info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
BAB I
KETENTUAN UMUM

Program asuransi TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan oleh konsorsium asuransi TKI yang mendapat penetapan dari Menteri.

BAB II
PERUSAHAAN ASURANSI

Pasal 4
Perusahaan asuransi yang akan bergabung dalam konsorsium asuransi TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib mendapat persetujuan dari Menteri.

(1)Permohonan dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan verifikasi oleh tim yang dibentuk oleh Menteri.
(2)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah selesai melakukan verifikasi dokumen dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan.
(3)Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan telah memenuhi persyaratan, maka Menteri menerbitkan surat persetujuan untuk jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun.
(4)Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah berakhir, maka perusahaan asuransi TKI dapat mengajukan permohonan kembali dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melalui mekanisme verifikasi.
(5)Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memenuhi persyaratan maka permohonan ditolak.
(6)Perusahaan asuransi yang telah mendapat persetujuan Menteri, dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan wajib bergabung dalam 1 (satu) konsorsium asuransi TKI.
(7)Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan perusahaan asuransi tidak bergabung dalam 1 (satu) konsorsium asuransi TKI, maka persetujuan Menteri tidak berlaku.

BAB III
KONSORSIUM ASURANSI

Pasal 7
(1)Untuk menyelenggarakan program asuransi TKI, perusahaan asuransi yang telah mendapat persetujuan Menteri, wajib bergabung dalam 1 (satu) konsorsium asuransi TKI yang dituangkan dalam perjanjian konsorsium yang dibuat di hadapan notaris dan dituangkan dalam akta notaris.
(2)Konsorsium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) perusahaan asuransi yang terdiri dari perusahaan asuransi kerugian dan perusahaan asuransi jiwa.
(3)Perusahaan asuransi yang telah bergabung dalam 1 (satu) konsorsium, tidak boleh bergabung dengan konsorsium asuransi TKI yang lain.

Pasal 8
(1)Konsorsium asuransi TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diketuai oleh salah satu perusahaan asuransi TKI yang telah bergabung dalam konsorsium asuransi TKI.
(2)Untuk dapat dipilih sebagai ketua konsorsium asuransi TKI, wajib memenuhi syarat:
a.memiliki pengalaman sebagai penyelenggara asuransi;
b.memiliki aset terbesar di antara para anggota konsorsium asuransi TKI paling sedikit Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun rupiah);
c.memiliki modal sendiri paling sedikit sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah);
d.memiliki kantor cabang sekurang-kurangnya di 15 (lima belas) daerah embarkasi;
e.memiliki fasilitas sistem pendataan on-line dengan semua anggota konsorsium asuransi TKI yang dapat diakses oleh publik;dan
f.memiliki deposito jaminan sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

(1)Konsorsium yang akan menyelenggarakan program asuransi TKI wajib mendapatkan penetapan dari Menteri.
(2)Untuk mendapat penetapan dari Menteri, konsorsium asuransi TKI harus mengajukan permohonan kepada Menteri dengan melampirkan:
a.perjanjian konsorsium asuransi TKI yang dibuat di hadapan notaris dan dituangkan dalam akta notaris;
b.deposito jaminan atas nama Menteri qq. perusahaan asuransi sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari masing-masing anggota konsorsium;dan
c.deposito jaminan atas nama Menteri qq. perusahaan asuransi sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari perusahaan asuransi yang menjadi ketua konsorsium asuransi TKI.
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan seleksi oleh tim yang dibentuk oleh Menteri.
(4)Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melakukan tugasnya mengacu pada pedoman pelaksanaan seleksi yang ditetapkan oleh Menteri.
(5)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah memenuhi persyaratan dan dinyatakan lulus seleksi, maka konsorsium asuransi TKI ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 11
(1)Konsorsium asuransi TKI yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) berlaku untuk jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun.
(2)Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir, maka konsorsium asuransi TKI dapat mengajukan permohonan kembali dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 10 melalui mekanisme seleksi.
(3)Konsorsium asuransi TKI yang telah ditetapkan oleh Menteri, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan wajib menyelenggarakan program asuransi TKI.
(4)Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan konsorsium asuransi TKI tidak menyelenggarakan program asuransi TKI, maka penetapan Menteri tidak berlaku.

(1)Dalam hal terjadi perubahan keanggotaan dalam 1 (satu) konsorsium sebelum berakhirnya jangka waktu penetapan, maka perusahaan asuransi TKI wajib bertanggung jawab atas penyelesaian klaim sampai berakhirnya masa pertanggungan asuransi TKI yang bersangkutan.
(2)Ketua konsorsium asuransi TKI harus mengajukan permohonan perubahan keanggotaan kepada Menteri sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 10.
(3)Perubahan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 14
(1)Konsorsium asuransi TKI wajib memberikan pelayanan kepada peserta program asuransi TKI berupa:
a.pendaftaran kepesertaan asuransi;
b.perpanjangan kepesertaan asuransi;
c.penyerahan KPA kepada calon TKI/TKI;
d.pembayaran klaim asuransi pra, masa, dan purna penempatan;dan
e.pelayanan lain sesuai dengan lingkup pertanggungan.
(2)Ketua konsorsium asuransi TKI wajib menyampaikan daftar peserta program asuransi TKI kepada Menteri yang dilengkapi dengan nomor polis asuransi TKI dan nomor KPA.

(1)Pembayaran premi asuransi TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan sebagai berikut:
a.premi pra penempatan, dibayar sebelum perjanjian penempatan yang diketahui oleh dinas kabupaten/kota dan dituangkan dalam berita acara;dan
b.premi selama penempatan dan purna penempatan, dibayar sebelum pengurusan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri.
(2)Dalam hal premi asuransi TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dibayar, maka konsorsium asuransi TKI wajib menerbitkan:
a.bukti pembayaran premi asuransi TKI;
b.polis asuransi atas nama calon TKI/TKI;dan
c.KPA atas nama calon TKI/TKI.
(3)Bukti pembayaran premi asuransi TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan kepada Pelaksana Penempatan TKI Swasta.
(4)Polis asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan kepada calon TKI/TKI atau ahli waris yang sah dan copy polis asuransi disampaikan kepada Dirjen, Kepala Dinas Provinsi, Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan Pimpinan Pelaksana Penempatan TKI Swasta.
(5)KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, wajib diberikan kepada calon TKI/TKI yang akan ditempatkan melalui Pelaksana Penempatan TKI Swasta.

Pasal 17
(1)Dalam hal TKI memperpanjang perjanjian kerja melalui Pelaksana Penempatan TKI Swasta, maka Pelaksana Penempatan TKI Swasta wajib memperpanjang kepesertaan asuransi TKI yang bersangkutan dengan membayar premi asuransi.
(2)Besarnya premi asuransi TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
a.perpanjangan perjanjian kerja untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, sebesar 40% dari besarnya premi asuransi masa penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b;dan
b.perpanjangan perjanjian kerja untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, sebesar 80% dari besarnya premi asuransi masa penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b.
(3)Dalam hal dilakukan perpanjangan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), premi asuransi TKI purna penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c tetap berlaku.

Pasal 18
Setiap calon TKI/TKI peserta program asuransi TKI berhak mendapatkan KPA yang diterbitkan oleh konsorsium asuransi TKI.

BAB IV
PIALANG ASURANSI

(1)Untuk dapat ditetapkan menjadi pialang asuransi TKI, perusahaan pialang asuransi harus mengajukan permohonan kepada Menteri, dengan melampirkan dokumen:
a.copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
b.copy Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Izin Usaha di bidang Pialang Asuransi;
c.copy polis indemnitas profesi yang masih berlaku;
d.memiliki modal disetor/equitas paling sedikit sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);dan
e.pernyataan kesanggupan menyelesaikan klaim asuransi untuk kepentingan calon TKI/TKI.
(2)Permohonan dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi oleh tim yang ditetapkan oleh Menteri.
(3)Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar penetapan pialang asuransi TKI oleh Menteri.

Pasal 21
(1)Perusahaan pialang asuransi yang telah mendapat penetapan dari Menteri dapat melaksanakan kegiatannya apabila telah membuat perjanjian kerjasama dengan Konsorsium Asuransi TKI yang telah ditetapkan oleh Menteri.
(2)Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat di hadapan Notaris dan dituangkan dalam Akta Notaris.

(1)Jenis program asuransi TKI meliputi:
a.program asuransi TKI pra penempatan;
b.program asuransi TKI selama penempatan;dan
c.program asuransi TKI purna penempatan.
(2)Program asuransi TKI pra penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a.risiko meninggal dunia;
b.risiko sakit dan cacat;
c.risiko kecelakaan;
d.risiko gagal berangkat bukan karena kesalahan calon TKI;dan
e.risiko tindak kekerasan fisik dan pemerkosaan/pelecehan seksual.
(3)Program asuransi TKI selama penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a.risiko gagal ditempatkan bukan karena kesalahan TKI;
b.risiko meninggal dunia;
c.risiko sakit dan cacat;
d.risiko kecelakaan di dalam dan di luar jam kerja;
e.risiko Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara perseorangan maupun massal sebelum berakhirnya perjanjian kerja;
f.risiko upah tidak dibayar;
g.risiko pemulangan TKI bermasalah;
h.risiko menghadapi masalah hukum;
i.risiko tindak kekerasan fisik dan pemerkosaan/pelecehan seksual;
j.risiko hilangnya akal budi;dan
k.risiko yang terjadi dalam hal TKI dipindahkan ke tempat kerja/tempat lain yang tidak sesuai dengan perjanjian penempatan.
(4)Program asuransi TKI purna penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
a.risiko kematian;
b.risiko sakit;
c.risiko kecelakaan;dan
d.risiko kerugian atas tindakan pihak lain selama perjalanan pulang ke daerah asal, seperti risiko tindak kekerasan fisik dan pemerkosaan/pelecehan seksual dan risiko kerugian harta benda.
(5)Jenis risiko dan besarnya santunan asuransi TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 24
Dalam hal TKI mengalami permasalahan selama masa penempatan, maka konsorsium asuransi TKI wajib bekerja sama dengan Perwakilan R.I. dan/atau lembaga yang mendapat persetujuan Perwakilan R.I. di negara penempatan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara lain meliputi masalah hukum, TKI sakit, gaji tidak dibayar, dan meninggal dunia.

BAB VI
JANGKA WAKTU PERTANGGUNGAN ASURANSI TKI

Dalam hal terjadi permasalahan pembayaran klaim asuransi kepada calon TKI/TKI atau ahli warisnya yang sah, Dirjen, Kepala Dinas Provinsi, atau Kepala Dinas Kabupaten/kota dapat memfasilitasi penyelesaian pembayaran klaim.

BAB VIII
PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 28
(1)Konsorsium asuransi TKI wajib menyampaikan laporan secara berkala (bulanan, triwulan, dan tahunan) kepada Menteri melalui Dirjen dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
a.data dan jumlah kepesertaan;
b.jumlah premi yang diterima;
c.jumlah klaim yang diajukan dan jumlah klaim yang disetujui;dan
d.jumlah santunan yang telah dibayar sesuai jenis risiko.

Pasal 29
(1)Evaluasi kinerja konsorsium asuransi TKI dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Menteri.
(2)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan sekali.
(3)Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penjatuhan sanksi administratif kepada konsorsium penyelenggara program asuransi TKI.

BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 30
(1)Apabila terjadi perselisihan dalam keanggotaan konsorsium asuransi TKI harus diselesaikan melalui perundingan secara musyawarah oleh konsorsium asuransi TKI berdasarkan perjanjian konsorsium.
(2)Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka penyelesaian selanjutnya dilakukan melalui jalur hukum.

Pasal 31
Apabila dalam penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 30 terjadi perubahan keanggotaan konsorsium asuransi TKI, maka konsorsium asuransi TKI harus tetap memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 32
(1)Selama dalam proses penyelesaian perselisihan maka konsorsium asuransi TKI tetap melakukan pelayanan dan bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak-hak peserta asuransi TKI.
(2)Dalam hal selama proses penyelesaian perselisihan konsorsium asuransi TKI tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

BAB X
PENGAWASAN

Pasal 33
Pengawasan terhadap pelaksanaan program asuransi TKI yang diselenggarakan oleh konsorsium asuransi TKI, dilaksanakan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

BAB XI
SANKSI

Bagian Kesatu
Sanksi Administratif

Pasal 34
Sanksi administratif terdiri dari:
a.peringatan tertulis;
b.penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan asuransi TKI (skorsing);atau
c.pencabutan penunjukan sebagai penyelenggara program asuransi TKI.

Bagian Kedua
Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif

Pasal 35
(1)Penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dapat dilaksanakan oleh Menteri atau Dirjen atas usulan Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
(2)Dalam hal Menteri atau Dirjen menemukan pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan program asuransi TKI melalui mekanisme pengawasan atau hasil evaluasi kinerja konsorsium asuransi TKI, maka konsorsium dapat dikenakan sanksi administratif tanpa melalui usulan dari Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

Pasal 36
(1)Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, terdiri dari:
a.peringatan tertulis pertama; dan
b.peringatan tertulis kedua.
(2)Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 15 (lima belas) hari untuk masing-masing peringatan.
(3)Peringatan tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dijatuhkan kepada konsorsium asuransi TKI oleh Dirjen dalam hal:
a.tidak berfungsinya kantor cabang di daerah embarkasi yang dimiliki oleh konsorsium asuransi TKI untuk melayani asuransi TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d;
b.tidak berfungsinya sistem pendataan on-line yang dimiliki oleh konsorsium asuransi TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e untuk diakses oleh publik;
c.tidak bekerjasama dengan Perwakilan R.I. dan/atau lembaga yang mendapat persetujuan di negara penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24;
d.tidak melaporkan pembayaran klaim asuransi TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6);atau
e.tidak menyampaikan laporan secara berkala (bulanan, triwulan, dan tahunan) kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
(4)Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah dijatuhkan sanksi peringatan tertulis pertama, konsorsium asuransi TKI belum menyelesaikan kewajiban sesuai peringatan tertulis pertama atau melakukan kesalahan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebelum berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis pertama, maka konsorsium asuransi TKI dijatuhi sanksi peringatan tertulis kedua.
(5)Dalam hal konsorsium asuransi TKI menyelesaikan kewajibannya sebelum jangka waktu peringatan tertulis pertama atau kedua berakhir, maka sanksi peringatan tertulis pertama atau kedua dihentikan oleh Dirjen yang dituangkan dalam Keputusan Dirjen.

Pasal 37
(1)Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah dikenakan sanksi peringatan tertulis kedua, konsorsium asuransi TKI belum menyelesaikan kewajiban sesuai peringatan tertulis kedua atau melakukan kesalahan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3), maka konsorsium asuransi TKI dijatuhi sanksi skorsing oleh Dirjen yang dituangkan dalam Keputusan Dirjen.
(2)Skorsing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
(3)Skorsing sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dijatuhkan kepada konsorsium asuransi TKI oleh Dirjen dalam hal:
a.tidak menyelesaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam peringatan tertulis kedua atau melakukan kesalahan lain, sebelum berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis kedua;
b.tidak memberikan pelayanan kepada peserta program asuransi TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1);
c.tidak menyampaikan daftar peserta program asuransi TKI kepada Menteri yang dilengkapi dengan nomor polis asuransi TKI dan KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2);
d.tidak menerbitkan bukti pembayaran premi asuransi, polis asuransi, atau KPA atas nama TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2);
e.tidak memberikan bukti pembayaran premi asuransi kepada Pelaksana Penempatan TKI Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3);
f.tidak menyampaikan polis asuransi kepada calon TKI/TKI atau ahli waris yang sah dan copy polis asuransi kepada Dirjen, Kepala Dinas Provinsi, Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan Pelaksana Penempatan TKI Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4);
g.tidak menyampaikan KPA kepada calon TKI/TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5); atau
h.tidak membayar santunan atas klaim yang diajukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5).
(4)Dalam hal konsorsium asuransi TKI menyelesaikan kewajibannya sebelum jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka sanksi skorsing dihentikan oleh Dirjen yang dituangkan dalam Keputusan Dirjen.

Pasal 38
(1)Penjatuhan sanksi pencabutan penunjukan sebagai penyelenggara program asuransi TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c dilakukan oleh Menteri kepada konsorsium asuransi TKI setelah mendapat usulan dari Dirjen dalam hal:
a.konsorsium asuransi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah dijatuhkan sanksi skorsing belum menyelesaikan kewajibannya atau melakukan kesalahan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) sebelum berakhirnya jangka waktu skorsing;
b.konsorsium asuransi TKI tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 10.
(2)Menteri sebelum menjatuhkan sanksi pencabutan penunjukan sebagai penyelenggara program asuransi TKI, dapat meminta keterangan dari konsorsium asuransi TKI yang bersangkutan dan pihak-pihak yang terkait.

Pasal 39
(1)Bagi konsorsium asuransi TKI yang mendapat sanksi administratif peringatan tertulis atau skorsing, wajib melaporkan kepada Dirjen atas dilaksanakannya kewajiban yang tertuang dalam keputusan penjatuhan sanksi administratif peringatan tertulis atau skorsing dalam batas waktu yang ditentukan.
(2)Apabila konsorsium asuransi TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melaporkan pelaksanaan kewajiban yang tertuang dalam keputusan penjatuhan sanksi administratif peringatan tertulis atau skorsing dalam batas waktu yang ditentukan kepada Dirjen, maka konsorsium asuransi TKI dianggap tidak memenuhi kewajibannya.

Pasal 40
Konsorsium asuransi TKI yang mendapat sanksi skorsing dan pencabutan penunjukan sebagai pelaksana program asuransi TKI tetap melaksanakan kewajibannya kepada TKI selama masa pertanggungan.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri ini akan diatur oleh Direktur Jenderal.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42
(1)Perusahaan asuransi yang telah bergabung dalam 1 (satu) konsorsium asuransi TKI yang telah ditetapkan oleh Menteri sebagai penyelenggara program asuransi TKI wajib menyesuaikan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini paling lama 3 (tiga) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Menteri ini.
(2)Apabila konsorsium asuransi TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyesuaikan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini, maka penetapan sebagai konsorsium asuransi TKI dapat dicabut oleh Menteri.
(3)Pencabutan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan kewajiban konsorsium asuransi TKI untuk melaksanakan kewajibannya sampai berakhirnya masa pertanggungan.

Pasal 43
Pelayanan asuransi TKI yang sudah dilakukan oleh konsorsium asuransi TKI sebelum diberlakukannya Peraturan Menteri ini, tetap berlaku sampai berakhirnya masa pertanggungan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44
Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.23/MEN/XII/2008 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2010
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

H.A. MUHAIMIN ISKANDAR
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juni 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR


LAMPIRAN




[tulis] » komentar « [baca]