info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2008 tentang Kompetensi Dan Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 52), diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 1 angka 41, angka 42, angka 47, angka 48, angka 49, angka 54 dan angka 55 diubah serta di antara angka 41 dan angka 42, di antara angka 42 dan angka 43, di antara angka 54 dan angka 55, dan di antara angka 55 dan angka 56 disisipkan angka baru, yakni angka 41a, angka 42a, angka 54a dan angka 55a sehingga berbunyi sebagai berikut:

"
(4)Pengawas GANISPHPL Pengujian Kayu Bulat Rimba (WASGANISPHPL- PKB-R).
(4a)Pengawas GANISPHPL Pengujian Kayu Bulat Jati (WASGANISPHPL-PKB-J).
(5)Pengawas GANISPHPL Pengujian Kayu Gergajian Rimba (WASGANISPHPL-PKG-R).
(5a)Pengawas GANISPHPL Pengujian Kayu Gergajian Jati (WASGANISPHPL-PKG-J)."

4.Ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 4
(3)GANISPHPL Pembukaan Wilayah Hutan (GANISPHPL-PWH) memiliki kompetensi:
b.Menyusun rencana pembukaan wilayah hutan terkait dengan pembangunan jalan angkutan, sarana dan prasarana base camp, pondok kerja, menara pengawasan, TPn dan TPK."

5.Ketentuan Pasal 6 ayat (1), ayat (3) dan ayat (9) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 6
(1)Setiap pengelola hutan produksi, pemegang izin pemanfaatan hutan produksi, izin usaha industri primer hasil hutan kayu/hasil hutan bukan kayu dan Tempat Penampungan Terdaftar (TPT) wajib memiliki GANISPHPL.
(3)Perusahaan dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung tanggal penerbitan STTPP Diklat atau Surat Tanda Lulus Uji Kompetensi belum mengajukan permohonan pengangkatan dan penerbitan Kartu GANISPHPL, maka Kartu GANISPHPL tidak dapat diterbitkan, dan untuk penerbitan Kartu GANISPHPL selanjutnya diwajibkan mengikuti penyegaran terlebih dahulu.
(9)Prosedur untuk mutasi kartu GANISPHPL sebagaimana yang dimaksud pada ayat (8), diatur dalam lampiran 1 Pedoman Sertifikasi GANISPHPL."

6.Ketentuan Pasal 13 ayat (1) ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf f, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 13
(1)GANISPHPL dikenakan sanksi pembekuan kartu GANISPHPL melalui peringatan, karena tidak melaksanakan salah satu atau lebih kewajiban di bawah ini:
f.Tidak mengikuti penilaian kinerja dengan sengaja."

7.Ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 14
(1)GANISPHPL dikenakan sanksi pembekuan kartu GANISPHPL tanpa melalui peringatan, karena:
b.Meninggalkan tugas sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa alasan yang jelas."

8.Ketentuan Pasal 15 ayat (1) ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf f, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 15
(1)WAS-GANISPHPL dikenakan sanksi pembekuan kartu WAS-GANISPHPL melalui peringatan karena tidak melaksanakan salah satu atau lebih kewajiban di bawah ini:
f.Tidak mengikuti penilaian kinerja dengan sengaja."

9.Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 20
(1)Kartu Penguji Hasil Hutan dan Kartu Pengawas Penguji Hasil Hutan yang telah diterbitkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 87/Kpts-II/2003 dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya dan selanjutnya penerbitan atau perpanjangan kartu mengikuti Peraturan Menteri Kehutanan ini.
(2)Kartu Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (GANISPHPL) dan Kartu Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (WASGANISPHPL) yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2008 sebelum diterbitkannya Peraturan ini, dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya dan selanjutnya untuk penerbitan atau perpanjangan kartu mengikuti Peraturan Menteri Kehutanan ini."

10.Ketentuan Lampiran 1 Bab IV huruf B angka 2, dihapus.

11.Ketentuan Lampiran 1 Bab IV huruf B angka 3 diubah dan menambah 1 (satu) angka 10, sehingga berbunyi sebagai berikut:

3.Setelah menerima permohonan penerbitan kartu GANISPHPL sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1, Kepala Balai menetapkan Nomor Register Kartu GANISPHPL sesuai dengan kualifikasinya.

Contoh penomoran register:
00001-01/PKB-R/I/2010

Keterangan:
00001 = Nomor Urut Register (nomor urut dari Balai masing-masing)
01 = Kode Wilayah BPPHP yang menerbitkan kartu
PKB-R = Kualifikasi GANISPHPL Pengujian Kayu Bulat Rimba
I = Kode Provinsi
2010 = Tahun pengangkatan dan penebitan kartu GANISPHPL

10.Kode Wilayah BPPHP dalam Nomor Register Kartu GANISPHPL
01 = BPPHP Wilayah I
02 = BPPHP Wilayah II
03 = BPPHP Wilayah III
04 = BPPHP Wilayah IV
05 = BPPHP Wilayah V
06 = BPPHP Wilayah VI
07 = BPPHP Wilayah VII
08 = BPPHP Wilayah VIII
09 = BPPHP Wilayah IX
10 = BPPHP Wilayah X
11 = BPPHP Wilayah XI
12 = BPPHP Wilayah XII
13 = BPPHP Wilayah XIII
14 = BPPHP Wilayah XIV
15 = BPPHP Wilayah XV
16 = BPPHP Wilayah XVI
17 = BPPHP Wilayah XVII
18 = BPPHP Wilayah XVIII"

12.Ketentuan Lampiran 1 Bab VI huruf B angka 3 point b nomor 6), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"6) Surat keterangan mengikuti penyegaran apabila sudah habis masa berlakunya."

13.Ketentuan Lampiran 2 Bab III huruf B angka 2, dihapus.

14.Ketentuan Lampiran 2 Bab III huruf B angka 3 diubah dan menambah 1 (satu) angka 10, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"3.Setelah menerima permohonan penerbitan kartu WAS-GANISPHPL sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1, Kepala Balai menetapkan Nomor Register Kartu WAS-GANISPHPL sesuai dengan kualifikasinya.

Contoh penomoran register:
00001-01/WAS-PKB-R/I/2010

Keterangan:
00001 = Nomor Urut Register (nomor urut dari Balai masing-masing)
01 = Kode Wilayah BPPHP yang menerbitkan kartu
PKB-R = Kualifikasi WAS-GANISPHPL Pengujian Kayu Bulat Rimba
I = Kode Provinsi
2010 = Tahun pengangkatan dan penebitan kartu WAS-GANISPHPL

10.Kode Wilayah BPPHP dalam Nomor Register Kartu GANISPHPL
01 = BPPHP Wilayah I
02 = BPPHP Wilayah II
03 = BPPHP Wilayah III
04 = BPPHP Wilayah IV
05 = BPPHP Wilayah V
06 = BPPHP Wilayah VI
07 = BPPHP Wilayah VII
08 = BPPHP Wilayah VIII
09 = BPPHP Wilayah IX
10 = BPPHP Wilayah X
11 = BPPHP Wilayah XI
12 = BPPHP Wilayah XII
13 = BPPHP Wilayah XIII
14 = BPPHP Wilayah XIV
15 = BPPHP Wilayah XV
16 = BPPHP Wilayah XVI
17 = BPPHP Wilayah XVII
18 = BPPHP Wilayah XVIII"

15.Ketentuan Lampiran 2 Bab IV huruf B angka 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"1.Permohonan perpanjangan Kartu berupa perpanjangan surat pengangkatan dan Kartu WAS-GANISPHPL disampaikan kepada Balai paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir melalui pimpinan Instansi."

16.Ketentuan Lampiran 3 Bab II huruf B nomor A dan D diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

B.Unsur pada Kriteria Penilaian Kinerja Unsur yang dinilai dan bobot nilai penilaian kinerja GANISPHPL dan WAS-GANISPHPL, yaitu:

17.Ketentuan Lampiran 3 Bab III huruf A angka 7 diubah dan menambah 2 (dua) angkabaru, yakni angka 9 dan angka 10, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"7.Hasil penilaian kinerja GANISPHPL dan WAS-GANISPHPL yang aktifdikelompokan ke dalam 3 (tiga) kategori, sebagai berikut :
a.Baik : Jumlah nilai tertimbang ≥ 2,40 termasuk kategori A;
b.Sedang : Jumlah nilai tertimbang 1,80 s.d. 2,39 termasuk kategori B;
c.Kurang : Jumlah nilai tertimbang < 1,80 termasuk kategori C;
9.Jumlah nilai maksimum tertimbang dibulatkan ke atas (2 angka di belakang koma)
10.Hasil penilaian kinerja GANISPHPL dan WAS-GANISPHPL yang tidak aktifdikelompokan ke dalam 3 (tiga) kategori, sebagai berikut :
a.Baik : Jumlah nilai tertimbang ≥ 2,00 termasuk kategori A;
b.Sedang : Jumlah nilai tertimbang 1,50 s.d. 1,99 termasuk kategori B;
c.Kurang : Jumlah nilai tertimbang < 1,50 termasuk kategori C;"

Pasal II
Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 April 2010
MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2010
MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

[tulis] » komentar « [baca]
LDj © 2010

© LDj - 2010 • ke atas