info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Tarif Dasar Listrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VIII Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2011 berlaku untuk pemakaian tenaga listrik dengan faktor daya rata-rata setiap bulan sekurang-kurangnya 0,85 (delapan puluh lima per seratus).
(2)Dalam hal faktor daya rata-rata setiap bulan kurang dari 0,85 (delapan puluh lima per seratus), maka terhadap beberapa golongan tarif tersebut dikenakan biaya kelebihan pemakaian daya reaktif (kVArh) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, dan Lampiran VII Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2011.
(3)Biaya kelebihan pemakaian daya reaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan apabila pemakaian kVArh yang tercatat dalam 1 (satu) bulan lebih tinggi dari 0,62 (enam puluh dua per seratus) jumlah kWh pada bulan yang bersangkutan, sehingga faktor daya (Cos φ) rata-rata kurang dari 0,85 (delapan puluh lima per seratus).

Bagian Kedua
Penetapan Faktor "K"


Pasal 4
(1)Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara menetapkan besaran faktor "K", serta menetapkan waktu dan lamanya Waktu Beban Puncak (WBP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, dan Lampiran VII Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2011.
(2)Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara wajib melaporkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.

BAB IV
BIAYA PENYAMBUNGAN DAN UANG JAMINAN LANGGANAN

Bagian Kesatu
Umum

(1)Biaya Penyambungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk penyambungan baru atau penambahan daya tenaga listrik yang disambung dengan jaringan standar ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.
(2)Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara dapat menetapkan Biaya Penyambungan Iebih rendah dari Biaya Penyambungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini, dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
(3)Dalam hal calon konsumen atau konsumen menginginkan tingkat mutu, keandalan, dan/atau estetika tertentu sehingga dibutuhkan jaringan khusus, maka penambahan biaya tersebut menjadi beban calon konsumen atau konsumen dengan tetap dikenakan Biaya Penyambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2).
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pembayaran Biaya Penyambungan ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.

Pasal 7
(1)Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara wajib mengumumkan besarnya Biaya Penyambungan untuk tiap-tiap kelompok sambungan di setiap unit pelayanan.
(2)Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara wajib melaporkan realisasi pelaksanaan penyambungan tenaga listrik kepada Direktur Jenderal secara berkala setiap triwulan.

Bagian Ketiga
Uang Jaminan Langganan

Pasal 8
(1)Uang Jaminan Langganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan sebesar biaya rekening rata-rata nasional 1 (satu) bulan sesuai golongan tarif.
(2)Pengelolaan Uang Jaminan Langganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditingkatkan terus-menerus demi kepentingan konsumen dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.
(3)Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara dapat menetapkan Uang Jaminan Langganan yang lebih rendah dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Uang Jaminan Langganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.

BAB V
BIAYA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN
REKENING LISTRIK DAN TAGIHAN SUSULAN

Bagian Kesatu
Biaya Keterlambatan Pembayaran Rekening Listrik

(1)Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara melaksanakan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) terhadap konsumen maupun bukan konsumen yang melakukan pemakaian tenaga listrik secara tidak sah.
(2)Pemakaian tenaga listrik secara tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelanggaran pemakaian tenaga listrik, terdiri atas:
a.pelanggaran Golongan I (P I) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi batas daya tetapi tidak mempengaruhi pengukuran energi;
b.pelanggaran Golongan II (P II) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi pengukuran energi tetapi tidak mempengaruhi batas daya;
c.pelanggaran Golongan III (P III) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi batas daya dan mempengaruhi pengukuran energi; dan
d.pelanggaran Golongan IV (P IV) merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh bukan konsumen.

Pasal 11
(1)Konsumen dan bukan konsumen yang melakukan pelanggaran pemakaian tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenakan sanksi berupa tagihan susulan, pemutusan sementara dan/atau pembongkaran rampung.
(2)Tagihan susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebagai berikut:
a.Pelanggaran Golongan I (P I):
1.Untuk Pelanggan yang dikenakan Biaya Beban
TS1 = 6 x (2 x Daya Tersambung (kVA)) x Biaya Beban (Rp/kVA);
2.Untuk Pelanggan yang dikenakan Rekening Minimum
TS1 = 6 x (2 x Rekening Minimum (Rupiah) pelanggan sesuai Tarif Dasar Listrik);
b.Pelanggaran Golongan II (P II):
TS2 = 9 x 720 jam x Daya Tersambung (kVA) x 0,85 x harga per kWh yang tertinggi pada golongan tarif konsumen sesuai Tarif Dasar Listrik;
c.Pelanggaran Golongan III (P III):
TS3 = TS1 + TS2;
d.Pelanggaran Golongan IV (P IV):
1.Untuk Daya Kedapatan sampai dengan 900 VA
TS4 = {9 x (2 x Daya Kedapatan (kVA) x Biaya Beban (Rp/kVA))} + {(9 x 720 jam x Daya Kedapatan (kVA) x 0,85 x Tarif tertinggi pada golongan tarif sesuai Tarif Dasar Listrik yang dihitung berdasarkan Daya Kedapatan)};
2.Untuk Daya Kedapatan lebih besar dari 900 VA
TS4 = {9 x (2 x 40 jam nyala x Daya Kedapatan (kVA) x Tarif tertinggi pada golongan tarif sesuai Tarif Dasar Listrik yang dihitung berdasarkan Daya Kedapatan)} + {(9 x 720 jam x Daya Kedapatan (kVA) x 0,85 x Tarif tertinggi pada golongan tarif sesuai Tarif Dasar Listrik yang dihitung berdasarkan Daya Kedapatan)}.

Tingkat mutu pelayanan tenaga listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara berisi indikator mutu pelayanan sebagai berikut:
a.tegangan tinggi di titik pemakaian dengan satuan kV;
b.tegangan menengah di titik pemakaian dengan satuan kV;
c.tegangan rendah di titik pemakaian dengan satuan volt;
d.frekuensi di titik pemakaian dengan satuan hertz;
e.lama gangguan dengan satuan jam/bulan/konsumen;
f.jumlah gangguan dengan satuan kali/bulan/konsumen;
g.kecepatan pelayanan sambungan baru tegangan menengah dengan satuan hari kerja;
h.kecepatan pelayanan sambungan baru tegangan rendah dengan satuan hari kerja;
i.kecepatan pelayanan perubahan daya tegangan menengah dengan satuan hari kerja;
j.kecepatan pelayanan perubahan daya tegangan rendah dengan satuan hari kerja;
k.kecepatan menanggapi pengaduan gangguan dengan satuan jam;
l.kesalahan pembacaan kWh meter dengan satuan kali/triwulan/konsumen; dan
m.waktu koreksi kesalahan rekening dengan satuan hari kerja.

Pasal 14
(1)Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara wajib meningkatkan dan merealisasikan tingkat mutu pelayanan.
(2)Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara wajib mengumumkan tingkat mutu pelayanan dan realisasinya pada masing-masing unit pelayanan untuk setiap awal triwulan.

(1)Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara wajib memberikan pengurangan tagihan listrik kepada konsumen sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari Biaya Beban atau Rekening Minimum dan diperhitungkan dalam tagihan listrik bulan berikutnya apabila realisasi tingkat mutu pelayanan melebihi 10% (sepuluh per seratus) di atas nilai tingkat mutu pelayanan yang ditetapkan, khususnya yang berkaitan dengan:
a.lama gangguan;
b.jumlah gangguan;
c.kecepatan pelayanan perubahan daya tegangan rendah;
d.kesalahan pembacaan kWh meter; dan/atau
e.waktu koreksi kesalahan rekening.
(2)Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara wajib melaporkan secara berkala realisasi tingkat mutu pelayanan dan pelaksanaan pengurangan tagihan listrik setiap triwulan secara tertulis kepada Direktur Jenderal paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah akhir triwulan.

Pasal 17
(1)Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara dibebaskan dari kewajiban pemberian pengurangan tagihan listrik kepada konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) apabila terjadi sebab kahar.
(2)Sebab kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sebab-sebab di luar kemampuan kendali Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara meliputi kekacauan umum, huru-hara, sabotase, kerusuhan, demonstrasi dengan kekerasan, pemogokan, kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi, akibat kecelakaan, bencana alam lainnya, atau perintah instansi yang berwenang.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18
Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini, termasuk pembinaan dan pengawasan terhadap:
a.peningkatan efisiensi pengusahaan;
b.peningkatan mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik; dan
c.peningkatan pelayanan kepada konsumen.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
1.Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2038 K/40/MEM/2001 tanggal 24 Agustus 2001 tentang Biaya Penyambungan Tenaga Listrik yang Disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;
2.Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1616 K/36/MEM/2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Ketentuan Pelaksanaan Harga Jual Tenaga Listrik Tahun 2004 yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara; dan
3.Peraturan Menteri Nomor 07 Tahun 2010 tanggal 30 Juni 2010 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Juli 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Mei 2011
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

DARWIN ZAHEDY SALEH
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Mei 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR


LAMPIRAN I



LAMPIRAN II




[tulis] » komentar « [baca]
LDj © 2010

© LDj - 2010 • ke atas