Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 377) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.17/Menhut-II/2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 166) diubah, sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah sehingga keseluruhan Pasal 7 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 7
(1)Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:
a.surat permohonan yang dilampiri dengan peta kawasan hutan yang dimohon pada peta dasar dengan skala minimal 1:100.000;
b.izin lokasi dari gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;
c.izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.rekomendasi gubernur atau bupati/walikota, dilampiri peta kawasan hutan yang dimohon pada peta dasar dengan skala minimal 1:100.000; dan
e.pernyataan kesanggupan dalam bentuk Akta Notaris kecuali permohonan oleh Pemerintah, untuk:
1.memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
2.tidak akan mengalihkan persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan yang diperoleh tanpa persetujuan Menteri;
3.membangun kebun untuk masyarakat di sekitar kawasan hutan dengan luas paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) dari total luas kawasan hutan yang dilepaskan dan dapat diusahakan oleh perusahaan untuk perkebunan."

2.Ketentuan Pasal 12 ayat (1) diubah sehingga keseluruhan Pasal 12 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 12
(1)Berdasarkan persetujuan prinsip pelepasan HPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya persetujuan prinsip, menerbitkan surat pemberitahuan untuk pelaksanaan tata batas HPK yang disetujui."

3.Ketentuan Pasal 20 ayat (2) diubah sehingga keseluruhan Pasal 20 ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 20
(2)Pembatalan persetujuan prinsip pelepasan kawasan HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri setelah melalui peringatan tertulis oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk setiap kali peringatan."

4.Ketentuan Pasal 21 huruf d diubah sehingga keseluruhan Pasal 21 huruf d berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 21
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
d.persetujuan prinsip pelepasan kawasan HPK yang telah diterbitkan oleh Menteri dan telah berumur 5 (lima) tahun atau lebih namun pemegang persetujuan prinsip tidak melaksanakan kewajibannya, maka Direktur Jenderal atas nama Menteri membatalkan persetujuan prinsip pelepasan kawasan HPK tanpa didahului surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2)."

Pasal II
Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Mei 2011
MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Mei 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

[tulis] » komentar « [baca]