info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
BAB I
KETENTUAN UMUM

Prinsip dalam menyusun Penetapan Kinerja, meliputi:
a.transparan, yaitu proses penyusunan Penetapan Kinerja dilaksanakan secara terbuka dengan mengikutsertakan personel pada Satfungnya;
b.akuntabel, yaitu dokumen Penetapan Kinerja dapat dipertanggungjawabkan baik perencanaan, pelaksanaan maupun hasilnya;
c.efektif dan efisien, yaitu Penetapan Kinerja disusun secara cermat, implementatif, dan sinergis yang berbasis anggaran;
d.profesional, yaitu Penetapan Kinerja disesuaikan dengan tugas, fungsi, peran, dan kewenangannya; dan
e.proporsional, yaitu Penetapan Kinerja dengan mempertimbangkan beban kinerja dan sumber daya.

BAB II
PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA

Bagian Kesatu
Tujuan Penetapan Kinerja

Pasal 4
Penetapan Kinerja bertujuan untuk:
a.menentukan arah dan prioritas kinerja Satfung;
b.mendorong tingkat pencapaian dan keberhasilan kinerja;
c.memantau dan mengendalikan pelaksanaan kinerja Satfung;
d.mengevaluasi pencapaian kinerja Satfung dan organisasi Polri, serta dilaporkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada akhir tahun anggaran berjalan; dan
e.menilai tingkat keberhasilan organisasi.

Bagian Kedua
Persiapan Penyusunan

(1)Dokumen Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, yang terkait dengan penyusunan dokumen Penetapan Kinerja termuat pada lampiran formulir dokumen Renstra dengan kolom:
a.sasaran meliputi uraian, indikator kinerja dan tahun Renstra;
b.program; dan
c.penanggung jawab.
(2)Dokumen Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, yang terkait dengan penyusunan dokumen Penetapan Kinerja termuat pada lampiran formulir dokumen Indikator Kinerja Utama dengan kolom:
a.nomor;
b.uraian;
c.alasan;
d.sumber data;
(3)Dokumen Rencana Kerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, yang terkait dengan penyusunan dokumen Penetapan Kinerja termuat pada lampiran formulir dokumen Rencana Kerja tahunan dengan kolom:
a.sasaran strategis;
b.indikator kinerja; dan
c.target.

Pasal 7
Penetapan Kinerja terdiri dari:
a.pernyataan Penetapan Kinerja; dan
b.formulir Penetapan Kinerja.

Pasal 8
Pernyataan Penetapan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a berisi:
a.identitas pejabat pembuat pernyataan;
b.isi pernyataan Penetapan Kinerja antara pihak pertama (bawahan) dan pihak kedua (atasan);
c.tanggal penandatanganan pernyataan Penetapan Kinerja; dan
d.tanda tangan pejabat pembuat pernyataan.

(1)Pernyataan Penetapan Kinerja unit organisasi Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dibuat dan ditandatangani oleh Kapolri.
(2)Pernyataan Penetapan Kinerja Satfung Mabes Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dibuat dan ditandatangani oleh Kasatfung Mabes Polri dan Kapolri.
(3)Pernyataan Penetapan Kinerja SubSatfung pada Satfung Mabes Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dibuat dan ditandatangani oleh Kasubsatfung dan Kasatfung Mabes Polri yang membawahi Kasubsatfung.
(4)Pernyataan Penetapan Kinerja Polda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dibuat dan ditandatangani oleh Kapolda dan Kapolri.
(5)Pernyataan Penetapan Kinerja Satfung Polda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e dibuat dan ditandatangani oleh Kasatfung Polda dan Kapolda.
(6)Pernyataan Penetapan Kinerja Polres sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f dibuat dan ditandatangani oleh Kapolres dan Kapolda.

Pasal 11
Format Pernyataan Penetapan Kinerja tercantum dalam lampiran "A" yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

(1)Formulir Penetapan Kinerja unit organisasi Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dibuat dan ditandatangani oleh Kapolri.
(2)Formulir Penetapan Kinerja Satfung Mabes Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dibuat dan ditandatangani oleh Kasatfung Mabes Polri dan Kapolri.
(3)Formulir Penetapan Kinerja SubSatfung pada Satfung Mabes Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dibuat dan ditandatangani oleh Kasubsatfung dan Kasatfung Mabes Polri yang membawahi Kasubsatfung.
(4)Formulir Penetapan Kinerja Polda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dibuat dan ditandatangani oleh Kapolda dan Kapolri.
(5)Formulir Penetapan Kinerja Satfung Polda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dibuat dan ditandatangani oleh Kasatfung Polda dan Kapolda.
(6)Formulir Penetapan Kinerja Polres sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dibuat dan ditandatangani oleh Kapolres dan Kapolda.

Pasal 14
(1)Formulir Penetapan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) berisi:
a.sasaran strategis;
b.indikator kinerja;
c.target;
d.program/kegiatan; dan
e.anggaran.
(2)Formulir Penetapan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (4) berisi:
a.sasaran strategis;
b.indikator kinerja; dan
c.target.

(1)Indikator kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dapat:
a.memberikan penjelasan secara kuantitatif dan kualitatif, mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai; dan
b.menetapkan bagaimana kinerja akan diukur dengan suatu skala atau dimensi tanpa menyinggung tingkat pencapaian kasus.
(2)Indikator kinerja harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:
a.spesifik, indikator kinerja harus sesuai dengan program dan/atau kegiatan, sehingga mudah dipahami dalam memberikan informasi yang tepat tentang hasil atau capaian kinerja dari kegiatan dan/atau sasaran;
b.dapat diukur, indikator kinerja harus dapat diukur secara objektif yang bersifat kuantitatif, penjelasan atau kuantitatif untuk menghindari subjektifytas;
c.dapat dicapai, indikator kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya, dan mempertimbangkan kemampuan organisasi baik segi anggaran maupun sumberdaya manusia yang tersedia untuk mendapatkan data kinerja yang akurat dan tepat waktu;
d.relevan, indikator kinerja harus dapat sebagai alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin mengenai keberhasilan/kegagalan apa yang akan diukur; dan
e.ketepatan waktu, indikator kinerja harus dapat mempertimbangkan pelaksanaannya di dalam suatu kerangka waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 17
Format formulir Penetapan Kinerja tercantum dalam lampiran "B" yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 18
Pengisian kolom formulir Penetapan Kinerja saling berkaitan satu sama lain, dengan ketentuan sebagai berikut:
a.formulir Renstra dengan formulir Indikator Kinerja Utama:
1.kolom sasaran strategis pada formulir Indikator Kinerja Utama harus sama dengan kolom uraian pada formulir Renstra;
2.kolom Indikator Kinerja Utama harus sama dengan kolom Indikator Kinerja pada formulir Renstra; dan
3.kolom program pada formulir Indikator Kinerja Utama harus sama dengan kolom program pada formulir Renstra.
b.formulir Indikator Kinerja Utama dengan formulir Rencana Kerja Tahunan:
1.kolom Sasaran Strategis pada formulir Rencana Kinerja Tahunan harus sama dengan kolom Sasaran Strategis pada formulir Indikator Kinerja Utama; dan
2.kolom Indikator Kinerja pada formulir Rencana Kinerja Tahunan harus sama dengan kolom Indikator Kinerja Utama pada formulir Indikator Kinerja Utama;
c.formulir Rencana Kinerja Tahunan dengan formulir Penetapan Kinerja:
1.kolom Sasaran Strategis pada formulir Penetapan Kinerja harus sama dengan kolom Sasaran Strategis pada formulir Rencana Kinerja Tahunan;
2.kolom Indikator Kinerja pada formulir Penetapan Kinerja harus sama dengan kolom Indikator Kinerja pada formulir Rencana Kinerja Tahunan; dan
3.kolom target pada formulir Penetapan Kinerja harus sama dengan kolom target pada formulir Rencana Kinerja Tahunan.

Penyerahan dokumen Penetapan Kinerja di Lingkungan Polri dilaksanakan sebagai berikut:
a.Kasatfung di jajaran Polda menyerahkan dokumen Penetapan Kinerja kepada Kapolda melalui Kepala Biro Perencanaan (Karorena) Polda;
b.Kasubsatfung di lingkungan Mabes Polri menyerahkan dokumen Penetapan Kinerja kepada Kasatkernya;
c.Kasatfung di lingkungan Mabes Polri menyerahkan dokumen penetapan Kinerja kepada Kapolri melalui Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran (Asrena) Kapolri;
d.Karorena Polda menyerahkan dokumen Penetapan Kinerja Polda kepada Kapolri melalui Asrena Kapolri;
e.Asrena Kapolri menyerahkan dokumen Penetapan Kinerja Satfung Mabes Polri dan Polda yang telah dikompulir kepada kapolri untuk mendapatkan pengesahan; dan
f.Asrena Kapolri menyerahkan dokumen Penetapan Kinerja unit organisasi Polri kepada Presiden melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Meneg PAN dan RB).

Pasal 21
Jadual penyerahan Penetapan Kinerja dilakukan secara berjenjang dari tingkat Polres sampai tingkat Mabes Polri sebagai berikut:
a.dokumen Penetapan Kinerja Satfung di lingkungan Polda diserahkan kepada Kapolda melalui Karorena paling lambat tanggal 17 Januari pada tahun anggaran berjalan;
b.dokumen Penetapan Kinerja Polda diserahkan kepada Kapolri melalui Asrena Kapolri paling lambat tanggal 30 Januari pada tahun anggaran berjalan;
c.dokumen Penetapan Kinerja Satfung Mabes Polri:
1.Kasubsatfung di lingkungan Mabes Polri menyerahkan dokumen Penetapan Kinerja kepada Kasatfung paling lambat tanggal 17 Januari pada tahun anggaran berjalan; dan
2.Kasattfung di lingkungan Mabes Polri menyerahkan dokumen Penetapan Kinerja kepada Kapolri melalui Asrena Kapolri paling lambat tanggal 24 Januari pada tahun anggaran berjalan;
d.Asrena Kapolri menyerahkan dokumen Penetapan kinerja Satfung Mabes Polri dan Polda kepada Kapolri untuk mendapatkan pengesahan paling lambat tanggal 8 Februari pada tahun anggaran berjalan; dan
e.dokumen Penetapan Kinerja Polri diserahkan Kapolri kepada Presiden melalui Meneg PAN dan RB paling lambat tanggal 31 Maret pada tahun anggaran berjalan.

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/102/II/2006 tanggal 9 Pebruari 2006 tentang Buku Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja di Lingkungan Polri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24
Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kapolri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2012
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

TIMUR PRADOPO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Maret 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

[tulis] » komentar « [baca]
LDj © 2010

© LDj - 2010 • ke atas