BAB I
KETENTUAN UMUM

Dalam melaksanakan fungsi, tugas, wewenang, dan kewajibannya, Insan Ombudsman senantiasa beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta mempunyai integritas yang tinggi tercermin pada kepribadian yang utuh dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud atas pemahaman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4
Dalam melaksanakan fungsi, tugas, wewenang, dan kewajibannya, Insan Ombudsman senantiasa berpedoman pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moral dan kepatutan, serta pada visi dan misi Ombudsman.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Insan Ombudsman wajib:
a.menaati prinsi-prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menjaga harkat dan martabat, kehormatan, kedudukan, adat istiadat, tata krama, serta sopan santun tanpa membedabedakan golongan, agama, warga negara, serta kedudukan sosial masing-masing individu;
b.melaksanakan tugas dengan pengabdian yang tulus sebagai sebuah amanah yang dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan tidak melakukan perbuatan tercela serta tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c.berpegang pada nilai dan norma yang berlaku, memiliki sikap pribadi yang berani menolak pengaruh negatif dan segala bentuk campur tangan, dengan mengedepankan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta selalu berusaha melaksanakan tugas dengan cara tebaik untuk mencapai tujuan.

Pasal 7
(1)Insan Ombudsman wajib menaati kode etik, hukum, asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan norma yang berlaku bagi penyelenggara pelayanan publik.
(2)Insan Ombudsman, yang memiliki konflik kepentingan terkait dengan laporan yang ditangani, wajib mengundurkan diri dari tim yang menangani penyelesaian atau penangananan laporan/keluhan yang bersangkutan untuk menjaga independensi atau ketidakberpihakan Ombudsman.

Pasal 8
Insan Ombudsman dilarang:
a.menerima hadiah, janji, ataupun pemberian dalam bentuk apapun juga, baik secara langsung maupun tidak langsung yang patut diduga berkaitan dengan kedudukan dan perannya sebagai Insan Ombudsman.
b.memberikan informasi atau pemberitahuan yang bertentangan dengan tugas, wewenang, dan kewajibannya.
c.menggunakan nama dan wibawa jabatan Ombudsman untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok, atau pihak lainnya, baik yang terkait dengan persoalan finansial maupun tidak.
d.menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok, atau pihak lainnya.
e.menerima pemberian atau janji apapun serta terlibat dalam transaksi keuangan dan/atau transaksi usaha yang berpotensi memanfaatkan posisi jabatan atau wewenangnya sebagai Insan Ombudsman; dan
f.menerima tamu atau menemui seseorang yang masih dalam proses penanganan penyelesaian laporan/keluhan di Ombudsman, di luar prosedur yang berlaku.

BAB IV
MAJELIS KEHORMATAN

Majelis Kehormatan Ombudsman wajib menyelesaikan pemeriksaan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Majelis Kehormatan Ombudsman ditetapkan.

Pasal 11
(1)Dalam hal dugaan pelangggaran dilakukan oleh anggota Ombudsman dan/atau Sekretaris Jenderal Ombudsman, maka anggota Majelis Kehormatan sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari 2 (dua) anggota Ombudsman dan 3 (tiga) orang dari kalangan tokoh masyarakat dan/atau akademisi yang memiliki pemahaman serta kepedulian terhadap Ombudsman.
(2)Dalam hal dugaan pelangggaran dilakukan oleh Kepala Perwakilan Ombudsman dan/atau Asisten Ombudsman. maka Majelis Kehormatan sebanyak 5 (lima) orang anggota Ombudsman.
(3)Dalam hal dugaan pelangggaran dilakukan oleh Pejabat Struktural dan/atau Staf pada Jajaran Sekretariat Jenderal Ombudsman, maka Majelis Kehormatan sebanyak 5 (lima) orang terdiri dari 4 (empat) anggota Ombudsman dan Sekretaris Jenderal Ombudsman.
(4)Setiap Insan Ombudsman yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dapat melakukan pembelaan diri di dalam sidang Majelis Kehormatan.

BAB V
SANKSI

Dalam hal terjadi pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Insan Ombudsman, Majelis Kehormatan Ombudsman dapat merekomendasikan sanksi teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian tetap, atau sanksi administratif lainnya.

BAB VI
RAPAT PLENO

Pasal 14
(1)Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Pasal 12 ayat (4), dan Pasal 16 ayat (2), Rapat Pleno dapat diselenggarakan untuk memutus hal-hal yang dinilai penting dan strategis.
(2)Kriteria penting dan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan dalam Rapat Pleno.

(1)Pada saat Peraturan ini berlaku, Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 30/ORI-SK/VIII/2009 tentang Kode Etik Ombudsman Republik Indonesia dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
(2)Perubahan atas Kode Etik Ombudsman ini dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pleno.

Pasal 17
Peraturan Ombudsman ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Mei 2011
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
KETUA,

DANANG GIRINDRAWARDANA
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Mei 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

[tulis] » komentar « [baca]