info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
(1)Untuk memperoleh pengakuan sebagai IP-Besi atau Baja atau penetapan sebagai IT-Besi atau Baja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), perusahaan harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan dokumen:
a.fotokopi Angka Pengenal Importir (API):
1)Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) untuk perusahaan sebagai IP-Besi atau Baja; atau
2)Angka Pengenal Importir Umum (API-U) untuk perusahaan sebagai IT-Besi atau Baja;
b.fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP), kecuali untuk Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Minyak dan Gas Bumi;
c.fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
d.fotokopi Nomor Identitas Kepabeanan (NIK); dan
e.Pertimbangan teknis dari Direktur Jenderal pembina teknis yang membidangi industri atau energi dan sumber daya mineral.
(2)Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan pengakuan sebagai IP-Besi atau Baja atau penetapan sebagai IT-Besi atau Baja paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar.
(3)Pengakuan sebagai IP-Besi atau Baja atau penetapan sebagai IT-Besi atau Baja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan berakhirnya Peraturan Menteri ini.

Pasal 4
Setiap perusahaan hanya dapat memiliki 1 (satu):
a.pengakuan sebagai IP-Besi atau Baja; atau
b.penetapan sebagai IT-Besi atau Baja.

(1)Pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan oleh Surveyor yang ditetapkan oleh Menteri.
(2)Surveyor yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a.memiliki Surat Izin Usaha Jasa Survey (SIUJS);
b.berpengalaman sebagai Surveyor minimal 5 (lima) tahun;
c.memiliki cabang atau perwakilan dan/atau afiliasi di luar negeri dan memiliki jaringan untuk mendukung efektifitas pelayanan verifikasi; dan
d.mempunyai rekam-jejak (track records) di bidang pengelolaan kegiatan verifikasi impor.
(3)Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan menyampaikan laporan rekapitulasi kegiatan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor Besi atau Baja oleh IP-Besi atau Baja dan IT-Besi atau Baja kepada Direktur Jenderal setiap 3 (tiga) bulan pada tanggal 15 bulan berikutnya.

Pasal 7
(1)Besi atau Baja asal impor yang dikeluarkan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas serta dari Tempat Penimbunan Berikat yang akan dimasukkan ke tempat lain dalam daerah pabean berlaku ketentuan Peraturan Menteri ini.
(2)Besi atau Baja asal impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor terlebih dahulu oleh Surveyor di kawasan tempat barang dimaksud.

Pasal 8
Ketentuan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tidak berlaku terhadap Besi atau Baja yang dimasukkan ke tempat lain dalam daerah pabean dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas serta Tempat Penimbunan Berikat atau Besi atau Baja yang diimpor oleh:
a.IP-Besi atau Baja di bidang industri otomotif dan komponennya, industri elektronika dan komponennya, industri galangan kapal dan komponennya serta industri alat besar dan komponennya;
b.IP-Besi atau Baja atau IT-Besi atau Baja yang telah mendapatkan penetapan sebagai Importir Jalur Prioritas oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan;
c.Industri Pengguna (user) yang memiliki Surat Keterangan Verifikasi Industri (SKVI) melalui fasilitas User Specific Duty Free Scheme (USDFS) atau fasilitas skema lainnya yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan perjanjian Internasional (bilateral/regional/multilateral) yang melibatkan Pemerintah Republik Indonesia yang memuat ketentuan mengenai impor Besi atau Baja;
d.Perusahaan yang telah memiliki Surat Keterangan Verifikasi Industri (SKVI) yang masih berlaku melalui fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BM-DTP);
e.Perusahaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi (Kontraktor KKS Migas), perusahaan Kontrak Karya Pertambangan, perusahaan pelaksana pembangunan dan pengembangan industri pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan umum, dan perusahaan pelaksana pembangunan dalam rangka pelayanan kepentingan umum kegiatan usaha hilir Minyak dan Gas Bumi.

Kewajiban hukum yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku atas impor Besi atau Baja, tetap berlaku.

Pasal 11
(1)IP-Besi atau Baja atau IT-Besi atau Baja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) sebanyak 2 (dua) kali dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan IP-Besi atau Baja atau IT-Besi atau Baja.
(2)Surveyor yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dikenakan sanksi pencabutan penetapan sebagai Surveyor atas Besi atau Baja.

(1)Dalam hal importir yang telah memiliki pengakuan sebagai IP-Besi atau Baja atau penetapan sebagai IT-Besi atau Baja habis masa berlakunya pada tanggal 31 Desember 2010, Direktur atas nama Menteri dapat menerbitkan pembaruan pengakuan sebagai IP-Besi atau Baja atau penetapan sebagai IT-Besi atau Baja.
(2)Pengakuan sebagai IP-Besi atau Baja atau penetapan sebagai IT-Besi atau Baja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama pada tanggal 1 Januari 2011 dan penerbitan dimaksud diinformasikan kepada importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Pengambilan pengakuan sebagai IP-Besi atau Baja atau penetapan sebagai IT-Besi atau Baja dapat dilakukan oleh importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan disertai pengembalian asli pengakuan sebagai IP-Besi atau Baja atau penetapan sebagai IT-Besi atau Baja yang telah habis masa berlakunya.

Pasal 14
Besi atau Baja yang diimpor oleh IP-Besi atau Baja atau IT-Besi atau Baja yang pengakuan atau penetapannya berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, maka pelaksanaan impornya dapat dilakukan sampai dengan tanggal 28 Februari 2011, yang dibuktikan dengan tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean berupa Manifest (BC.1.1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Menteri ini jika diperlukan ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 17
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2010
MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

MARI ELKA PANGESTU
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Januari 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

[tulis] » komentar « [baca]
LDj © 2010

© LDj - 2010 • ke atas