BAB I
KETENTUAN UMUM

Toko Bebas Bea dapat berlokasi di:
a.terminal keberangkatan bandar udara internasional di Kawasan Pabean;
b.terminal keberangkatan internasional di pelabuhan utama di Kawasan Pabean;
c.tempat transit pada terminal keberangkatan bandar udara internasional yang merupakan tempat khusus bagi penumpang transit tujuan luar negeri di Kawasan Pabean;
d.tempat transit pada terminal keberangkatan di pelabuhan utama yang merupakan tempat khusus bagi penumpang transit tujuan luar negeri di Kawasan Pabean; atau
e.dalam kota.

Pasal 4
(1)Toko Bebas Bea harus mempunyai:
a.ruang penimbunan; dan
b.ruang penjualan.
(2)Untuk Toko Bebas Bea yang berlokasi di bandar udara internasional dan pelabuhan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sampai dengan huruf d, Ruang Penimbunan dapat berada tidak satu lokasi dengan Ruang Penjualan.
(3)Untuk Toko Bebas Bea yang berlokasi di dalam kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, Ruang Penimbunan dan Ruang Penjualan harus berada dalam satu lokasi Toko Bebas Bea.
(4)Ruang Penimbunan yang berada tidak satu lokasi dengan Ruang Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berada di kawasan bandar udara atau pelabuhan utama lokasi Ruang Penjualan yang bersangkutan.
(5)Perpindahan barang dari Ruang Penimbunan ke Ruang Penjualan yang lokasinya terpisah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan persetujuan Pejabat Bea dan Cukai dengan menggunakan formulir mengenai perpindahan barang.
(6)Atas barang yang telah dibeli di Toko Bebas Bea harus diserahkan di Ruang Penjualan.

BAB II
PENDIRIAN TOKO BEBAS BEA

(1)Penetapan tempat sebagai Toko Bebas Bea dan pemberian izin sebagai Pengusaha TBB untuk jangka waktu tertentu ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
(2)Penetapan dan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Pasal 7
(1)Untuk mendapatkan penetapan tempat sebagai Toko Bebas Bea dan izin Pengusaha TBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), pihak yang akan menjadi Pengusaha TBB harus mengajukan permohonan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal melalui Kepala Kantor Pabean setempat.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan:
a.bukti kepemilikan atau penguasaan suatu tempat atau bangunan yang mempunyai batas-batas yang jelas berikut peta lokasi/tempat dan rencana tata letak/denah yang akan dijadikan Toko Bebas Bea;
b.surat izin tempat usaha, dokumen lingkungan hidup, surat izin usaha perdagangan, dan izin lainnya yang diperlukan dari instansi teknis terkait; dan
c.pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak terakhir bagi yang sudah wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan.
(3)Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kantor Pabean melakukan penelitian dan meneruskan berkas permohonan kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dengan disertai:
a.berita acara pemeriksaan lokasi; dan
b.rekomendasi dari Kepala Kantor Pabean.
(4)Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima oleh Direktur Jenderal secara lengkap.
(5)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan keputusan mengenai penetapan tempat sebagai Toko Bebas Bea dan pemberian izin Pengusaha TBB.
(6)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak, Direktur Jenderal menyampaikan surat pemberitahuan yang menyebutkan alasan penolakan.

Pasal 8
Perusahaan dan/atau orang yang bertanggung jawab terhadap perusahaan yang pernah melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan dan/atau cukai yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan/atau telah dinyatakan pailit oleh pengadilan, tidak dapat diberikan persetujuan sebagai Pengusaha TBB selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak selesai menjalani hukuman pidana dan/atau penetapan pailit.

(1)Pemasukan barang impor ke Toko Bebas Bea yang berasal dari:
a.luar Daerah Pabean;
b.gudang berikat; dan/atau
c.Toko Bebas Bea lainnya, diberikan penangguhan bea masuk, pembebasan cukai, dan/atau tidak dipungut PDRI.
(2)Pemasukan barang ke Toko Bebas Bea yang berasal dari:
a.tempat lain dalam Daerah Pabean; dan/atau
b.Toko Bebas Bea lainnya yang barangnya berasal dari tempat lain dalam Daerah Pabean, diberikan pembebasan cukai dan/atau tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
(3)Pemasukan barang impor ke Toko Bebas Bea yang berasal dari kawasan bebas diberikan penangguhan bea masuk, pembebasan cukai, dan/atau tidak dipungut PDRI.
(4)Pemasukan barang ke Toko Bebas Bea yang berasal dari kawasan bebas yang barangnya berasal dari tempat lain dalam Daerah Pabean diberikan pembebasan cukai dan/atau tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
(5)Terhadap pemasukan barang dari gudang berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pengusaha gudang berikat wajib membuat faktur pajak yang dibubuhi cap Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut.
(6)Ketentuan mengenai perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut atas pemasukan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dipenuhi oleh setiap Pengusaha TBB.
(7)Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut atas pemasukan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus diterapkan oleh Pengusaha TBB dengan menggunakan faktur pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
(8)Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) tidak dipenuhi oleh Pengusaha TBB, atas pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang seharusnya tidak dipungut, tidak dapat dikreditkan.
(9)Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), bukan merupakan barang untuk dikonsumsi di Toko Bebas Bea yang bersangkutan.

Pasal 11
(1)Orang tertentu yang berhak membeli barang di Toko Bebas Bea yang berlokasi di bandar udara internasional dan pelabuhan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dengan tidak dipungut bea masuk dan cukai serta PDRI adalah:
a.orang yang bepergian ke luar negeri; atau
b.penumpang yang sedang transit di Kawasan Pabean dengan tujuan ke luar negeri.
(2)Atas pembelian barang di Toko Bebas Bea sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menunjukkan paspor dan tanda bukti penumpang (boarding pass).

(1)Anggota korps diplomatik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan pejabat/tenaga ahli yang bekerja pada badan internasional di Indonesia yang memperoleh kekebalan diplomatik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b yang akan membeli barang di Toko Bebas Bea, harus memiliki kartu kendali.
(2)Untuk mendapatkan kartu kendali, anggota korps diplomatik atau pejabat/tenaga ahli yang bekerja pada badan internasional di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
a.fotokopi paspor;
b.pas foto orang yang bersangkutan; dan
c.rekomendasi dari instansi teknis terkait yang paling sedikit memuat:
1.nama, kebangsaan, dan jabatan orang yang bersangkutan;
2.nama dan kebangsaan dari suami atau istri dari orang yang bersangkutan;
3.nama instansi atau lembaga tempat kerja orang yang bersangkutan;
4.masa tugas; dan
5.batasan jumlah barang yang dapat dibeli di Toko Bebas Bea.
(3)Dalam hal suami atau istri dari orang yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dimohonkan untuk berhak membeli di Toko Bebas Bea, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilampiri dengan fotokopi identitas serta pas foto suami atau istri orang yang bersangkutan.
(4)Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap oleh Direktur Jenderal.
(5)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, Direktur Jenderal menerbitkan kartu kendali.
(6)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak, Direktur Jenderal menyampaikan surat pemberitahuan yang menyebutkan alasan penolakan.
(7)Kartu kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 14
(1)Untuk dapat diberikan perpanjangan kartu kendali, anggota korps diplomatik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan pejabat/tenaga ahli yang bekerja pada badan internasional di Indonesia yang memperoleh kekebalan diplomatik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, harus mengajukan permohonan perpanjangan kartu kendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), sebelum atau sesudah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (7) berakhir.
(2)Dalam hal kartu kendali telah berakhir jangka waktu berlakunya, pembelian barang di Toko Bebas Bea tidak dapat dilayani.
(3)Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Direktur Jenderal, dilampiri dengan:
a.kartu kendali yang lama;
b.fotokopi paspor;
c.pas foto orang yang bersangkutan; dan
d.fotokopi identitas serta pas foto suami atau istri orang yang bersangkutan, dalam hal suami atau istri dari orang yang bersangkutan akan dimohonkan untuk berhak membeli di Toko Bebas Bea.
(4)Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Direktur Jenderal memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap oleh Direktur Jenderal.
(5)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui, Direktur Jenderal menerbitkan kartu kendali yang baru.
(6)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak, Direktur Jenderal menyampaikan surat pemberitahuan yang menyebutkan alasan penolakan.

Pengusaha TBB berkewajiban:
a.memasang tanda nama perusahaan pada tempat yang dapat dilihat dengan jelas oleh umum;
b.menyediakan ruang kerja, sarana kerja, dan fasilitas yang layak bagi Pejabat Bea dan Cukai untuk menjalankan fungsi pelayanan dan pengawasan;
c.membuat rekapitulasi bulanan atas pemasukan, pengeluaran, dan persediaan barang di Toko Bebas Bea dan disampaikan kepada Kepala Kantor Pabean yang mengawasi paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya;
d.memisahkan dengan memberikan tanda yang jelas dan/atau batas tertentu atas barang yang berasal dari luar Daerah Pabean dan barang yang berasal dari tempat lain dalam Daerah Pabean yang ditimbun di Ruang Penimbunan;
e.mendayagunakan teknologi informasi pengelolaan pemasukan dan pengeluaran barang yang dapat diakses bagi kepentingan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan/atau Direktorat Jenderal Pajak dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
f.memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dalam hal jenis barang yang ditimbun adalah barang kena cukai;
g.menyediakan:
1.komputer; dan
2.sistem informasi yang terhubung dengan sistem komputer pelayanan, dalam rangka pelayanan kepabeanan;
h.mengajukan permohonan perubahan keputusan izin Pengusaha TBB kepada Direktur Jenderal dalam hal terdapat perubahan nama, alamat kantor perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak, jenis barang yang ditimbun/dijual, luas Toko Bebas Bea, nama pemilik/penanggung jawab, dan alamat pemilik/penanggung jawab perusahaan;
i.melakukan pencacahan (stock opname) terhadap barang-barang yang mendapat fasilitas kepabeanan, cukai, dan perpajakan, dengan mendapatkan pengawasan dari Kantor Pabean yang mengawasi, paling sedikit 1 (satu) kali dalam kurun waktu 1 (satu) tahun;
j.mengajukan permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sebelum izin berakhir dalam hal Pengusaha TBB bermaksud memperpanjang izinnya;
k.menyelenggarakan pembukuan mengenai pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Toko Bebas Bea serta pemindahan barang dalam Toko Bebas Bea berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
l.menyimpan dan memelihara dengan baik pada tempat usahanya buku dan catatan serta dokumen yang berkaitan dengan kegiatan usahanya dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun; dan
m.menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan Toko Bebas Bea jika dilakukan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 17
(1)Pengusaha TBB wajib meneliti dan mendata orang yang membeli barang di Toko Bebas Bea yang diusahakannya.
(2)Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memastikan bahwa orang yang membeli barang di Toko Bebas Bea adalah orang tertentu yang berhak.
(3)Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
a.mencatat orang yang membeli barang di Toko Bebas Bea; dan
b.melakukan pemotongan kuota pada kartu kendali dalam hal pembelian dilakukan oleh orang tertentu yang berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan Pasal 12 ayat (1) huruf b dalam hal barang yang dibeli barang kena cukai.

Pasal 18
(1)Pengusaha TBB bertanggung jawab terhadap bea masuk, cukai, Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 22 yang terutang atas barang yang berada atau seharusnya berada di Toko Bebas Bea.
(2)Pengusaha TBB dibebaskan dari tanggung jawab atas bea masuk, cukai, Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 22 yang terutang, dalam hal barang:
a.telah dijual kepada orang tertentu yang berhak;
b.musnah tanpa sengaja;
c.telah diekspor kembali;
d.telah dipindahkan ke Tempat Penimbunan Pabean (TPP);
e.telah dipindahkan ke gudang berikat, dalam hal barang retur / reject;
f.telah dikeluarkan ke tempat lain dalam Daerah Pabean, dalam hal barang retur / reject;
g.telah dipindahkan ke Toko Bebas Bea lainnya; dan/atau
h.dimusnahkan di bawah pengawasan Pejabat Bea dan Cukai.

Pengusaha TBB dilarang memasukkan barang larangan impor ke Toko Bebas Bea.

BAB V
PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG

Pasal 21
Pemasukan barang ke Toko Bebas Bea dapat dilakukan dari:
a.luar Daerah Pabean;
b.gudang berikat;
c.Toko Bebas Bea lainnya;
d.kawasan bebas; dan/atau
e.tempat lain dalam Daerah Pabean.

Tata cara pemasukan dan pengeluaran barang kena cukai ke dan dari Toko Bebas Bea berlaku peraturan perundang-undangan di bidang cukai.

Pasal 24
(1)Pemasukan barang impor ke Toko Bebas Bea belum diberlakukan ketentuan pembatasan di bidang impor kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Atas penjualan barang dari Toko Bebas Bea kepada orang tertentu yang berhak membeli tidak berlaku ketentuan pembatasan di bidang impor, kecuali instansi teknis menyampaikan secara khusus kepada Menteri untuk memberlakukan ketentuan pembatasan.

BAB VI
PEMBERITAHUAN PABEAN

(1)Dalam hal Pengusaha TBB tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, dan/atau Pasal 19 atau melakukan kegiatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Kepala Kantor Pabean melakukan pembekuan terhadap izin Toko Bebas Bea yang bersangkutan.
(2)Selama masa pembekuan, Pengusaha TBB dilarang untuk memasukkan barang ke Toko Bebas Bea.
(3)Kepala Kantor Pabean memberitahukan pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.

Pasal 28
(1)Izin sebagai Pengusaha TBB dibekukan oleh Kepala Kantor Pabean atas nama Direktur Jenderal dalam hal Pengusaha TBB:
a.melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin yang diberikan berdasarkan bukti permulaan yang cukup, antara lain berupa:
1)memasukkan barang impor yang tidak berhubungan dengan izin Toko Bebas Bea yang telah diberikan;
2)Pengusaha TBB menjual barang kepada orang yang tidak berhak membeli di Toko Bebas Bea; atau
3)Pengusaha TBB menjual barang kepada orang tertentu yang berhak membeli di Toko Bebas Bea melebihi kuota yang diberikan.
b.menunjukkan ketidakmampuan dalam menyelenggarakan dan/atau mengusahakan Toko Bebas Bea, yang dapat dibuktikan dengan:
1)tidak diselenggarakannya pembukuan dalam kegiatan Toko Bebas Bea;
2)tidak dilakukan kegiatan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut; atau
3)tidak dilunasi utang bea masuk, cukai, Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 22 dalam jangka waktu yang ditentukan.
(2)Selama masa pembekuan, Pengusaha TBB dilarang untuk memasukkan barang ke Toko Bebas Bea.
(3)Kepala Kantor Pabean memberitahukan pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.

Pasal 29
Izin yang dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 dapat diberlakukan kembali dalam hal Pengusaha TBB:
a.telah melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 19;
b.tidak terbukti melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a; atau
c.telah mampu kembali menyelenggarakan dan/atau mengusahakan Toko Bebas Bea.

Pasal 30
Pembekuan terhadap izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat diubah statusnya menjadi pencabutan dalam hal Pengusaha TBB:
a.terbukti telah melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin yang diberikan; dan/atau
b.tidak mampu lagi melakukan penyelenggaraan dan/atau pengusahaan Toko Bebas Bea tersebut berdasarkan hasil audit Pejabat Bea dan Cukai.

Pasal 31
(1)Penetapan tempat sebagai Toko Bebas Bea dan pemberian izin Pengusaha TBB dicabut dalam hal Pengusaha TBB:
a.tidak melakukan kegiatan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut sejak penyerahan pemberitahuan pabean terakhir;
b.menggunakan izin usaha perdagangan yang sudah tidak berlaku;
c.dinyatakan pailit;
d.bertindak tidak jujur dalam usahanya antara lain berupa menyalahgunakan fasilitas Toko Bebas Bea dan melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan dan/atau cukai; atau
e.mengajukan permohonan pencabutan.
(2)Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Pasal 32
(1)Terhadap izin Toko Bebas Bea yang telah dilakukan pencabutan, tidak dilakukan perpanjangan izin sampai dengan jangka waktu izin berakhir, atau permohonan perpanjangan izin ditolak, Pengusaha TBB dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pencabutan atau berakhirnya izin harus melunasi bea masuk, cukai, dan/atau PDRI yang terutang, baik utang yang berasal dari hasil temuan audit maupun utang yang terjadi karena pengeluaran barang dari Toko Bebas Bea ke tempat lain dalam Daerah Pabean.
(2)Barang asal luar Daerah Pabean yang masih tersisa pada Toko Bebas Bea yang telah dicabut izinnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31, tidak dilakukan perpanjangan izin sampai dengan jangka waktu izin berakhir, atau permohonan perpanjangan izin ditolak, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencabutannya harus:
a.diekspor kembali;
b.dipindahtangankan ke Toko Bebas Bea lain; dan/atau
c.dikeluarkan ke tempat lain dalam Daerah Pabean dengan membayar bea masuk, cukai, dan/atau PDRI sepanjang telah memenuhi tatalaksana kepabeanan dan cukai di bidang impor.
(3)Barang asal tempat lain dalam Daerah Pabean yang masih tersisa pada Toko Bebas Bea yang telah dicabut izinnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31, tidak dilakukan perpanjangan izin sampai dengan jangka waktu izin berakhir, atau permohonan perpanjangan izin ditolak, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencabutannya harus:
a.diekspor;
b.dipindahtangankan ke Toko Bebas Bea lain; dan/atau
c.dikeluarkan ke tempat lain dalam Daerah Pabean dengan membayar Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang pada saat pemasukannya tidak dipungut.
(4)Atas pengeluaran barang ke tempat lain dalam Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf c, pengusaha wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan membuat faktur pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
(5)Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) terlampaui, atas barang yang berada di Toko Bebas Bea dinyatakan sebagai barang tidak dikuasai.

BAB VIII
PENGAWASAN

Pasal 33
(1)Kepala Kantor Pabean melakukan pengawasan terhadap kegiatan Pengusaha TBB yang berada dalam pengawasannya.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan manajemen risiko.
(3)Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan, Kepala Kantor Pabean melakukan analisa atas rekapitulasi yang disampaikan oleh Pengusaha TBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dan melaporkan hasil analisa kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama secara periodik.

Pasal 34
(1)Dalam hal terdapat indikasi pelanggaran ketentuan kepabeanan dan/atau cukai pada Toko Bebas Bea, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan penelitian secara mendalam.
(2)Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan pelanggaran yang bersifat administratif, pelanggaran dimaksud segera ditindaklanjuti dengan pengenaan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan bukti permulaan yang cukup telah terjadi tindak pidana di bidang kepabeanan dan/atau cukai, bukti permulaan tersebut segera ditindaklanjuti dengan penyidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Dalam hal orang yang bertanggungjawab atas Toko Bebas Bea terbukti melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan dan/atau cukai yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan orang tersebut merupakan warga negara asing, Direktur Jenderal menyampaikan pemberitahuan kepada instansi teknis terkait untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35
Sebelum melakukan pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31, terhadap Pengusaha TBB dapat dilakukan audit kepabeanan, audit cukai dan/atau audit perpajakan, atau pemeriksaan sederhana oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan/atau Direktorat Jenderal Pajak.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36
Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini:
1.Barang yang telah ditimbun di Toko Bebas Bea sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan telah dilekati label tanda pengawasan cukai berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 128/KMK.05/2000 tentang Toko Bebas Bea, dikecualikan dari ketentuan mengenai kewajiban pelekatan tanda pengawasan cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
2.Label tanda pengawasan cukai yang dicetak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 128/KMK.05/2000 tentang Toko Bebas Bea dan masih tersisa di dalam Toko Bebas Bea tidak dapat dipergunakan sebagai tanda pengawasan cukai berdasarkan Peraturan Menteri ini.
3.Pejabat/tenaga ahli yang bekerja pada badan internasional di Indonesia yang memperoleh kekebalan diplomatik beserta keluarganya yang telah mendapatkan kartu pembelian di Toko Bebas Bea untuk pejabat atau tenaga ahli bangsa asing berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 128/KMK.05/2000 tentang Toko Bebas Bea, masih dapat melakukan pembelian di Toko Bebas Bea dengan menggunakan kartu pembelian tersebut sampai dengan jangka waktu kartu pembelian dimaksud berakhir dan sepanjang kuotanya belum habis.
4.Pengusaha yang telah mendapat izin Toko Bebas Bea sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 128/KMK.05/2000 tentang Toko Bebas Bea, wajib mendayagunakan teknologi informasi untuk pengelolaan pemasukan dan pengeluaran barang yang dapat diakses bagi kepentingan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan/atau Direktorat Jenderal Pajak dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e, dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.
5.Izin Toko Bebas Bea yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 128/KMK.05/2000 tentang Toko Bebas Bea, masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu izin Toko Bebas Bea tersebut dan perpanjangannya diberikan berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB X
PENUTUP

Pasal 37
1.Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 128/KMK.05/2000 tentang Toko Bebas Bea, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2.Semua peraturan pelaksanaan yang mengatur tentang Toko Bebas Bea dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini atau belum diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 38
Ketentuan lebih lanjut mengenai:
a.tata cara pengajuan permohonan dan penerbitan izin Toko Bebas Bea;
b.tata cara pengajuan permohonan perpanjangan izin Toko Bebas Bea;
c.penerapan manajemen risiko dalam rangka pemeriksaan pabean secara selektif;
d.tata cara pengawasan dan pelayanan atas pemasukan barang ke Toko Bebas Bea, pengeluaran barang dari Toko Bebas Bea, pengeluaran barang dari Ruang Penimbunan ke Ruang Penjualan yang lokasinya terpisah, dan pemusnahan barang di Toko Bebas Bea;
e.tata cara penjualan barang dari Toko Bebas Bea kepada orang tertentu yang berhak;
f.bentuk, format, tata cara pengisian, serta tata cara pengajuan penerbitan kartu kendali;
g.batasan musnah tanpa sengaja;
h.tata cara penetapan tanggung jawab Pengusaha TBB;
i.tata cara pembekuan dan pencabutan izin Toko Bebas Bea;
j.tata cara pemeriksaan sederhana;
k.tata cara penelitian dan pendataan orang yang membeli di Toko Bebas Bea; dan
l.desain dan tata cara pelekatan tanda pengawasan cukai,
diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 39
Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2013
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

[tulis] » komentar « [baca]