yang memiliki API-P dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut:
a.fotokopi SKP dan fotokopi Sertifikat Penerapan Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) atas UPI yang dimiliki; dan
b.surat rekomendasi dari dinas provinsi.
(4)Importir yang memiliki API-U dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut:
a.fotokopi SKP; dan
b.surat rekomendasi dari dinas provinsi.
(5)Importir selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), wajib melampirkan dokumen analisis risiko importasi ikan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya apabila:
a.akan melakukan pemasukan hasil perikanan yang berasal dari negara-negara bukan anggota OIE;
b.akan melakukan pemasukan hasil perikanan yang berasal dari negara-negara anggota OIE berupa introduksi jenis ikan baru dan/atau yang pertama kali masuk.
(6)Instansi/lembaga yang akan melakukan pemasukan hasil perikanan berupa introduksi jenis ikan baru dan/atau yang pertama kali masuk, dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melampirkan dokumen analisis risiko importasi ikan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.
(7)Untuk memperoleh Izin Pemasukan Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), importir atau instansi/lembaga tidak dikenakan biaya.

Pasal 7
(1)Dinas provinsi dalam memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf b harus melampirkan perhitungan kebutuhan dan ketersediaan hasil perikanan di daerah setempat dengan memperhatikan:
a.musim tangkap untuk hasil perikanan dari usaha perikanan tangkap dan/atau musim panen untuk hasil perikanan dari usaha perikanan budidaya; dan
b.pasokan dari sentra produksi lainnya di Indonesia.
(2)Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh dinas provinsi di mana hasil perikanan akan digunakan.

Pasal 8
(1)Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Direktur Jenderal melakukan penilaian atas kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran persyaratan.
(2)Dalam melakukan penilaian atas kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal membentuk Tim Evaluasi.
(3)Tim Evaluasi dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan pemasukan hasil perikanan secara lengkap, menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi persetujuan atau penolakan kepada Direktur Jenderal.
(4)Direktur Jenderal dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak menerima rekomendasi Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus menerbitkan Izin Pemasukan Hasil Perikanan atau surat penolakan permohonan pemasukan hasil perikanan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia disertai dengan alasan penolakan kepada pemohon.

(1)Importir atau instansi/lembaga yang memiliki Izin Pemasukan Hasil Perikanan dan akan melakukan pemasukan hasil perikanan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib melaporkan paling lambat 1 (satu) hari sebelum kedatangan dan menyerahkan dokumen persyaratan kepada Petugas Karantina pada saat tiba di tempat pemasukan.
(2)Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.Izin Pemasukan Hasil Perikanan;
b.fotokopi penetapan instalasi karantina ikan yang ditetapkan oleh Kepala Badan; dan
c.persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB III
PEMERIKSAAN HASIL PERIKANAN

Pasal 11
(1)Hasil perikanan yang akan masuk ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia dilakukan tindakan pemeriksaan dokumen oleh Petugas Karantina.
(2)Pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran dokumen.
(3)Dokumen dinyatakan lengkap apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
(4)Dokumen dinyatakan sah apabila dokumen diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
(5)Dokumen dinyatakan benar apabila terdapat kesesuaian antara isi dokumen dengan jenis, jumlah, bentuk, dan ukuran hasil perikanan yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
(6)Dalam pemeriksaan kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Petugas Karantina melakukan pemeriksaan fisik terhadap hasil perikanan di kawasan pabean.
(7)Pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja yang hasilnya berupa:
a.dokumen lengkap, sah, dan benar; atau
b.dokumen tidak lengkap, tidak sah, dan/atau tidak benar.
(8)Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Petugas Karantina menerbitkan:
a.Surat Persetujuan Pengeluaran Media Pembawa dari Tempat Pemasukan, apabila dokumen dinyatakan lengkap, sah, dan benar, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
b.Surat Penolakan, apabila dokumen dinyatakan tidak lengkap, tidak sah, dan/atau tidak benar.

Pengambilan contoh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), besarannya ditentukan sebagai berikut:
a.bagi negara yang telah mempunyai perjanjian kerja sama berupa Mutual Recognition Arrangement (MRA) atau Memorandum of Understanding (MoU) atau sejenisnya, pengambilan contoh dilakukan secara acak 1% (satu persen) dari lot produk.
b.bagi negara yang belum mempunyai perjanjian kerja sama berupa Mutual Recognition Arrangement (MRA) atau Memorandum of Understanding (MoU) atau sejenisnya, namun mempunyai equivalensi mutu dengan Indonesia, pengambilan contoh dilakukan secara acak 5% (lima persen) dari lot produk.
c.bagi negara yang belum mempunyai perjanjian kerja sama berupa Mutual Recognition Arrangement (MRA) atau Memorandum of Understanding (MoU) atau sejenisnya, dan belum mempunyai equivalensi mutu dengan Indonesia, pengambilan contoh dilakukan secara acak 10% (sepuluh persen) dari lot produk.

Pasal 14
(1)Hasil perikanan yang dilakukan tindakan penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (8) huruf b atau Pasal 12 ayat (5) huruf b, importir atau instansi/lembaga wajib mengirim kembali hasil perikanan ke negara asal dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak dilakukan penolakan.
(2)Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari tidak dilakukan pengiriman kembali ke negara asal, maka terhadap hasil perikanan tersebut dilakukan pemusnahan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IV
TEMPAT PEMASUKAN HASIL PERIKANAN

(1)Pemasukan hasil perikanan sebagai barang bawaan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia dapat dilakukan tanpa dilengkapi Izin Pemasukan Hasil Perikanan dengan ketentuan paling banyak 25 kg (dua puluh lima kilogram) dan/atau memiliki nilai paling besar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
(2)Setiap orang yang melakukan pemasukan hasil perikanan sebagai barang bawaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaporkan dan menyerahkan hasil perikanan beserta dokumen persyaratannya kepada Petugas Karantina pada saat tiba di tempat pemasukan.

BAB VI
PEMASUKAN KEMBALI HASIL PERIKANAN

Pasal 17
(1)Pemasukan kembali hasil perikanan yang berasal dari Indonesia yang sebagian atau seluruhnya ditolak oleh negara pengimpor/negara tujuan karena tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan negara tujuan, wajib dilakukan pemeriksaan dokumen oleh Petugas Karantina dalam jangka paling lama 1 (satu) hari yang meliputi:
a.Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) di Bidang Karantina Ikan dan/atau Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) di Bidang Mutu dari instansi yang berwenang; dan
b.surat penolakan dari negara tujuan.
(2)Pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui kebenaran dokumen dengan jenis, jumlah, bentuk, dan ukuran hasil perikanan yang dimasukkan kembali ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
(3)Dalam pemeriksaan kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Petugas Karantina melakukan pemeriksaan fisik terhadap hasil perikanan di kawasan pabean.
(4)Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Petugas Karantina melakukan:
a.penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Media Pembawa dari Tempat Pemasukan apabila dokumen dan hasil pemeriksaan fisik dinyatakan lengkap, sah, dan benar;
b.tindakan pemusnahan hasil perikanan apabila dokumen dan hasil pemeriksaan fisik dinyatakan tidak lengkap, tidak sah, dan/atau tidak benar.
(5)Pemasukan kembali hasil perikanan yang berasal dari Indonesia yang sebagian atau seluruhnya ditolak oleh negara pengimpor/negara tujuan karena tidak memenuhi persyaratan pada saat pengeluaran, antara lain tidak dilaporkan, tidak melalui pemeriksaan, tidak melalui tempat-tempat pengeluaran, dan/atau tidak dilengkapi dokumen yang dipersyaratkan, maka hasil perikanan tersebut dikenakan tindakan pemusnahan.
(6)Pemasukan kembali hasil perikanan harus melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan.
(7)Biaya pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi tanggung jawab pemilik hasil perikanan.

BAB VII
MONITORING DAN PENGAWASAN

Pasal 18
(1)Dalam rangka menjamin efektivitas pengendalian mutu terhadap hasil perikanan yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia, dilakukan monitoring oleh Pengawas Mutu.
(2)Laporan hasil kegiatan monitoring disampaikan kepada Otoritas Kompeten dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.
(3)Apabila hasil monitoring menunjukkan ketidaksesuaian terhadap persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan, maka importir wajib menarik kembali hasil perikanan yang telah beredar.

(1)Importir yang melakukan pelanggaran terhadap peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pencabutan Izin Pemasukan Hasil Perikanan.
(3)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijatuhkan oleh Direktur Jenderal.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21
Setiap pemasukan ikan ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia untuk keperluan umpan pada usaha penangkapan ikan berlaku ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, kecuali ketentuan Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) di Bidang Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan ketentuan pengujian mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/2010 tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang Masuk ke Dalam Wilayah Republik Indonesia; dan
b.Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.06/MEN/2002 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemeriksaan Mutu Hasil Perikanan yang Masuk Ke Wilayah Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.43/MEN/2002;
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juni 2011
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

FADEL MUHAMMAD
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juni 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

[tulis] » komentar « [baca]
LDj © 2010

© LDj - 2010 • ke atas