info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Menteri menugaskan kepada gubernur atau bupati/walikota untuk melaksanakan kegiatan pembangunan dan pengembangan sarana distribusi.
(2)Penugasan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan dan pengembangan sarana distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditugaskan kepada pihak lain.

Pasal 4
(1)Dalam penyelenggaraan penugasan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan dan pengembangan sarana distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), gubernur atau bupati/walikota harus:
a.melakukan sinkronisasi terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan menjamin kegiatan tugas pembantuan bidang perdagangan dilaksanakan secara efektif dan efisien; dan
b.menjamin terwujudnya koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan dan pelaporan.
(2)Gubernur atau bupati/walikota memberitahukan kepada DPRD berkaitan dengan penugasan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan dan pengembangan sarana distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
(3)Pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengembangan sarana distribusi yang ditugaskan kepada gubernur atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), wajib berpedoman pada norma, standar, pedoman, kriteria dan kebijakan Pemerintah serta keserasian, kemanfaatan, kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah.

(1)Kegiatan pembangunan dan pengembangan sarana distribusi, dilakukan melalui tugas pembantuan bidang perdagangan.
(2)Kegiatan pembangunan dan pengembangan sarana distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
a.mendorong kelancaran arus barang;
b.menjaga ketersediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat;
c.menjaga stabilitas harga;
d.mewujudkan pasar yang bersih, sehat (higienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;
e.meningkatkan kesempatan berusaha; dan
f.meningkatkan kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah.
(3)Kegiatan pembangunan dan pengembangan sarana distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a.pembangunan pasar; dan/atau
b.pengembangan pasar termasuk renovasi.

Pasal 7
(1)Pembangunan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a harus memperhatikan luas bangunan beserta sarana pendukung yang disesuaikan dengan luas lahan, jumlah pedagang dan alokasi dana tugas pembantuan yang tersedia.
(2)Pembangunan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a berupa pembangunan los dan/atau kios dengan sarana pendukung berupa toilet, tempat pembuangan sampah, sanitasi, tempat parkir yang memadai, kantor pengelola, pos ukur ulang, sarana ibadah dan/atau papan nama.

Pasal 8
(1)Lokasi pembangunan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a harus memenuhi persyaratan:
a.sudah ada embrio pasar;
b.mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota termasuk peraturan zonasinya dan disertai dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
c.dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan tidak dalam keadaan sengketa dengan dibuktikan surat keterangan dari bupati/walikota; dan
d.terdapat sarana jalan dan akses transportasi.
(2)Embrio pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki kriteria:
a.area/tempat yang tetap dan tidak berpindah-pindah;
b.adanya interaksi jual beli/transaksi barang yang dilakukan secara terus menerus;
c.adanya penjual dan pembeli dengan jumlah lebih dari satu orang; dan
d.bangunan belum permanen/semi permanen.
(3)Dalam hal pembangunan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dilakukan di daerah perbatasan, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus berada dekat dengan pos ke luar atau pos masuk (exit/entry point) perbatasan antar negara.

(1)Pembangunan pasar dan/atau pengembangan pasar termasuk renovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilaksanakan dalam satu tahun anggaran dan dapat langsung dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.
(2)Pemanfaatan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 11
(1)Kepala SKPD provinsi atau Kepala SKPD kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang perdagangan memiliki tugas dan tanggung jawab atas kegiatan dan keuangan terhadap pelaksanaan kegiatan yang ditugaskan kepada gubernur atau bupati/walikota.
(2)Tugas dan tanggung jawab pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada norma, standar, prosedur dan ketentuan yang ditetapkan Pemerintah dan gubernur atau bupati/walikota.

BAB VI
PENDANAAN

Penerimaan sebagai akibat pelaksanaan tugas pembantuan bidang perdagangan merupakan penerimaan negara bukan pajak dan harus disetor ke Rekening Kas Umum Negara, sepanjang hasil pelaksanaan kegiatan dana tugas pembantuan tersebut belum dihibahkan.

BAB VII
PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA
HASIL PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 14
(1)Pengadaan barang yang diperoleh dari pelaksanaan dana tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) merupakan barang milik negara.
(2)SKPD provinsi atau SKPD kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang perdagangan melakukan penatausahaan barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penatausahaan barang milik negara.
(3)Barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihibahkan kepada daerah.
(4)Dalam hal barang milik negara dihibahkan kepada daerah, penatausahaan, penggunaan dan pemanfaatan barang milik negara dimaksud dilaksanakan oleh pemerintah provinsi atau kabupaten/kota sebagai barang milik daerah.
(5)Tata cara pengelolaan, pengendalian dan pengawasan barang milik negara, termasuk hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan barang milik negara.

BAB VIII
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

(1)Kepala SKPD provinsi atau Kepala SKPD kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang perdagangan wajib menyelenggarakan akuntansi dan bertanggungjawab atas pelaporan manajerial dan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
(2)Laporan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
a.Kepala SKPD provinsi yang melaksanakan tugas pembantuan bidang perdagangan wajib menyusun dan melaporkan pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan bidang perdagangan setiap triwulan dan pada akhir tahun anggaran kepada gubernur melalui SKPD provinsi yang membidangi perencanaan dan kepada Menteri;
b.Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang melaksanakan tugas pembantuan bidang perdagangan wajib menyusun dan melaporkan pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan bidang perdagangan setiap triwulan dan pada akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota melalui SKPD provinsi yang membidangi perencanaan dan kepada Menteri serta kepada SKPD provinsi;
c.Gubernur menugaskan SKPD yang membidangi perencanaan untuk menggabungkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan menyampaikan setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri yang membidangi perencanaan pembangunan nasional; dan
d.Bupati/walikota menugaskan SKPD yang membidangi perencanaan untuk menggabungkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan menyampaikan setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada gubernur melalui SKPD provinsi yang membidangi perencanaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri yang membidangi perencanaan pembangunan nasional.
(3)Laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
a.Kepala SKPD provinsi yang melaksanakan tugas pembantuan bidang perdagangan atas nama gubernur menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada Menteri dengan tembusan kepada SKPD provinsi yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;
b.Kepala SKPD kabupaten/kota yang melaksanakan tugas pembantuan bidang perdagangan atas nama bupati/walikota menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada Menteri dengan tembusan kepada SKPD provinsi yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;
c.Gubernur menggabungkan laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang atas pelaksanaan dana tugas pembantuan dan menyampaikannya setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada Menteri Keuangan;
d.Bupati/walikota menggabungkan laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang atas pelaksanaan dana tugas pembantuan dan menyampaikannya setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada Menteri Keuangan, dengan tembusan gubernur; dan
e.Menteri menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang setiap berakhirnya tahun anggaran kepada Presiden melalui Menteri Keuangan.

Pasal 17
(1)Penatausahaan keuangan dan barang milik negara dalam pelaksanaan tugas pembantuan bidang perdagangan dilakukan secara terpisah dari penatausahaan keuangan dan barang milik negara dalam pelaksanaan dekonsentrasi dan desentralisasi.
(2)Penatausahaan keuangan dan barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh SKPD provinsi atau SKPD kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18
(1)Tata cara penyusunan dan penyampaian laporan keuangan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat.
(2)Tata cara penyusunan dan penyampaian laporan barang milik negara hasil pelaksanaan dana tugas pembantuan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penatausahaan barang milik negara.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

(1)Pemeriksaan dana tugas pembantuan meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
(2)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit pemeriksa internal dan/atau unit pemeriksa eksternal pemerintah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENGHENTIAN PENUGASAN

Pasal 21
(1)Penghentian urusan pemerintahan yang telah ditugaskan dilakukan apabila:
a.urusan pemerintahan tidak dapat dilanjutkan karena pemberi penugasan mengubah kebijakan; dan/atau
b.pelaksanaan urusan pemerintahan tidak sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
c.penerima penugasan mengusulkan untuk dihentikan sebagian atau seluruhnya.
(2)Penghentian tugas pembantuan bidang perdagangan dari Pemerintah sebagaimana dimaksud pda ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
(3)Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh Menteri Keuangan sebagai dasar pemblokiran dalam dokumen anggaran dan penghentian pencairan dana tugas pembantuan.

BAB XI
SANKSI

Dalam hal SKPD provinsi atau SKPD kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang Perdagangan secara sengaja dan/atau lalai dalam pengelolaan kegiatan pembangungan dan pengembangan sarana distribusi yang dibiayai melalui dana tugas pembantuan, dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24
Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Oktober 2010
MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

MARI ELKA PANGESTU
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Januari 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

[tulis] » komentar « [baca]