BAB I
KETENTUAN UMUM

Pengawasan dilaksanakan dengan tujuan:
a.memberi masukan dan bahan pertimbangan kepada pimpinan Departemen Agama dalam penetapan kebijakan;
b.memberikan saran perbaikan kepada pimpinan satuan organisasi atau satuan kerja agar kinerja organisasi dan pelayanan masyarakat terus dapat ditingkatkan;
c.memberikan saran perbaikan kepada pimpinan satuan organisasi atau satuan kerja agar pengelolaan keuangan dan barang milik negara dilaksanakan dengan tertib, lancar, efektif, efisien, dan ekonomis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
Sasaran pengawasan meliputi:
a.kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi pemberian bimbingan, pembinaan, perijinan, dan pelayanan masyarakat lainnya serta pelaksanaan program bantuan dan kerja sama;
b.kegiatan aparatur pemerintah di bidang kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan;
c.pengelolaan keuangan, pengelolaan aset atau barang milik negara, dan bantuan kegiatan kepada pihak ketiga, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Non APBN;
d.penertiban pengelolaan barang milik negara.

Bentuk pengawasan dapat dibedakan menjadi:
a.pengawasan langsung, dilakukan dengan cara:
1)pengendalian manajemen yang mampu mengarahkan tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif, efisien, dan ekonomis, segala sumber daya dimanfaatkan dan dilindungi, data dan laporan dapat dipercaya serta disajikan secara wajar; dan
2)mendatangi dan melakukan audit di tempat obyek yang diawasi, di bidang perencanaan, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, organisasi dan tatalaksana, hukum, bimbingan masyarakat agama, pendidikan agama dan keagamaan, penelitian dan diklat serta investigasi.
b.pengawasan tidak langsung, dilakukan dengan cara:
1)melakukan pengujian dan/atau penilaian atas laporan atau isi dokumen yang menyangkut satuan organisasi/kerja, unit pelaksana teknis penyelenggara program yang diawasi; dan
2)melakukan pengujian kebijakan yang dirumuskan dalam pengaturan bersifat umum dan keputusan yang bersifat kongkrit.

Pasal 7
Jenis pengawasan terdiri atas:
1.Pengawasan melekat (Waskat).
2.Pengawasan fungsional (Wasnal).
3.Pengawasan masyarakat (Wasmas).

BAB IV
PRINSIP PENGAWASAN

Pasal 8
Perinsip pengawasan meliputi:
a.aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi yang dilakukan secara terkoordinasi, integrasi, dan sinkronisasi;
b.mendorong tercapainya kelembagaan yang tangguh, sumber daya yang profesional, dan ketatalaksanaan yang mudah, cepat, dan tepat;
c.penanganan pengaduan atau pengawasan masyarakat sesuai mekanisme dan prosedur yang jelas, transparant tepat sasaran, efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan;
d.memanfaatkan seoptimal mungkin peranan dan hasil pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat yang akan mewujudkan aparatur yang bersih dan akuntabel;
e.mendorong pembentukan suatu sitem yang mampu mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme serta bentuk penyimpangan lainnya;
f.inventarisasi kelemahan, menerapkan standar audit aparat pengawasan, kode etik dan standar kompetensi auditor untuk meningkatkan kinerja organisasi;
g.memantapkan implementasi pakta integritas, kepribadian yang jujur, berani, bijaksana, independen, bertanggung jawab dan obyektif;
h.memberikan saran tindak lanjut terhadap penyelesaian masalah dengan pendekatan hukum, tata kelola pemerintahan yang baik, dan pendekatan agama.

BAB V
PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB

(1)Pengawasan melekat merupakan pengendalian manajemen atau pengendalian intern melalui unsur-unsur:
a.penggarisan struktur organisasi, pembagian tugas dan fungsi beserta uraian pekerjaan yang jelas;
b.perumusan kebijakan pelaksanaan yang dituangkan secara normatif dan menjadi pegangan dalam pelaksanaan oleh bawahan penerima wewenang;
c.rencana kerja yang dapat menggambarkan kegiatan yang dilaksanakan, bentuk hubungan kerja serta sasaran yang akan dicapai;
d.prosedur kerja yang menggambarkan mekanisme kegiatan, bentuk koordinasi berbagai kegiatan sesuai sasaran yang akan dicapai;
e.pencatatan kinerja serta pelaporannya yang merupakan alat bagi atasan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan bagi pengambilan keputusan serta penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
f.reviu intern merupakan suatu aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan yang dilakukan oleh pimpinan bersama-sama dengan staf pimpinan atau dilakukan aparat pengawasan fungsional; dan
g.pembinaan personil merupakan upaya menjaga agar faktor sumber daya manusia yang menjalankan sistem dan prosedur memiliki kemampuan secara profesional dan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan tujuan dan kepentingan tugasnya.
(2)Petunjuk pelaksanaan pengawasan melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.

BAB VII
PENGAWASAN FUNGSIONAL

Pasal 11
(1)Pengawasan fungsional meliputi:
a.Audit Operasional;
b.Audit Khusus;
c.Audit Investigasi;
d.Monitoring dan Evaluasi.
(2)Audit operasional ditetapkan berdasarkan rencana kerja audit tahunan yang dikoordinasikan dengan Kantor Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dengan ketentuan:
a.pelaksanaan oleh tim audit;
b.lingkup audit meliputi tugas dan fungsi, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana; dan
c.dalam hal pengawasan operasional terhadap penyelenggaraan urusan haji di Arab Saudi dilakukan dengan ketentuan:
1)dilaksanakan terhadap tugas dan fungsi penyelenggaraan haji; dan
2)dikoordinasikan dengan Departemen Luar Negeri dengan memperhatikan ketentuan diplomatik yang berlaku.
(3)Audit khusus dilaksanakan dengan ketentuan:
a.dilaksanakan oleh tim audit berdasarkan kebijakan Inspektur Jenderal; atau
b.permintaan pimpinan satuan organisasi atau satuan kerja di lingkungan Departemen Agama.
(4)Audit investigasi dilaksanakan dengan ketentuan:
a.dilaksanakan oleh tim audit berdasarkan kebijakan Menteri Agama, Inspektur Jenderal;
b.permintaan pimpinan satuan organisasi atau satuan kerja dan lembaga lain yang berwenang;
c.pengembangan dari audit operasional atau khusus; dan
d.dilaksanakan berdasarkan pengaduan masyarakat atas dugaan terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang.
(5)Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan ketentuan:
a.dilaksanakan oleh aparat pengawasan berdasarkan kebijakan Inspektur Jenderal; dan
b.dilaksanakan untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh tentang pelaksanaan program dan kegiatan.
(6)Dalam rangka pelaksanaan audit operasional, audit khusus, audit investigasi, monitoring dan evaluasi, ditetapkan petunjuk pelaksanaan lebih lanjut dengan Keputusan Inspektur Jenderal.

(1)Pelaksanaan pengawasan didasarkan pada standar audit dalam rangka mutu hasil pengawasan yang ditetapkan oleh Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah.
(2)Standar audit merupakan kendali mutu pelaksanaan pengawasan.
(3)Standar audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Inspektur Jenderal.

BAB IX
PENGAWASAN MASYARAKAT

Pasal 14
(1)Pengawasan masyarakat dilakukan dengan menindaklanjuti pengaduan yang diterima dari masyarakat meliputi:
a.hambatan maupun penyalahgunaan wewenang, tenaga, uang, dan asset atau barang milik negara;
b.Informasi masyarakat dalam berbagai bentuk pengaduan tertulis atau bentuk lainnya;
c.pengaduan dan/atau informasi sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, yang diteruskan kepada Inspektorat Jenderal.
(2)Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk pengkajian dan pengujian kebenaran dan/atau audit oleh Inspektur Jenderal.
(3)Penanganan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan pelaksanaannya kepada pimpinan satuan organisasi atau pimpinan satuan kerja.
(4)Dalam hal dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan satuan organisasi atau satuan kerja melaporkan hasilnya kepada Inspektur Jenderal untuk ditindaklanjuti.
(5)Petunjuk pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Inspektur Jenderal.

BAB IX
KOORDINASI, PELAPORAN, DAN TINDAK LANJUT PENGAWASAN

(1)Pelaksana pengawasan fungsional menyampaikan laporan pelaksanaan tugas pengawasan secara tertulis kepada Inspektur Jenderal.
(2)Laporan hasil pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia.
(3)Laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sebagai berikut:
a.informasi pelaksanaan tugas disampaikan secara tertulis, singkat, dan segera, sebagai informasi pendahuluan; dan
b.laporan hasil pelaksanaan tugas pengawasan dibuat secara lengkap, jelas dan akurat.
(4)Inspektur Jenderal menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada:
a.Pimpinan auditan yang bersangkutan;
b.Atasan langsung auditan; dan/atau
c.Pejabat yang memiliki kewenangan sesuai sifat tindak lanjut yang direkomendasikan.
(5)Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun secara cermat, akurat, dan bertanggung jawab yang berisi:
a.data umum auditan;
b.data dan fakta yang ditemukan di lapangan atau kondisi;
c.analisis; dan
d.rekomendasi (saran tindak lanjut) yang jelas.
(6)Tata cara pembuatan dan penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas pengawasan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Inspektur Jenderal.

Pasal 17
(1)Pimpinan satuan organisasi atau satuan kerja yang diaudit wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan sesuai dengan rekomendasi atau saran tindak lanjut hasil audit.
(2)Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a.tindakan penertiban administrasi sesuai rekomendasi atau saran tindak lanjut dan peraturan perundang-undangan;
b.tindakan administratif di bidang kepegawaian, termasuk penerapan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil;
c.tindakan penyempurnaan kebijakan, sistem, dan prosedur di bidang kelembagaan, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, serta ketatalaksanaan;
d.tindakan penyempurnaan peraturan normatif, dapat berupa perubahan, penggantian, dan/atau pencabutan;
e.tindakan tuntutan dan/atau gugatan perdata, antara lain:
1)tuntutan ganti rugi atau penyetoran kembali;
2)tuntutan perbendaharaan;
3)tuntutan perdata berupa pengenaan denda ganti rugi dan/atau bentuk lainnya; dan
4)menindaklanjuti hasil audit investigasi yang berindikasi kerugian negara kepada aparat penegak hukum.
(3)Dalam hal rekomendasi atau saran tindak lanjut yang tidak dapat ditindaklanjuti, pimpinan satuan organisasi atau satuan kerja memberikan jawaban secara tertulis kepada Inspektur Jenderal disertai alasan yang dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan.
(4)Dalam hal percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dapat dibentuk koordinator penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan di lingkungan Departemen Agama dengan Keputusan tersendiri.

BAB XI
KEWAJIBAN DAN SANKSI

Pasal 18
(1)Pejabat atau pelaksana yang diaudit wajib memberikan data dan informasi yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan audit.
(2)Penolakan atas ketentuan yang dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terdapat alasan-alasan yang dapat dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan (3) Pejabat atau pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mempersulit pelaksanaan pengawasan dapat dikenakan sanksi pelanggaran indisipliner sesuai peraturan perundang-undangan.
(4)Aparat pengawasan fungsional dalam melaksanakan tugas pengawasan, wajib menerapkan standar pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
(5)Pelanggaran terhadap ketentuan standar audit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pelanggaran indisipliner dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(6)Pimpinan satuan organisasi atau satuan kerja yang tidak melaksanakan tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
(7)Dalam melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan, pimpinan satuan organisasi atau satuan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat menunjuk pejabat atau petugas untuk menyiapkan atau melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan.

BAB XII
PENUTUP

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Agama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 April 2007
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD M. BASYUNI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 April 2007
MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA,

HAMID AWALUDIN

[tulis] » komentar « [baca]