info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pertahanan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2011
MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGIANTORO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Januari 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN


LAMPIRAN

TUGAS BANTUAN TENTARA NASIONAL INDONESIA
KEPADA PEMERINTAHAN DI DAERAH

1.Latar Belakang

a.Sesuai pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa tujuan membentuk pemerintahan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan tersebut dilakukan melalui pembangunan nasional secara merata diberbagai bidang baik pada aspek kesejahteraan maupun aspek keamanan.
Penyelenggaraan pemerintahan di daerah memiliki esensi mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas perbantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat untuk peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, dan keadilan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Mencermati kondisi wilayah Indonesia secara umum terdapat beberapa permasalahan yang pada eskalasi dan kondisi tertentu dapat mengganggu penyelenggaraan pemerintahan dan stabilitas nasional. Permasalahan dimaksud antara lain menyangkut penanganan terhadap dampak bencana alam, aksi pemogokan dan konflik komunal. Pada kondisi biasa penanganan isu-isu tersebut di atas dilakukan dengan menggunakan instrumen reguler baik yang dimiliki oleh pemerintah pusat maupun unsur pemerintahan di daerah.
Pada kondisi khusus di mana instrumen reguler memiliki keterbatasan kemampuan dan permasalahan yang dihadapi di luar kapasitas instrumen yang ada, dan dalam rangka mencegah kerugian lebih besar yang dapat menimpa masyarakat, diperlukan instrumen khusus yang memiliki kapasitas tertentu yang dapat digerakkan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Instrumen khusus dimaksud juga diperlukan dalam membantu fungsi pemerintahan di daerah pada wilayah-wilayah tertentu seperti yang letaknya jauh dari pusat pertumbuhan dengan akses yang sulit atau wilayah yang dilanda konflik atau sering mengalami gangguan kriminal bersenjata.

b.Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah alat negara yang memiliki kemampuan dan tergelar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004, kemampuan TNI dapat didayagunakan untuk membantu pelaksanaan fungsi pemerintah dalam kondisi dan situasi yang memerlukan sarana, alat dan kemampuan TNI.
Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 4, dan Pasal 5 menyatakan bahwa pertahanan negara b ertujuan untuk menjaga, melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman, serta berfungsi untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah NKRI sebagai satu kesatuan pertahanan.
Selanjutnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 10 menyatakan bahwa pemerintah daerah menyelenggarakan urusan daerah yang menjadi kewenangannya yaitu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Kecuali mengenai enam bidang urusan yaitu politik luar negeri, pertahanan keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Namun dalam penyelenggaraannya pemerintah pusat dapat melimpahkan tugas kepada perangkat pemerintah yang berada di daerah, sesuai dasar kewenangan pemerintah daerah dan peraturan perundang-undangan.
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1960 tentang Permintaan dan Pelaksanaan Bantuan Militer, merupakan dasar dalam permintaan bantuan kepada TNI guna mengatasi suatu masalah yang timbul di daerah. Kepala Daerah sebagai pemegang otoritas politik di daerah hingga saat ini kurang memanfaatkan keberadaan TNI yang memiliki tugas untuk membantu pemerintahan di daerah. Agar dapat dilibatkan dalam mengatasi permasalahan di wilayahnya, pemerintahan di daerah harus mempunyai kemampuan untuk menilai situasi dan kondisi daerah yang membutuhkan peran dan keterlibatan TNI, agar tepat sasaran, tepat guna dan sesuai peraturan perundang-undangan.

c.Dalam rangka pelaksanaan tugas perbantuan TNI kepada pemerintahan di daerah diperlukan suatu kebijakan Menteri Pertahanan yang mengatur pelaksanaan tugas perbantuan dalam menangani permasalahan di daerah antara lain membantu mengatasi akibat bencana alam, merehabilitasi infrastruktur, mengatasi masalah akibat pemogokan dan konflik komunal serta tugas-tugas lain sesuai kebutuhan pemerintahan di daerah.

2.Pengertian-pengertian.

a.Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
b.Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
c.Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

3.Perkembangan Lingkungan Strategis.

a.Global.
Kondisi global dewasa ini masih menghadapi berbagai konflik baik yang berdimensi militer maupun nonmiliter.
Probabilitas pecahnya konflik militer masih tetap ada terkait dengan tingginya jurang perbedaan antara negara kaya dan miskin, persaingan memperebutkan sumber daya alam dan energi, serta pengamanan akses-akses strategis. Secara khusus, persaingan untuk mendapatkan sumber daya alam dan energi telah menimbulkan banyak ketegangan, bahkan konflik di berbagai kawasan terutama di wilayah yang dikategorikan kaya akan sumber daya strategis tersebut.
Permasalahan global yang saat ini dihadapi tidak lagi didominasi oleh ancaman militer, tetapi juga ancaman nonmiliter dalam dimensi ideologi, politik, ekonomi, dan sosial-budaya. Kondisi global di bidang politik mengalami perubahan yang signifikan di mana tuntutan masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat semakin tinggi. Apabila tuntutan tersebut tidak terwadahi dapat menjadi sumber konflik yang mengganggu jalannya fungsi pemerintahan.
Bersamaan dengan itu dampak perubahan iklim secara global dirasakan oleh semua negara, yang berakibat pada kelangkaan pangan, energi, dan air bagi masyarakat dunia, serta berdampak negatif kepada perekonomian dunia yang dapat mengancam keamanan secara global.

b.Regional.
Kondisi regional saat ini masih diwarnai oleh beberapa isu ancaman aktual yang mencakup konflik perbatasan dan berbagai kejahatan lintas batas, seperti penyelundupan senjata, narkoba, penyelundupan manusia, pencurian kekayaan alam di darat maupun di laut, perompakan di laut, serta pelanggaran wilayah.
Wilayah Asia Tenggara merupakan rangkaian cincin api dan tempat bertemunya dua lempeng benua besar yaitu lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia yang sering menyebabkan terjadinya gempa bumi di beberapa titik, bahkan rawan menimbulkan gelombang Tsunami dan bencana alam lainnya berupa angin taufan dan puting beliung, banjir bandang, serta ancaman baru berupa pandemi penyakit menular seperti flu burung, dan flu babi.

c.Nasional.
Kondisi geografi Indonesia sebagai negara kepulauan berada pada rangkaian cincin api dan tempat bertemunya dua lempeng benua besar yaitu lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia rentan terhadap berbagai bentuk bencana alam. Di sisi lain ketersediaan infrastruktur masih terbatas dan menjadi isu utama yang dihadapi berbagai daerah dan berimplikasi timbulnya berbagai permasalahan di daerah.
Permasalahan demografi Indonesia dapat digolongkan dalam tiga kategori yakni pertambahan penduduk yang terus meningkat, jumlah masyarakat golongan bawah lebih besar dan semakin meningkat, dan penyebaran penduduk yang tidak merata, kondisi ini menyebabkan daerah-daerah tertentu terjadi kepadatan penduduk, sementara daerah-daerah lain sangat jarang, sehingga mengakibatkan terjadinya arus mobilisasi penduduk yang tinggi dan berpotensi memunculkan permasalahan sosial.
Kondisi sosial masyarakat Indonesia secara umum dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: euforia reformasi, pemahaman demokrasi yang keliru dari masyarakat, euforia otonomi daerah, heterogenitas masyarakat Indonesia dalam suku, agama, ras, antar golongan di berbagai daerah. Apabila hal ini tidak dikelola dengan baik, maka akan menjadi sumber konflik horizontal maupun vertikal dan tidak jarang berujung pada aksi anarkis yang dapat mengganggu jalannya pemerintahan di daerah.
Berdasarkan perkembangan lingkungan strategis global, regional dan nasional, maka kemungkinan dinamika dan perkembangan situasi dalam negeri ke depan semakin kompleks.
Kemungkinan terjadinya bencana alam, kerusakan infrastruktur di daerah, pemogokan massal, dan konflik komunal, serta permasalahan lainnya akan dihadapi oleh pemerintahan di daerah, yang membutuhkan sarana, alat dan kemampuan TNI.

4.Pokok-Pokok Kebijakan.

a.Rumusan kebijakan.
Meningkatkan peran dan fungsi pemerintah di bidang pertahanan di daerah, secara operasional dilaksanakan oleh TNI dalam kerangka operasi militer selain perang secara sistematik, berlanjut dan terpadu melalui penguatan peran, tugas dan fungsi perbantuan kepada pemerintahan di daerah.
Optimasi penggunaan sarana, alat dan kemampuan TNI dalam tugas perbantuan, penguatan kemitraan strategis pemerintah daerah, LSM dan masyarakat mendukung tugas perbantuan terhadap pemerintahan di daerah dalam mengatasi akibat bencana alam, rehabilitasi infrastruktur, mengatasi akibat pemogokan, konflik komunal dan tugas bantuan lain sesuai dengan kebutuhan di daerah.

b.Strategi.
Tugas bantuan TNI kepada pemerintahan di daerah melalui strategi penguatan peran, tugas dan fungsi perbantuan kepada pemerintahan di daerah oleh TNI, optimasi penggunaan sarana, alat dan kemampuan TNI, dan penguatan kemitraan strategis pemerintahan di daerah dalam rangka:
1)Mengatasi akibat bencana alam dan rehabilitasi infrastruktur.
2)Mengatasi masalah akibat pemogokan.
3)Mengatasi masalah akibat konflik komunal.
4)Tugas bantuan lain meliputi:
a)Percepatan pembangunan di daerah.
b)Peningkatan pendidikan di daerah.
c)Peningkatan taraf kesehatan masyarakat di daerah.
d)Peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.

c.Pelaksanaan.
1)Tugas Bantuan TNI dalam mengatasi akibat bencana alam.
a)Dalam keadaan darurat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah berwenang mengkoordinasikan bantuan TNI berupa sarana, alat dan kemampuan TNI untuk digunakan dalam penanggulangan bencana.
b)TNI dilibatkan untuk membantu pemerintahan di daerah dalam penanganan bencana mulai dari tahap pra-kejadian sesuai dengan langkah-langkah prosedur mitigasi bencana, tahap tanggap darurat, dan tahap pasca bencana. Dalam tugas penanganan bencana, TNI dituntut memiliki kesiapan operasional yang tinggi agar dapat digerakkan secara efektif dan efisien bersama-sama dengan komponen bangsa lainnya.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagai penanggungjawab utama, didukung TNI dan unsur lain yang tergabung dalam penanganan bencana, bersifat membantu pemerintahan di daerah, sehingga perlu upaya untuk mengoptimalkan kesiapan operasional TNI.
c)Satuan TNI yang berada di wilayah berkewajiban merespon setiap kejadian bencana dengan melakukan langkah awal guna menyiapkan tindakan penanganan sesuai prioritas yang diminta oleh pemerintahan di daerah. Pimpinan satuan TNI di wilayah wajib berkoordinasi dengan pemerintahan di daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah tentang rencana tindakan yang sesuai, dan terkoordinir, sehingga tercipta keterpaduan dan keselarasan penanganan di lapangan.

2)Tugas Bantuan TNI dalam merehabilitasi infrastruktur.
a)Peran TNI dalam membantu pemerintahan di daerah dilaksanakan dengan mengerahkan sarana, alat dan kemampuan TNI dalam rangka merehabilitasi infrastruktur yang terkena dampak bencana, di daerah terisolir seperti daerah pedalaman, perbatasan dan pulau terluar yang membutuhkan perbaikan dan pembangunan infrastuktur, dalam rangka memperlancar perekonomian masyarakat, dan pemerataan pembangunan.
b)Pimpinan satuan TNI di wilayah dapat memberikan bantuan sarana, alat dan kemampuannya kepada pemerintahan di daerah sesuai permintaan dalam merehabilitasi infrastruktur. Permintaan tersebut diajukan kepada pimpinan satuan TNI sesuai strata di tiap wilayah dengan berpedoman kepada ketentuan permintaan bantuan TNI. Sedangkan segala bentuk dukungan pembiayaan dan rencana operasional kegiatan dipersiapkan oleh pemerintah daerah, agar dalam pelaksanaan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang direncanakan.

3)Tugas Bantuan TNI dalam mengatasi masalah akibat pemogokan.
a)Peran TNI melalui pimpinan komando kewilayahan, mendorong forum koordinasi pimpinan daerah untuk merumuskan langkah dan tindakan yang akan diambil dalam mengatasi akibat pemogokan.
b)Pemogokan yang menunjukan eskalasi ancaman meningkat, setiap satuan TNI melakukan kesiapsiagaan di pangkalan, siap digerakan manakala diperlukan oleh pemerintah daerah untuk membantu mengatasi akibat dari pemogokan yang dapat mengancam stabilitas daerah dan berdampak pada kelangsungan pembangunan di daerah. Sarana, alat dan kemampuan TNI yang disiapkan sesuai dengan luas wilayah, tugas yang harus dilaksanakan dan tugas lain sesuai situasi yang dihadapi.
c)Pengerahan sarana, alat dan kemampuan TNI dalam mengatasi akibat pemogokan agar mengedepankan koordinasi intensif dengan kepolisian dan unsur penegak hukum lainnya.

4)Tugas Bantuan TNI dalam mengatasi akibat konflik komunal.
a)Pada konflik intensitas rendah yang bernuansa suku, agama, ras, dan antar golongan, ditangani oleh pemerintahan di daerah melalui forum koordinasi pimpinan daerah dengan mengedepankan unsur kepolisian, dan aparat penegak hukum lainnya.
Namun pada konflik komunal dengan skala dan gradasi tinggi yang mengakibatkan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan pelayanan masyarakat terganggu dan/atau terhenti, serta keselamatan masyarakat terancam, maka pemerintah daerah dapat meminta bantuan sarana, alat dan kemampuan TNI dalam mengatasi akibat konflik komunal.
b)Satuan TNI melalui peran komando kewilayahan, membantu pemerintahan di daerah dalam penanganan akibat konflik melalui mediasi kepada pihak-pihak yang bersengketa.
c)Pelibatan yang terkait pengerahan sarana, alat dan kemampuan TNI, dalam mengatasi konflik komunal selalu mengedepankan koordinasi intensif dengan pemerintahan di daerah, pihak kepolisian dan unsur penegak hukum lainnya, untuk mengatasi akibat konflik komunal yang dapat mengancam stabilitas daerah dan berdampak pada kelangsungan pembangunan di daerah. Sarana, alat dan kemampuan TNI yang disiapkan sesuai dengan luas wilayah, tugas yang harus dilaksanakan dan tugas lain sesuai situasi yang dihadapi.

5)Tugas-tugas lain yang dianggap perlu mendapatkan Bantuan TNI kepada pemerintahan di daerah.

a)Tugas bantuan TNI dalam mempercepat pembangunan di daerah.
(1)Pelibatan sarana, alat dan kemampuan TNI dalam tugas bantuan kepada pemerintahan di daerah dalam rangka mempercepat pembangunan di daerah sesuai permintaan, khususnya daerah yang memiliki keterbatasan dan kendala oleh beberapa faktor seperti daerah terpencil, dan terisolir seperti daerah pegunungan dan hutan yang tidak memiliki jalur transportasi, daerah perbatasan, dan pulau-pulau terpencil dan terluar.
(2)Bantuan sarana, alat dan kemampuan TNI dalam rangka pelaksanaan tugas bantuan kepada pemerintahan di daerah, agar dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai bidang, tugas dan fungsi yang dimiliki. Tugas bantuan TNI kepada pemerintahan di daerah dalam mempercepat pembangunan di daerah antara lain membuka jalur transportasi, infrastruktur pemukiman dan fasilitas sosial lainnya seperti pendidikan, olahraga, kesenian, pasar, tempat ibadah dan kesehatan.
(3)Penyelenggaraan tugas bantuan TNI mempercepat pembangunan di daerah, agar berkoordinasi dengan pemerintahan di daerah dalam menyiapkan rencana pelibatan, sehingga program percepatan pembangunan dapat diselaraskan. Perlu adanya sinkronisasi dan kerja sama antara pemerintahan di daerah dan satuan TNI di wilayah untuk menentukan sasaran prioritas pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat di daerah.
(4)Pelaksanaan tugas bantuan TNI dapat melalui kegiatan TNI manunggal yang dilaksanakan oleh komando kewilayahan.

b)Tugas bantuan TNI dalam meningkatkan pendidikan di daerah.
(1)Pelibatan sarana, alat dan kemampuan TNI dalam tugas bantuan kepada pemerintahan di daerah dalam rangka meningkatkan pendidikan kepada masyarakat di daerah sesuai permintaan, khususnya daerah yang memiliki keterbatasan dan kendala oleh beberapa faktor seperti daerah terpencil, dan terbatasnya tenaga, sarana dan prasarana pendidikan.
(2)Bantuan sarana, alat dan kemampuan TNI dalam meningkatkan pendidikan di daerah dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai bidang, tugas dan fungsi yang dimiliki. Tugas bantuan tersebut dapat berbentuk pendidikan warga sipil dalam berbagai organisasi dengan membekali nilai-nilai bela negara meliputi kepemimpinan, disiplin, cinta tanah air dan wawasan kebangsaan.
(3)Pelibatan TNI dalam tugas bantuan meningkatkan pendidikan di daerah dilaksanakan melalui program manunggal buta aksara untuk mengentaskan buta huruf. Di samping itu mendorong pemerintah daerah dan instansi/lembaga terkait untuk membentuk satuan tugas relawan pendidikan yang melibatkan tenaga terdidik dalam bentuk program khusus terpadu sebagai solusi mengatasi kekurangan tenaga pendidik.
(4)Pelaksanaan tugas peningkatan pendidikan di daerah oleh satuan TNI di wilayah agar berkoordinasi dan bekerjasama dengan instansi/lembaga pemerintah di daerah terkait, dalam rangka menentukan kebutuhan dan prioritas program pendidikan yang dibutuhkan daerah tersebut.

c)Tugas Bantuan TNI dalam meningkatkan taraf kesehatan masyarakat di daerah.
(1)Pelibatan sarana, alat dan kemampuan TNI dalam membantu pemerintahan di daerah untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat di daerah pedalaman, terpencil, terisolir, dan wilayah pulau-pulau kecil terluar melalui bidang kesehatan, sejalan dengan program pemerintah untuk mensejahterakan rakyat terutama bagi masyarakat kurang mampu, dan di wilayah yang sulit dijangkau tenaga kesehatan.
(2)Dalam pelaksanaan tugas bantuan kepada pemerintahan di daerah, satuan TNI di wilayah agar berkoordinasi dengan pemerintah daerah tentang program kesehatan masyarakat di daerah, sehingga timbul keselarasan kegiatan dan kesesuaian program kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat di wilayahnya. TNI menyiapkan sarana, alat, dan kemampuan sesuai dengan program dan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat.
(3)Pelaksanaannya dapat memanfaatkan berbagai program kegiatan Operasi Bhakti dan Bhakti TNI bidang kesehatan.

d)Tugas Bantuan TNI dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.
(1)Pelibatan sarana, alat dan kemampuan TNI dalam membantu pemerintahan di daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program bhakti TNI dalam skala besar untuk membuka isolasi wilayah guna mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui infrastruktur, baik berupa pembukaan dan pembuatan infrastruktur transportasi, dan program pembangunan di daerah pedalaman, terpencil, terisolir, dan wilayah pulau-pulau kecil terluar.
(2)Dalam pelaksanaan tugas bantuan kepada pemerintahan di daerah, satuan TNI di wilayah berkoordinasi secara aktif dengan instansi terkait dalam percepatan pembangunan sosial ekonomi masyarakat untuk mempercepat pengentasan kemiskinan, membantu pemberdayaan masyarakat petani, nelayan, koperasi, usaha kecil dan menengah, mendorong pengelolaan lahan kritis dan terlantar menjadi lahan produktif, serta mendorong penyediaan balai latihan kerja.
(3)Mendorong pelibatan masyarakat dalam rangka menumbuhkan partisipasi aktif dalam bidang pembangunan yang berkelanjutan.

5.Ketentuan Permintaan Bantuan.

a.Kepala pemerintahan di daerah dapat menyampaikan permintaan secara lisan dan tertulis. Apabila permintaan disampaikan secara lisan, maka dalam waktu paling lama 1 X 24 jam harus diikuti dengan permintaan secara tertulis kepada pimpinan satuan TNI sesuai strata kewenangan.
b.Permintaan bantuan tertulis dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban pimpinan satuan TNI dan kepala pemerintahan di daerah.
c.Permintaan bantuan menjelaskan tentang:
1)Perkembangan situasi terakhir.
2)Alasan permintaan bantuan TNI.
3)Macam bantuan TNI yang dibutuhkan.
4)Kekuatan dan kemampuan TNI yang dibutuhkan.
5)Lokasi yang perlu mendapat prioritas bantuan TNI.
6)Perkiraan lama waktu penggunaan kekuatan TNI.
7)Dukungan administrasi dan logistik.
8)Komando pengendalian dan tataran kewenangan.

6.Ketentuan Pemberian Bantuan.

a.Bantuan TNI berupa sarana dan alat.
1)TNI menyiapkan dan memberikan sarana dan alat sesuai kemampuan kepada pemerintahan di daerah.
2)Lama penugasan sesuai kesepakatan dengan pimpinan pemerintahan di daerah dan surat perintah pimpinan satuan TNI yang berwenang.
b.Bantuan TNI berupa kemampuan.
1)TNI menyiapkan bantuan berupa kemampuan TNI yang bersifat perorangan maupun satuan sesuai permintaan pemerintahan di daerah.
2)Lama penugasan sesuai kesepakatan dengan pimpinan pemerintahan di daerah dan surat perintah pimpinan satuan TNI yang berwenang.

7.Ketentuan khusus.

a.Bila lama waktu penggunaan bantuan TNI yang dijadwalkan oleh pemerintah daerah belum dapat diselesaikan, dan apabila pemerintah daerah masih memerlukan bantuan, maka kepala pemerintahan di daerah harus memperpanjang administrasi permintaan bantuan yang dialamatkan kepada pimpinan satuan TNI yang berwenang.
b.Agar penyelenggaraan pelibatan TNI dalam membantu tugas pemerintahan di daerah dapat berjalan dengan baik, maka perlu direncanakan secara cermat meliputi proses kegiatan dalam tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengakhiran.

8.Koordinasi dan Sinkronisasi.

Tugas Perbantuan TNI kepada pemerintahan di daerah sepenuhnya di bawah kendali dan tanggungjawab pimpinan satuan TNI. Batas waktu pelaksanaan tugas ditetapkan oleh kepala pemerintahan di daerah yang dinyatakan dalam bentuk surat permintaan bantuan. Sedangkan perubahan penggunaan kekuatan dan pengalihan sasaran atau tugas harus memberitahukan kepada pimpinan satuan TNI yang berwewenang.
Apabila pemerintah daerah mendapatkan perkuatan selain TNI, arah dan tujuan dalam menjalankan tugas bantuan harus sejalan, seirama dan bersinergi. Pelaksanaan perbantuan satuan TNI dalam tugas bantuan kepada pemerintahan di daerah tetap berkoordinasi dengan instansi/lembaga terkait lainnya sesuai dengan bidang dan tugasnya.

9.Administrasi dan Logistik.

Pimpinan satuan TNI yang melaksanakan tugas bantuan TNI kepada pemerintahan di daerah wajib melengkapi satuannya dengan surat perintah. Dalam pelaksanaan tugas bantuan TNI kepada pemerintahan di daerah, satuan TNI dapat menggunakan alat peralatan organik baik perorangan maupun satuan. Dukungan administrasi dan logistik selama operasi menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, dapat diajukan menurut ketentuan yang berlaku, dan sesuai rencana permintaan bantuan dari pemerintah daerah.
Untuk kecepatan gerak unsur satuan TNI yang ditugaskan memberikan bantuan kepada pemerintahan di daerah, dapat menggunakan logistik satuan, selanjutnya diajukan penggantiannya kepada kepala pemerintahan di daerah.

10.Komando, Kendali dan Komunikasi.

Komando bantuan TNI kepada pemerintahan di daerah berada pada Panglima TNI, komando operasional berada pada Panglima Komando Utama Operasi TNI atau Panglima Komando Pelaksana Operasi TNI yang ditunjuk. Kendali operasional satuan bantuan TNI kepada pemerintahan di daerah menjadi tanggungjawab Komando Satuan TNI sesuai dengan kegiatan yang ditetapkan oleh kepala pemerintahan di daerah. Kendali taktis satuan bantuan TNI berada pada pimpinan satuan TNI di lapangan.
Komunikasi Selama pelaksanaan tugas menggunakan Instruksi operasi dan instruksi tetap yang berlaku.

11.Penganggaran.

1)Pelaksanaan tugas bantuan TNI kepada pemerintahan di daerah menggunakan anggaran berdasarkan alokasi yang disediakan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
2)Dalam penanganan darurat bencana nasional dana didukung dari pusat sesuai ketentuan perundang-undangan.
3)Pendanaan bagi kesiapan sarana, alat, dan kemampuan TNI dibebankan pada anggaran Kementerian Pertahanan.

12.Tataran Kewenangan.

a.Menteri Pertahanan.
1)Menetapkan anggaran penyiapan sarana, alat dan kemampuan TNI yang harus dimiliki oleh TNI.
2)Melaksanakan koordinasi dan pembuatan kesepakatan bersama (memorandum of understanding/MoU) dengan kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian terkait demi terjaminnya kelancaran tugas bantuan TNI.
3)Melaksanakan pengawasan dan evaluasi setiap tahap kegiatan tugas bantuan TNI kepada pemerintahan di daerah.

b.Panglima TNI.
1)Menetapkan kebijakan operasional penyelenggaraan tugas bantuan TNI kepada pemerintahan di daerah.
2)Mengeluarkan perintah kepada Komando Utama Operasi TNI dan Komando Pelaksana Operasi TNI untuk menyiapkan satuan, sarana dan alat sesuai dengan permintaan kepada pemerintahan di daerah.
3)Melaksanakan pengawasan dan evaluasi setiap tahap kegiatan tugas bantuan TNI kepada pemerintahan di daerah.

13.Penutup.

a.Pernyataan Resiko.
Sebagai akibat dari adanya kendala pada beberapa aspek pembangunan di daerah, diantaranya terkait dengan aspek sumberdaya manusia, peralatan serta efektifitas dan efisiensi dalam sistem penggunaannya, pemerintahan di daerah memerlukan bantuan TNI untuk mendukung pelaksanaan tugas pembangunan di daerah.
Apabila kebijakan ini tidak diimplementasikan maka ketentuan permintaan bantuan TNI kepada pemerintahan di daerah tidak terlaksana sesuai perundang-undangan dan berakibat dapat terjadinya kesalahan prosedur dalam menggunakan sarana, alat dan kemampuan TNI. Dengan terlaksananya prosedur pelibatan TNI dalam tugas membantu pemerintahan di daerah, maka penggunaan sarana, alat dan kemampuan yang dimiliki TNI, memiliki landasan hukum yang jelas dan pasti dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan di daerah.

b.Petunjuk Akhir.
Pengerahan sarana, alat dan kemampuan TNI dalam melaksanakan tugas perbantuan kepada pemerintahan di daerah, agar dilaksanakan secara profesional dan proporsional dengan memperhatikan ketentuan hukum, prinsip-prinsip hak asasi manusia, dan nilai-nilai demokrasi sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku.
Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada segenap bangsa Indonesia dalam mengawal dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.


[tulis] » komentar « [baca]