info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
Biaya Operasional dan Biaya Pendukung digunakan untuk:
1.Kegiatan pada tahapan perencanaan, terdiri atas:
a.penelitian dan analisa terhadap rencana pembangunan dengan tata ruang, prioritas pembangunan, rencana pembangunan jangka menengah, rencana strategis, dan rencana kerja pemerintah;
b.koordinasi dengan instansi teknis terkait;
c.membuat analisa rencana pembangunan;
d.melakukan kajian teknis dengan instansi terkait;
e.melakukan kajian oleh lembaga profesional;
f.merumuskan rencana pengadaan tanah;
g.melakukan dan menganalisa maksud dan tujuan serta rencana pembangunan;
h.merumuskan hasil kajian yang menguraikan maksud dan tujuan rencana pembangunan;
i.mendata objek dan subjek atas rencana lokasi pengadaan tanah;
j.menentukan kepastian letak, status tanah dan luas tanah yang diperlukan;
k.memperhitungkan jangka waktu yang diperlukan untuk proses pengadaan tanah;
1.melakukan analisa waktu yang diperlukan termasuk tahapan pengadaan tanah yang meliputi:
1)persiapan pelaksanaan pengadaan tanah;
2)pelaksanaan pengadaan tanah;
3)penyerahan hasil pengadaan tanah; dan
4)pelaksanaan pembangunan;
m.melakukan kegiatan survei/sosial, kelayakan lokasi, termasuk kemampuan pengadaan tanah dan dampak yang akan terkena rencana pembangunan;
n.melakukan studi budaya masyarakat, politik, keagamaan, budaya, dan kajian analisa mengenai dampak lingkungan;
o.melakukan analisa kesesuaian fisik lokasi terutama kemampuan tanah dituangkan dalam peta rencana lokasi pembangunan;
p.melakukan perhitungan ganti kerugian ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah;
q.menyusun rencana kebutuhan biaya dan sumber;
r.melakukan perhitungan alokasi anggaran yang meliputi perencanaan, persiapan, pelaksanaan, penyerahan hasil, administrasi, pengelolaan, dan sosialisasi;
s.melakukan perhitungan dan analisis biaya yang diperlukan; dan
t.melakukan analisa dan manfaat pembangunan.
2.Kegiatan pada tahapan persiapan, terdiri atas:
a.pemberitahuan rencana pembangunan;
b.pendataan awal lokasi;
c.konsultasi publik/konsultasi publik ulang;
d.penetapan lokasi;
e.pengumuman penetapan lokasi;
f.menerima keberatan pihak yang berhak;
g.melakukan kajian atas keberatan pihak yang berhak;
h.menerima/menolak keberatan pihak yang berhak;
i.proses beracara di pengadilan tata usaha negara atas keberatan dari pihak yang berhak; dan
j.proses beracara di mahkamah agung atas keberatan dari pihak yang berhak.
3.Kegiatan pada tahapan pelaksanaan, terdiri atas:
a.penyiapan pelaksanaan pengadaan tanah;
b.pemberitahuan kepada pihak yang berhak;
c.inventarisasi aspek fisik;
d.identifikasi aspek yuridis;
e.publikasi hasil inventarisasi dan identifikasi serta daftar nominatif;
f.keberatan dari pihak yang berhak dilakukan verifikasi ulang oleh satgas;
g.penunjukan jasa penilai atau penilai publik oleh Badan Pertanahan Nasional dan pengumuman penilai;
h.menilai dan membuat berita acara penilaian;
i.musyawarah dengan masyarakat;
j.persetujuan dan pelepasan hak serta pembayaran;
k.proses beracara di pengadilan negeri dan mahkamah agung; dan
l.penyerahan pemberian ganti kerugian atau penitipan uang.
4.Kegiatan pada tahapan penyerahan hasil, terdiri atas:
a.penyerahan hasil pengadaan tanah;
b.pemantauan dan evaluasi; dan
c.sertifikasi.

Pasal 4
(1)Dalam rangka penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dibentuk:
a.tim persiapan pengadaan tanah;
b.tim kajian keberatan;
c.pelaksana pengadaan tanah; dan
d.satuan tugas.
(2)Tim persiapan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tim yang dibentuk oleh gubernur untuk membantu gubernur dalam melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan, pendataan awal lokasi rencana pembangunan dan konsultasi publik rencana pembangunan.
(3)Tim kajian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tim yang dibentuk oleh gubernur untuk membantu gubernur melaksanakan inventarisasi masalah yang menjadi alasan keberatan, melakukan pertemuan atau klarifikasi dengan pihak yang keberatan, melakukan kajian dan membuat rekomendasi diterima atau ditolaknya keberatan.
(4)Pelaksana pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tim yang dibentuk oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional atau Kepala Kantor Pertanahan untuk mendukung kelancaran proses pelaksanaan dan penyerahan hasil pengadaan tanah.
(5)Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan satuan yang dibentuk oleh Badan Pertanahan Nasional untuk membantu pelaksanaan pengadaan tanah.

(1)Honorarium untuk tim persiapan pengadaan tanah diberikan sejak pelaksanaan pemberitahuan rencana pembangunan kepada masyarakat sampai dengan pengumuman penetapan lokasi pembangunan, atau pendelegasian persiapan pengadaan tanah kepada bupati/walikota jika diperlukan.
(2)Honorarium untuk tim kajian keberatan diberikan sejak penginventarisasian masalah sampai dengan hasil kajian diserahkan kepada Gubernur.
(3)Honorarium untuk pelaksana pengadaan tanah diberikan sejak penyiapan pelaksanaan pengadaan tanah sampai dengan penyerahan pemberian ganti kerugian atau penitipan uang.
(4)Honorarium untuk satuan tugas diberikan sejak penyusunan rencana jadwal kegiatan sampai dengan penyerahan hasil inventarisasi dan identifikasi kepada ketua pelaksana.

Pasal 7
(1)Biaya Operasional dan Biaya Pendukung dibebankan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) satuan kerja yang memerlukan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum pada tahun anggaran berkenaan.
(2)Biaya Operasional dan Biaya Pendukung dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan akuntabel.

Pasal 8
Pelaksanaan pembayaran dan pertanggungjawaban Biaya Operasional dan Biaya Pendukung dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.02/2008 tentang Biaya Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2013
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN I

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
NOMOR : .................................. (1)


Yang bertanda tangan di bawah ini, saya selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas penggunaan jenis satuan biaya di luar standar biaya yang ditetapkan/disetujui oleh Menteri Keuangan dalam Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum pada lokasi tersebut di atas.
Penghitungan satuan biaya tersebut telah dilakukan secara profesional, efisien, dan efektif.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

............, ..................... (5)
Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran

........................................(6)
NIP/NRP. ...................... (7)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
(1)Diisi nomor surat.
(2)Diisi kode dan nama satuan kerja.
(3)Diisi nama lokasi penetapan pengadaan tanah.
(4)Diisi tahun anggaran berkenaan.
(5)Diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun.
(6)Diisi nama pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
(7)Diisi NIP/NRP.


LAMPIRAN II

BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENDUKUNG
UNTUK KEGIATAN PADA TAHAPAN PELAKSANAAN DAN PENYERAHAN HASIL

Biaya Operasional dan Biaya Pendukung untuk kegiatan pada tahapan pelaksanaan dan penyerahan hasil ditentukan berdasarkan perhitungan dimulai dari 4% (empat persen) untuk nilai ganti kerugian tanah sampai dengan atau setara dengan Rp10.000.000.000, - (sepuluh miliar rupiah) pertama dan selanjutnya dengan prosentase menurun sebagai berikut:


Biaya-biaya yang berkaitan dengan Biaya Operasional dan Biaya Pendukung dalam rangka kegiatan pada tahapan pelaksanaan dan penyerahan hasil, antara lain untuk: honorarium, pengadaan bahan, alat tulis kantor, cetak/stensil, fotokopi/penggandaan, rapat, sidang-sidang yang berkaitan dengan proses pengadaan tanah, satuan tugas (satgas), biaya keamanan, penunjang musyawarah, sosialisasi, dan biaya perjalanan dinas dalam rangka penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.


LAMPIRAN III




[tulis] » komentar « [baca]
LDj © 2010

© LDj - 2010 • ke atas