info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Untuk mewujudkan tata kelola klinis (clinical governance) yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, semua pelayanan medis yang dilakukan oleh setiap staf medis di rumah sakit dilakukan atas penugasan klinis kepala/direktur rumah sakit.
(2)Penugasan klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian kewenangan klinis (clinical privilege) oleh kepala/direktur rumah sakit melalui penerbitan surat penugasan klinis (clinical appointment) kepada staf medis yang bersangkutan.
(3)Surat penugasan klinis (clinical appointment) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh kepala/direktur rumah sakit setelah mendapat rekomendasi dari komite medik.
(4)Dalam keadaan darurat kepala/direktur rumah sakit dapat memberikan surat penugasan klinis (clinical appointment) tanpa rekomendasi komite medik.
(5)Rekomendasi komite medik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan setelah dilakukan kredensial.

BAB II
KOMITE MEDIK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4
Komite medik dibentuk dengan tujuan untuk menyelenggarakan tata kelola klinis (clinical governance) yang baik agar mutu pelayanan medis dan keselamatan pasien lebih terjamin dan terlindungi.

Komite medik dibentuk oleh kepala/direktur rumah sakit.

Pasal 7
(1)Susunan organisasi komite medik sekurang-kurangnya terdiri dari:
a.ketua;
b.sekretaris; dan
c.subkomite.
(2)Dalam keadaan keterbatasan sumber daya, susunan organisasi komite medik sekurang-kurangnya dapat terdiri dari:
a.ketua dan sekretaris tanpa subkomite; atau
b.ketua dan sekretaris merangkap ketua dan anggota subkomite.

Pasal 8
(1)Keanggotaan komite medik ditetapkan oleh kepala/direktur rumah sakit dengan mempertimbangkan sikap profesional, reputasi, dan perilaku.
(2)Jumlah keanggotaan komite medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jumlah staf medis di rumah sakit.

(1)Anggota komite medik terbagi ke dalam subkomite.
(2)Subkomite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a.subkomite kredensial yang bertugas menapis profesionalisme staf medis;
b.subkomite mutu profesi yang bertugas mempertahankan kompetensi dan profesionalisme staf medis; dan
c.subkomite etika dan disiplin profesi yang bertugas menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medis.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja subkomite kredensial, subkomite mutu profesi, dan subkomite etika dan disiplin profesi dilaksanakan dengan berpedoman pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 11
(1)Komite medik mempunyai tugas meningkatkan profesionalisme staf medis yang bekerja di rumah sakit dengan cara:
a.melakukan kredensial bagi seluruh staf medis yang akan melakukan pelayanan medis di rumah sakit;
b.memelihara mutu profesi staf medis; dan
c.menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medis.
(2)Dalam melaksanakan tugas kredensial komite medik memiliki fungsi sebagai berikut:
a.penyusunan dan pengkompilasian daftar kewenangan klinis sesuai dengan masukan dari kelompok staf medis berdasarkan norma keprofesian yang berlaku;
b.penyelenggaraan pemeriksaan dan pengkajian:
1.kompetensi;
2.kesehatan fisik dan mental;
3.perilaku;
4.etika profesi.
c.evaluasi data pendidikan profesional kedokteran/kedokteran gigi berkelanjutan;
d.wawancara terhadap pemohon kewenangan klinis;
e.penilaian dan pemutusan kewenangan klinis yang adekuat.
f.pelaporan hasil penilaian kredensial dan menyampaikan rekomendasi kewenangan klinis kepada komite medik;
g.melakukan proses rekredensial pada saat berakhirnya masa berlaku surat penugasan klinis dan adanya permintaan dari komite medik; dan
h.rekomendasi kewenangan klinis dan penerbitan surat penugasan klinis.
(3)Dalam melaksanakan tugas memelihara mutu profesi staf medis komite medik memiliki fungsi sebagai berikut:
a.pelaksanaan audit medis;
b.rekomendasi pertemuan ilmiah internal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi staf medis;
c.rekomendasi kegiatan eksternal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi staf medis rumah sakit tersebut; dan
d.rekomendasi proses pendampingan (proctoring) bagi staf medis yang membutuhkan.
(4)Dalam melaksanakan tugas menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medis komite medik memiliki fungsi sebagai berikut:
a.pembinaan etika dan disiplin profesi kedokteran;
b.pemeriksaan staf medis yang diduga melakukan pelanggaran disiplin;
c.rekomendasi pendisiplinan pelaku profesional di rumah sakit; dan
d.pemberian nasehat/pertimbangan dalam pengambilan keputusan etis pada asuhan medis pasien.

(1)Kepala/direktur rumah sakit menetapkan kebijakan, prosedur dan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan fungsi komite medik.
(2)Komite medik bertanggung jawab kepada kepala/direktur rumah sakit.

Bagian Kelima
Panitia Adhoc

Pasal 14
(1)Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya komite medik dapat dibantu oleh panitia adhoc.
(2)Panitia adhoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala/direktur rumah sakit berdasarkan usulan ketua komite medik.
(3)Panitia adhoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari staf medis yang tergolong sebagai mitra bestari.
(4)Staf medis yang tergolong sebagai mitra bestari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berasal dari rumah sakit lain, perhimpunan dokter spesialis/dokter gigi spesialis, kolegium dokter/dokter gigi, kolegium dokter spesialis/dokter gigi spesialis, dan/atau institusi pendidikan kedokteran/kedokteran gigi.

BAB III
PERATURAN INTERNAL STAF MEDIS

(1)Personalia komite medik berhak memperoleh insentif sesuai dengan kemampuan keuangan rumah sakit.
(2)Pelaksanaan kegiatan komite medik didanai dengan anggaran rumah sakit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17
Pembinaan dan pengawasan penyelengaraan komite medik dilakukan oleh Menteri, Badan Pengawas Rumah Sakit, Dewan Pengawas Rumah sakit, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dan perhimpunan/asosiasi perumah sakitan dengan melibatkan perhimpunan atau kolegium profesi yang terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal 18
(1)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diarahkan untuk meningkatkan kinerja komite medik dalam rangka menjamin mutu pelayanan medis dan keselamatan pasien di rumah sakit.
(2)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
a.advokasi, sosialisasi, dan bimbingan teknis;
b.pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
c.monitoring dan evaluasi.
(3)Dalam rangka pembinaan Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat memberikan sanksi administratif berupa teguran lisan dan teguran tertulis.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pada saat Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku:
a.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/MENKES/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital ByLaws) sepanjang mengenai pengaturan staf medis;
b.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 496/Menkes/SK/IV/2005 tentang Pedoman Audit Medis;
c.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 631/Menkes/SK/VII/2005 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Internal Staf Medis;
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21
Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Kesehatan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2011
MENTERI KESEHATAN,

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

PATRIALIS AKBAR

[tulis] » komentar « [baca]
LDj © 2010

© LDj - 2010 • ke atas