BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

(1)Kementerian melalui Deputi Bidang Pengembangan Kawasan melakukan proses perencanaan kegiatan DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yaitu;
a.merumuskan kriteria teknis pemanfaatan DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
b.melakukan pengumpulan data teknis DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
c.memberikan rekomendasi alokasi dana DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk masing-masing kabupaten/kota;
d.melakukan pembinaan teknis dalam proses penyusunan Rencana Kegiatan (RK) dalam bentuk pendampingan dan pelatihan;
e.melakukan evaluasi dan sinkronisasi atas usulan Rencana Kegiatan dan perubahannya, terkait kesesuaiannya dengan prioritas nasional.
(2)Alokasi DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.
(3)Bupati/walikota penerima DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman membuat Rencana Anggaran SKPD (RKA-SKPD) melalui koordinasi dan konsultasi dengan pemangku kepentingan.
(4)Penyusunan Rencana Kegiatan harus memperhatikan tahapan penyusunan program, penyaringan, penyusunan pembiayaan, penentuan lokasi, dan jenis kegiatan serta metoda pelaksanaan yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
(5)RKA-SKPD dan perubahannya disampaikan ke Kementerian melalui Deputi Bidang Pengembangan Kawasan untuk dilakukan evaluasi tentang kesesuaiannya dengan prioritas nasional.

BAB III
KRITERIA TEKNIS

Pasal 4
Kriteria teknis DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, meliputi:
a.kepadatan penduduk pada kabupaten/kota;
b.angka jumlah kekurangan rumah atau backlog pada kabupaten/kota;
c.kesiapan lokasi perumahan pada kabupaten/kota, dengan mempertimbangkan:
1.kabupaten/kota yang telah menetapkan lokasi pembangunan kawasan perumahan dan permukiman melalui surat keputusan penetapan lokasi;
2.kabupaten/kota yang sudah memiliki rencana rinci tata ruang dan/atau siteplan kawasan perumahan;
3.kabupaten/kota yang sudah menetapkan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah.
d.rencana pembangunan rumah pada tahun pelaksanaan DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada kabupaten/kota.

BAB IV
PERSYARATAN LOKASI

(1)Pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dilakukan oleh SKPD.
(2)SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan SKPD yang menangani urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang ditunjuk oleh bupati/walikota.
(3)SKPD bertugas melaksanakan kegiatan yang dananya bersumber dari DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diatur oleh Menteri Keuangan.
(4)Kepala SKPD bertanggung jawab secara teknis dan keuangan terhadap pelaksanaan DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pasal 7
(1)Dana DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman digunakan untuk mendanai seluruh atau sebagian komponen DAK dengan memperhatikan dana DAK dan kontribusi dana dari sumber-sumber pendanaan lainnya.
(2)Ketentuan mengenai pelaksanaan DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta persyaratan teknis komponen DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri ini.

BAB VI
PEMBINAAN

Pasal 8
(1)Kementerian melakukan pembinaan DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.melakukan sosialisasi DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
b.melakukan sosialisasi petunjuk teknis DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman kepada daerah yang mendapatkan DAK;
c.memberikan pelatihan, bimbingan teknis, konsultasi, dan pendampingan mengenai pelaksanaan DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman kepada daerah yang mendapatkan DAK;
d.mengoordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan instansi terkait; dan
e.memberikan masukan dan saran terhadap permasalahan dalam pelaksanaan DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
(3)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Koordinasi sebagai organisasi pelaksana DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terdiri atas:
a.tingkat Kementerian;
b.tingkat provinsi; dan
c.tingkat kabupaten/kota.
(4)Tim Koordinasi Tingkat Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
(5)Tim Koordinasi Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(6)Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

BAB VII
PENGAWASAN

(1)Menteri melalui Deputi Bidang Pengembangan Kawasan melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
(2)Gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai tugas dan kewenangannya.
(3)Bupati/walikota melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai tugas dan kewenangannya.
(4)Kepala SKPD melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai tugas dan kewenangannya.
(5)Hasil pemantauan dan evaluasi disusun dalam bentuk laporan triwulan.

Pasal 11
Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) melakukan pemantauan dan evaluasi sesuai dengan kewenangannya.

(1)Evaluasi dilakukan terhadap pemanfaatan DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
(2)Evaluasi pemanfaatan DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman meliputi:
a.pencapaian sasaran DAK berdasarkan masukan, proses, keluaran, dan hasil;
b.pencapaian manfaat dari pelaksanaan DAK; dan c. dampak dari pelaksanaan DAK.

Pasal 14
(1)Pelaporan pelaksanaan DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman meliputi:
a.laporan triwulanan;
b.laporan penyerapan DAK; dan
c.laporan akhir.
(2)Kepala SKPD kabupaten/kota menyampaikan laporan triwulanan kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah paling lama 5 hari kerja.
(3)Bupati/walikota menyampaikan laporan triwulanan kepada Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri melalui Deputi Bidang Pengembangan Kawasan paling lama 14 hari kerja dengan tembusan gubernur.

BAB X
PENILAIAN KINERJA

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Mei 2011
MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

SUHARSO MONOARFA
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Mei 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

PATRIALIS AKBAR

[tulis] » komentar « [baca]