info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Bupati/Walikota memanfaatkan pemberian IMB untuk:
a.pengawasan, pengendalian, dan penertiban bangunan;
b.mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan yang menjamin keandalan bangunan dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan;
c.mewujudkan bangunan yang fungsional sesuai dengan tata bangunan dan serasi dengan lingkungannya; dan
d.syarat penerbitan sertifikasi laik fungsi bangunan.
(2)Pemilik IMB mendapat manfaat untuk:
a.pengajuan sertifikat laik jaminan fungsi bangunan; dan
b.memperoleh pelayanan utilitas umum seperti pemasangan/penambahan jaringan listrik, air minum, hydrant, telepon, dan gas.

BAB III
PEMBERIAN IMB

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4
Bupati/Walikota dalam menyelenggarakan pemberian IMB berdasarkan pada:
a.peraturan daerah tentang izin mendirikan bangunan; dan
b.RDTRK, RTBL, dan/atau RTRK.

Bagian Kedua
Kelembagaan

(1)Pemohon mengajukan permohonan IMB kepada Bupati/Walikota.
(2)Permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.bangunan gedung; atau
b.bangunan bukan gedung.
(3)IMB bangunan gedung atau bangunan bukan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pembangunan baru, merehabilitasi/renovasi, atau pelestarian/pemugaran.

Pasal 7
(1)Bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a berfungsi sebagai:
a.hunian;
b.keagamaan;
c.usaha;
d.sosial dan budaya; dan
e.ganda/campuran.
(2)Fungsi hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas bangunan gedung hunian rumah tinggal sederhana dan rumah tinggal tidak sederhana.
(3)Fungsi keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas mesjid/mushola, gereja, vihara, klenteng, pura, dan bangunan pelengkap keagamaan.
(4)Fungsi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas perkantoran komersial, pasar modern, ruko, rukan, mal/supermarket, hotel, restoran, dan lain-lain sejenisnya.
(5)Fungsi sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas bangunan olahraga, bangunan pemakaman, bangunan kesenian/kebudayaan, bangunan pasar tradisional, bangunan terminal/halte bus, bangunan pendidikan, bangunan kesehatan, kantor pemerintahan, bangunan panti jompo, panti asuhan, dan lain-lain sejenisnya.
(6)Fungsi ganda/campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas hotel, apartemen, mal/shopping center, sport hall, dan/atau hiburan.

Pasal 8
Bangunan bukan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b terdiri atas:
a.pelataran untuk parkir, lapangan tenis, lapangan basket, lapangan golf, dan lain-lain sejenisnya;
b.pondasi, pondasi tangki, dan lain-lain sejenisnya;
c.pagar tembok/besi dan tanggul/turap, dan lain-lain sejenisnya;
d.septic tank/bak penampungan bekas air kotor, dan lain-lain sejenisnya;
e.sumur resapan, dan lain-lain sejenisnya;
f.teras tidak beratap atau tempat pencucian, dan lain-lain sejenisnya;
g.dinding penahan tanah, dan lain-lain sejenisnya;
h.jembatan penyeberangan orang, jembatan jalan perumahan, dan lain-lain sejenisnya;
i.penanaman tangki, landasan tangki, bangunan pengolahan air, gardu listrik, gardu telepon, menara, tiang listrik/telepon, dan lain-lain sejenisnya;
j.kolam renang, kolam ikan air deras, dan lain-lain sejenisnya; dan
k.gapura, patung, bangunan reklame, monumen, dan lain-lain sejenisnya.

(1)Bupati/Walikota memeriksa kelengkapan dokumen administrasi dan dokumen rencana teknis.
(2)Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penilaian/evaluasi untuk dijadikan bahan persetujuan pemberian IMB.
(3)Bupati/Walikota menetapkan retribusi IMB berdasarkan bahan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Penilaian/evaluasi dokumen dan penetapan retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
(5)Penilaian/evaluasi dokumen dan penetapan retribusi IMB untuk bangunan yang pemanfaatannya membutuhkan pengelolaan khusus dan/atau memiliki kompleksitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan lingkungan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja.

Pasal 11
(1)Pemohon membayar retribusi IMB berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) ke kas daerah.
(2)Pemohon menyerahkan tanda bukti pembayaran retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati/Walikota.

(1)Pelaksanaan pembangunan bangunan yang telah memiliki IMB harus sesuai dengan persyaratan teknis.
(2)Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.fungsi bangunan gedung yang dapat dibangun pada lokasi bersangkutan;
b.ketinggian maksimum bangunan gedung yang diizinkan;
c.jumlah lantai/lapis bangunan gedung di bawah permukaan tanah dan koefisien tapak basement (KTB) yang diizinkan, apabila membangun di bawah permukaan tanah;
d.garis sempadan dan jarak bebas minimum bangunan gedung yang diizinkan;
e.koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum yang diizinkan;
f.koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum yang diizinkan;
g.koefisien daerah hijau (KDH) minimum yang diwajibkan;
h.ketinggian bangunan maksimum yang diizinkan;
i.jaringan utilitas kota; dan
j.keterangan lainnya yang terkait.

Pasal 14
(1)Pemilik bangunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenakan sanksi peringatan tertulis.
(2)Bupati/Walikota memberikan peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender.

(1)Pemilik bangunan yang dikenakan sanksi pembatasan kegiatan pembangunan wajib melakukan perbaikan atas pelanggaran.
(2)Pemilik bangunan yang tidak mengindahkan sanksi pembatasan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikenakan sanksi berupa penghentian sementara pembangunan dan pembekuan IMB.
(3)Pemilik bangunan yang telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan perbaikan atas pelanggaran dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal pengenaan sanksi.

Pasal 17
Pemilik bangunan yang tidak mengindahkan sanksi penghentian sementara pembangunan dan pembekuan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dikenakan sanksi berupa penghentian tetap pembangunan, pencabutan IMB, dan surat perintah pembongkaran bangunan.

BAB V
PENERTIBAN IMB

Pasal 18
(1)Bangunan yang sudah terbangun sebelum adanya RDTRK, RTBL, dan/atau RTRK dan tidak memiliki IMB yang bangunannya sesuai dengan lokasi, peruntukkan, dan penggunaan yang ditetapkan dalam RDTRK, RTBL, dan/atau RTRK dilakukan pemutihan.
(2)Pemutihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya 1 (satu) kali.
(3)Dalam hal pemilik bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melakukan pemutihan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis untuk mengurus IMB dan perintah pembongkaran bangunan gedung.
(4)Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam selang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
(5)Pemilik bangunan yang tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi perintah pembongkaran bangunan gedung.

(1)Bangunan yang sudah terbangun sesudah adanya RDTRK, RTBL, dan/atau RTRK dan tidak memiliki IMB yang bangunannya sesuai dengan lokasi, peruntukkan, dan penggunaan yang ditetapkan dalam RDTRK, RTBL, dan/atau RTRK dilakukan sanksi administratif dan/atau denda.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peringatan tertulis untuk mengurus IMB dan perintah pembongkaran bangunan gedung.
(3)Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai bangunan.
(4)Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam selang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
(5)Pemilik bangunan yang tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi perintah pembongkaran bangunan gedung.

BAB VI
PEMBONGKARAN

Pasal 21
(1)Bupati/Walikota menetapkan bangunan untuk dibongkar dengan surat penetapan pembongkaran sebagai tindak lanjut dari dikeluarkannya surat perintah pembongkaran.
(2)Surat penetapan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat batas waktu pembongkaran, prosedur pembongkaran, dan ancaman sanksi terhadap setiap pelanggaran.
(3)Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pemilik bangunan.
(4)Dalam hal pembongkaran tidak dilaksanakan oleh pemilik bangunan terhitung 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan perintah pembongkaran, pemerintah daerah dapat melakukan pembongkaran atas bangunan.
(5)Biaya pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada pemilik bangunan ditambah denda administratif yang besarnya paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai total bangunan.
(6)Biaya pembongkaran dan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditanggung oleh pemerintah daerah bagi pemilik bangunan hunian rumah tinggal yang tidak mampu.

BAB VII
RETRIBUSI

(1)Bupati/Walikota dapat memberikan pengurangan dan/atau keringanan penarikan retribusi IMB berdasarkan kriteria:
a.bangunan fungsi sosial dan budaya; dan
b.bangunan fungsi hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
(2)Bupati/Walikota dapat memberikan pembebasan retribusi IMB berdasarkan kriteria:
a.bangunan fungsi keagamaan; dan
b.bangunan bukan gedung sebagai sarana dan prasarana umum yang tidak komersial.

Pasal 24
(1)Komponen biaya perhitungan retribusi IMB meliputi kegiatan:
a.peninjauan desain/gambar; dan
b.pemantauan pelaksanaan pembangunan.
(2)Penyelenggaraan retribusi atas IMB berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

(1)Menteri mengkoordinasikan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian IMB di daerah.
(2)Gubernur mengkoordinasikan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian IMB di kabupaten/kota.
(3)Bupati/Walikota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian IMB di kabupaten/kota.

Pasal 28
(1)Menteri melakukan pembinaan atas pemberian IMB secara nasional.
(2)Gubernur melakukan pembinaan atas pemberian IMB di wilayahnya.
(3)Bupati/Walikota melakukan pembinaan pemberian IMB di kabupaten/kota.

Pasal 29
Pembinaan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) meliputi:
a.pemberian pedoman dan standar pemberian IMB; dan
b.pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pemberian IMB.

Pasal 30
Pembinaan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) berupa pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pemberian IMB.

Pasal 31
Pembinaan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) berupa pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pemberian IMB.

BAB XI
PELAPORAN

Pasal 32
(1)Gubernur melaporkan pemberian IMB dan pembinaan terhadap pemberian IMB di kabupaten/kota kepada Menteri.
(2)Bupati/Walikota melaporkan pemberian IMB kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33
Semua tugas dan kewenangan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini, di Provinsi DKI Jakarta dilakukan oleh Gubernur.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34
Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-Undang Gangguan Bagi Perusahaan Industri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35
(1)Bupati/Walikota menetapkan Peraturan Daerah tentang pemberian IMB dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditetapkan.
(2)Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a.prinsip dan manfaat;
b.kelembagaan;
c.jangka waktu proses IMB;
d.persyaratan dan tata cara permohonan IMB;
e.pelaksanaan pembangunan;
f.pembongkaran;
g.penertiban;
h.retribusi;
i.pengawasan dan pengendalian;
j.sosialisasi;
k.sanksi; dan
l.pelaporan.

Pasal 36
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Dalam Negeri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2010
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

GAMAWAN FAUZI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

[tulis] » komentar « [baca]
LDj © 2010

© LDj - 2010 • ke atas