BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Alokasi dana FLPP ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
(2)Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) adalah Pengguna Anggaran atas dana FLPP.
(3)Pemimpin Satker BLU pada Kementerian Perumahan Rakyat adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas dana FLPP.

Pasal 4
(1)Pemimpin Satker BLU pada Kementerian Perumahan Rakyat selaku KPA melalui Menteri Perumahan Rakyat mengajukan usulan dana FLPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) kepada Direktur Jenderal Anggaran-Kementerian Keuangan.
(2)Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Anggaran-Kementerian Keuangan menerbitkan Surat Penetapan Satuan Anggaran Per Satuan Kerja (SP-SAPSK).
(3)SP-SAPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Direktur Jenderal Anggaran-Kementerian Keuangan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan-Kementerian Keuangan dan Pemimpin Satker BLU pada Kementerian Perumahan Rakyat selaku KPA.
(4)Berdasarkan SP-SAPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemimpin Satker BLU pada Kementerian Perumahan Rakyat selaku KPA menyusun konsep Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan menyampaikannya kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan-Kementerian Keuangan guna memperoleh pengesahan.
(5)DIPA yang telah mendapat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar pencairan dalam rangka penyaluran dana FLPP.

(1)Pemimpin Satker BLU pada Kementerian Perumahan Rakyat selaku KPA menerbitkan keputusan untuk menunjuk:
a.pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran pembiayaan/penanggung jawab kegiatan/pembuat komitmen, yang selanjutnya disebut Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
b.pejabat yang diberi wewenang untuk menguji tagihan kepada negara dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), yang selanjutnya disebut Pejabat Penandatangan SPM; dan
c.Bendahara Pengeluaran.
(2)Salinan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta II, Direktorat Jenderal Perbendaharaan-Kementerian Keuangan.

Pasal 7
(1)Pejabat Penandatangan SPM Satker BLU pada Kementerian Perumahan Rakyat menyampaikan permintaan dana dengan mengajukan SPM Langsung (SPM LS) dana FLPP kepada KPPN Jakarta II, Direktorat Jenderal Perbendaharaan-Kementerian Keuangan dengan melampirkan:
a.Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), yang dibuat sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini, dan
b.Rencana Penggunaan Dana yang dibuat sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
(2)Berdasarkan SPM LS dana FLPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPN Jakarta II, Direktorat Jenderal Perbendaharaan-Kementerian Keuangan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk untung rekening Satker BLU pada Kementerian Perumahan Rakyat.

Pasal 8
Pencairan dana FLPP dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a.Tahap pertama dicairkan sesuai kebutuhan, dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
b.Tahap berikutnya dicairkan sesuai rencana kebutuhan, dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan dilengkapi dengan rekening koran dari seluruh rekening yang menunjukkan saldo kumulatif paling besar 10% (sepuluh persen) dari dana FLPP yang telah dicairkan pada tahun anggaran bersangkutan.

(1)Pemimpin Satker BLU pada Kementerian Perumahan Rakyat selaku KPA wajib menyelenggarakan akuntansi dalam rangka penyusunan laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara periodik kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan u.p. Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
(3)Untuk tujuan konsolidasi dengan Laporan Keuangan BUN, Pemimpin Satker BLU pada Kementerian Perumahan Rakyat selaku KPA menyusun dan menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntasi Pemerintahan (SAP) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara selaku Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara (UAP BUN) yang menjalankan fungsi penatausahaan dan pelaporan investasi pemerintah.
(4)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) serta dilampiri daftar seluruh rekening Satker BLU pada Kementerian Perumahan Rakyat.
(5)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara periodik kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara selaku UAP BUN dan Menteri Perumahan Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11
Dalam rangka penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), akuntansi untuk transaksi dana FLPP adalah sebagai berikut:
a.Pengeluaran untuk dana FLPP yang bersumber dari rupiah murni dan pendapatan dana FLPP dilaporkan sebagai pengeluaran pembiayaan pada LRA Unit Akuntansi KPA (UAKPA) BUN.
b.Pengeluaran untuk dana FLPP yang bersumber dari penarikan kembali pokok dana FLPP, saldo pokok pembiayaan yang diterima dari APBN, dan sumber lainnya yang telah dipertanggungjawabkan dalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN tidak dilaporkan dalam LRA UAKPA BUN, cukup dalam Laporan Keuangan Satker BLU pada Kementerian Perumahan Rakyat sesuai dengan SAK.
c.Dana FLPP sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dilaporkan sebagai investasi jangka panjang non permanen pada neraca.
d.Penerimaan kembali pokok dana FLPP yang ditagih dari penerima dana FLPP tidak dicatat oleh Satker BLU pada Kementerian Perumahan Rakyat sebagai penerimaan pembiayaan pada LRA dan tidak mengurangi dana FLPP pada neraca, tetapi harus diungkapkan secara jelas dalam CaLK dan penerimaan dimaksud harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan Satker BLU pada Kementerian Perumahan Rakyat sesuai SAK.
e.Penerimaan pendapatan berupa bunga dan hasil lainnya yang diterima dari dana FLPP dilaporkan sebagai pendapatan pada LRA.
f.Pengeluaran untuk keperluan operasional Satker BLU pada Kementerian Perumahan Rakyat yang bersumber dari pendapatan dana FLPP dilaporkan sebagai belanja barang dan jasa dan/atau belanja modal pada LRA.

Laporan keuangan Satker BLU pada Kementerian Perumahan Rakyat diaudit oleh auditor eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2010
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO
Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Juli 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR


Lampiran I

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK


KOP SATKER BLU PADA KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
NIP
Jabatan
Satuan Kerja  
: ...................... (1)
: ...................... (2)
: ...................... (3)
: ...................... (4)


dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggung jawab terhadap pencairan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi Masyarakat Berpenghasilan Menengah Bawah (MBM) termasuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebesar Rp. ............ (................. rupiah) (5).

Apabila dikemudian hari terjadi kerugian negara atas penyaluran dana FLPP kepada MBM termasuk MBR yang bukan disebabkan karena alasan keadaan kahar (force majeur), maka saya bersedia bertanggung jawab atas kerugian negara dimaksud dan dapat dituntut penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun sebagai persyaratan/lampiran permintaan pencairan dana FLPP.

Jakarta, .............. (6)
Kuasa Pengguna Anggaran,

............. (7)

(Nama Lengkap)........ (8)
NIP ............... (9)




PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

No   URAIAN ISI
(1)Diisi dengan nama KPA satker BLU pada Kementerian Perumahan Rakyat
(2)Diisi dengan NIP KPA satker BLU pada Kementerian Perumahan Rakyat
(3)Diisi dengan nama jabatan Kuasa Pengguna Anggaran
(4)Diisi dengan nama satker BLU pada Kementerian Perumahan Rakyat
(5)Diisi dengan jumlah rupiah dana FLPP yang akan dicairkan
(6)Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun
(7)Diisi dengan tanda tangan KPA satker BLU pada Kementerian Perumahan Rakyat dan dibubuhi stempel/cap dinas
(8)Diisi dengan nama KPA satker BLU pada Kementerian Perumahan Rakyat
(9)Diisi dengan NIP KPA satker BLU pada Kementerian Perumahan Rakyat


Lampiran II

FORMAT RENCANA PENGGUNAAN DANA

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Nama Satker: ................ (1)
Kode Satker: ................ (2)


Jakarta, .......... (8)
Kuasa Pengguna Anggaran,

.......... (9)

(Nama Lengkap)........(10)
NIP ...............(11)




PETUNJUK PENGISIAN
RENCANA PENGGUNAAN DANA

No   URAIAN ISI
(1)Diisi dengan nama satker BLU pada Kementerian Perumahan Rakyat
(2)Diisi dengan kode satker BLU pada Kementerian Perumahan Rakyat
(3)Diisi dengan Nomor Urut
(4)Diisi dengan uraian rencana kegiatan penyaluran dana FLPP ke bank penyelenggara FLPP
(5)Diisi dengan jumlah rupiah dana FLPP yang akan dicairkan
(6)Diisi dengan bulan dan tahun rencana penyaluran dana FLPP ke bank penyelenggara FLPP
(7)Diisi dengan jumlah total rupiah dana FLPP yang akan dicairkan
(8)Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun
(9)Diisi dengan tanda tangan KPA satker BLU pada Kementerian Perumahan Rakyat dan dibubuhi stempel/cap dinas
(10)Diisi dengan nama KPA satker BLU pada Kementerian Perumahan Rakyat
(11)Diisi dengan NIP KPA satker BLU pada Kementerian Perumahan Rakyat


[tulis] » komentar « [baca]