info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
BAB I
KETENTUAN UMUM

Ruang lingkup Lindung Nilai meliputi transaksi dalam pengelolaan utang Pemerintah terkait:
a.pengelolaan risiko portofolio utang; dan/atau
b.pengelolaan risiko fluktuasi pembayaran kewajiban utang Pemerintah.

Pasal 4
(1)Tujuan Transaksi Lindung Nilai adalah:
a.mewujudkan struktur portofolio yang optimal; dan
b.mengendalikan fluktuasi pembayaran kewajiban utang Pemerintah yang terdiri dari pokok, bunga, dan biaya lainnya akibat risiko fluktuasi nilai tukar dan/atau tingkat bunga dalam jangka waktu tertentu.
(2)Penerapan Transaksi Lindung Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak ditujukan untuk spekulasi mendapatkan keuntungan.

Struktur organisasi pelaksana Transaksi Lindung Nilai terdiri dari:
a.Menteri;
b.Direktur Jenderal;
c.Komite;
d.UPRU;
e.UPT; dan
f.UPSP.

Pasal 7
(1)Menteri dalam struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, menetapkan Kebijakan Lindung Nilai dalam suatu Keputusan Menteri Keuangan.
(2)Dalam hal diperlukan, Menteri berkoordinasi dengan Gubernur Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan terkait dengan Transaksi Lindung Nilai.

Pasal 8
(1)Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri berwenang menandatangani Perjanjian Induk dengan Counterparty.
(2)Direktur Jenderal menyampaikan laporan atas pelaksanaan kewenangan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.

Komite dalam struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, memiliki tugas dan tanggung jawab:
a.memberi masukan kepada Direktur Jenderal atas konsep Kebijakan Lindung Nilai yang disusun oleh UPRU;
b.mengkaji (review) atas hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh UPRU serta menyusun rekomendasi kepada Direktur Jenderal;
c.mengevaluasi kebutuhan Transaksi Lindung Nilai yang disusun oleh UPRU dalam hal diminta oleh Direktur Jenderal; dan
d.melakukan penelaahan dan memberikan pendapat serta rekomendasi atas proposal Lindung Nilai dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 11
(1)UPRU dalam struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, memiliki tugas dan tanggungjawab:
a.menyusun kebutuhan Transaksi Lindung Nilai dengan melakukan identifikasi eksposur utang, identifikasi risiko, dan melakukan pengukuran besaran risiko;
b.menelaah permohonan institusi untuk menjadi anggota Counterparty;
c.melakukan negosiasi terhadap materi Perjanjian;
d.menyusun, memonitor dan mengevaluasi daftar Counterparty;
e.melaporkan kinerja Counterparty secara periodik kepada Direktur Jenderal; dan
f.memonitor dan mengevaluasi efektivitas Transaksi Lindung Nilai.
(2)Dalam menyusun kebutuhan Transaksi Lindung Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, UPRU dapat berkoordinasi dengan Bank Indonesia.

UPSP dalam stuktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, memiliki tugas dan tanggungjawab:
a.melakukan akuntansi dan pelaporan Transaksi Lindung Nilai;
b.melakukan verifikasi dan konfirmasi Transaksi Lindung Nilai;
c.menyelesaikan proses setelmen dari Transaksi Lindung Nilai; dan
d.menatausahakan dokumen-dokumen Transaksi Lindung Nilai;

BAB IV
COUNTERPARTY

Pasal 14
(1)Institusi yang dapat menjadi Counterparty adalah:
a.bank devisa yang melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing;
b.lembaga keuangan bukan bank; dan/atau
c.lembaga keuangan internasional;
yang bersedia untuk menandatangani Perjanjian Induk.
(2)Calon Counterparty sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan paling kurang memiliki:
a.peringkat kredit A yang dikeluarkan oleh paling kurang 2 (dua) lembaga pemeringkat internasional; dan
b.reputasi dan rekam jejak yang baik dalam pelaksanaan transaksi dengan Pemerintah.
(3)Calon Counterparty sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diutamakan berdomisili dan memiliki kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.

(1)Kebijakan Lindung Nilai disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Transaksi Lindung Nilai.
(2)Kebijakan Lindung Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
a.tujuan;
b.target risiko pasar dari portofolio utang;
c.target batas volatilitas pembayaran kewajiban utang;
d.instrumen Lindung Nilai yang dapat digunakan; dan
e.masa berlaku kebijakan.

BAB VI
IDENTIFIKASI KEBUTUHAN TRANSAKSI LINDUNG NILAI

Pasal 17
(1)UPRU menyusun kebutuhan Transaksi Lindung Nilai dengan melakukan identifikasi eksposur utang, identifikasi risiko, dan melakukan pengukuran besaran risiko.
(2)Kebutuhan Transaksi Lindung Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan rencana kebutuhan Transaksi Lindung Nilai yang dapat dilaksanakan untuk periode suatu tahun anggaran.
(3)Kebutuhan Transaksi Lindung Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan Kebijakan Lindung Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, yang meliputi:
a.jenis dan besar eksposur;
b.trend pasar;
c.toleransi risiko;
d.kemungkinan untuk dilakukan natural hedging; dan
e.jenis instrumen Lindung Nilai.
(4)UPRU menyampaikan kebutuhan Transaksi Lindung Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Komite.
(5)Komite melakukan penelaahan dan memberikan pendapat serta rekomendasi atas kebutuhan Transaksi Lindung Nilai dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal untuk mendapatkan persetujuan.
(6)Direktur Jenderal menetapkan kebutuhan Transaksi Lindung Nilai dengan memperhatikan rekomendasi Komite.

BAB VII
PROSES PELAKSANAAN TRANSAKSI LINDUNG NILAI

Pasal 18
(1)UPT menyusun proposal Transaksi Lindung Nilai yang mencakup:
a.uji prospektif dengan melakukan analisis risiko, manfaat dan biaya dari instrumen Lindung Nilai melalui analisis skenario dan/atau sensitifitas keluaran (output);
b.pilihan instrumen Lindung Nilai sesuai dengan kebijakan;
c.Counterparty dari daftar Counterparty sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), yang direkomendasikan untuk menyampaikan kuotasi; dan
d.Hedging Trigger Point.
(2)UPT menyampaikan proposal Transaksi Lindung Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Komite.
(3)Komite melakukan penelaahan dan memberikan pendapat serta rekomendasi atas proposal Transaksi Lindung Nilai dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal untuk mendapatkan persetujuan.
(4)Direktur Jenderal menyetujui proposal Transaksi Lindung Nilai setelah mempertimbangkan rekomendasi Komite.

(1)UPSP melakukan penatausahaan Transaksi Lindung Nilai berdasarkan Surat Konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) dan dokumen lainnya yang mencakup:
a.verifikasi dan konfirmasi Transaksi Lindung Nilai;
b.pencatatan Transaksi Lindung Nilai;
c.setelmen atas Transaksi Lindung Nilai sesuai dengan Perjanjian Induk;
d.akuntansi dan pelaporan; dan
e.penatausahaan dokumen-dokumen Transaksi Lindung Nilai.
(2)Ketentuan mengenai akuntansi dan pelaporan Transaksi Lindung Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENGANGGARAN TRANSAKSI LINDUNG NILAI

Pasal 21
(1)Segala biaya yang timbul terkait dengan Transaksi Lindung Nilai menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
(2)UPRU menyampaikan usulan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan proyeksi perhitungan biaya yang disusun oleh UPT.
(3)Dalam hal penerapan Transaksi Lindung Nilai memerlukan pembukaan rekening Pemerintah, UPSP dapat meminta unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan yang bertanggungjawab dalam pengelolaan rekening Pemerintah melakukan pembukaan rekening untuk Transaksi Lindung Nilai.

(1)UPRU melakukan monitoring dan evaluasi terhadap:
a.kondisi dan kinerja Counterparty;
b.efektivitas Transaksi Lindung Nilai;
(2)Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Komite dan unit terkait.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24
Ketentuan mengenai Standar Prosedur Operasi Transaksi Lindung Nilai ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 25
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatanya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2013
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

[tulis] » komentar « [baca]