BAB I
KETENTUAN UMUM

DEN terdiri atas pimpinan dan anggota.

Pasal 4
(1)Pimpinan DEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
a.Ketua: Presiden;
b.Wakil Ketua: Wakil Presiden;
c.Ketua Harian: Menteri yang membidangi energi.
(2)Anggota DEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
a.AUP;
b.AUPK.

Kode Etik bertujuan untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DEN serta sebagai pedoman bagi Pimpinan DEN dan Anggota DEN dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Bagian Kedua
Kewajiban dan Hak

Pasal 7
Pimpinan DEN dan Anggota DEN dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kewajiban sebagai berikut:
a.bersikap profesional, transparan dan akuntabel;
b.menghadiri setiap Sidang dan Rapat;
c.menjaga ketertiban serta bersikap sopan dan santun selama mengikuti Sidang, Rapat dan dalam melaksanakan tugasnya;
d.berpakaian rapi, sopan dan pantas selama Sidang, Rapat dan dalam melaksanakan tugasnya;
e.menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya, termasuk hasil Sidang dan Rapat yang dinyatakan sebagai rahasia sampai hal tersebut sudah dapat dipublikasikan;
f.menaati peraturan perundang-undangan;
g.menghormati dan menjalankan Keputusan Sidang dan Rapat.

Pasal 8
(1)Anggota DEN mempunyai hak yang sama untuk menyampaikan pendapat dalam Sidang atau Rapat.
(2)Anggota DEN mempunyai hak untuk didengar pendapatnya.

Bagian Ketiga
Larangan

Pimpinan DEN dan Anggota DEN dilarang:
a.memanfaatkan jabatannya untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi, keluarga dan sanak famili untuk menghindari konflik kepentingan; dan
b.menerima imbalan atau hadiah dari pihak lain.

Bagian Keempat
Penyampaian Pendapat

Pasal 11
(1)Penyampaian pendapat dalam Sidang atau Rapat merupakan pernyataan dalam kapasitas sebagai Anggota DEN.
(2)Dalam hal Anggota DEN menyampaikan pendapat mengenai kebijakan DEN maupun kebijakan terkait dengan keenergian yang belum disepakati atau diputuskan, pendapat tersebut merupakan pernyataan pribadi.

BAB IV
TATA TERTIB SIDANG DAN RAPAT

Bagian Kesatu
Umum

(1)Peserta Sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) hadir 15 (lima belas) menit sebelum dimulai.
(2)Peserta Sidang atau Rapat wajib menandatangani daftar hadir.
(3)Setelah Sidang dibuka, Pimpinan Sidang meminta kepada Sekretaris Sidang untuk menyampaikan hasil pertemuan sebelumnya dan agenda yang akan dilaksanakan.
(4)Pimpinan Sidang atau Rapat memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta untuk menyampaikan pendapat.
(5)Anggota DEN dan peserta Sidang atau Rapat wajib menghormati dan menghargai setiap pendapat yang disampaikan.
(6)Peserta Sidang atau Rapat tidak meninggalkan Sidang atau Rapat sebelum selesai kecuali atas izin pimpinan Sidang atau Rapat.
(7)Pimpinan Sidang atau Rapat menyampaikan keputusan Sidang atau Rapat sebelum Sidang atau Rapat ditutup.
(8)Keputusan Sidang atau Rapat bersifat mengikat kepada seluruh Anggota DEN baik yang hadir maupun yang tidak hadir.
(9)Sekretaris Sidang atau Sekretaris Rapat mencatat dan merekam jalannya Sidang atau Rapat.
(10)Sekretaris Sidang atau Sekretaris Rapat membuat dan menandatangani Risalah Sidang atau Rapat.
(11)Sekretaris Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10) secara ex officio dijabat oleh Sekretaris Jenderal DEN.
(12)Sekretaris Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10) merupakan staf Sekretariat Jenderal DEN yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal DEN.
(13)Keputusan Sidang atau Rapat maupun Risalah Sidang atau Rapat diberikan secara tertulis kepada Anggota DEN dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Sidang atau Rapat.

Bagian Kedua
Sidang Anggota

Pasal 14
(1)Sidang Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
(2)Ketua Harian DEN menentukan tempat Sidang Anggota dan mengundang Anggota DEN.
(3)Sidang Anggota dipimpin oleh Ketua Harian DEN dan wajib dihadiri oleh seluruh Anggota DEN.
(4)Dalam hal Ketua Harian DEN berhalangan memimpin Sidang Anggota maka Ketua Harian DEN dapat mendelegasikan kepada salah satu Anggota DEN yang ditunjuk.
(5)Dalam hal AUP berhalangan hadir, yang bersangkutan dapat mewakilkan kehadirannya kepada pejabat Eselon I yang telah ditunjuk sebagai Wakil Tetap AUP.
(6)Dalam hal Wakil Tetap AUP berhalangan hadir, AUP dapat mewakilkan kehadirannya kepada pejabat Eselon I lainnya dengan penunjukan.
(7)Apabila dipandang perlu, Ketua Harian DEN dapat mengundang pihak terkait sebagai Narasumber guna mendapatkan masukan dan pertimbangan sesuai dengan materi pembahasan dalam Sidang Anggota.
(8)Sidang Anggota membahas materi sesuai dengan agenda yang telah disepakati dalam Rapat Anggota.
(9)Apabila ada gagasan/ide baru dari Anggota DEN yang berhubungan dengan materi Sidang Anggota, maka dapat disampaikan dan disepakati dalam Sidang Anggota.
(10)Hasil Sidang Anggota dituangkan dalam Keputusan Sidang Anggota yang ditandatangani oleh pimpinan Sidang Anggota dan/atau Anggota DEN yang hadir.
(11)Keputusan Sidang Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat menjadi bahan Sidang Paripurna dan menjadi acuan serta wajib dilaksanakan oleh Anggota DEN.
(12)Pimpinan Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) memberikan keterangan resmi atau konferensi pers atas pelaksanaan dan Keputusan Sidang Anggota.
(13)Ketua Harian DEN melaporkan Keputusan Sidang Anggota kepada Ketua DEN dengan tembusan kepada Wakil Ketua DEN.

Bagian Ketiga
Sidang Paripurna

(1)Rapat AUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dihadiri oleh AUPK dan dipimpin Koordinator Bulanan AUPK yang difasilitasi dan dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal DEN.
(2)Dalam pelaksanaan Rapat AUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Jenderal DEN mengundang AUPK berdasarkan permintaan AUPK atau sesuai kebutuhan.
(3)Rapat AUPK membahas materi sesuai dengan agenda dan/atau merupakan tindak lanjut rapat sebelumnya.
(4)Hasil Rapat AUPK dituangkan dalam Keputusan Rapat AUPK yang disepakati dan/atau ditandatangani oleh AUPK yang hadir dan disampaikan secara tertulis kepada AUPK dan AUP/Wakil Tetap AUP paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Rapat.
(5)Keputusan Rapat AUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan Sidang dan/atau rapat selanjutnya dan menjadi acuan serta wajib dilaksanakan oleh AUPK.
(6)Sekretaris Jenderal DEN melaporkan Keputusan Rapat AUPK kepada Ketua Harian DEN.

Bagian Kelima
Rapat AUP

Pasal 17
(1)Rapat AUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dihadiri oleh AUP dan dipimpin oleh salah satu AUP yang difasilitasi dan dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal DEN.
(2)Dalam pelaksanaan Rapat AUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Jenderal DEN mengundang AUP berdasarkan permintaan AUP atau sesuai kebutuhan.
(3)Dalam hal AUP/Wakil Tetap AUP berhalangan hadir, AUP/Wakil Tetap AUP dapat mewakilkan kehadirannya kepada pejabat Eselon I atau pejabat Eselon II lainnya dengan penunjukan dan memilki hak suara dalam pengambilan keputusan.
(4)Rapat AUP membahas materi sesuai dengan agenda dan/atau merupakan tindak lanjut rapat sebelumnya.
(5)Hasil Rapat AUP dituangkan dalam Keputusan Rapat AUP yang disepakati dan/atau ditandatangani oleh AUP/Wakil Tetap AUP/pejabat Eselon I atau pejabat Eselon II yang mewakili yang hadir dan disampaikan secara tertulis kepada AUPK dan AUP/Wakil Tetap AUP paling lambat 3 (tiga) hari kerja sesudah rapat.
(6)Keputusan Rapat AUP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi bahan Sidang dan/atau rapat selanjutnya dan menjadi acuan serta wajib dilaksanakan oleh AUP.
(7)Sekretaris Jenderal DEN melaporkan Keputusan Rapat AUP kepada Ketua Harian DEN.

Bagian Keenam
Rapat Anggota

Pasal 18
(1)Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dihadiri oleh AUP dan AUPK serta dipimpin oleh salah satu AUP atau Koordinator Bulanan secara bergantian yang difasilitasi dan dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal DEN.
(2)Dalam pelaksanaan Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Jenderal DEN mengundang Anggota DEN baik berdasarkan permintaan AUP dan/atau AUPK maupun sesuai kebutuhan.
(3)Dalam hal AUP/Wakil Tetap AUP berhalangan hadir, AUP/Wakil Tetap AUP dapat mewakilkan kehadirannya kepada pejabat Eselon I atau pejabat Eselon II lainnya dengan penunjukan dan memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan.
(4)Rapat Anggota membahas materi sesuai dengan agenda dan/atau merupakan tindak lanjut rapat sebelumnya.
(5)Rapat Anggota dapat membahas gagasan atau ide baru terkait dengan keenergian sebagai bahan dalam pengambilan keputusan pada Sidang Anggota.
(6)Hasil Rapat Anggota dituangkan dalam Keputusan Rapat Anggota yang disepakati dan/atau ditandatangani oleh Anggota DEN atau Wakil Tetap AUP/pejabat Eselon I atau pejabat Eselon II yang mewakili yang hadir dan disampaikan secara tertulis kepada Anggota DEN dan/atau Wakil Tetap AUP paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah rapat.
(7)Keputusan Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi bahan Sidang dan/atau rapat selanjutnya dan menjadi acuan serta wajib dilaksanakan oleh Anggota DEN.
(8)Sekretaris Jenderal DEN melaporkan Keputusan Rapat Anggota kepada Ketua Harian DEN.
(9)Anggota DEN dapat memberikan keterangan resmi atau konferensi pers hasil pelaksanaan Rapat Anggota yang difasilitasi dan dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal DEN.

Bagian Ketujuh
Rapat Koordinasi

(1)Pengambilan keputusan dalam Sidang Paripurna dihadiri sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) dari jumlah Pimpinan dan Anggota DEN.
(2)Pengambilan keputusan dalam Sidang Anggota dihadiri sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) dari jumlah Pimpinan dan Anggota DEN/Wakil Tetap AUP/pejabat Eselon I lainnya.
(3)Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat dan Pimpinan Sidang wajib mengupayakan secara maksimal pencapaian mufakat tersebut.
(4)Dalam hal pengambilan keputusan dengan cara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak baik secara terbuka atau rahasia.
(5)AUP yang berhalangan hadir dalam Sidang Anggota dan digantikan Wakil Tetap AUP, memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan.
(6)Dalam hal Wakil Tetap AUP berhalangan hadir dalam Sidang Anggota, maka AUP dapat menunjuk pejabat Eselon I lainnya dengan surat penunjukan dan memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan.

Paragraf 2
Rapat

Pasal 21
(1)Pengambilan keputusan dalam Rapat AUP, Rapat AUPK, Rapat Anggota dan Rapat Koordinasi dapat dilakukan apabila dihadiri oleh seluruh AUP dan/atau AUPK.
(2)Pengambilan keputusan dalam Rapat AUP, Rapat AUPK, Rapat Anggota dan Rapat Koordinasi dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat, dan pimpinan Rapat wajib mengupayakan secara maksimal pencapaian mufakat tersebut.
(3)Dalam hal Rapat tidak dapat dihadiri oleh seluruh peserta namun dihadiri oleh 50% peserta ditambah satu dan materi rapat memerlukan suatu Keputusan, maka Pimpinan Rapat membuat Keputusan yang disepakati oleh seluruh peserta Rapat.
(4)Dalam hal pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, maka Pimpinan Rapat mengambil keputusan berdasarkan suara terbanyak baik secara terbuka atau secara rahasia.
(5)AUP yang berhalangan hadir dalam Rapat AUP, Rapat Anggota maupun Rapat Koordinasi dan digantikan Wakil Tetap AUP, memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan.
(6)Dalam hal Wakil Tetap AUP berhalangan hadir dalam rapat Anggota, Rapat AUP maupun Rapat Koordinasi, maka AUP dapat menunjuk pejabat Eselon I atau pejabat Eselon II dengan penunjukan dan memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan.
(7)Hasil keputusan rapat dapat menjadi materi dalam Sidang.

BAB V
SANKSI

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Mei 2011
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
SELAKU KETUA HARIAN DEWAN
ENERGI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

DARWIN ZAHEDY SALEH
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Mei 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

[tulis] » komentar « [baca]