BAB I
KETENTUAN UMUM

Prinsip-prinsip dalam peraturan ini, meliputi:
a.legalitas, yaitu segala tindakan Kepolisian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.keterpaduan, yaitu terjalinnya koordinasi, kebersamaan dan sinergi segenap unsur atau komponen penegak hukum yang dilibatkan dalam pelaksanaan pidana mati; dan
c.perlindungan HAM, yaitu dalam pelaksanaan pidana mati tetap memperhatikan dan menghargai hak-hak dasar manusia.

BAB II
TATA CARA PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Tahapan

Pasal 4
Tata cara pelaksanaan pidana mati terdiri dari tahapan sebagai berikut:
a.persiapan;
b.pengorganisasian;
c.pelaksanaan; dan
d.pengakhiran.

Bagian Kedua
Persiapan

(1)Persiapan pelaksanaan pidana mati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi:
a.personel;
b.meteriil; dan
c.pelatihan.
(2)Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a.sehat jasmani dan rohani melalui pemeriksaan kesehatan jiwa dan psikotes;
b.mempunyai mental baik;
c.tidak ada hubungan sedarah, keluarga, dan pertemanan/permusuhan dengan terpidana mati; dan
d.kemampuan menembak paling rendah kelas 2 (dua).
(3)Materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
a.persenjataan dan amunisi;
b.kendaraan roda 2, roda 4, atau roda 6; dan
c.perlengkapan lain yang dibutuhkan.
(4)Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan kegiatan:
a.menembak dasar;
b.menembak jarak 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) meter pada siang dan malam hari;
c.menembak secara serentak atau salvo sikap berdiri; dan
d.gladi pelaksanaan penembakan pidana mati.

Bagian Ketiga
Pengorganisasian

Pasal 7
(1)Pengorganisasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dalam pelaksanaan pidana mati terdiri dari:
a.regu penembak; dan
b.regu pendukung.
(2)Regu penembak dan regu pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari anggota Brimob Polri.

Pasal 8
(1)Regu penembak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a berjumlah 14 (empat belas) orang terdiri dari:
a.1 (satu) orang Komandan Pelaksana berpangkat Inspektur Polisi;
b.1 (satu) orang Komandan Regu berpangkat Brigadir atau Brigadir Polisi Kepala (Bripka); dan
c.12 (dua belas) orang anggota berpangkat Brigadir Polisi Dua (Bripda) atau Brigadir Polisi Satu (Briptu).
(2)Regu penembak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
a.mengecek tempat/lokasi pelaksanaan pidana mati;
b.menyiapkan dan mengecek senjata api dan amunisinya serta peralatan lainnya yang akan digunakan dalam pelaksanaan pidana mati;
c.mengatur posisi/formasi personel regu penembak; dan
d.menyiapkan fisik dan mental seluruh personel regu penembak.

(1)Regu 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a berjumlah 10 (sepuluh) orang, dipimpin oleh seorang Komandan Regu.
(2)Regu 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
a.melakukan survei lokasi pelaksanaan tindak pidana mati bersama-sama dengan instansi terkait/Kejaksaan dan perlengkapan yang dibutuhkan;
b.memberikan rekomendasi beberapa alternatif lokasi pelaksanaan pidana mati, dengan memperhatikan faktor keamanan lingkungan disekitarnya terutama perlindungan/keamanan terhadap arah tembakan;
c.mengatur dan menentukan posisi dan jarak penembakan di lokasi pelaksanaan pidana mati; dan
d.menyiapkan perlengkapan dan peralatan yang telah ditentukan di tempat pelaksanaan pidana mati.

Pasal 11
(1)Regu 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b berjumlah 10 (sepuluh) orang, dipimpin oleh seorang Komandan Regu.
(2)Regu 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
a.melaksanakan pengamanan dan pengawalan terhadap terpidana mati di Lembaga Pemasyarakatan (LP);
b.mendampingi tim dokter dalam pemeriksaan kesehatan terpidana di LP;
c.mendampingi rohaniawan di LP;
d.melakukan pengawalan terpidana mati dari tempat isolasi menuju lokasi pelaksanaan pidana mati dan dari lokasi pelaksanaan pidana mati menuju rumah sakit.

(1)Regu 4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d berjumlah 10 (sepuluh) orang, dipimpin oleh seorang Komandan Regu.
(2)Regu 4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
a.menentukan route perjalanan menuju lokasi pelaksanaan pidana mati paling sedikit 3 (tiga) alternatif;
b.melaksanakan penyesatan route pada saat dilaksanakan penjemputan terpidana, sehingga route perjalanan dari LP ke tempat pelaksanaan pidana mati atau ke tempat lain yang ditunjuk Jaksa agar tidak dapat diikuti/dilacak;
c.menentukan jenis mobil, warna, dan merk yang serupa dengan kendaraan yang digunakan oleh Regu 2 untuk membawa terpidana mati; dan
d.menyiapkan rangkaian pengawalan roda 2 (dua), roda 4 (empat), maupun roda 6 (enam) yang akan digunakan.

Pasal 14
(1)Regu 5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e berjumlah 10 (sepuluh) orang, dipimpin oleh seorang Komandan Regu.
(2)Regu 5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan pengamanan di luar lokasi pelaksanaan pidana mati.
(3)Dalam hal dibutuhkan perkuatan, jumlah regu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah disesuaikan dengan perkembangan situasi.

Bagian Keempat
Pelaksanaan

(1)Dalam hal pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan kepada beberapa orang terpidana dalam satu putusan, dilaksanakan serempak pada waktu dan tempat yang sama.
(2)Pelaksanaan pidana mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh regu penembak yang berbeda.

Pasal 17
Denah pelaksanaan pidana mati, posisi senjata regu penembak, posisi regu penembak, tiang penyangga, dan posisi terpidana pada tiang penyangga dalam pelaksanaan pidana mati tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Bagian Kelima
Pengakhiran

Pasal 18
Pengakhiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
a.setelah pelaksanaan pidana mati selesai, Komandan Pelaksana memerintahkan Komandan Regu penembak membawa regu penembak ke luar dari lokasi penembakan untuk konsolidasi;
b.Jaksa Eksekutor memerintahkan Komandan Regu 2 dengan anggota regunya untuk membawa dan mengawal jenazah bersama tim medis menuju rumah sakit serta pengawalan sampai dengan proses pemakaman jenazah;
c.regu 1 mengumpulkan peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk pelaksanaan pidana mati dan membersihkan lokasi penembakan; dan
d.semua regu melaksanakan konsolidasi yang dipimpin oleh Komandan regu masing-masing.

BAB III
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

Senjata api yang digunakan regu penembak terpidana mati bukan merupakan senjata organik yang dipakai sehari-hari oleh personel yang ditunjuk sebagai regu penembak.

Pasal 21
Peralatan dan perlengkapan yang digunakan oleh Regu 1, terdiri dari:
a.pakaian PDL 3 Brimob;
b.kendaraan angkut pasukan;
c.handy talkie (HT) dan handset;
d.peta;
e.kompas;
f.penentu koordinat/global positioning system (GPS);
g.tenda;
h.handycam;
i.kursi;
j.tiang penyangga;
k.tali pengikat;
l.jerigen berisi air;
m.tandu;
n.baju bersih;
o.kantong mayat;
p.minyak tanah;
q.korek api;
r.kain penutup kepala warna hitam;
s.tanda pewarna hitam;
t.cangkul atau sekop; dan
u.lampu sorot/senter.

Peralatan dan perlengkapan yang digunakan oleh Regu 3, terdiri dari:
a.10 (sepuluh) pucuk senjata api laras panjang organik satuan;
b.pakaian PDL 3 Brimob;
c.kendaraan angkut pasukan; dan
d.HT dan handset.

Pasal 24
Peralatan dan perlengkapan yang digunakan oleh Regu 4, terdiri dari:
a.10 (sepuluh) pucuk senjata api laras panjang organik satuan;
b.pakaian PDL 3 Brimob;
c.kendaraan serupa yang digunakan Regu 2;
d.HT dan handset;
e.peta;
f.kompas;
g.GPS;
h.tenda; dan
i.handycam.

Anggota Brimob Polri yang ditunjuk sebagai regu pelaksana pidana mati dilarang:
a.melakukan tindakan tanpa perintah; dan
b.mendokumentasikan proses eksekusi selama tahap persiapan sampai dengan pelaksanaan pidana mati, kecuali untuk kepentingan Pro Justitia.

BAB V
ADMINISTRASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 28
(1)Masing-masing regu dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kasat Brimobda.
(2)Masing-masing regu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan secara tertulis kepada Kasat Brimobda setelah pelaksanaan pidana mati selesai.
(3)Kasat Brimobda melaporkan secara tertulis kepada Kapolda tentang pelaksanaan pidana mati.
(4)Sebelum dan setelah pelaksanaan pidana mati dilakukan Acara Arahan Pimpinan (AAP) dan konsolidasi secara berjenjang.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 29
Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan pidana mati dibebankan kepada DIPA Polri.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30
Pada saat Peraturan Kapolri ini mulai berlaku, maka Surat Keputusan Kakorbrimob Polri No. Pol.: Skep/122/VIII/2007, tentang Buku Pedoman Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Terpidana Mati, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31
Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya Peraturan Kapolri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Mei 2010
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

Drs. H. BAMBANG HENDARSO DANURI, M.M.
JENDERAL POLISI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Mei 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

[tulis] » komentar « [baca]