BAB I
KETENTUAN UMUM

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB II
PENDAFTARAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PARTAI POLITIK

Pasal 4
Pendaftaran pendirian Badan Hukum Partai Politik dilakukan dengan cara mengisi format pendirian Badan Hukum Partai Politik secara elektronik.

Pemohon harus menyampaikan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) secara fisik kepada Menteri paling lambat sebelum pendaftaran pendirian Badan Hukum berakhir.

Pasal 7
(1)Menteri melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum melakukan pemeriksaan dan/atau verifikasi terhadap permohonan yang telah dilengkapi dengan dokumen fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(2)Pemeriksaan dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap dokumen persyaratan.
(3)Pemeriksaan dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 45 (empat puluh lima) Hari sejak diterimanya dokumen persyaratan secara lengkap.

Pasal 8
(1)Hasil pemeriksaan dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dituangkan dalam Keputusan Menteri.
(2)Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak berakhirnya proses penelitan dan/atau verifikasi.

(1)Untuk dapat mengajukan permohonan pendaftaran perubahan AD Partai Politik dan/atau ART Partai Politik, Pemohon wajib mengunggah surat keterangan tidak dalam perselisihan internal Partai Politik dari Mahkamah Partai atau sebutan lain sesuai dengan AD Partai Politik dan/atau ART Partai Politik.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan pemeriksaan dan/atau verifikasi.

Pasal 11
(1)Dalam hal hasil pemeriksaan dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menyatakan bahwa status Partai Politik sedang dalam perselisihan internal, Menteri tidak memberikan Hak Akses kepada Pemohon.
(2)Dalam hal hasil pemeriksaan dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menyatakan bahwa status Partai Politik tidak sedang dalam perselisihan, Menteri memberikan Hak Akses kepada Pemohon.

(1)Data Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a meliputi:
  1. nama Pemohon;
  2. nomor induk kependudukan;
  3. nomor pokok wajib pajak Pemohon;
  4. nomor telepon yang dapat dihubungi;
  5. tempat dan tanggal lahir;
  6. jenis kelamin;
  7. alamat tempat tinggal;
  8. alamat surat elektronik;
  9. pekerjaan;
  10. kewarganegaraan; dan
  11. jabatan dalam Partai Politik.
(2)Data isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b meliputi:
  1. nama Partai Politik;
  2. lambang, atau tanda gambar Partai Politik;
  3. alamat kantor pusat Partai Politik; dan
  4. rekening atas nama Partai Politik.
(3)Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c berupa:
  1. surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon sesuai dengan AD Partai Politik dan/atau ART Partai Politik;
  2. 1 (satu) salinan sah akta notaris tentang perubahan AD Partai Politik dan/atau ART Partai Politik;
  3. daftar hadir peserta musyawarah nasional, kongres, muktamar atau sebutan lainnya yang diketahui oleh ketua umum, sekretaris jenderal atau sebutan lain sesuai AD Partai Politik dan/atau ART Partai Politik;
  4. notula musyawarah nasional, kongres, muktamar atau sebutan lainnya yang diketahui oleh ketua umum, sekretaris jenderal, atau sebutan lainnya sesuai AD Partai Politik dan/atau ART Partai Politik;
  5. dokumentasi musyawarah nasional, kongres, muktamar atau sebutan lainnya yang diketahui oleh ketua umum, sekretaris jenderal, atau sebutan lainnya sesuai AD Partai Politik dan/atau ART Partai Politik; dan
  6. foto kopi nama, lambang, atau tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar yang telah dipakai secara sah oleh Partai Politik lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jika Partai Politik melakukan perubahan terhadap nama, lambang atau tanda gambar.

Pasal 14
Pemohon harus menyampaikan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) secara fisik kepada Menteri paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal pengisian format perubahan AD Partai Politik dan/atau ART Partai Politik.

(1)Dalam hal hasil pemeriksaan dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdapat kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan, Menteri memberitahukan secara elektronik kepada Pemohon.
(2)Pemohon wajib melengkapi kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan disampaikan.
(3)Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemohon tidak melengkapi dokumen persyaratan, permohonan dinyatakan ditolak.
(4)Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Menteri.

Pasal 17
Dalam hal permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), Pemohon dapat mengajukan permohonan kembali berdasarkan ketentuan Pasal 10 sampai dengan Pasal 14.

Pasal 18
(1)Dalam hal hasil pemeriksaan dan/atau verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dinyatakan lengkap, Menteri menetapkan keputusan tentang perubahan AD Partai Politik dan/atau ART Partai Politik.
(2)Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal permohonan dinyatakan lengkap.

Pasal 19
(1)Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disampaikan kepada Pemohon dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal Keputusan Menteri ditetapkan.
(2)Menteri menyampaikan salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
  1. Mahkamah Konstitusi;
  2. Mahkamah Agung;
  3. Komisi Pemilihan Umum;
  4. Kementerian Dalam Negeri; dan
  5. Percetakan Negara.

BAB IV
PENDAFTARAN PERUBAHAN KEPENGURUSAN

PARTAI POLITIK

Pasal 21
(1)Untuk dapat mengajukan permohonan perubahan kepengurusan Partai Politik, Pemohon wajib mengunggah surat keterangan tidak dalam perselisihan internal Partai Politik dari mahkamah partai yang sesuai dengan AD Partai Politik dan/atau ART Partai Politik.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan pemeriksaan dan/atau verifikasi.

(1)Pemohon yang telah memiliki hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) harus mengajukan permohonan dengan mengisi Format Perubahan Kepengurusan Partai Politik.
(2)Perubahan kepengurusan Partai Politik dapat berupa:
  1. perubahan kepengurusan yang dihasilkan oleh musyawarah nasional, kongres, muktamar atau sebutan lainnya sesuai dengan AD dan ART Partai Politik; dan
  2. perubahan kepengurusan yang dihasilkan selain berdasarkan hasil di luar musyawarah nasional, kongres, muktamar atau sebutan lainnya sesuai dengan AD dan ART Partai Politik.
(3)Format Perubahan Kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
  1. data pemohon;
  2. data isian; dan
  3. dokumen persyaratan.

Pasal 24
(1)Data Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a meliputi:
  1. nama pemohon;
  2. nomor induk kependudukan;
  3. nomor pokok wajib pajak;
  4. nomor telepon yang dapat dihubungi;
  5. tempat dan tanggal lahir;
  6. jenis kelamin;
  7. alamat tempat tinggal;
  8. alamat surat elektronik;
  9. pekerjaan;
  10. kewarganegaraan; dan
  11. jabatan dalam partai politik.
(2)Data Isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b meliputi:
  1. nama pengurus Partai Politik;
  2. jabatan dalam Partai Politik;
  3. nomor induk kependudukan pengurus Partai Politik; dan
  4. nomor pokok wajib pajak pengurus Partai Politik.
(3)Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c berupa:
  1. surat permohonan yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya sesuai AD dan ART Partai Politik;
  2. 1 (satu) salinan sah akta notaris tentang perubahan AD dan ART Partai Politik;
  3. daftar hadir peserta musyawarah nasional/kongres/muktamar atau sebutan lainnya sesuai dengan AD dan ART Partai Politik;
  4. notula musyawarah nasional/kongres/muktamar atau sebutan lainnya sesuai dengan AD dan ART Partai Politik; dan
  5. dokumentasi musyawarah nasional/kongres/muktamar atau sebutan lainnya sesuai dengan AD dan ART Partai Politik.

(1)Penyampaian dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 wajib dilakukan pemeriksaan dan/atau verifikasi.
(2)Pemeriksaan dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap dokumen persyaratan.
(3)Pemeriksaan dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak dokumen persyaratan diterima.

Pasal 28
(1)Dalam hal hasil pemeriksaan dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 terdapat kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan, Menteri memberitahukan secara elektronik kepada Pemohon.
(2)Kekurangan kelengkapan dokumen fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib untuk dilengkapi paling lama 7 (tujuh) Hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan.
(3)Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemohon tidak melengkapi dokumen persyaratan, permohonan ditolak.
(4)Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Menteri.

Pasal 29
Dalam hal permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4), Pemohon dapat mengajukan permohonan kembali berdasarkan ketentuan Pasal 22 sampai dengan Pasal 24.

Pasal 30
(1)Dalam hal hasil pemeriksaan dan/atau verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dinyatakan lengkap, Menteri menetapkan keputusan tentang perubahan kepengurusan Partai Politik.
(2)Penetapan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal permohonan dinyatakan lengkap.

Pasal 31
(1)Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 disampaikan kepada Pemohon dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal Keputusan Menteri ditetapkan.
(2)Menteri menyampaikan salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
  1. Mahkamah Konstitusi;
  2. Mahkamah Agung;
  3. Komisi Pemilihan Umum;
  4. Kementerian Dalam Negeri; dan
  5. Percetakan Negara.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, terhadap permohonan pendaftaran pendirian Badan Hukum Partai Politik, perubahan AD Partai Politik dan/atau ART Partai Politik, serta perubahan kepengurusan Partai Politik yang telah diajukan dan masih dalam proses, tetap diselesaikan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Pergantian Kepengurusan Partai Politik.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Pergantian Kepengurusan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1642), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34
Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2017
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2018
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

[tulis] » komentar « [baca]