BAB I
KETENTUAN UMUM

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa di luar negeri terdiri atas:
  1. KPA;
  2. PPK;
  3. pejabat pengadaan;
  4. kelompok kerja pemilihan;
  5. Agen Pengadaan;
  6. PjPHP/PPHP;
  7. Penyelenggara Swakelola; dan
  8. Penyedia.

Pasal 4
(1)KPA pada Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri.
(2)KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan sesuai pendelegasian dari Menteri.
(3)Penunjukan KPA untuk Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)Pejabat pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c melaksanakan pengadaan langsung dan/atau Penunjukan Langsung.
(2)Pejabat pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  1. Diplomat;
  2. Penata Kanselerai;
  3. PID;
  4. Atase Teknis;
  5. staf teknis;
  6. aparatur sipil negara lainnya yang berasal dari Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran; dan/atau;
  7. Pegawai Setempat.
(3)Pejabat pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
  1. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung dan/atau Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai pagu paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan
  2. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung dan/atau Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi nilai pagu paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
(4)Pejabat pengadaan wajib memiliki sertifikat keahlian tingkat dasar di bidang Pengadaan Barang/Jasa.
(5)Dalam hal tidak terdapat sumber daya manusia Perwakilan yang memiliki sertifikat keahlian tingkat dasar di bidang Pengadaan Barang/Jasa, pejabat pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit telah mengikuti pelatihan Pengadaan Barang/Jasa.
(6)Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuktikan dengan sertifikat pelatihan yang dikeluarkan penyelenggara pelatihan.

Pasal 7
(1)Untuk mengelola pemilihan Penyedia, dibentuk kelompok kerja pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d oleh UKPBJ atau KPA.
(2)Kelompok kerja pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  1. Diplomat;
  2. Penata Kanselerai;
  3. PID;
  4. Atase Teknis;
  5. staf teknis;
  6. aparatur sipil negara lainnya yang berasal dari Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran; dan/atau
  7. Pegawai Setempat.
(3)Kelompok kerja pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berasal dari:
  1. sumber daya manusia Perwakilan, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perwakilan;
  2. Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, ditetapkan oleh PA/KPA penanggung jawab anggaran; atau
  3. UKPBJ pada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ.
(4)Kelompok kerja pemilihan harus memiliki sertifikat keahlian tingkat dasar di bidang Pengadaan Barang/Jasa.
(5)Dalam hal sumber daya manusia Perwakilan ditugaskan sebagai kelompok kerja pemilihan menggunakan anggaran Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, penugasan tersebut harus mendapat persetujuan Kepala Perwakilan.

Pasal 8
(1)Agen Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dapat melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
(2)Tugas Agen Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggantikan kelompok kerja pemilihan.
(3)Pengadaan Barang/Jasa melalui Agen Pengadaan harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan negara setempat.

(1)Penyelenggaraan Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g terdiri atas Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan/atau Tim Pengawas.
(2)Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan/atau Tim Pengawas mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11
(1)Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h wajib memenuhi kualifikasi administrasi baik sesuai dengan praktik bisnis maupun ketentuan perundang-undangan negara setempat.
(2)Jika di negara setempat tidak terdapat Penyedia yang mampu melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa maka Penyedia di negara lain dapat dipilih dengan mempertimbangkan prinsip dan etika pengadaan.

BAB III
KETERBATASAN SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam hal Perwakilan memiliki keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa maka hanya ketua kelompok kerja Pengadaan Barang/Jasa yang dipersyaratkan memiliki sertifikat keahlian tingkat dasar di bidang Pengadaan Barang/Jasa.

BAB IV
PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI SWAKELOLA DAN PENYEDIA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14
Pengadaan Barang/Jasa di Perwakilan dilakukan melalui:
  1. swakelola; dan/atau
  2. Penyedia.

Bagian Kedua
Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola

Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b merupakan metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya/Jasa Konsultasi yang terdiri atas:
  1. pengadaan langsung;
  2. Penunjukan Langsung; dan
  3. Tender/Seleksi.

Paragraf 2
Pengadaan Langsung

Pasal 17
Pelaksanaan pengadaan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilaksanakan sebagai berikut:
  1. pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi; atau
  2. permintaan penawaran yang disertai dengan keterangan tertulis serta negosiasi teknis dan harga kepada Pelaku Usaha untuk pengadaan langsung yang menggunakan kontrak atau bukti pembelian sesuai dengan praktik bisnis negara setempat.

Pasal 18
Pelaksanaan pengadaan langsung dengan pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a menggunakan faktur (invoice) atau kuitansi.

Penunjukan Langsung dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Tender/Seleksi

Pasal 21
Tender/Seleksi dilakukan dengan tahapan meliputi:
  1. kelompok kerja pemilihan melakukan pengumuman Tender/Seleksi paling sedikit melalui website Perwakilan atau Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah;
  2. selain pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf a, kelompok kerja pemilihan dapat mengundang Pelaku Usaha yang dianggap mampu;
  3. Pelaku Usaha melakukan pendaftaran dan pengambilan dokumen;
  4. kelompok kerja pemilihan memberi penjelasan;
  5. Pelaku Usaha menyampaikan dokumen penawaran sampai batas waktu pemasukan penawaran;
  6. kelompok kerja pemilihan memeriksa dokumen terkait dengan penawaran administrasi, teknis, harga, dan kualifikasi;
  7. kelompok kerja pemilihan melakukan evaluasi administrasi, teknis, harga, dan kualifikasi;
  8. kelompok kerja pemilihan melakukan pembuktian kualifikasi;
  9. kelompok kerja pemilihan menetapkan dan mengumumkan pemenang;
  10. masa sanggah; dan
  11. kelompok kerja pemilihan melaporkan hasil pemilihan kepada PPK.

BAB V
BENTUK DAN MUATAN BUKTI PEMBELIAN DAN KONTRAK

(1)Sengketa kontrak Pengadaan Barang/Jasa antara PPK dengan Penyedia di negara setempat diselesaikan dengan mempertimbangkan efektivitas, efisiensi, dan mencegah pemborosan keuangan negara.
(2)Penyelesaian sengketa kontrak Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
  1. litigasi; atau
  2. nonlitigasi.

BAB VII
SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

Pasal 24
(1)Dalam hal PPK tidak dapat melakukan serah terima pekerjaan dari Penyedia di luar negeri, pemeriksaan terhadap barang/jasa dibantu oleh sumber daya manusia Perwakilan.
(2)PPK menandatangani berita acara serah terima atau dokumen sejenis lainnya yang lazim dalam praktik bisnis di negara setempat.
(3)Penunjukkan sumber daya manusia Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPA penanggung jawab anggaran setelah dikoordinasikan dengan Kepala Perwakilan setempat.

BAB VIII
PENGADAAN KHUSUS DALAM KEADAAN DARURAT

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Pengadaan Barang/Jasa di luar negeri yang telah melalui tahapan persiapan sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, tetap diselesaikan berdasarkan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia di Luar Negeri.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 429), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30
Peratuan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Januari 2019
MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

RETNO L. P. MARSUDI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Januari 2019
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

[tulis] » komentar « [baca]