BAB I
KETENTUAN UMUM

Ruang lingkup pengaturan IUIPHH, terdiri atas:
  1. tata cara permohonan izin;
  2. pemenuhan Komitmen;
  3. permohonan perluasan dan perubahan (addendum) IUIPHH;
  4. realisasi pembangunan atau perluasan Industri Primer Hasil Hutan (IPHH);
  5. masa berlaku IUIPHH;
  6. perubahan komposisi dan perubahan penggunaan mesin utama;
  7. pengawasan dan pengendalian; dan
  8. sanksi.

BAB II
TATA CARA PERMOHONAN IZIN

Bagian Kesatu
Umum

Paragraf 1
IPHH

Pasal 4
(1)IPHH terdiri atas:
  1. IPHHK; dan
  2. IPHHBK.
(2)IPHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas Jenis Industri:
  1. Penggergajian Kayu dan/atau Pengawetan Kayu dengan ragam produk yaitu kayu gergajian dan/atau palet kayu;
  2. Panel Kayu dengan ragam produk yaitu veneer, kayu lapis/plywood, Laminated Veneer Lumber (LVL), plywood faced bamboo, barecore, blockboard, particle board, fibreboard dan/atau jenis panel kayu lainnya;
  3. Wood Chips dengan ragam produk yaitu serpih kayu; dan
  4. Bioenergi berbasis kayu dengan ragam produk yaitu wood pellet, arang kayu, biofuel, biogas dan/atau bioenergi lainnya.
(3)IPHHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas Jenis Industri:
  1. Pengawetan Rotan, Bambu, dan sejenisnya;
  2. Pengolahan Rotan, Bambu, dan sejenisnya;
  3. Pengolahan Pati, Tepung, Lemak dan sejenisnya;
  4. Pengolahan Getah, Resin, dan sejenisnya;
  5. Pengolahan Biji-bijian;
  6. Pengolahan Madu;
  7. Pengolahan Nira;
  8. Minyak Atsiri; dan/atau
  9. Industri Karet Remah (Crumb Rubber).
(4)Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) atas Jenis Industri dan/atau ragam produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)IPHH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan bahan baku dari sumber yang sah dan dapat terintegrasi dengan industri lanjutan.
(6)Bahan baku hasil hutan kayu dari sumber yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), untuk IPHHK dapat berasal dari IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-HTR, IUPHKm pada hutan produksi, HPHD pada hutan produksi, Pengelola Hutan, Hutan Hak/Hutan Rakyat hasil budidaya, Hutan Adat dengan fungsi produksi, perkebunan, dan/atau Impor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7)Bahan baku hasil hutan bukan kayu dari sumber yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), untuk IPHHBK dapat berasal dari IUPHHBK, IUPHHK yang berupa produk ikutan, IUPHHBK-HT, Pengelola Hutan, Hasil Kegiatan Rehabilitasi, Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu, IUPHKm, HPHD, dan/atau Hutan Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(8)IPHHK dapat menggunakan bahan baku kayu olahan setengah jadi dari IPHHK lain yang sah.
(9)Industri lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib memperoleh Izin Usaha dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
IUIPHH

(1)IUIPHH dapat diberikan kepada pemegang IUPHHK, IUPHHBK, Pengelola Hutan, IUPHKm pada hutan produksi atau HPHD pada hutan produksi pada areal kerjanya.
(2)Dalam hal IUIPHHK pada areal kerja IUPHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya diberikan kepada IUPHHK yang bersertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dengan Predikat Baik, kecuali jenis bioenergi berbasis kayu tanaman berdaur pendek kurang dari 5 (lima) tahun.
(3)Pengolahan bahan baku kayu atau hasil hutan bukan kayu pada IUIPHH dalam areal kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bersumber dari IUPHHK, IUPHHBK, Pengelola Hutan, IUPHKm pada hutan produksi atau HPHD pada hutan produksi yang bersangkutan.
(4)Dalam hal IUIPHHK pada areal IUPHHK-HA, dapat mengolah kayu hasil budidaya IUPHHK-HT/HTR, IUPHKm pada Hutan Produksi atau HPHD pada Hutan Produksi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing kayu produksi hutan tanaman.
(5)Dalam hal IUIPHHK pada areal IUPHHK-HT/HTR, IUPHKm pada Hutan Produksi atau HPHD pada Hutan Produksi, hanya mengolah kayu hasil budidaya sesuai dengan sistem silvikultur yang ditetapkan.
(6)Dalam hal IUIPHHBK pada areal IUPHHBK, dapat mengolah hasil hutan bukan kayu yang berupa hasil hutan ikutan dari IUPHHK, IUPHKm pada Hutan Produksi atau HPHD pada Hutan Produksi.

Bagian Kedua
Kewenangan Pemberian IUIPHH

Pasal 7
(1)Pemberian IUIPHH oleh Menteri yang penerbitannya dilakukan melalui Lembaga OSS, terdiri atas:
  1. IUIPHHK Kapasitas Produksi 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun atau lebih;
  2. IUIPHHK pada areal IUPHHK atau Pengelola Hutan atau IUPHKm pada hutan produksi atau HPHD pada hutan produksi;
  3. IUIPHHK jenis industri bioenergi ragam produk biofuel dan/atau biogas; dan
  4. IUIPHHBK pada areal IUPHHK, Pengelola Hutan, IUPHKm pada hutan produksi atau HPHD pada hutan produksi.
(2)Pemberian IUIPHH oleh Gubernur yang penerbitannya dilakukan melalui Lembaga OSS, terdiri atas:
  1. IUIPHHK Kapasitas Produksi kurang dari 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun;
  2. IUIPHHBK; dan
  3. IUIPHHBK pada areal IUPHHBK.
(3)Pemberian IUIPHH oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
  1. IUIPHHK Kapasitas Produksi kurang dari 2.000 (dua ribu) meter kubik per tahun;
  2. IUIPHHBK skala kecil dan menengah; atau
  3. IUIPHHBK skala kecil dan menengah pada areal IUPHHBK, dapat didelegasikan kepada Bupati/Wali Kota melalui Tugas Pembantuan.
(4)Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Pelaksanaan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah kabupaten/kota yang ditunjuk oleh Bupati/Wali Kota.

Bagian Ketiga
Tata Cara Permohonan IUIPHH

Pasal 8
(1)Permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diajukan oleh:
  1. Pelaku Usaha perseorangan; atau
  2. Pelaku Usaha non perseorangan.
(2)Pelaku Usaha perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan orang perorangan penduduk Indonesia yang cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum.
(3)Pelaku Usaha non perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  1. Koperasi;
  2. BUM Desa;
  3. BUMD;
  4. BUMN;
  5. BUMS Indonesia; atau
  6. Pengelola Hutan yang telah menerapkan PPK-BLUD.
(4)Dalam hal IUIPHHK jenis penggergajian kayu dan/atau bioenergi ragam produk arang kayu Kapasitas Produksi sampai dengan 2.000 (dua ribu) meter kubik per tahun atau IUIPHHBK Skala Kecil, pemohon yang dapat mengajukan terdiri atas:
  1. Perseorangan;
  2. Koperasi; atau
  3. BUM-Desa.

(1)Permohonan IUIPHH sebagaimana dimaksud dalamPasal 8 diajukan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya melalui Lembaga OSS dilengkapi persyaratan.
(2)Penyampaian permohonan dan persyaratan permohonan kepada Lembaga OSS sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
(3)Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat
Persyaratan Permohonan

Pasal 11
Persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berupa:
  1. Pernyataan Komitmen; dan
  2. Persyaratan Teknis.

(1)Persyaratan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b berupa dokumen proposal teknis kegiatan usaha IPHH yang telah memperoleh persetujuan Direktur atau Kepala Dinas Provinsi atau Kepala KPH atau Kepala CDK sesuai dengan kewenangannya.
(2)Dalam hal permohonan IUIPHH berada di dalam areal kerja IUPHH, Persyaratan Teknis disertai dengan Izin Lingkungan IUPHH yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Format dokumen proposal teknis kegiatan usaha IPHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14
(1)Persyaratan Teknis berupa dokumen proposal teknis kegiatan usaha IPHHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), sebelum disampaikan kepada Lembaga OSS terlebih dahulu disampaikan kepada:
  1. Direktur, untuk:
    1. IPHHK Kapasitas Produksi 6.000 (enam ribu) meter kubik atau lebih;
    2. IPHHK yang berlokasi di dalam areal IUPHHK, Pengelola Hutan, IUPHKm pada hutan produksi atau HPHD pada hutan produksi; dan
    3. IPHHBK di dalam areal IUPHHK, Pengelola Hutan, IUPHKm pada hutan produksi atau HPHD pada hutan produksi;
  2. Kepala Dinas Provinsi, untuk:
    1. IPHHK Kapasitas Produksi sampai dengan kurang dari 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun;
    2. IPHHBK; dan
    3. IPHHBK di dalam areal IUPHHBK;
  3. Kepala KPH dalam hal Kepala Dinas Provinsi melimpahkan kewenangan pemberian persetujuan dokumen proposal teknis kegiatan usaha IPHH untuk IPHHK Kapasitas Produksi kurang dari 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun untuk jenis industri bioenergi ragam produk arang kayu dan IPHHBK skala kecil dan menengah yang berlokasi di dalam areal pengelola hutan, IPHHK penggergajian kayu Kapasitas Produksi sampai dengan 2.000 (dua ribu) meter kubik per tahun dan IPHHBK skala kecil dan menengah di luar Pulau Jawa dan Pulau Madura; atau
  4. Kepala CDK dalam hal Kepala Dinas Provinsi melimpahkan kewenangan pemberian persetujuan dokumen proposal teknis kegiatan usaha IPHH untuk IPHHK penggergajian kayu Kapasitas Produksi sampai dengan 2.000 (dua ribu) meter kubik per tahun dan IPHHBK skala kecil dan menengah di Pulau Jawa dan Pulau Madura.
(2)Direktur, Kepala Dinas Provinsi, Kepala KPH atau Kepala CDK sesuai dengan kewenangannya setelah menerima Dokumen Proposal Teknis, melakukan pemeriksaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
(3)Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila tidak terdapat perbaikan, Direktur, Kepala Dinas Provinsi, Kepala KPH atau Kepala CDK sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan dokumen proposal teknis.
(4)Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila terdapat perbaikan, Direktur, Kepala Dinas Provinsi, Kepala KPH atau Kepala CDK sesuai dengan kewenangannya menyampaikan hasil pemeriksaan dimaksud kepada pelaku usaha.
(5)Pelaku Usaha wajib melakukan perbaikan dokumen proposal teknis dan menyampaikannya kembali kepada Direktur, Kepala Dinas Provinsi, Kepala KPH atau Kepala CDK sesuai dengan kewenangannya paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya hasil pemeriksaan.
(6)Berdasarkan perbaikan yang disampaikan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direktur, Kepala Dinas Provinsi, Kepala KPH, Kepala CDK sesuai dengan kewenangannya paling lama 3 (tiga) hari kerja memberikan persetujuan dokumen proposal teknis.
(7)Dalam hal pemohon tidak melakukan perbaikan proposal teknis sampai dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direktur, Kepala Dinas Provinsi atau Kepala KPH sesuai dengan kewenangannya menerbitkan surat penolakan.
(8)Dalam hal pembuatan dokumen proposal teknis untuk permohonan IUIPHHK yang berlokasi di dalam areal IUPHHK, wajib dilengkapi dengan sertifikat PHPL berpredikat Baik yang masih berlaku paling sedikit 1 (satu) tahun.

Bagian Kelima
Penyelesaian Permohonan

(1)Berdasarkan hasil akses dan unduhan surat permohonan dan dokumen persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Direktorat Jenderal atau Dinas Provinsi sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap Pernyataan Komitmen dan Persyaratan Teknis.
(2)Pelaksanaan pengawasan terhadap persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a.melakukan identifikasi dan pemilahan dokumen kelengkapan persyaratan permohonan;
b.melakukan pemeriksaan legalitas dokumen; dan
c.melakukan penelitian dokumen atau evaluasi terhadap substansi persyaratan permohonan.
(3)Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
a.telah memenuhi kelengkapan persyaratan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
b.telah memenuhi kelengkapan persyaratan tetapi substansinya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Permohonan yang telah memenuhi persyaratan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, apabila memenuhi kelengkapan persyaratan Komitmen dan persyaratan teknis.

Pasal 17
(1)Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), Direktur Jenderal melaporkan kepada Menteri dalam bentuk Dokumen Elektronik melalui sistem elektronik yang terintegrasi atau surat secara manual.
(2)Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal paling lama 2 (dua) hari menyampaikan hasil pengawasan kepada Lembaga OSS dalam bentuk Dokumen Elektronik melalui sistem elektronik yang terintegrasi, berupa Notifikasi sebagai berikut:
a.persetujuan dalam hal permohonan telah memenuhi persyaratan dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
b.penolakan dalam hal permohonan telah memenuhi persyaratan tetapi substansinya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18
(1)Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), paling lama 1 (satu) hari kerja Kepala Dinas Provinsi melaporkan hasil pengawasan kepada Gubernur.
(2)Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) hari kerja, menyampaikan hasil pengawasan kepada Lembaga OSS dalam bentuk Dokumen Elektronik melalui sistem elektronik yang terintegrasi, berupa Notifikasi sebagai berikut:
a.persetujuan dalam hal permohonan telah memenuhi persyaratan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
b.penolakan dalam hal permohonan telah memenuhi persyaratan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemegang IUIPHH wajib menyelesaikan pemenuhan Komitmen.

Pasal 21
(1)Pemegang IUIPHH dilarang melakukan kegiatan usaha sebelum menyelesaikan pemenuhan Komitmen.
(2)Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan pada saat menyelesaikan pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemenuhan Komitmen

(1)Direktur atau Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap Pemegang IUIPHH atas pelaksanaan penyelesaian pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
(2)Pengawasan pelaksanaan penyelesaian pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
a.tenggang waktu penyelesaian pemenuhan Komitmen;
b.proses penyelesaian pemenuhan Komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.pemeriksaan legalitas dokumen; dan
d.penelaahan substansi kesesuaian proposal teknis dengan dokumen pemenuhan komitmen.

Bagian Keempat
Tata Cara Penyampaian Penyelesaian Pemenuhan Komitmen

Pasal 24
(1)Pemegang IUIPHH yang telah menyelesaikan pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, paling lama 1 (satu) hari kerja wajib menyampaikan laporan penyelesaian pemenuhan Komitmen kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya melalui Lembaga OSS dengan dilampiri dokumen penyelesaian pemenuhan komitmen melalui sistem elektronik terintegrasi dan melalui surat secara manual yang disampaikan kepada Direktur atau Kepala Dinas Provinsi sesuai dengan kewenangannya.
(2)Berdasarkan laporan penyelesaian Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur atau Kepala Dinas Provinsi sesuai dengan kewenangannya mengakses atau mengunduh serta melakukan pengecekan dan penelaahan atas dokumen penyelesaian Komitmen.
(3)Pelaksanaan pengecekan dan penelaahan atas dokumen penyelesaian Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
(4)Direktur atau Kepala Dinas Provinsi sesuai dengan kewenangannya, dalam melaksanakan pengecekan dan penelaahan dokumen penyelesaian Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan verifikasi lapangan.

Bagian Kelima
Tata Cara Penyampaian Notifikasi pada Sistem OSS

(1)Pengoperasian mesin portable pengolahan kayu dapat dilakukan oleh pemegang IUPHHK-HTI/HTR/Pengelola Hutan untuk mengolah:
a.kayu tanaman hasil penjarangan di dalam areal IUPHHK-HTI atau di dalam areal Pengelolaan Hutan; dan
b.kayu tanaman hasil budi daya dalam areal IUPHHK-HTR.
(2)Pengolahan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah pemenuhan kewajiban PSDH dan/atau DR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Persetujuan Pengoperasian Mesin Portable

Pasal 28
(1)Pengoperasian mesin portable sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27, diberikan berdasarkan persetujuan.
(2)Persetujuan pengoperasian mesin portable sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui permohonan dilengkapi persyaratan:
a.Keputusan IUPHHK-HA/HTI/HTR atau Keputusan Penetapan Wilayah KPH bagi Pengelola Hutan;
b.RKTUPHHK-HA/HTI/HTR atau rencana kerja tahunan Pengelolaan Hutan tahun berjalan; dan
c.Surat Pernyataan yang berisi daftar mesin portable pengolah kayu, kapasitas dan status kepemilikan mesin.

Pasal 29
(1)Persetujuan pengoperasian mesin portable sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diberikan oleh:
a.Direktur Jenderal atas nama Menteri, untuk:
1.Pemegang IUIPHHK di dalam areal IUPHHK-HA/HTI; atau
2.Pemegang IUPHHK-HTI untuk mengolah kayu hasil penjarangan.
b.Kepala Dinas Provinsi atas nama Gubernur, untuk:
1.Pemegang IUIPHHK di dalam areal IUPHHK-HTR atau pengelola hutan; atau
2.Pemegang IUPHHK-HTR untuk mengolah kayu tanaman hasil budidaya.
(2)Persetujuan pengoperasian mesin portable sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun berdasarkan RKTUPHHK-HA/HTI/HTR atau Rencana Kerja Tahunan Pengelolaan Hutan tahun berjalan.

BAB IV
PERLUASAN ATAU PERUBAHAN (ADDENDUM) IUIPHH

Bagian Kesatu
Perluasan IUIPHH

Paragraf 1
Umum

Pasal 30
(1)Perluasan IUIPHH terdiri atas:
a.penambahan Jenis Industri;
b.peningkatan Kapasitas Produksi lebih 30% (tiga puluh persen) dari Kapasitas Produksi yang diizinkan; dan/atau
c.penambahan ragam produk yang mengakibatkan penambahan kebutuhan bahan baku.
(2)Pemegang IUIPHH yang merencanakan perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengajukan izin perluasan IUIPHH yang ditujukan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
(3)Perluasan IUIPHH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi pemegang IUIPHHK di dalam areal pengelolaan hutan jenis Industri Bioenergi ragam produk arang kayu.

Paragraf 2
Permohonan Izin Perluasan IUIPHH

Pasal 31
(1)Permohonan Izin Perluasan IUIPHH disampaikan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya, dilengkapi dengan persyaratan:
a.Daftar Isian Permohonan izin perluasan IUIPHH;
b.Copy Keputusan IUIPHH;
c.Surat pernyataan perubahan nilai investasi dan daftar tenaga kerja yang dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Direksi;
d.Izin Lingkungan atau Perubahan Izin Lingkungan;
e.Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak 2 (dua) tahun terakhir;
f.Sertifikat Legalitas Kayu (SLK) bagi IUIPHHK; dan
g.Sertifikat PHPL Predikat Baik yang masih berlaku, untuk IUIPHHK berlokasi di dalam areal IUPHHK.
(2)Dalam hal permohonan IUIPHH berlokasi di dalam areal kerja IUPHHK atau IUPHHBK yang bersangkutan, persyaratan Izin Lingkungan dapat menggunakan Izin Lingkungan IUPHHK atau IUPHHBK.
(3)Dalam hal Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum mencantumkan kegiatan IPHH, dipersyaratkan Perubahan Izin Lingkungan IUPHHK atau IUPHHBK.
(4)Format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(5)Format Daftar Isian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 3
Penilaian dan Pemberian Izin Perluasan IUIPHH
untuk IUIPHH yang menjadi Kewenangan Menteri

Pasal 32
(1)Permohonan Izin Perluasan IUIPHH dan kelengkapan persyaratannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), disampaikan melalui loket Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
(2)Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur paling lama 1 (satu) hari kerja melakukan pemeriksaan atas kelengkapan persyaratan permohonan dan konfirmasi validasi status wajib pajak dan pemenuhan pembayaran pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Dalam hal persyaratan dan/atau hasil konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi, Direktur mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon.
(4)Dalam hal persyaratan dan hasil konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipenuhi, Direktur paling lama 5 (lima) hari kerja melakukan penelaahan administrasi dan teknis.
(5)Berdasarkan hasil penelaahan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), permohonan telah memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan:
a.Direktur menyiapkan konsep Keputusan Menteri tentang Pemberian Izin Perluasan IUIPHH atau konsep surat penolakan untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal;
b.Direktur Jenderal paling lama 2 (dua) hari kerja menyampaikan hasil penelaahan dan konsep Keputusan Menteri tentang Pemberian Izin Perluasan IUIPHH atau konsep surat penolakan kepada Sekretaris Jenderal;
c.Sekretaris Jenderal paling lama 3 (tiga) hari kerja melakukan penelaahan hukum dan menyampaikan konsep Keputusan Menteri atau konsep surat penolakan kepada Menteri; dan
d.Menteri paling lama 2 (dua) hari kerja menandatangani Keputusan Pemberian Izin Perluasan IUIPHH atau surat penolakan.
(6)Penyampaian dokumen asli Keputusan Menteri tentang Pemberian Izin Perluasan IUIPHH atau Surat Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan melalui loket Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Paragraf 4
Penilaian dan Pemberian Izin Perluasan IUIPHH
untuk IUIPHH yang menjadi Kewenangan Gubernur

Pasal 33
Tata cara penilaian dan pemberian Izin Perluasan IUIPHH yang menjadi Kewenangan Gubernur diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Perubahan (Addendum) IUIPHH

Pasal 34
(1)Perubahan (Addendum) IUIPHH dilaksanakan apabila terjadi perubahan/penggantian nama perusahaan pemegang IUIPHH dan/atau pengalihan kepemilikan industri.
(2)Perubahan (Addendum) IUIPHH diterbitkan oleh Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
(3)Persyaratan addendum izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dokumen yang terkait dengan perubahan/penggantian nama perusahaan atau pengalihan kepemilikan industri dan Izin Lingkungan atau Perubahan Izin Lingkungan.
(4)Ketentuan mengenai tata cara permohonan, penilaian, dan pemberian Izin Perluasan IUIPHH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 33 berlaku secara mutatis mutandis terhadap permohonan, penilaian dan pemberian/penerbitan addendum izin.

BAB V
PERUBAHAN KOMPOSISI RAGAM PRODUK
DAN PERUBAHAN PENGGUNAAN MESIN UTAMA PRODUKSI

Bagian Kesatu
Perubahan Komposisi Ragam Produk

Pasal 35
(1)Pemegang IUIPHH dapat melakukan Perubahan Komposisi Ragam Produk setelah memperoleh persetujuan.
(2)Permohonan persetujuan Perubahan Komposisi Ragam Produk sebagaimana ayat (1) disampaikan kepada:
a.Direktur, untuk:
1.IUIPHHK Kapasitas Produksi 6.000 (enam ribu) meter kubik atau lebih;
2.IUIPHHK yang berlokasi di dalam areal IUPHHK atau Pengelola Hutan atau IUPHKm pada hutan produksi atau HPHD pada hutan produksi; dan
3.IUIPHHBK di dalam areal IUPHHK atau Pengelola Hutan atau IUPHKm pada hutan produksi atau HPHD pada hutan produksi.
b.Kepala Dinas Provinsi, untuk:
1.IUIPHHK Kapasitas Produksi kurang dari 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun;
2.IUIPHHBK; dan
3.IUIPHHBK di dalam areal IUPHHBK.
(3)Dalam hal permohonan persetujuan Perubahan Komposisi Ragam Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disetujui, Direktur atau Kepala Dinas Provinsi sesuai dengan kewenangannya menerbitkan surat persetujuan melakukan Perubahan Komposisi Ragam Produk sepanjang tidak menambah kebutuhan bahan baku dan total kapasitas izin produksi.
(4)Dalam hal permohonan persetujuan Perubahan Komposisi Ragam Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak disetujui/ditolak, Direktur atau Kepala Dinas Provinsi sesuai dengan kewenangannya menerbitkan surat penolakan yang berisi penjelasan tidak dapat melakukan Perubahan Komposisi Ragam Produk.

Bagian Kedua
Perubahan Penggunaan Mesin Utama Produksi

Pasal 36
(1)Pemegang IUIPHH dapat melakukan Perubahan Penggunaan Mesin Utama Produksi, setelah memperoleh persetujuan.
(2)Mesin Utama Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa mesin produksi yang berpengaruh langsung terhadap kapasitas produksi.
(3)Permohonan Persetujuan Perubahan Penggunaan Mesin Utama Produksi sebagaimana pada ayat (1) disampaikan kepada:
a.Direktur, untuk:
1.IUIPHHK Kapasitas Produksi 6.000 (enam ribu) meter kubik atau lebih;
2.IUIPHHK yang berlokasi di dalam areal IUPHHK atau Pengelola Hutan atau IUPHKm pada hutan produksi atau HPHD pada hutan produksi; dan
3.IUIPHHBK di dalam areal IUPHHK atau Pengelola Hutan atau IUPHKm pada hutan produksi atau HPHD pada hutan produksi.
b.Kepala Dinas Provinsi, untuk:
1.IUIPHHK Kapasitas Produksi kurang dari 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun;
2.IUIPHHBK; dan
3.IUIPHHBK di dalam areal IUPHHBK.
(4)Dalam hal perubahan penggunaan mesin berupa penggantian Mesin Utama Produksi, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan Berita Acara pembongkaran atau Berita Acara kerusakan permanen mesin yang diganti.
(5)Dalam hal perubahan penggunaan mesin berupa penambahan Mesin Utama Produksi, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan Surat Pernyataan bermeterai yang ditandatangani oleh Direksi yang menyatakan bahwa penambahan mesin tidak menambah kebutuhan bahan baku sesuai Kapasitas Produksi yang diizinkan.
(6)Dalam hal berdasarkan hasil telaah teknis permohonan dapat disetujui, Direktur atau Kepala Dinas Provinsi sesuai dengan kewenangannya menerbitkan surat persetujuan Perubahan Penggunaan Mesin Utama Produksi dengan tidak menambah kebutuhan bahan baku dan total kapasitas produksi.
(7)Dalam hal berdasarkan hasil telaah teknis permohonan tidak dapat disetujui atau ditolak, Direktur atau Kepala Dinas Provinsi sesuai dengan kewenangannya, menerbitkan surat penolakan disertai dengan penjelasan penolakan, yang menyatakan bahwa Perubahan Penggunaan Mesin Utama Produksi tidak dapat dilakukan.
(8)Dalam hal terjadi penambahan atau pengurangan nilai investasi akibat adanya penambahan atau penggantian Mesin Utama Produksi, pemohon wajib menyampaikan daftar perubahan nilai investasi.

Pasal 37
(1)Dalam hal terjadi perubahan data dan informasi pemegang izin berupa Perubahan Penanggung Jawab atau Direksi, Perubahan Pemegang Saham atau Perubahan Penanaman Modal, Perubahan NPWP, Perubahan Sumber dan Penggunaan Bahan Baku, Perubahan Pengembangan Usaha dan/atau Kegiatan, pemegang izin wajib melaporkannya kepada Direktur atau Kepala Dinas Provinsi sesuai kewenangannya, dan selanjutnya Direktur atau Kepala Dinas Provinsi sesuai kewenangannya menerbitkan Surat Keterangan perubahan data dan informasi pemegang izin.
(2)Perubahan sumber dan penggunaan bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa perubahan sumber bahan baku dari hutan alam menjadi non hutan alam atau sebaliknya.
(3)Dalam hal terjadi perubahan data dan informasi yang disebabkan Perubahan Komposisi Ragam Produk, penggunaan Mesin Utama Produksi, maupun perubahan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha wajib memperbaharui data dan informasi, pada sistem elektronik yang terintegrasi.

BAB VI
REALISASI PEMBANGUNAN IPHH ATAU PERLUASAN IPHH

Pasal 38
(1)Pemegang IUIPHH wajib membangun industri paling lama 3 (tiga) tahun sejak IUIPHH diterbitkan.
(2)Realisasi kemajuan pembangunan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan setiap 3 (tiga) bulan kepada Direktur atau Kepala Dinas Provinsi sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 39
(1)Pemegang Izin Perluasan IUIPHH wajib merealisasikan perluasan industri paling lama 2 (dua) tahun sejak Izin Perluasan IUIPHH diterbitkan.
(2)Realisasi kemajuan pembangunan perluasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan setiap 3 (tiga) bulan kepada Direktur atau Kepala Dinas Provinsi sesuai dengan kewenangannya.

BAB VII
MASA BERLAKU IUIPHH

Pasal 40
(1)IUIPHH berlaku selama IPHH yang bersangkutan beroperasi.
(2)IUIPHH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak beroperasi apabila paling lama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak melakukan produksi komersial yaitu mengolah bahan baku untuk produksi sendiri dan memasarkan.
(3)Data dan informasi tidak melakukan produksi komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari laporan Kepala Dinas Provinsi, Kepala Balai, Kepala CDK Provinsi, bupati/wali kota, Kepala KPH dan/atau hasil pemantauan dan evaluasi RPBBI atau hasil pengawasan dan pengendalian.

Pasal 41
(1)IUIPHH berlokasi di dalam areal IUPHHK atau IUPHHBK atau Pengelola Hutan atau IUPHKm pada hutan produksi atau HPHD pada hutan produksi, IUIPHH atau izin Perluasan IUIPHH berlaku sesuai jangka waktu IUPHHK atau IUPHHBK atau Pengelola Hutan atau IUPHKm pada hutan produksi atau HPHD pada hutan produksi.
(2)Dalam hal IUPHHK, IUPHHBK, IUPHKm pada hutan produksi atau HPHD pada hutan produksi berakhir atau hapus, diterbitkan Keputusan Pencabutan IUIPHH atau Izin Perluasan IUIPHH.
(3)Penerbitan Keputusan Pencabutan IUIPHH atau izin perluasan IUIPHH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk:
a.IUIPHH yang diterbitkan oleh Lembaga OSS:
1.Menteri sesuai dengan kewenangannya melalui Direktur Jenderal memberikan Notifikasi Pencabutan IUIPHH kepada Lembaga OSS dalam bentuk Dokumen Elektronik melalui sistem elektronik yang terintegrasi, untuk selanjutnya Lembaga OSS menerbitkan pencabutan IUIPHH; atau
2.Gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan Notifikasi Pencabutan IUIPHH kepada Lembaga OSS dalam bentuk Dokumen Elektronik melalui sistem elektronik yang terintegrasi, untuk selanjutnya Lembaga OSS menerbitkan pencabutan IUIPHH.
b.Izin Perluasan IUIPHH:
1.Menteri sesuai dengan kewenangannya menerbitkan Keputusan Pencabutan Izin Perluasan IUIPHH; atau
2.Gubernur sesuai dengan kewenangannya menerbitkan Keputusan Pencabutan Izin Perluasan IUIPHH.

BAB VIII
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN PEMEGANG IUIPHH

Pasal 42
Setiap pemegang IUIPHHK dan IUIPHHBK memiliki hak untuk:
a.memperoleh kepastian dalam menjalankan usahanya; dan/atau
b.mendapatkan pelayanan dan pembinaan teknis dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 43
(1)Pemegang IUIPHHK wajib:
a.menjalankan usaha industri sesuai dengan izin yang dimiliki;
b.mengajukan izin perluasan apabila merencanakan penambahan jenis industri dan/atau penambahan Kapasitas Produksi melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang diizinkan;
c.menyusun dan menyampaikan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) setiap tahun bagi IUIPHHK;
d.memiliki jaminan legalitas kayu;
e.menyampaikan laporan bulanan pemenuhan dan penggunaan/pengolahan bahan baku serta produksi;
f.melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g.menyampaikan pemberitahuan tertulis apabila mengadakan perubahan terhadap alamat dan atau penanggung jawab perusahaan;
h.melaksanakan upaya keseimbangan supply-demand dan kelestarian sumber bahan baku antara lain melalui upaya:
1.meningkatkan penggunaan bahan baku kayu dari non hutan alam;
2.melakukan kerjasama atau kemitraan dengan masyarakat untuk pengadaan bahan baku dari hasil pembangunan hutan tanaman, hutan desa, hutan kemasyarakatan, Hutan Hak/Hutan Rakyat, atau Hutan Adat dengan fungsi produksi; dan
3.aktif melakukan penanaman dan/atau membantu pengadaan bibit kepada masyarakat dengan rasio mengolah 1 (satu) meter kubik kayu diwajibkan membantu pengadaan bibit paling sedikit 5 (lima) pohon, untuk jenis-jenis pohon cepat tumbuh;
i.memiliki tenaga teknis pengukuran dan pengujian hasil hutan bersertifikat, untuk IPHHK dengan Kapasitas Produksi 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun atau lebih; dan
j.memiliki/mempekerjakan tenaga teknis pengukuran dan pengujian hasil hutan bersertifikat untuk IPHHK dengan Kapasitas Produksi kurang dari 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun.
(2)Pemegang IUIPHHBK wajib:
a.menjalankan usaha industri sesuai dengan izin yang dimiliki;
b.mengajukan Izin Perluasan apabila merencanakan penambahan jenis industri dan/atau penambahan Kapasitas Produksi melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang diizinkan;
c.menyusun dan menyampaikan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) setiap tahun bagi IUIPHHBK skala menengah dan skala besar;
d.menyampaikan laporan bulanan pemenuhan dan penggunaan/pengolahan bahan baku serta produksi;
e.melaksanakan penatausahaan hasil hutan bukan kayu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f.menyampaikan pemberitahuan tertulis apabila mengadakan perubahan terhadap alamat dan atau penanggung jawab perusahaan;
g.memiliki tenaga teknis pengukuran dan pengujian hasil hutan bersertifikat untuk IUIPHHBK skala menengah dan besar; dan
h.memiliki/mempekerjakan tenaga teknis pengukuran dan pengujian hasil hutan bersertifikat untuk IUIPHHBK skala kecil mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44
Pemegang IUIPHH dilarang:
a.memperluas usaha IPHH tanpa izin;
b.memindahkan lokasi usaha IPHH tanpa izin;
c.melakukan kegiatan IPHH yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan.
d.melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan terhadap lingkungan hidup yang melampaui batas baku mutu lingkungan; dan/atau
e.menadah, menampung, atau mengolah bahan baku hasil hutan yang berasal dari sumber bahan baku yang tidak sah (illegal);

BAB IX
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 45
(1)Menteri dan Gubernur sesuai kewenangannya melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan IUIPHH.
(2)Pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan IUIPHH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui pemenuhan kewajiban dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang IPHH yang dilaksanakan oleh Pemegang IUIPHH.
(3)Pengawasan dan pengendalian IUIPHH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh:
a.Direktur untuk:
1.IUIPHHK Kapasitas Produksi 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun atau lebih;
2.IUIPHHK yang berlokasi di dalam areal IUPHHK atau Pengelola Hutan atau IUPHKm pada hutan produksi atau HPHD pada hutan produksi;
3.IUIPHHBK di dalam areal IUPHHK atau Pengelola Hutan atau IUPHKm pada hutan produksi atau HPHD pada hutan produksi; dan/atau
4.Pengoperasian mesin portable pengolah kayu di dalam areal IUPHHK atau di dalam areal Pengelolaan Hutan, atau penjarangan IUPHHK-HTI.
b.Kepala Dinas Provinsi untuk:
1.IUIPHHK Kapasitas Produksi kurang dari 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun;
2.IUIPHHBK;
3.IUIPHHBK di dalam areal IUPHHBK; dan/atau
4.Pengoperasian mesin portable pengolah kayu pada IUPHHK-HTR.
(4)Kepala Balai melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap IUIPHHK dan IUIPHHBK, dalam hal pemenuhan kewajiban berupa kepemilikan dan/atau mempekerjakan tenaga teknis pengukuran dan pengujian hasil hutan bersertifikat dan penatausahaan hasil hutan.
(5)Berdasarkan hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), apabila terdapat pelanggaran administratif, ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 46
(1)Dalam hal hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 terhadap:
  1. realisasi pembangunan industri dan/atau perluasan industri;
  2. operasional industri; dan
  3. pelaksanaan kewajiban dan kepatuhan terhadap larangan;
ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan, dikenakan sanksi.
(2)Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  1. peringatan;
  2. penghentian sementara pelayanan;
  3. penghentian sementara kegiatan berusaha; dan/atau
  4. pencabutan Perizinan Berusaha.

Pasal 47
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi terhadap:
  1. pelaksanaan pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43;
  2. pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a sampai dengan huruf c; dan
  3. hasil pengawasan pelaksanaan kewajiban dan kepatuhan terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c,
diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.

Pasal 48
Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d dan e, dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49
(1)Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a dan huruf b apabila:
  1. pemegang izin tidak merealisasikan pembangunan industri atau perluasan industri sesuai batas waktu yang telah ditentukan; atau
  2. IPHH tidak beroperasi,
IUIPHH atau Izin Perluasan IUIPHH dicabut dengan didahului Peringatan I dan Peringatan II secara berturut-turut.
(2)Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri atau Kepala Dinas Provinsi atas nama Gubernur sesuai dengan kewenangannya dengan jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan kalender dan pemegang IUIPHH atau Izin Perluasan IUIPHH wajib memberikan tanggapan.
(3)Dalam hal Pemegang Izin tidak memberikan tanggapan atau memberikan tanggapan tetapi tidak sesuai dengan materi Peringatan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal atas nama Menteri atau Kepala Dinas Provinsi atas nama Gubernur sesuai dengan kewenangannya menerbitkan Peringatan II.
(4)Dalam hal Pemegang Izin memberikan tanggapan sesuai dengan materi Peringatan I dan Peringatan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (3), Direktur Jenderal atas nama Menteri atau Kepala Dinas Provinsi atas nama Gubernur sesuai dengan kewenangannya menerbitkan surat pembatalan peringatan.
(5)Dalam hal materi tanggapan atas Peringatan II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diterima, sesuai dengan kewenangannya:
  1. Direktur Jenderal:
    1. mengusulkan pencabutan IUIPHH kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal; atau
    2. mengusulkan pencabutan Izin Perluasan IUIPHH dilampiri dengan konsep Keputusan Pencabutan Izin Perluasan IUIPHH kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
  2. Kepala Dinas Provinsi:
    1. mengusulkan pencabutan IUIPHH kepada Gubernur; atau
    2. mengusulkan pencabutan Izin Perluasan IUIPHH dilampiri dengan konsep Keputusan Pencabutan Izin Perluasan IUIPHH kepada Gubernur.
(6)Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk:
a.IUIPHH yang diterbitkan oleh Lembaga OSS:
1.Menteri sesuai dengan kewenangannya melalui Direktur Jenderal memberikan Notifikasi Pencabutan IUIPHH kepada Lembaga OSS dalam bentuk Dokumen Elektronik melalui sistem elektronik yang terintegrasi, untuk selanjutnya Lembaga OSS menerbitkan pencabutan IUIPHH; atau
2.Gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan Notifikasi Pencabutan IUIPHH kepada Lembaga OSS dalam bentuk Dokumen Elektronik melalui sistem elektronik yang terintegrasi, untuk selanjutnya Lembaga OSS menerbitkan pencabutan IUIPHH.
b.Izin Perluasan IUIPHH:
1.Menteri sesuai dengan kewenangannya menandatangani Keputusan Pencabutan Izin Perluasan IUIPHH; atau
2.Gubernur sesuai dengan kewenangannya menandatangani Keputusan Pencabutan Izin Perluasan IUIPHH.

Pasal 50
(1)Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b, IPHH tidak beroperasi dengan kondisi sudah tidak ada sarana dan/atau prasarana industri maka pencabutan izin dilakukan tanpa pemberian peringatan.
(2)Data dan Informasi IPHH tidak beroperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdasarkan laporan dari Kepala Dinas Provinsi/Kepala Balai/Kepala CDK Provinsi/Kepala KPH.
(3)Ketentuan mengenai tata cara penerbitan pencabutan IUIPHH atau izin perluasan IUIPHH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (6) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pencabutan IUIPHH atau izin perluasan IUIPHH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 51
Dalam hal Gubernur mendelegasikan kewenangan melalui Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), Ketentuan mengenai Tata Cara Permohonan, Persyaratan Permohonan, dan Penyelesaian Permohonan, Tata Cara Pemenuhan Komitmen, Pengawasan Penyelesaian Pemenuhan Komitmen, Penyampaian Penyelesaian Pemenuhan Komitmen, Penyampaian Notifikasi melalui Sistem OSS IUIPHH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 25 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Ketentuan mengenai Tata Cara Permohonan, Persyaratan Permohonan, dan Penyelesaian Permohonan, Tata Cara Pemenuhan Komitmen, Pengawasan Penyelesaian Pemenuhan Komitmen, Penyampaian Penyelesaian Pemenuhan Komitmen, Penyampaian Notifikasi melalui Sistem OSS IUIPHH.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a.IUIPHHK atau IUIPHHBK yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku;
b.Permohonan IUIPHH baru yang telah diajukan oleh Pelaku Usaha dan telah memenuhi persyaratan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, diproses melalui Lembaga OSS sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini;
c.Permohonan Perluasan IUIPHH atau addendum IUIPHH yang telah diajukan oleh Pelaku Usaha dan telah memenuhi persyaratan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini;
d.IUIPHH yang sedang dalam proses pembatalan atau pencabutan, selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini;
e.IUIPHH yang terbit sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, proses pencabutan IUIPHH dilakukan oleh Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya;
f.Industri Pengolahan Kayu Rakyat (IPKR) yang diterbitkan oleh bupati/wali kota atau instansi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku, selanjutnya pemegang izin melapor kepada Kepala Dinas Provinsi dan melakukan daftar ulang sebagai IPHHK dengan jenis industri penggergajian kayu Kapasitas Produksi sampai dengan 2.000 (dua ribu) meter kubik per tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g.IUIPHHK Kapasitas Produksi sampai dengan 2.000 (dua ribu) meter kubik per tahun atau IUIPHHBK yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota atau instansi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku dan selanjutnya pemegang izin melapor kepada Kepala Dinas Provinsi dan melakukan daftar ulang sebagai IUIPHH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
h.IUIPHHK Kapasitas Produksi 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun atau lebih, atau IUIPHHBK di dalam areal IUPHHK, IUPHHBK, atau Pengelola Hutan, yang diterbitkan oleh instansi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku dan selanjutnya pemegang izin melapor kepada Direktur dan melakukan daftar ulang sebagai IUIPHH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53
(1)Permohonan IUIPHH baru yang telah diterbitkan IUIPHH melalui Lembaga OSS sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, wajib menyelesaikan Komitmen dan menyusun dokumen proposal teknis kegiatan usaha IPHH sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
(2)IUIPHH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku definitif apabila telah menyelesaikan pemenuhan persyaratan Komitmen dan telah memiliki dokumen proposal teknis kegiatan usaha IPHH yang disetujui pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
(3)Permohonan Perluasan IUIPHH yang telah diterbitkan IUIPHH baru melalui Lembaga OSS sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dilakukan addendum dengan Keputusan Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya menjadi Izin Perluasan IUIPHH setelah melengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.13/MENLHK-II/2015 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 473), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Januari 2019
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

SITI NURBAYA
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Januari 2019
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA


[tulis] » komentar « [baca]