info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Ruang lingkup Peraturan Menteri Keuangan ini meliputi:
a.Barang Rampasan Negara; dan
b.Barang Gratifikasi.

BAB II
KEWENANGAN

Bagian Kesatu
Wewenang dan Tanggung Jawab Menteri

Pasal 4
Menteri melakukan pengelolaan Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)Direktur Jenderal atas nama Menteri melimpahkan sebagian wewenangnya kepada Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pelayanan untuk menandatangani surat atau Keputusan Menteri dalam rangka penetapan status penggunaan, Pemanfaatan atau Pemindahtanganan, pemusnahan atau Penghapusan Barang Rampasan Negara.
(2)Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a.Barang Rampasan Negara dengan indikasi nilai di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) didelegasikan kepada Kepala Kantor Wilayah;
b.Barang Rampasan Negara dengan indikasi nilai sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) didelegasikan kepada Kepala Kantor Pelayanan.
(3)Indikasi nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kejaksaan berdasarkan:
a.perhitungan yang dilakukan oleh Kejaksaan; atau
b.apabila Kejaksaan tidak dapat menentukan indikasi nilai dimaksud, Kejaksaan dapat meminta bantuan kepada instansi berwenang dengan dibuat Berita Acara Penilaian.

Pasal 7
(1)Direktur Jenderal atas nama Menteri melakukan penyimpanan, pengamanan dan pemeliharaan atas fisik Barang Gratifikasi yang telah diserahkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
(2)Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat menugaskan Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pelayanan untuk melakukan penitipan, pengamanan dan pemeliharaan atas fisik Barang Gratifikasi yang berada dalam wilayah kerjanya.
(3)Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat memerintahkan Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pelayanan untuk melakukan pemeriksaan fisik dan/atau Penilaian Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi yang berada dalam wilayah kerjanya.

Bagian Kedua
Wewenang dan Tanggung Jawab Kejaksaan

Pasal 8
Jaksa Agung melakukan pengurusan atas Barang Rampasan Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan pengurusan atas Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11
Dalam pengurusan Barang Rampasan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki wewenang dan tanggung jawab meliputi:
a.melakukan Penatausahaan;
b.melakukan pengamanan administrasi, pengamanan fisik dan pengamanan hukum terhadap Barang Rampasan Negara yang berada dalam penguasaannya;
c.mengajukan usul penetapan status penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, pemusnahan dan Penghapusan kepada Menteri atau kepada pejabat yang menerima pelimpahan wewenang Menteri sesuai dengan batas kewenangan; dan
d.melaksanakan kewenangan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan koordinasi kepada Menteri dalam rangka penyerahan Barang Gratifikasi.

Pasal 14
Penyerahan Barang Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditetapkan statusnya menjadi milik Negara oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang disertai dengan kelengkapan data dan/atau dokumen meliputi:
a.keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai penetapan status Barang Gratifikasi menjadi Barang Milik Negara;
b.dokumen legalitas kepemilikan apabila ada; dan
c.dokumen pendukung lainnya.

BAB III
PENGURUSAN BARANG RAMPASAN NEGARA

(1)Dalam rangka Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Rampasan Negara dilakukan Penilaian.
(2)Penilaian Barang Rampasan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar.
(3)Penetapan nilai limit lelang dalam rangka Pemindahtanganan Barang Rampasan Negara berupa penjualan lelang berpedoman pada nilai wajar yang telah mempertimbangkan faktor-faktor risiko penjualan melalui lelang.
(4)Faktor-faktor risiko lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari nilai wajar, meliputi:
a.bea lelang;
b.biaya sewa tempat penyimpanan;
c.biaya pengangkutan;
d.biaya bongkar muat;
e.biaya pemeliharaan;
f.biaya pengamanan barang;
g.biaya pengosongan bangunan/lahan; dan
h.biaya operasional lainnya yang berkaitan langsung dengan obyek barang rampasan negara.

Pasal 17
Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi menyimpan dokumen legalitas kepemilikan dan dokumen pendukung lainnya atas Barang Rampasan Negara yang berada dalam penguasaannya.

Pasal 18
Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan inventarisasi atas Barang Rampasan Negara yang berada dalam penguasaannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun dan menyampaikan laporan hasil inventarisasi kepada Menteri paling lama 3 (tiga) bulan setelah selesainya inventarisasi.

Komisi Pemberantasan Korupsi menyusun laporan Barang Rampasan Negara secara semesteran dan tahunan untuk disampaikan kepada Menteri.

Pasal 21
(1)Menteri menghimpun laporan Barang Rampasan Negara secara semesteran dan tahunan yang diterima dari Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi.
(2)Menteri menyusun laporan Barang Rampasan Negara berdasarkan hasil penghimpunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Laporan Barang Rampasan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca pemerintah pusat.

BAB IV
PENGURUSAN BARANG GRATIFIKASI

(1)Dalam rangka Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Gratifikasi dilakukan Penilaian.
(2)Penilaian Barang Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar.
(3)Penetapan nilai limit lelang dalam rangka Pemindahtanganan Barang Gratifikasi berupa penjualan lelang berpedoman pada nilai wajar yang telah mempertimbangkan faktor-faktor risiko penjualan melalui lelang.
(4)Faktor-faktor risiko lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari nilai wajar, meliputi:
a.bea lelang;
b.biaya sewa tempat penyimpanan;
c.biaya pengangkutan;
d.biaya bongkar muat;
e.biaya pemeliharaan;
f.biaya pengamanan barang;
g.biaya pengosongan bangunan/lahan; dan
h.biaya operasional lainnya yang berkaitan langsung dengan obyek Barang Gratifikasi.

Pasal 24
(1)Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan pendaftaran dan pencatatan atas Barang Gratifikasi menurut penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Negara.
(2)Penyerahan Barang Gratifikasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi kepada Menteri dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima, disertai dengan daftar barang dimaksud pada ayat (1).

(1)Direktur Jenderal menyusun laporan Barang Gratifikasi secara tahunan untuk disampaikan kepada Menteri.
(2)Laporan Barang Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca pemerintah pusat.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28
Pelaksanaan penetapan status penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi yang telah diajukan sebelum Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku dan belum mendapat persetujuan Menteri, penyelesaiannya dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29
Ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku sejak tanggal diundangkan, kecuali ketentuan dalam Pasal 25 yang mulai berlaku secara efektif 6 (enam) bulan terhitung sejak diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 30
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Januari 2011
MENTERI KEUANGAN,

AGUS D. W. MARTOWARDOJO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Januari 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

PATRIALIS AKBAR

[tulis] » komentar « [baca]
LDj © 2010

© LDj - 2010 • ke atas