BAB I
KETENTUAN UMUM

Revitalisasi Koperasi bertujuan memperkokoh kedudukan koperasi sebagai badan hukum yang sehat, kuat, mandiri dan tangguh untuk menghimpun dan menggerakkan potensi ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Bagian Ketiga
Sasaran

Pasal 4
Sasaran Revitalisasi Koperasi adalah:
a.terwujudnya kelembagaan koperasi yang kuat, didukung oleh perangkat organisasi koperasi; dan
b.terwujudnya usaha koperasi yang sehat, mandiri dan berdaya saing.

Bagian Keempat
Ruang Lingkup

Strategi yang ditempuh dalam revitalisasi koperasi melalui:
a.penataan regulasi di bidang perkoperasian;
b.menggiatkan kelembagaan dan usaha koperasi;
c.memperkuat kualitas kelembagaan dan meningkatkan usaha;dan
d.meningkatkan peran dan dukungan lembaga pendamping koperasi.

Pasal 7
Penataan regulasi di bidang perkoperasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan melalui:
a.penyusunan peraturan perundang-undangan yang berpihak bagi pemberdayaan, pengembangan dan penguatan Koperasi; dan
b.evaluasi dan penelaahan kembali peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan pemberdayaan, pengembangan dan penguatan Koperasi.

Pasal 8
Penggiatan kelembagaan dan usaha koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan melalui:
a.bimbingan dan konsultasi manajemen yang efektif dan efisien;
b.bimbingan dan konsultasi usaha koperasi sesuai dengan kepentingan ekonomi anggota;
c.pendampingan di bidang kelembagaan dan usaha;
d.pendidikan dan pelatihan di bidang kelembagaan dan usaha;
e.penyuluhan perkoperasian; dan
f.fasilitasi kemudahan untuk peningkatan akses kepada sumber-sumber pembiayaan.

Peningkatan peran dan dukungan lembaga pendamping Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi:
a.pemantapan peran lembaga pendamping koperasi;
b.peningkatan kompetensi sumber daya manusia lembaga pendamping koperasi;dan
c.pengembangan sarana dan prasarana lembaga dan sumber daya manusia pendamping koperasi.

BAB III
PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN MEKANISME

Bagian Kesatu
Perencanaan dan Pelaksanaan

Pasal 11
Gerakan Koperasi, Lembaga Gerakan Koperasi, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya wajib mengintegrasikan perencanaan dan pelaksanaan Revitalisasi Koperasi.

Perencanaan dan pelaksanaan revitalisasi koperasi yang dilakukan oleh Lembaga Gerakan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi:
a.inventarisasi kondisi eksisting Lembaga Gerakan Koperasi;
b.identifikasi kebutuhan dan potensi Lembaga Gerakan Koperasi;dan
c.konsolidasi dan pemantapan peran Lembaga Gerakan Koperasi.

Pasal 14
Perencanaan dan pelaksanaan revitalisasi koperasi yang dilakukan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi:
a.penyusunan rencana strategis Kementerian Koperasi dan UKM;
b.penyusunan rencana kerja tahunan Kementerian Koperasi dan UKM;dan
c.penyusunan rencana kegiatan dalam bentuk Rencana Aksi Nasional Tahunan Unit Kerja di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM.

Mekanisme perencanaan dan pelaksanaan Revitalisasi Koperasi perlu disinergikan dengan Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sebagai berikut:
a.Revitalisasi Koperasi dilaksanakan secara berjenjang oleh Gerakan Koperasi (Primer, Pusat, Induk) dan Lembaga Gerakan Koperasi (Dekopinda, Dekopinwil, Dekopin);
b.Revitalisasi Koperasi dilaksanakan secara berjenjang oleh Pemerintah Kabupaten/Kota/Provinsi dan Kementerian/Lembaga terkait;
c.Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah cq Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemetaan dan rencana aksi Revitalisasi Koperasi secara nasional;
d.Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah cq Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemetaan, dan rencana aksi Revitalisasi Koperasi Tingkat Nasional;
e.Dinas yang membidangi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Provinsi mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemetaan dan rencana aksi Revitalisasi Koperasi di seluruh Kabupaten/Kota;
f.Dinas yang membidangi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Provinsi melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemetaan dan rencana aksi Revitalisasi Koperasi Tingkat Provinsi;
g.Dinas yang membidangi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Kabupaten/Kota melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pemetaan dan rencana aksi Revitalisasi Koperasi Tingkat Kabupaten/Kota.

BAB IV
KOORDINASI PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Organisasi Pelaksana

Pasal 17
(1)Dalam pelaksanaan Revitalisasi Koperasi perlu dibentuk Organisasi Pelaksana Tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
(2)Organisasi Pelaksana Tingkat Pusat terdiri dari:
a.Pengarah:
Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
b.Tim Pengawas:
1)Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
2)Staf Ahli Menteri Bidang Penerapan Nilai Dasar Koperasi;
3)Inspektur Kementerian Koperasi dan UKM;
4)Para Staf Khusus Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
c.Tim Penanggung Jawab:
1)Para Deputi di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
2)Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM);
3)Direktur Utama Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (LLP-KUKM);
4)Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin);
d.Tim Pelaksana:
1)Kepala Biro Perencanaan;
2)Para Asisten Deputi Penanggung Jawab Program Revitalisasi Koperasi di lingkungan Kementerian koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
3)Direktur Pengembangan Usaha LPDB-KUKM;
4)Direktur Bisnis dan Pemasaran LLP-KUKM;
e.Sekretariat:
1)Asisten Deputi Urusan Tatalaksana Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
2)Para Kepala Bidang di lingkungan Asisten Deputi Urusan Tatalaksana Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
3)Kepala Bagian Data Biro Perencanaan.
Bagian Kedua
Tugas

Pasal 18
(1)Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a mempunyai tugas memberikan arahan kepada seluruh Tim Organisasi Pelaksana.
(2)Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b mempunyai tugas memantau dan mengevaluasi kinerja penyelenggaraan Revitalisasi Koperasi.
(3)Tim Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c mempunyai tugas memberikan arahan, mengkoordinasikan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Revitalisasi Koperasi sesuai bidang tugasnya.
(4)Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d mempunyai tugas memimpin, dan mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan Revitalisasi Koperasi.
(5)Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, mengolah dan menyusun laporan.

Bagian Ketiga
Organisasi Pelaksana Tingkat Daerah

(1)Pelaksanaan Revitalisasi Koperasi di tingkat pusat dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
(2)Pada masing-masing Deputi di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM, para Kepala Dinas yang membidangi koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Propinsi/Kabupaten/Kota membentuk tim teknis revitalisasi koperasidalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
(3)Tim Pelaksana di Tingkat Pusat melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga/Instansi terkait lainnya;
(4)Tim Pelaksana di Tingkat Provinsi melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Lembaga/Instansi terkait lainnya.
(5)Tim Pelaksana di Tingkat Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Lembaga/Instansi terkait lainnya.

BAB V
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 21
(1)Pemantauan Revitalisasi Koperasi mencakup:
a.rencana aksi, sasaran, pelaksanaan dan output oleh masing-masing Unit Kerja;
b.pelaksanaan Revitalisasi Koperasi di bidang kelembagaan meliputi jumlah regulasi di bidang perkoperasian, jumlah koperasi sektor riil yang digiatkan, diamalgamasi, jumlah koperasi aktif yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan, jumlah koperasi berkualitas, jumlah Koperasi Unit Desa, dan jumlah Lembaga dan Sumber Daya Manusia gerakan koperasi dan pendamping koperasi yang dididik.
c.pelaksanaan Revitalisasi Koperasi di bidang Usaha meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi, jenis produksi yang diusahakan oleh koperasi, penerapan teknologi informasi oleh koperasi, sektor riil yang ditangani oleh koperasi, sumber pembiayaan yang manfaatkan oleh koperasi, kemampuan dan perkembangan modal koperasi dan pemasaran hasil produk koperasi serta promosi serta market share dan wilayah pemasaran dan perkembangan kinerja usaha.
(2)Tim Pengawas mengkoordinasikan pemantauan pelaksanaan Revitalisasi Koperasi secara berkala.
(3)Evaluasi dan Pelaporan atas pelaksanaan Revitalisasi Koperasi dilakukan secara berkala.

BAB VI
PENDANAAN

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Januari 2013
MENTERI NEGARA
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

SJARIFUDDIN HASAN
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

[tulis] » komentar « [baca]