info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012, diubah sebagai berikut:

1.Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 3A
Selain Standar Biaya Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4), Menteri Keuangan dapat menyetujui Standar Biaya Masukan lainnya berdasarkan usulan dari Menteri/Pimpinan Lembaga dengan mempertimbangkan hal-hal antara lain sebagai berikut:
a.kekhususan satuan biaya yang dimiliki oleh Kementerian Negara/Lembaga;
b.tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik tertentu; dan/atau
c.daerah terpencil/daerah perbatasan/pulau terluar."

2.Angka 6 mengenai Honorarium Peneliti, angka 7 mengenai Honorarium Narasumber Seminar / Rakor / Sosialisasi / Diseminasi, angka 8 mengenai Honorarium Panitia Seminar/Sosialisasi/Diseminasi, dan angka 24 mengenai Satuan Biaya Uang Saku Paket Fullboard di Luar Kota, dan Uang Saku Paket Fullboard serta Fullday/Halfday sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

24.SATUAN BIAYA UANG HARIAN PAKET FULLBOARD DI LUAR KOTA, UANG SAKU PAKET FULLBOARD SERTA FULLDAY/HALFDAY DIDALAM KOTA


3.Menambah 3 (tiga) angka dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011 yakni angka 27 mengenai Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara (BMN), angka 28 mengenai Satuan Biaya Tiket Perjalanan Dinas Pindah Luar Negeri (One Way), dan angka 29 mengenai Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri sehingga berbunyi sebagai berikut:


28. SATUAN BIAYA TIKET PERJALANAN DINAS PINDAH LUAR NEGERI (ONE WAY)


29.SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI


4.Angka 2 mengenai Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa/ULP, angka 7 mengenai Honorarium Narasumber Seminar/Rakor/Sosialisasi/Diseminasi, angka 8 mengenai Honorarium Panitia Seminar/Sosialisasi/Diseminasi, angka 23 mengenai Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri, angka 24 mengenai Uang Saku Paket Fullboard di Luar Kota dan Uang Saku Paket Fullboard serta Fullday/Halfday di Dalam Kota, dan angka 25 mengenai Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri dalam Penjelasan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2012 yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

2.Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa/Unit Layananan Pengadaan (ULP)
a.Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Honorarium diberikan kepada pegawai negeri yang diangkat oleh pengguna/kuasa pengguna barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui penunjukan langsung/pengadaan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk paket pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
b.Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa/ULP
Honorarium diberikan kepada pegawai negeri yang diangkat oleh pengguna/kuasa pengguna barang/jasa menjadi panitia pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.
Anggota panitia pengadaan barang/jasa sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.

7.Honorarium Narasumber Seminar/Rakor/Sosialisasi/Diseminasi/Focus Group Discussion (FGD)/Kegiatan Sejenis
Honorarium narasumber diberikan kepada pegawai negeri/non pegawai negeri yang memberikan informasi/pengetahuan kepada pegawai negeri lainnya/masyarakat.
Honorarium narasumber pegawai negeri dapat diberikan dengan ketentuan:
a)berasal dari luar unit eselon I penyelenggara;
b)berasal dari unit eselon I penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari unit eselon I lainnya/masyarakat.
Dalam hal narasumber melakukan perjalanan dinas, narasumber dapat diberikan uang harian perjalanan dinas dan honorarium selaku narasumber.

8.Honorarium Panitia Seminar/Rakor/Sosialisasi/Diseminasi/Focus Group Discussion (FGD)/Kegiatan Sejenis
Honorarium dapat diberikan kepada pegawai negeri yang diberi tugas sebagai panitia untuk melaksanakan kegiatan seminar/rakor/sosialisasi/diseminasi/Focus Group Discussion (FGD)/kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari unit eselon I lainnya/masyarakat.

23.Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri
a.Uang harian dapat digunakan untuk uang makan, transpor lokal, dan uang saku.
b.Selama melakukan perjalanan dinas, pejabat negara (ketua/wakil ketua dan anggota lembaga tinggi negara, menteri serta setingkat menteri), pejabat Eselon I dan pejabat Eselon II dapat diberi uang representasi per hari masing-masing sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah), dan Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).
c.Pejabat negara (ketua/wakil ketua dan anggota lembaga tinggi negara, menteri serta setingkat menteri) yang melakukan perjalanan dinas dapat diberi fasilitas angkutan dalam kota/sewa kendaraan (termasuk sopir dan bahan bakar) sesuai dengan peruntukannya dan diberikan secara at cost.

24.Satuan Biaya Uang Harian Paket Fullboard Di Luar Kota, Uang Saku Paket Fullboard serta Fullday/Halfday Di Dalam Kota
Uang harian paket fullboard di luar kota merupakan uang saku yang diberikan kepada peserta kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sebagaimana dimaksud dalam satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan paket fullboard di luar kota.
Uang saku paket fullboard dan fullday/halfday di dalam kota diberikan kepada peserta kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sebagaimana dimaksud dalam satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan paket fullboard dan fullday/halfday di dalam kota.
Catatan:
Dalam rangka perencanaan penganggaran, bagi peserta yang karena faktor transportasi memerlukan waktu tambahan untuk berangkat/pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

25.Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Uang harian dapat digunakan uang saku, transpor lokal, uang makan, dan uang penginapan.
Klasifikasi uang harian perjalanan dinas luar negeri adalah sebagai berikut:
a.Golongan A: menteri, ketua, wakil ketua dan anggota lembaga negara, duta besar luar biasa dan berkuasa penuh/kepala perwakilan dan pejabat negara lainnya yang setara, termasuk pimpinan lembaga pemerintah non kementerian dan pimpinan lembaga lain yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pejabat eselon I.
b.Golongan A: menteri, ketua, wakil ketua dan anggota lembaga negara, duta besar luar biasa dan berkuasa penuh/kepala perwakilan dan pejabat negara lainnya yang setara, termasuk pimpinan lembaga pemerintah non kementerian dan pimpinan lembaga lain yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pejabat eselon I.
c.Golongan B: duta besar, pejabat eselon II, pegawai negeri sipil golongan IV/c ke atas, perwira tinggi TNI/Polri, utusan khusus presiden (special envoy) dan pejabat lainnya yang setara.
d.Golongan C: pegawai negeri sipil Gol. III/c sampai dengan golongan IV/b dan perwira menengah TNI/Polri yang setara.
e.Golongan D: pegawai negeri sipil sampai dengan golongan dan anggota TNI/Polri selain dimaksud pada huruf b dan huruf c.
Besaran uang harian bagi negara akreditasi yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini merujuk pada besaran uang harian negara di mana Perwakilan RI bersangkutan berkedudukan.
Contoh:
Uang harian bagi pejabat/pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas ke negara Uganda, besarannya merujuk pada uang harian negara Kenya.

5.Menambah 3 (tiga) angka dalam Penjelasan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2012 yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011, yakni angka 27 mengenai Satuan Biaya Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara (BMN), angka 28 mengenai Satuan Biaya Tiket Perjalanan Dinas Pindah Luar Negeri (One Way), dan angka 29 mengenai Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri sehingga berbunyi sebagai berikut:

27 Satuan Biaya Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara (BMN)
Honorarium Pengurus/Penyimpan BMN diberikan kepada pejabat/pegawai di lingkungan pengguna barang dan kuasa pengguna barang yang melaksanakan tugas rutin selaku pengurus/penyimpan barang berdasarkan surat keputusan pengguna barang. Jumlah pejabat/pegawai yang dapat diberikan honorarium selaku pengurus/penyimpan BMN paling banyak 4 (empat) orang pada tingkat pengguna barang dan 2 (dua) orang pada tingkat kuasa pengguna barang.

28 Satuan Biaya Tiket Perjalanan Dinas Pindah Luar Negeri (One Way).
Satuan biaya tiket perjalanan dinas pindah luar negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pembelian tiket pesawat udara perjalanan dinas pindah dan diberikan untuk satu kali jalan (one way). Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk airport tax serta biaya retribusi lainnya.
Satuan biaya ini diberikan kepada pejabat negara/pegawai negeri dan keluarga yang sah berdasarkan surat keputusan pindah dari Kementerian Luar Negeri yang digunakan untuk melaksanakan perintah pindah dari perwakilan RI di luar negeri atau sebaliknya.
Klasifikasi Tiket Perjalanan Dinas Pindah Luar Negeri:
1)Klasifikasi First diberikan untuk Golongan A;
2)Klasifikasi Bussines diberikan untuk Golongan B; atau
3)Klasifikasi Published diberikan untuk Golongan C dan D;
Catatan:
Yang dimaksud dengan keluarga yang sah adalah:
a.isteri/suami yang sah menurut ketentuan Undang-Undang Perkawinan;
b.anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun pada waktu berangkat, belum pernah menikah, dan tidak mempunyai penghasilan sendiri;
c.anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, yang menurut surat keterangan dokter mempunyai cacat yang menjadi sebab ia tidak dapat mempunyai penghasilan sendiri; atau
d.anak kandung perempuan, anak tiri perempuan, dan anak angkat perempuan yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun yang tidak bersuami dan tidak mempunyai penghasilan sendiri.

29.Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian biaya penginapan dalam RKA-K/L sesuai dengan peruntukannya. Satuan biaya perjalanan dinas untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan secara rombongan, kepada seluruh peserta dialokasikan biaya penginapan sesuai dengan tarif tertinggi peserta dalam rombongan berkenaan. Dalam pelaksanaannya mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah.

6.Angka 1 mengenai Satuan Biaya Uang Transpor Kegiatan Dalam Kota, angka 18 mengenai Honorarium Narasumber (Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus) Untuk Kegiatan Seminar/Rakor/Sosialisasi/Diseminasi, dan angka 31 mengenai Satuan Biaya Tiket Perjalanan Dinas Luar Negeri (PP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:


7.Angka 1 mengenai Satuan Biaya Uang Transpor Kegiatan Dalam Kota, angka 18 mengenai Honorarium Narasumber (Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus) untuk Kegiatan Seminar/Rakor/Sosialisasi/Diseminasi, dan angka 27 mengenai Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor dalam Penjelasan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2012 Yang Berfungsi Sebagai Estimasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

1.Satuan Biaya Uang Transpor Kegiatan dalam Kabupaten/Kota
Uang transpor dapat diberikan kepada pegawai negeri atau non pegawai negeri yang melakukan kegiatan/pekerjaan di luar kantor yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor/instansi yang bersifat insidentil dengan ketentuan masih dalam batas wilayah suatu kabupaten/kota.
Batas wilayah kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta meliputi kesatuan wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan.
Uang transpor kegiatan dalam kabupaten/kota tidak dapat diberikan apabila perjalanannya menggunakan kendaraan dinas dan/atau untuk perjalanan yang bersifat rutin.
Uang transpor kegiatan dalam kabupaten/kota tidak dapat diberikan kepada pegawai negeri atau non pegawai negeri yang melakukan rapat dalam komplek perkantoran yang sama.
Catatan:
a.Terhadap perjalanan untuk kegiatan dalam kabupaten/kota yang memerlukan waktu tempuh melebihi 8 (delapan) jam pergi pulang (tidak termasuk waktu transit) dapat menggunakan mekanisme perjalanan dinas dalam negeri.
b.Untuk kegiatan dalam kabupaten/kota yang mengharuskan menggunakan moda transportasi udara dan atau air maupun memerlukan biaya yang melebihi satuan biaya yang ditetapkan, dapat diberikan secara at cost.
c.Dalam hal perjalanan dalam kota melebihi 8 (delapan) jam pergi pulang termasuk pelaksanaan kegiatannya maka dapat diberikan transpor dalam kota dan uang harian sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Satuan Biaya Uang Perjalanan Dinas Dalam Negeri kota berkenaan dan tidak diberikan penginapan.
d.Biaya transportasi dalam kota untuk kegiatan rapat dan kegiatan lainnya yang sejenis dapat dibebankan pada anggaran unit penyelenggara kegiatan.

18.Honorarium Narasumber (Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus) untuk Kegiatan Seminar/Rakor/Sosialisasi/Diseminasi/Focus Group Discussion (FGD)/Kegiatan Sejenis
Honorarium narasumber (pakar/praktisi/pembicara khusus) untuk kegiatan seminar/rakor/sosialisasi/diseminasi/FGD/kegiatan sejenis merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya honorarium narasumber non pegawai negeri yang mempunyai keahlian tertentu/pengalaman dalam ilmu/bidang tertentu.

27.Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor
Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor disediakan untuk kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif. Satuan biaya ini terbagi dalam 3 (tiga) jenis:
a.Paket Fullboard
Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan bermalam/menginap.
Komponen paket mencakup minuman selamat datang, akomodasi 1 malam, makan 3 kali, rehat kopi dan kudapan (2 kali), ruang pertemuan dan fasilitasnya (termasuk OHP, podium, flip chart, white board, standard sound system, mikropon, alat tulis, air mineral, dan permen).
b.Paket Fullday
Satuan biaya paket fullday disediakan untuk kegiatan rapat/pertemuan yang dilakukan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.
Komponen paket mencakup minuman selamat datang, makan 1 kali, rehat kopi dan kudapan (2 kali), ruang pertemuan (termasuk OHP, podium, flip chart, white board, standard sound system, mikropon, alat tulis, air mineral, dan permen).
c.Paket Halfday
Satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang dilakukan di luar kantor selama setengah sehari (minimal 5 jam). Komponen biaya mencakup minuman selamat datang, makan 1 kali (siang), rehat kopi dan kudapan (1 kali), Ruang Pertemuan (termasuk OHP, podium, flip chart, white board, standard sound system, mikropon, alat tulis, air mineral, dan permen).

8.Angka 28 mengenai Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011 dihapus.

9.Angka 28 mengenai Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri dalam penjelasan standar biaya masukan tahun anggaran 2012 yang berfungsi sebagai estimasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011 dihapus.

Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Maret 2012
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Maret 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

[tulis] » komentar « [baca]
LDj © 2010

© LDj - 2010 • ke atas