BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Auditor yang dibebaskan sementara karena menduduki jabatan Struktural Eselon III atau Eselon IV, dapat diangkat kembali ke dalam Jabatan Auditor Madya atau Auditor Utama sebelum mencapai Batas Usia Pensiun PNS.
(2)Auditor yang dibebaskan sementara karena menduduki Jabatan Struktural Eselon I atau Eselon II, dapat diangkat kembali ke dalam Jabatan Auditor paling tinggi berusia 58 (lima puluh delapan) tahun.
(3)Pengangkatan kembali dalam jabatan Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mendapat persetujuan teknis dari Kepala BPKP.
(4)Pengusulan untuk mendapatkan persetujuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum PNS yang bersangkutan berusia 56 (lima puluh enam) tahun.
(5)Pengangkatan kembali ke dalam jabatan auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dengan ketentuan:
a.Telah memiliki sertifikat lulus Auditor Madya dan jumlah angka kredit paling kurang 400 untuk diangkat kembali dalam jabatan Auditor Madya; dan
b.Telah memiliki sertifikat lulus Auditor Utama dan jumlah angka kredit paling kurang 850 untuk diangkat kembali dalam jabatan Auditor Utama.
(6)Pengangkatan kembali dalam jabatan Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dengan menggunakan angka kredit saat pembebasan sementara dan angka kredit yang diperoleh selama pembebasan sementara.

BAB IV
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL DAN
UJIAN SERTIFIKASI JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

Pasal 4
(1)Pejabat Struktural Eselon I atau Eselon II di unit APIP yang diangkat dalam Jabatan Auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), harus lulus sertifikasi auditor sesuai dengan jenjang jabatannya dalam waktu 2 (dua) tahun setelah diangkat dalam jabatan Auditor.
(2)Sertifikasi auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Sertifikasi dan Ujian Sertifikasi Auditor.
(3)Persyaratan diklat sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
a.Apabila diangkat ke dalam jabatan Auditor Utama harus mengikuti Diklat Matrikulasi Auditor Madya dan mengikuti Diklat Penjenjangan Auditor Utama serta harus lulus ujian sertifikasi Auditor Utama; dan
b.Apabila diangkat ke dalam jabatan Auditor Madya harus mengikuti Diklat Matrikulasi Auditor Muda dan mengikuti Diklat Penjenjangan Auditor Madya serta harus lulus ujian sertifikasi Auditor Madya.
(4)Bagi Pegawai Negeri Sipil Eselon I atau Eselon II yang diangkat ke dalam Jabatan Auditor Utama sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a yang telah mengikuti Diklat Sertifikasi Auditor Madya yang dibuktikan dengan Sertifikat Telah Mengikuti Diklat Auditor Madya atau Sertifikat Auditor Madya dibebaskan mengikuti Diklat Matrikulasi Auditor Madya. Kepada yang bersangkutan dapat diusulkan untuk mengikuti Diklat Sertifikasi Auditor Utama dan harus lulus ujian sertifikasinya.
(5)Bagi Pegawai Negeri Sipil Eselon I atau Eselon II yang diangkat ke dalam Jabatan Auditor Madya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b yang telah mengikuti Diklat Sertifikasi Auditor Muda yang dibuktikan dengan Sertifikat Telah Mengikuti Diklat Auditor Muda atau Sertifikat Auditor Muda dibebaskan mengikuti Diklat Matrikulasi Auditor Muda. Kepada yang bersangkutan dapat diusulkan untuk mengikuti Diklat Sertifikasi Auditor Madya dan harus lulus ujian sertifikasinya.
(6)Kurikulum diklat matrikulasi sertifikasi auditor mengacu pada ketentuan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Peraturan Kepala BPKP ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala BPKP ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2012
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN
DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA,

MARDIASMO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Februari 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

[tulis] » komentar « [baca]