info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
BAB I
KETENTUAN UMUM

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:
a.Pencegahan;
b.Pemadaman; dan
c.Penanganan pasca.

Bagian Kesatu
Pencegahan

Pasal 4
Pencegahan kebakaran hutan dilakukan pada:
a.Tingkat nasional;
b.Tingkat provinsi;
c.Tingkat kabupaten/kota;
d.Tingkat unit pengelolaan hutan konservasi, tingkat kesatuan pengelolaan hutan produksi, tingkat kesatuan pengelolaan hutan lindung; dan
e.Tingkat pemegang izin pemanfaatan hutan, tingkat pemegang izin penggunaan kawasan hutan, tingkat pemegang izin hutan hak dan hutan konservasi.

(1)Pembuatan peta kerawanan kebakaran hutan Tingkat Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan setiap tahun sekali.
(1)Pengembangan sistem informasi kebakaran hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi pemantauan, deseminasi dan pengecekan hotspot, SPBK dan patroli pencegahan.
(2)Kegiatan kemitraan dengan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan melalui pemantauan koordinasi pencegahan, pembangunan model penyiapan lahan tanpa bakar (PLTB), pembentukan dan pembinaan Masyarakat Peduli Api (MPA).
(3)Penyusunan standar peralatan pengendalian kebakaran hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diatur lebih lanjut dengan peraturan Direktur Jenderal.
(4)Program penyuluhan dan kampanye pengendalian kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi kegiatan kampanye, penyuluhan dan apel siaga.
(5)Penyusunan pola pelatihan pencegahan kebakaran hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f diatur dengan peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 7
Pencegahan kebakaran hutan pada Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi kegiatan:
a.Pembuatan peta kerawanan kebakaran hutan provinsi;
b.Pembuatan model penyuluhan;
c.Pelatihan pencegahan kebakaran hutan;
d.Pembuatan petunjuk pelaksanaan pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan;
e.Pengadaan sarana dan prasarana pemadaman kebakaran hutan;
f.Melaksanakan pembinaan; dan
g.Melaksanakan pengawasan.

Pasal 8
(1)Pembuatan peta kerawanan kebakaran hutan tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali.
(2)Pembuatan model penyuluhan sebagaimana dalam Pasal 7 huruf b mengacu pada peraturan perundang-undangan.
(3)Pelatihan pencegahan kebakaran hutan sebagaiman dimaksud dalam Pasal 7 huruf c antara lain dilakukan melalui penyelenggaraan pelatihan Penyiapan Lahan Tanpa Bakar, tata cara pengurangan bahan bakar penyebab kebakaran dan gladi posko.
(4)Pembuatan petunjuk pelaksanaan pemadaman kebakaran hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dilakukan dengan metode pemadaman mandiri dan gabungan.
(5)Pengadaan sarana dan prasarana pemadaman kebakaran hutan sebagaimana dimaksudkan Pasal 7 huruf d terdiri dari:
a.Peralatan tangan;
b.Perlengkapan perorangan;
c.Pompa air dan kelengkapannya;
d.Peralatan telekomunikasi;
e.Pompa bertekanan tinggi;
f.Peralatan mekanis;
g.Peralatan transportasi;
h.Peralatan logistik, medis dan SAR;
i.Gedung.
(6)Pembinaan sebagimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f dilakukan melalui kegiatan antara lain:
a.Sosialisasi peraturan perundang-undangan;
b.Pembuatan model penyuluhan; dan
c.Pelatihan pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca.
(7)Pengawasan sebagimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g dilakukan melalui kegiatan antara lain pembuatan laporan dan evaluasi atas akuntabilitas kinerja Gubernur dan Bupati atau Walikota.

Pencegahan kebakaran hutan pada tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi kegiatan:
a.Evaluasi lokasi rawan kebakaran hutan;
b.Penyuluhan;
c.Pembuatan petunjuk teknis pelaksanaan pemadaman kebakaran hutan;
d.Pengadaan sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan;
e.Pelaksanaan pembinaan; dan
f.Pengawasan.

Pasal 11
(1)Evaluasi lokasi rawan kebakaran hutan dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
(2)Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b mengacu pada peraturan perundang-undangan.
(3)Pembuatan petunjuk teknis pelaksanaan pemadaman kebakaran hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c mengacu pada Standar Operasional Prosedur tingkat Provinsi dengan mempertimbangkan kondisi wilayah setempat.
(4)Pengadaan sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d terdiri dari:
a.Peralatan tangan;
b.Perlengkapan perorangan;
c.Pompa air dan perlengkapannya;
d.Peralatan telekomunikasi;
e.Pompa bertekanan tinggi;
f.Peralatan mekanis;
g.Peralatan transportasi;
h.Peralatan logistik, medis dan SAR;
i.Gedung.
(5)Pembinaan sebagimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e dilakukan melalui kegiatan antara lain:
a.Sosialisasi peraturan perundang-undangan;
b.Pembuatan model penyuluhan; dan
c.Pelatihan pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca;
(6)Pengawasan sebagimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f dilakukan melalui kegiatan antara lain pembuatan laporan dan evaluasi atas akuntabilitas kinerja Bupati dan Walikota.

(1)Inventarisasi lokasi rawan kebakaran hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun.
(2)Inventarisasi faktor penyebab kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun.
(3)Penyiapan regu pengendalian kebakaran hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dilakukan pada setiap kesatuan pengelolaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(4)Jumlah regu dan personil setiap regu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.
(5)Pembuatan prosedur tetap pengendalian kebakaran hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d mengacu pada Prosedur Tetap Provinsi dan Prosedur Tetap Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan kondisi wilayah setempat.
(6)Pengadaan sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e terdiri dari:
a.Peralatan tangan;
b.Perlengkapan perorangan;
c.Pompa air dan perlengkapannya;
d.Peralatan telekomunikasi;
e.Pompa bertekanan tinggi; dan
f.Peralatan mekanis;
g.Peralatan transportasi;
h.Peralatan logistik, medis dan SAR;
i.Gedung.
(7)Pembuatan sekat bakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dilakukan pada setiap kawasan yang rawan kebakaran.
(8)Pembuatan sekat bakar sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan berdasarkan petunjuk teknis yang diatur lebih lanjut dengan Direktur Jenderal.

Pasal 14
(1)Pencegahan kebakaran hutan yang dilakukan oleh:
a.pemegang izin pemanfaatan hutan,
b.pemegang izin penggunaan kawasan hutan,
c.pemegang izin hutan hak d. pemegang izin pemanfaatan pada hutan konservasi meliputi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
(2)Kegiatan pencegahan kebakaran hutan oleh pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan Pasal 13.

Bagian Kedua
Pemadaman

(1)Pemadaman awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya kebakaran yang lebih besar saat ditemukan titik api (kejadian kebakaran) oleh regu patroli yang bertugas dan atau yang ditugaskan melakukan pengecekan lapangan terhadap titik panas melalui pemadaman seketika tanpa menunggu perintah dari posko daerah operasi (Daops) setempat.
(2)Pemadaman lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan dalam rangka menindaklanjuti upaya pemadaman yang tidak dapat dipadamkan pada saat pemadaman awal, dengan memobilisasi regu pemadaman kebakaran pada daops setempat dan atau regu dari Daops lain dan atau instansi lain yang terkait.
(3)Pemadaman mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilakukan dalam rangka pemadaman kebakaran yang dilaksanakan secara mandiri dengan menggunakan personil, sarana prasarana dan dukungan logistik yang berada pada wilayah kerja Daops setempat.
(4)Pemadaman gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d dilakukan dalam rangka pemadaman kebakaran yang dilaksanakan dengan menggunakan personil, sarana prasarana dan dukungan logistik yang berada pada daops setempat dan atau regu dari Daops lain dan atau instansi lain yang terkait.
(5)Pemadaman dari udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e, dilakukan dalam rangka pemadaman kebakaran baik pada pemadaman awal maupun pemadaman lanjutan dan atau pemadaman dengan menerapkan teknologi modifikasi cuaca oleh tim operasi yang menggunakan pesawat terbang.

Bagian Ketiga
Tanggung Jawab

Pasal 17
(1)Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota, Kepala Unit Pengelolaan dan pemegang izin, bertanggung jawab atas pemadaman kebakaran hutan sesuai dengan kewenangannya.
(2)Menteri bertanggung jawab mengkoordinasikan pemadaman kebakaran yang terjadi di dua wilayah provinsi atau lebih.
(3)Gubernur bertanggung jawab dan mengkoordinasikan pemadaman kebakaran yang terjadi di dua wilayah atau lebih kabupaten/kota.
(4)Bupati/Walikota bertanggung jawab dan mengkoordinasikan pemadaman kebakaran yang terjadi di wilayahnya.
(5)Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi, Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi, Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung bertanggung jawab terhadap pemadaman kebakaran hutan di kawasan yang menjadi tanggung jawabnya.
(6)Pemegang izin pemanfaatan hutan, pemegang izin penggunaan kawasan hutan, pemegang izin hutan hak dan pemegang izin hutan konservasi bertanggung jawab terhadap pemadaman kebakaran hutan di kawasan yang menjadi tanggung jawabnya.

Bagian Keempat
Penanganan Pasca

Pasal 18
Penanganan pasca kebakaran hutan dilakukan melalui kegiatan:
a.Pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket);
b.Identifikasi;
c.Monitoring dan evaluasi;
d.Rehabilitasi; dan
e.Penegakan hukum.

(1)Dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian kebakaran hutan, Menteri membentuk organisasi Brigdalkarhut yang diberi nama Manggala Agni.
(2)Manggala Agni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi di lapangan dibagi berdasarkan wilayah kerja yang disebut Daerah Operasi (Daops).
(3)Pembentukan organisasi Brigdalkarhut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang yang meliputi:
a.Tingkat pusat;
b.Tingkat provinsi;
c.Tingkat kabupaten/kota; dan
d.Tingkat unit atau kesatuan pengelolaan hutan.
(4)Organisasi Manggala Agni dan Wilayah Kerja Daerah Operasi Pengendalian Kebakaran Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 21
(1)Brigdalkarhut tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a, dibentuk oleh dan menjadi tanggung jawab Menteri.
(2)Brigdalkarhut tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b, dibentuk oleh dan menjadi tanggung jawab Gubernur.
(3)Brigdalkarhut tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf c, dibentuk oleh dan menjadi tanggung jawab Bupati/Walikota.
(4)Brigdalkarhut tingkat unit atau kesatuan pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf d, dibentuk oleh dan menjadi tanggung jawab kepala unit atau kepala kesatuan pengelolaan hutan.

Bagian Kedua
Tata Hubungan Kerja

Paragraf 1
Pencegahan

(1)Brigdalkarhut tingkat provinsi dalam melaksanakan upaya pencegahan kebakaran hutan dilakukan melalui kegiatan desiminasi hot spot, menetapkan keadaan siaga, apel siaga, kampanye dan patroli pencegahan.
(2)Dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Brigdalkarhut tingkat provinsi melakukan koordinasi secara horizontal dengan Gubernur provinsi lain dan secara vertikal dengan Brigdalkarhut tingkat pusat dan Kabupaten/Kota.

Pasal 24
(1)Brigdalkarhut tingkat Kabupaten/Kota dalam melaksanakan upaya pencegahan kebakaran hutan dilakukan melalui kegiatan desiminasi hot spot, menetapkan keadaan siaga, apel siaga, kampanye dan patroli pencegahan.
(2)Dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Brigdalkarhut tingkat kabupaten melakukan koordinasi secara horizintal dengan Kabupaten/Kota lainnya dan secara vertikal dengan Brigdalkarhut tingkat provinsi serta instansi, dan unit usaha terkait.

(1)Dalam upaya pemadaman kebakaran hutan, Brigdalkarhut tingkat provinsi melakukan koordinasi dan mobilisasi sumber daya untuk pemadaman di wilayah kerjanya.
(2)Dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Brigdalkarhut tingkat provinsi melakukan koordinasi secara horizontal dengan Gubernur provinsi lain dan secara vertikal dengan Pengendalian Kebakaran Hutan tingkat pusat dan Kabupaten/Kota.

Pasal 28
(1)Dalam upaya pemadaman kebakaran hutan, Brigdalkarhut melakukan koordinasi dan mobilisasi sumber daya pemadaman di wilayah kerjanya.
(2)Dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Brigdalkarhut tingkat kabupaten/kota melakukan koordinasi secara horizontal dengan kabupaten/kota lainnya dan secara vertikal dengan Pengendalian Kebakaran Hutan tingkat provinsi serta instansi dan unit usaha terkait.

Pasal 29
(1)Dalam upaya pemadaman kebakaran hutan, Brigdalkarhut tingkat unit atau kesatuan pengelola hutan melakukan kegiatan pemadaman langsung dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang tersedia dan melakukan koordinasi serta mobilisasi bila diperlukan.
(2)Dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Brigdalkarhut tingkat unit atau kesatuan pengelolaan hutan melakukan koordinasi secara horizontal dengan Unit Pengelola atau Kesatuan Pengelolaan Hutan Lainnya dan secara vertikal dengan Pengendalian Kebakaran Hutan tingkat provinsi.

Paragraf 3
Penanganan Pasca

Pasal 30
(1)Dalam melaksanakan upaya penanganan pasca kebakaran hutan, Brigdalkarhut tingkat pusat melakukan kegiatan koordinasi.
(2)Dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Brigdalkarhut tingkat pusat melakukan koordinasi secara horizontal dengan Kepolisian Republik Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan SAR Nasional (BASARNAS).
(3)Dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Brigdalkarhut tingkat pusat melakukan koordinasi secara vertikal dengan Gubernur dan Bupati/Walikota.

Pasal 31
(1)Dalam melaksanakan upaya penanganan pasca kebakaran hutan, Brigdalkarhut tingkat pusat melakukan kegiatan identifikasi dan pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket).
(2)Dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Brigdalkarhut tingkat provinsi melakukan koordinasi secara horizontal dengan Polisi Daerah, Gubernur Provinsi lain dan secara vertikal dengan Pengendalian Kebakaran Hutan tingkat pusat dan kabupaten/kota.

Pasal 32
(1)Dalam melaksanakan penanganan pasca kebakaran hutan, Brigdalkarhut tingkat kabupaten/kota melakukan kegiatan identifikasi dan inventarisasi, rehabilitasi dan penegakan hukum.
(2)Dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Brigdalkarhut tingkat kabupaten/kota melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota lainnya, Polisi Resort setempat dan dengan Brigdalkarhut tingkat provinsi serta instansi dan unit usaha terkait.

Pasal 33
(1)Dalam melaksanakan penanganan pasca, Brigdalkarhut tingkat unit atau kesatuan pengelolaan hutan melakukan kegiatan identifikasi dan inventarisasi, rehabilitasi dan penegakan hukum.
(2)Dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Brigdalkarhut tingkat unit atau kesatuan pengelolaan hutan melakukan koordinasi dengan Unit Pengelola atau Kesatuan Pengelolaan Hutan Lainnya, Polisi Sektor setempat dan dengan Brigdalkarhut tingkat kabupaten/kota.

BAB IV
PEMBERDAYAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Pemberdayaan

Pasal 34
(1)Dalam rangka optimalisasi kegiatan pengendalian kebakaran hutan, pemerintah berkewajiban melakukan pemberdayaan masyarakat pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3).
(2)Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip:
a.penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan berkembangnya potensi dan daya yang dimiliki masyarakat;
b.memperkuat potensi dan daya yang dimiliki masyarakat;
c.melindungi kepentingan masyarakat melalui keberpihakan kepada masyarakat guna mencegah persaingan yang tidak sehat;
d.merupakan upaya penyadaran, penguatan kapasitas, dan pemberian akses kepada sumber daya; dan
e.mendukung upaya pengendalian kebakaran hutan.

Pasal 35
Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dilakukan melalui kegiatan:
a.Pendidikan dan Latihan;
b.Penguatan Kelembagaan;
c.Fasilitasi; dan
d.Penyuluhan.

Pasal 36
(1)Pendidikan dan latihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, dilakukan melalui kegiatan antara lain:
a.Pelatihan dasar pengendalian kebakaran hutan; dan
b.Pelatihan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) melalui Pembuatan Briket Arang dan Kompos.
(2)Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, dilakukan melalui kegiatan Pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA) (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c, dilakukan melalui kegiatan antara lain:
a.Dukungan sarana dan prasarana; dan
b.Penyusunan muatan lokal pengendalian kebakaran hutan untuk siswa.
(4)Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d, dilakukan melalui kegiatan antara lain:
a.Kampanye dalam rangka pencegahan kebakaran hutan;
b.Tatap muka dan diskusi; dan
c.Media cetak dan elektronik.

Bagian Kedua
Peranserta Masyarakat

Pasal 37
(1)Pemerintah menumbuhkembangkan peranserta masyarakat dalam rangka pengendaliaan kebakaran hutan untuk ikut secara aktif dalam proses kegiatan pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca.
(2)Untuk menumbuhkembangkan peranserta masyarakat dalam kegiatan pengendalian kebakaran hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
a.Pendidikan dan latihan;
b.Penguatan kelembagaan;
c.Fasilitasi; dan
d.Penyuluhan.

Pasal 38
(1)Peranserta masyarakat dalam kegiatan pengendalian kebakaran hutan dilakukan bersama-sama dengan Brigdalkarhut pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3).
(2)Bentuk peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan kemandirian dalam kegiatan pengendalian kebakaran hutan.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 39
(1)Kepala Unit Pengelolaan Hutan, Pemegang izin Pemanfaatan Hutan, Pemegang izin Penggunaan Kawasan Hutan, Pemilik Hutan Hak, dan masyarakat wajib melaporkan kejadian kebakaran hutan di wilayah kerjanya.
(2)Laporan terjadinya kebakaran hutan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang sesegera mungkin dengan menggunakan peralatan yang tersedia.
(3)Tatacara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 40
(1)Biaya untuk melaksanakan kegiatan pengendalian kebakaran hutan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundangan.
(2)Depertemen Kehutanan wajib mengalokasikan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber dana lain sesuai dengan peraturan perundangan untuk pengendalian kebakaran hutan yang dilakukan oleh Brigdalkarhut Manggala Agni.
(3)Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang wilayah administrasinya rawan kebakaran hutan wajib mengalokasikan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain sesuai dengan peraturan perundangan untuk pengendalian kebakaran yang dilakukan oleh aparat Pemerintah Daerah, pihak terkait dan masyarakat di wilayahnya.
(4)Pemegang Hak Pengusahaan Hutan/Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi, Pemegang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri/Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman dan Pemegang izin Pengguna Hutan lainnya wajib mengalokasikan dana untuk pengendalian kebakaran hutan di wilayah kerjanya.

BAB VII
KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 41
Penyelamatan (Rescue)
(1)Brigdalkarhut membantu tugas kemanusiaan melalui operasi penyelamatan dan kegiatan sosial.
(2)Penyelamatan dan kegiatan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelamatan jiwa, harta benda, dan satwa pada kejadian kebakaran hutan dan bencana alam lainnya.
(3)Pengerahan dan mobilisasi Brigdalkarhut pada tugas operasi penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas instruksi Direktur Jenderal.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42
Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 260/Kpts-II/95 tentang Petunjuk Tentang Usaha Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran Hutan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43
Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Februari 2009
MENTERI KEHUTANAN

H.M.S KABAN
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Februari 2009
MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

[tulis] » komentar « [baca]
LDj © 2010

© LDj - 2010 • ke atas