info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
BAB I
KETENTUAN UMUM

Prinsip-prinsip pemberian Tunjangan Kinerja:
a.adil, yaitu Tunjangan Kinerja yang diberikan sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab yang dilakukan;
b.layak, yaitu Tunjangan Kinerja yang diberikan secara wajar sesuai kinerja dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran yang ada;
c.transparan, yaitu pemberian Tunjangan Kinerja dilaksanakan secara jelas dan terbuka; dan
d.akuntabel, yaitu pemberian Tunjangan Kinerja dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

BAB II
PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 4
(1)Pegawai Negeri Pada Polri selain penghasilan yang berhak diterima menurut peraturan perundang-undangan, diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan.
(2)Tunjangan Kinerja diberikan kepada Pegawai Negeri Pada Polri yang bekerja secara penuh dalam pelaksanaan tugas Kepolisian yang dibebankan kepada yang bersangkutan, berdasarkan penilaian SMK.

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak diberikan kepada Pegawai Negeri Pada Polri yang:
a.nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Polri, yaitu Pegawai Negeri Pada Polri yang tidak diangkat oleh pejabat yang berwenang dalam suatu jabatan, baik struktural maupun fungsional atau tidak ditugaskan dan bekerja secara penuh di lingkungan Polri;
b.diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan, yaitu pemberhentian sementara dari jabatan dinas Polri terhadap Pegawai Negeri Pada Polri oleh Pejabat yang berwenang dalam waktu tertentu, karena yang bersangkutan diduga melakukan perbuatan yang merugikan nama baik Polri;
c.diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat, yaitu pengakhiran masa dinas pada Polri oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan perundang-undangan atau karena sebab-sebab tertentu;
d.diperbantukan/dipekerjakan pada badan/instansi lain di luar lingkungan Polri; yaitu penugasan pada badan/instansi di luar Polri atas dasar kepentingan dan permohonan badan/instansi yang bersangkutan;
e.diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun, yaitu pegawai Negeri Pada Polri yang tidak bekerja atas dasar permohonan dan kemauannya sendiri serta berakibat tidak diterima hak-haknya secara penuh; dan
f.tidak mencapai target kinerja yang ditetapkan oleh pimpinan, yaitu tidak tercapainya tugas pokok dan fungsinya yang dinilai dengan SMK.

Pasal 7
SMK merupakan sistem penilaian kinerja bagi pegawai negeri pada Polri, yang dilaksanakan untuk mengukur pencapaian target kinerja.

Pasal 8
(1)Standar penilaian kinerja dengan SMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditentukan sebagai berikut:
a.49 sampai dengan 54, baik sekali;
b.38 sampai dengan 48, baik;
c.27 sampai dengan 37, cukup; dan
d.Di bawah 27 dinyatakan kurang.
(2)Standar nilai di bawah 27 (dua puluh tujuh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dinyatakan tidak memenuhi target kinerja sehingga tidak berhak mendapat Tunjangan Kinerja.
(3)Ketentuan teknis tentang penilaian kinerja SMK diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1)Pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a.tidak hadir dalam bekerja dikurangi 5 (lima)% per hari dari Tunjangan Kinerja; dan
b.terlambat datang dan/atau pulang sebelum waktunya dipotong 0,6 (nol koma enam)% per jam dari Tunjangan Kinerja, lebih dari 3 (tiga) jam dihitung 1 (satu) hari dengan potongan 5 (lima)% dari Tunjangan Kinerja.
(2)Pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pegawai Negeri Pada Polri yang tidak hadir bekerja karena:
a.mendapat perintah untuk mengikuti tugas belajar;
b.sedang menjalankan penugasan dalam negeri maupun luar negeri;
c.sakit akibat kecelakaan dalam rangka pelaksanaan tugas;
d.cuti melahirkan sampai dengan anak kedua; dan
e.mendapat tugas dari pimpinan yang dibuktikan dengan surat perintah tugas.

BAB III
PENENTUAN JAM KERJA DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Penentuan Jam Kerja

Pasal 11
(1)Hari Kerja di lingkungan Polri ditetapkan 5 (lima) hari kerja dalam satu minggu, mulai hari senin sampai dengan hari jum’at atau setara dengan 40 (empat puluh) jam.
(2)Jam Kerja di lingkungan Polri ditentukan sebagai berikut:
a.hari senin sampai dengan Kamis:
07.00 - 12.00
12.00 - 13.00 (waktu istirahat)
13.00 - 15.00
b.hari jum’at:
07.00 - 11.30
11.30 - 13.00 (waktu istirahat)
13.00 - 15.30
(3)Pengaturan hari dan jam kerja bagi Pegawai Negeri Pada Polri yang berdinas di bidang operasional, pelayanan masyarakat dan lembaga pendidikan ditetapkan oleh masing-masing kepala kesatuan fungsi, kepala kesatuan wilayah, dan kepala lembaga pendidikan sesuai dengan kebutuhan.
(4)Penetapan pengaturan hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mengurangi jumlah jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2).

Untuk mencapai kinerja yang maksimal, setiap Pegawai Negeri Pada Polri tidak dibenarkan melakukan kegiatan di luar kedinasan pada saat jam kerja.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 14
(1)Kegiatan pengawasan dilakukan secara objektif, profesional dan transparan untuk menilai disiplin kehadiran dan pelaksanaan pekerjaan.
(2)Hasil kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan tertulis dan disahkan oleh Kasatfung/Kasatwil sebagai pedoman penghitungan Tunjangan Kinerja berikutnya.

(1)Pegawai negeri pada Polri yang mutasi di lingkungan Polri, pengemban fungsi administrasi wajib melampirkan absensi kehadiran pada surat keterangan penghentian pembayaran (SKPP), untuk diperhitungkan dalam pemberian Tunjangan Kinerja pada bulan berikutnya di tempat tugas yang baru.
(2)Dalam hal terjadi perubahan struktur organisasi, kelas jabatan dan indeks Tunjangan Kinerja, pemberian Tunjangan Kinerja bagi pegawai negeri di lingkungan Polri disesuaikan dengan perubahan yang ada.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17
Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kapolri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2011
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

Drs.TIMUR PRADOPO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juni 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

[tulis] » komentar « [baca]
LDj © 2010

© LDj - 2010 • ke atas