info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Sistem silvikultur tegakan seumur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui Tebang Habis dengan Permudaan Buatan (THPB) dan atau Tebang Habis dengan Permudaan Alam (THPA).
(2)Dalam hal pada tegakan seumur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mempertahankan regenerasi alami dan terbentuknya struktur hutan, pada dasarnya dapat dilakukan pemanenan dengan sistem Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI).

Pasal 4
(1)Sistem silvikultur tegakan tidak seumur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui tebang pilih:
a.individu;
b.kelompok;
c.Jalur.
(2)Sistem silvikultur tebang pilih individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI).
(3)Sistem silvikultur tebang pilih kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan Tebang Rumpang (TR).
(4)Sistem silvikultur tebang pilih jalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan Tebang Pilih Tanam Jalur (TPTJ).

(1)Penerapan sistem silvikultur TPTI dan atau Tebang Rumpang (TR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), diterapkan pada hutan alam perawan (virgin forest) atau hutan bekas tebangan (logged over area) di areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada hutan produksi berdasarkan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK).
(2)Penerapan sistem silvikultur Tebang Pilih Tanam Jalur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), diterapkan pada hutan bekas tebangan (logged over area) di areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada hutan produksi berdasarkan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK).

Pasal 7
(1)Dalam rangka pelaksanaan sistem silvikultur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan atau Pasal 4 melalui Rencana Kerja Tahunan (RKT), diajukan berdasarkan RKUPHHK oleh Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pembinaan Hutan (GANISPHPL-BINHUT).
(2)Kompetensi dan sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pembinaan Hutan (GANISPHPL-BINHUT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2008.

BAB III
DAUR DAN SIKLUS TEBANGAN

Pasal 8
(1)Pada tegakan seumur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, daur ditetapkan berdasarkan umur masak tebang ekonomis dan atau berdasarkan umur pada hasil yang maksimal.
(2)Pada tegakan tidak seumur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, ditetapkan siklus tebang tegakan hutan alam berdasarkan diameter tebangan.
(3)Siklus tebang dan diameter tebang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
a.Pada hutan daratan tanah kering:
1)30 (tiga puluh) tahun untuk diameter e 40 cm (empat puluh centimeter) pada hutan produksi biasa dan atau hutan produksi yang dapat dikonversi dan e 50 cm (lima puluh centimeter) pada hutan produksi terbatas dengan sistem silvikultur TPTI atau TR.
2)25 (duapuluh lima) tahun untuk sistem TPTJ pada jalur tanam selebar 3 (tiga) meter dilakukan tebang habis, dan di jalur antara ditebang pohon berdiameter e 40 cm (empat puluh centimeter).
b.40 (empat puluh) tahun untuk diameter e 30 cm (tiga puluh centimeter) pada hutan rawa.
c.20 (dua puluh) tahun untuk bahan baku chip, dan 30 (tiga puluh) tahun untuk kayu arang untuk diameter e 10 cm (sepuluh centimeter) pada hutan payau/mangrove.

BAB IV
TEKNIK SILVIKULTUR

(1)Direktur Jenderal melakukan pembinaan pelaksanaan sistem silvikultur dan teknik silvikultur oleh para pemegang IUPHHK dan atau pada KPHP.
(2)Kepala Dinas Kehutanan Provinsi melakukan pengendalian pelaksanaan sistem silvikultur dan teknik silvikultur melalui Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pembinaan Hutan (WASGANISPHPL-BINHUT) berdasarkan pedoman teknis Direktur Jenderal.
(3)Kompetensi dan sertifikasi WASGANISPHPL-BINHUT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri Nomor P.58/Menhut-II/2008.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11
(1)Perubahan daur dan atau siklus tebang dan atau diameter tebang dapat dimohon kepada Menteri, dan Menteri menugaskan Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan untuk melakukan kajian.
(2)Berdasarkan hasil kajian Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, Menteri dapat menyetujui atau menolak permohonan perubahan daur dan atau siklus tebang dan atau diameter tebang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Pengecualian perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan langsung kepada pemegang izin, apabila pemegang izin dalam melakukan pemanenan menggunakan helikopter logging dan atau skyline logging.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2005 tentang Standar Sistem Silvikultur Pada Hutan Alam Tanah kering dan atau Hutan Alam Tanah Basah/Rawa, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14
Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Februari 2009
MENTERI KEHUTANAN,

H.M.S. KABAN
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Februari 2009
MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

[tulis] » komentar « [baca]
LDj © 2010

© LDj - 2010 • ke atas