BAB I
KETENTUAN UMUM

Pemohon informasi berhak memperoleh informasi publik di DPR dan Setjen DPR berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang ditetapkan DPR dan Setjen DPR.

Paragraf 2
Kewajiban Pemohon Informasi

Pasal 4
(1) Pemohon informasi wajib memenuhi tata cara memperoleh informasi publik di DPR berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang ditetapkan DPR dan Setjen DPR.
(2) Pemohon informasi wajib memberikan keterangan mengenai alasan permintaan informasi publik dan tujuan penggunaan informasi publik.
(3) Pemohon informasi wajib menggunakan informasi publik yang diperoleh dari Setjen DPR sesuai dengan tujuan penggunaan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban DPR dan Setjen DPR

Paragraf 1
Hak DPR dan Setjen DPR

(1) DPR dan Setjen DPR wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi, selain informasi yang dikecualikan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang ditetapkan DPR.
(2) DPR dan Setjen DPR wajib mencatat nama dan alamat pemohon informasi publik, subjek dan format informasi, serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh pemohon informasi publik.
(3) DPR dan Setjen DPR wajib mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah, cepat, biaya ringan, dan cara sederhana.
(4) Pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat memanfaatkan media elektronik dan nonelektronik.

BAB IV
STANDAR LAYANAN DAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Bagian Pertama
Standar Layanan

Pasal 7
(1) Informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.
(2) Penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik di DPR dikelola oleh Setjen DPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Setjen DPR dalam memberikan layanan informasi publik harus dilakukan berdasarkan standar layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang ditetapkan DPR.
(4) Layanan informasi publik di DPR disediakan berdasarkan permintaan pemohon informasi dan diumumkan secara berkala.
(5) Daftar informasi publik atas seluruh informasi publik yang dikelola harus dimutakhirkan secara berkala.

Bagian Kedua
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Pasal 8
(1) Dalam memenuhi kewajiban memberikan informasi publik, DPR mendelegasikan kepada Sekretaris Jenderal DPR untuk melakukan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi.
(2) Sekretaris Jenderal DPR dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk pejabat Setjen DPR sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk melakukan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik di DPR kepada pemohon informasi.
(3) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijabat oleh pejabat dengan pangkat paling rendah eselon II di Setjen DPR sepanjang tugas pokok dan fungsi serta beban kerjanya memungkinkan, kecuali pada Sekretariat Jenderal DPR akan dibentuk unit kerja yang secara khusus mengelola informasi dan dokumentasi untuk pelayanan publik.

BAB V
JENIS INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DISEDIAKAN
DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA

(1) Informasi publik di DPR yang wajib disediakan setiap saat meliputi informasi yang berkaitan dengan:
a. daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
b. hasil keputusan DPR dan pertimbangannya;
c. peraturan DPR, keputusan DPR, dan keputusan pimpinan DPR;
d. perjanjian DPR dengan pihak ketiga;
e. informasi dan kebijakan yang disampaikan dalam rapat yang terbuka untuk umum;
f.informasi tentang rencana strategis dan rencana kerja DPR; dan
g. informasi tentang agenda kerja dan Alat Kelengkapan Dewan.
(2) Informasi publik di Setjen DPR yang wajib disediakan setiap saat meliputi informasi yang berkaitan dengan:
a. daftar informasi publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
b. hasil ke`putusan Sekjen DPR;
c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumennya;
d. perjanjian Setjen DPR dengan pihak ketiga;
e. prosedur kerja pegawai Setjen DPR yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat;
f.laporan pelayanan akses informasi publik;
g. surat-surat Setjen DPR atau pejabat Setjen DPR dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;
h. rencana strategis dan rencana kerja Setjen DPR;
i.agenda kerja pimpinan Setjen DPR;
j.kegiatan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan informasi publik yang dimiliki beserta kondisinya, dan sumber daya manusia yang menangani layanan informasi publik beserta kualifikasinya;
k. informasi tentang jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya;
l.informasi tentang jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya;
m.informasi tentang daftar serta hasil penelitian yang dilakukan;
n. informasi publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang dinyatakan sebagai informasi publik yang dapat diakses oleh pengguna informasi publik; dan
o. informasi dan kebijakan yang disampaikan Setjen DPR dalam pertemuan yang terbuka untuk umum.
(3) Informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian Ketiga
Informasi yang Dikecualikan

Pasal 11
(1) Informasi publik di DPR yang dikecualikan untuk disediakan dan diumumkan meliputi:
a. informasi publik DPR dari hasil rapat-rapat di DPR yang bersifat tertutup yang dinyatakan rahasia;
b. surat DPR yang bersifat rahasia;
c. surat atau dokumen DPR yang substansinya menurut peraturan perundang-undangan harus dirahasiakan;
d. surat atau dokumen yang diterima oleh DPR yang substansinya dinyatakan rahasia oleh pemberi surat atau dokumen;
e. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang;
f.informasi yang berkaitan dengan rahasia pribadi; dan
g. informasi yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi atau berupa wasiat seseorang.
(2) Informasi publik DPR yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diumumkan apabila sudah ada keputusan dari DPR untuk membuka sebagian dan/atau seluruhnya.
(3) Informasi publik di Setjen DPR yang dikecualikan untuk disediakan dan diumumkan meliputi:
a. surat atau dokumen Setjen DPR yang substansinya menurut peraturan perundang-undangan harus dirahasiakan;
b. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c. informasi yang berkaitan dengan rahasia pribadi.
(4) Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB VI
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL
LAYANAN INFORMASI PUBLIK, PENETAPAN PPID,
DAN STANDAR BIAYA

Penetapan PPID dan standar biaya diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Mei 2010

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Mei 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LAMPIRAN I

RUANG LINGKUP INFORMASI PUBLIK
DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA



LAMPIRAN II

INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA



LAMPIRAN III

INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT



LAMPIRAN IV

INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN



[tulis] » komentar « [baca]