info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Persentase keluhan atas akurasi tagihan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan tagihan harus ≤ 5% dari jumlah seluruh tagihan pada bulan tersebut.
(2)Perhitungan prosentase keluhan atas akurasi tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

Pasal 4
(1)Persentase penyelesaian keluhan atas akurasi tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus ≥ 90% dari total keluhan atas akurasi tagihan.
(2)Penyelesaian keluhan atas akurasi tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diselesaikan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak keluhan diterima.
(3)Perhitungan Persentase penyelesaian keluhan atas akurasii tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
(4)Sisa penyelesaian keluhan atas akurasi tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang belum terselesaikan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja yaitu ≤ 10% dari total seluruh keluhan, wajib diselesaikan sampai hari kerja akhir bulan berjalan.
(5)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku untuk keluhan atas akurasi tagihan yang timbul akibat dengan Pihak Ketiga.
(6)Penyelenggara Jasa wajib menyimpan rekaman data persentase penyelesaian keluhan tagihan untuk setiap periode tagihan selama 3 (tiga) bulan.

(1)Persentase keluhan umum Pelanggan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan adalah ≤ 5% dari total keluhan Pelanggan yang diterima.
(2)Perhitungan persentase penyelesaian keluhan umumPelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

Pasal 7
(1)Persentase penyelesaian keluhan umum Pelanggan dalam periode 1 (satu) bulan adalah ≥ 95% dari total keluhan yang diterima.
(2)Perhitungan persentase penyelesaian keluhan umumPelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

Pasal 8
(1)Jumlah laporan gangguan layanan untuk setiap 1000 (seribu) Pelanggan adalah ≤ 50 laporan gangguan dalam periode 12 (dua belas) bulan.
(2)Persentase penyelesaian laporan gangguan layanan Pelanggan adalah ≥ 95% dalam periode 12 (dua belas) bulan.
(3)Perhitungan persentase penyelesaian laporan gangguan layanan Pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

(1)Nilai Packet Delay dengan menggunakan Transmisi Toll Quality (Fiber Optik) adalah ≤ 50 ms (mill seconds).
(2)Nilai Packet Delay dengan menggunakan Transmisi Below Toll Quality (satelit) adalah ≤ 300 ms (mill seconds).
(3)Perhitungan Packet Delay sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagai berikut:
(4)Jumlah sampel Packet Delay yang akan diuji minimal 30, dengan interval waktu pengujian 1 (satu) sampel dengan sampel berikutnya adalah 2 (dua) menit.
(5)Alat uji Packet Delay yang digunakan adalah IP analyzer.

Pasal 11
(1)Nilai Jitter dengan menggunakan Transmisi Toll Quality (Fiber Optik) adalah ≤ 5 ms (mill seconds).
(2)Nilai Jitter dengan menggunakan Transmisi Below Toll Quality (satelit) adalah ≤ 10 ms (mill seconds) .
(3)Perhitungan Jitter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagai berikut:
(4)Jumlah sampel Jitter yang akan diuji minimal 30, dengan interval waktu pengujian satu sampel dengan sampel berikutnya adalah 2 (dua) menit.
(5)Alat uji Jitter yang digunakan adalah IP analyzer.

(1)Nilai MOS dengan menggunakan Transmisi Toll Quality (Fiber Optik) adalah ≥ 4.
(2)Nilai MOS dengan menggunakan jaringan Transmisi Below Toll Quality (satelit) adalah ≤ 3.
(3)Perhitungan MOS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:
a.Pengukuran MOS secara Subjektif (MOSS):
1)Perhitungan (MOSS) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah sebagai berikut:
2)Jumlah sampel (MOSS) yang akan diuji minimal 30 (tiga puluh), dengan interval waktu pengujian satu sampel dengan sampel berikutnya adalah 2 (dua) menit.
3)Pengujian dilaksanakan oleh tim yang terdiri dari 5 (lima) orang, di mana tiap orang akan melaksanakan pengujian, dan memberi nilai score pada setiap pengujian yang dilakukan.
4)Parameter nilai score yang diberi oleh penguji adalah:
b.Pengukuran MOS secara Objektif (MOSO):
1)(MOSO) dihitung dari pengukuran sampel rata-rata selama periode pengujian dengan menggunakan rumus, sebagai berikut:
2)Jumlah sampel (MOSO) yang akan diuji minimal 30, dengan interval waktu pengujian satu sampel dengan sampel berikutnya adalah 2 (dua) menit.
3)Parameter nilai score hasil pengukuran alat ukur MOS analyzer adalah:

Bagian Kedua
Standar Kualitas Layanan End to End Services
Sambungan Internasional

Pasal 14
(1)Nilai Packet Delay dengan menggunakan Transmisi Toll Quality (Fiber Optik) adalah ≤ 150 ms (mill seconds).
(2)Nilai Packet Delay dengan menggunakan Transmisi Below Toll Quality (satelit) adalah ≤ 400 ms (mill seconds).
(3)Perhitungan Packet Delay sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).

(1)Penyelenggara Jasa wajib menyimpan seluruh rekaman data perhitungan parameter standar kualitas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Menteri ini dan wajib melaporkan pencapaian standar kualitas pelayanan kepada BRTI.
(2)Laporan pencapaian standar kualitas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diserahkan kepada BRTI paling lama 6 (enam) minggu sejak tanggal 31 Desember setiap tahun sebagai masa akhir periode laporan.

Pasal 17
(1)Laporan pencapaian standar kualitas pelayanan sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Laporan pencapaian standar kualitas pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disertai dengan pernyataan bahwa laporan yang dibuat adalah benar dan akurat serta ditandatangani oleh direktur utama di atas materai cukup.

Pasal 18
BRTI harus mempublikasikan pencapaian standar kualitas pelayanan Penyelenggara Jasa sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB VI
PELAKSANAAN PENILAIAN
PENCAPAIAN STANDAR KUALITAS PELAYANAN

Bagian Kesatu
Pengukuran Tahun Berjalan

(1)Untuk memverifikasi akurasi laporan pencapaian standar kualitas pelayanan penyelenggara jasa, BRTI dapat melakukan penilaian.
(2)BRTI melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
a.kinerja pelayanan; dan
b.kinerja jaringan.

Pasal 21
(1)Untuk kinerja jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b, pengukuran dilaksanakan dengan menggunakan alat ukur terhadap hasil laporan pengukuran kinerja jaringan yang dilakukan oleh Penyelenggara Jasa dengan sistem acak (random).
(2)Pengukuran kinerja jaringan yang dilakukan oleh BRTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sesuai kebutuhan BRTI.
(3)Pengukuran kinerja jaringan yang dilakukan oleh BRTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan sama kepada semua Penyelenggara Jasa.
(4)Dalam hal hasil pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan tolok ukur sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini, maka BRTI memberikan surat pemberitahuan kepada Penyelenggara Jasa.
(5)Penyelenggara Jasa wajib memberikan tanggapan terhadap surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak surat pemberitahuan diterima dengan disertai rencana perbaikan.
(6)BRTI dapat mempublikasikan hasil pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di situs resmi BRTI dan/atau media lain.

(1)Pelaksanaan pengukuran wajib difasilitasi Penyelenggara Jasa sebagaimana Penyelenggara Jasa melakukan pengukuran pencapaian standar kualitas pelayanan.
(2)Pelaksanaan pengukuran wajib diberitahukan melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyelenggara Jasa paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan.
(3)BRTI berkoordinasi dengan Penyelenggara Jasa untuk menentukan lokasi wilayah dan jadwal pengukuran.

BAB VII
SANKSI DAN PENGHARGAAN

Pasal 24
(1)Penyelenggara Jasa yang tidak memenuhi ketentuan standar kualitas pelayanan sesuai tolok ukur untuk setiap parameter sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi denda yang besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Mekanisme pengenaan sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 April 2011
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

TIFATUL SEMBIRING
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Mei 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

[tulis] » komentar « [baca]
LDj © 2010

© LDj - 2010 • ke atas