info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/MENHUT-II/2006 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.63/Menhut-II/2006, diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 1 diubah, di antara angka 20 dan 21 disisipkan 1 angka baru yaitu angka 20a, dan di antara angka 38 dan angka 39 disisipkan 1 angka baru yaitu angka 38a, serta mengubah ketentuan angka 21, 38, 39, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 1
20a.Tempat Pengumpulan Kayu (TPn) Utama adalah tempat pengumpulan KBK dari beberapa TPn yang lokasinya berada di dalam areal izin dan ditetapkan keberadaannya oleh Dinas Kabupaten/Kota apabila KBK berasal dari satu Kabupaten/Kota, dan oleh Dinas Provinsi apabila KBK berasal dari lintas Kabupaten/Kota.
21.Tempat penimbunan kayu (TPK) dan/atau TPK Hutan adalah tempat milik pemegang IUPHHK/IPHHK/IPK yang berfungsi menimbun kayu bulat dan/atau kayu bulat kecil dari beberapa TPn dan keberadaannya ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan.
38.Kayu Bulat (KB) adalah bagian dari pohon yang ditebang dan dipotong menjadi batang dengan ukuran diameter 50 (lima puluh) cm atau lebih.
38a.Kayu Bulat Sedang (KBS) adalah bagian dari pohon yang ditebang dan dipotong menjadi batang dengan ukuran diameter 30 cm sampai dengan 49 cm.
39.Kayu Bulat Kecil (KBK) adalah pengelompokan kayu yang terdiri dari: kayu dengan diameter kurang dari 30 (tiga puluh) cm; kayu dengan diameter 30 (tiga puluh) cm atau lebih yang direduksi karena mengalami cacat/busuk bagian hati pohon/gerowong lebih dari 40% (empat puluh persen); limbah pembalakan, kayu lainnya berupa kayu bakau, tonggak, cerucuk, tiang jermal, tiang pancang, dan cabang."

2.Di antara Pasal 6 dan Pasal 7, disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 6a yang berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 6a
(1)Dalam hal KB yang berasal dari areal penyiapan lahan (land clearing) di hutan produksi untuk pembangunan hutan tanaman, dan/atau di APL untuk pembangunan perkebunan yang digunakan sebagai bahan baku chip untuk industri pulp dan kertas, pengukuran volumenya dapat dilakukan menggunakan metoda stapel meter dengan tumpukan perkelompok jenis, menggunakan angka konversi.
(2)Angka konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
(3)Pembayaran PSDH/DR terhadap KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan tarif KB sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku."

3.Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 7
(1)Pemegang IUPHHK-Alam atau Pemegang IPK yang memproduksi KBK, dan pemegang IUPHHK-HT yang memproduksi KB atau KBK tanaman, setelah melaksanakan penebangan dan pembagian batang di TPn wajib melakukan pengukuran dengan menggunakan stapel meter atau pengukuran batang perbatang untuk bahan baku industri primer."

4.Di antara Pasal 11 dan Pasal 12, disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 11a, yang berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 11a
(1)Dalam hal jumlah produksi dan frekwensi pengangkutan KB dan atau KBK di IUPHHK-HT tidak memungkinkan pengesahan di TPn sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), pengesahan LHP KBK dilakukan di TPn Utama.
(2)Dalam hal di TPn Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memungkinkan dilakukan pengesahan LHP-KBK berdasarkan pelunasan PSDH dan DR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6), maka pengesahan LHP-KBK dilakukan berdasarkan bukti pelunasan PSDH dan/atau DR (dibayar di depan) yang dilakukan berdasarkan perhitungan target/rencana produksi bulan berjalan.
(3)Pada setiap akhir bulan, Dinas Kabupaten/Kota melakukan perhitungan dengan membandingkan antara realisasi pembayaran PSDH dan/atau DR dengan volume KBK yang seharusnya dibayar.
(4)Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran, maka kelebihan pembayaran tersebut akan diperhitungkan untuk kewajiban pembayaran bulan berikutnya.
(5)Dalam hal terdapat kekurangan pembayaran, maka pengesahan LHP-KBK periode berikutnya dapat dilayani apabila sudah dilakukan pelunasan terhadap kekurangan pembayaran dan pelunasan terhadap rencana produksi bulan berikutnya."

5.Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah, dan menambah 4 (empat) ayat baru, yaitu ayat (12), (13), (14) dan (15), sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 13
(1)Dokumen yang termasuk surat keterangan sahnya hasil hutan yang digunakan dalam pengangkutan hasil hutan, terdiri dari:
a.Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) adalah blanko model DKB. 401;
b.Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) adalah blanko model DKA. 301;
c.Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FA-HHBK) adalah blanko model DKA. 302;
d.Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) adalah blanko model DKA. 303;
e.Surat Angkutan Lelang (SAL) adalah blanko model DKB. 402;
f.Nota atau faktur Perusahaan pemilik kayu olahan.
(12)Setiap pengangkutan HHBK rotan asalan dan produk olahan HHBK rotan setengah jadi, menggunakan FA-HHBK.
(13)Setiap pengangkutan produk olahan HHBK rotan dalam bentuk barang jadi (furniture, kerajinan tangan, aneka keranjang, lampit, saborina, dan barang jadi lainnya berbahan rotan), menggunakan Nota milik perusahaan.
(14)Setiap pengangkutan HHBK mentah bukan rotan menggunakan FA-HHBK, dan pengangkutan produk olahan HHBK bukan rotan menggunakan Nota milik perusahaan.
(15)Setiap pengangkutan lanjutan KBK yang digunakan secara langsung untuk cerucuk, tiang pancang, dan tiang jermal, menggunakan Nota atas nama pemilik/penerima."

6.Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 15
(1)Pengaturan pengangkutan KB yang akan diolah pada industri yang berada di dalam areal IUPHHK sesuai dengan izin industri dari Pejabat yang berwenang, adalah sebagai berikut:
a.Seluruh KB yang siap diangkut harus sudah disahkan LHP-nya dan telah dilunasi PSDH dan atau DR-nya.
b.Seluruh KB yang akan diangkut dari TPK hutan ke lokasi industri terlebih dahulu diterbitkan SKSKB.
c.Pengangkutan KB tersebut pada butir b, dilakukan secara bertahap dengan disertai dokumen FA-KB yang merupakan bagian dari SKSKB tersebut.
d.Setiap FA-KB yang telah sampai di lokasi industri dimatikan dan dilakukan pemeriksaan fisik oleh P3KB sesuai prosedur yang berlaku.
e.Di TPK Industri, kumpulan FA-KB dicocokkan dengan SKSKB, dan selanjutnya SKSKB dimatikan oleh P3KB.
f.Lokasi TPK Industri harus terpisah dengan TPK Hutan."

7.Ketentuan Pasal 19 ayat (3) diubah, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 19
(3)Penetapan TPK Antara oleh Dinas Kabupaten/Kota berlaku selama 5 (lima) tahun."

8.Pasal 24 diubah, dengan menambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (11), yang berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 24
(11)Penerbitan FA-KB untuk pengangkutan KB atau KBK lanjutan dari TPK-Antara milik selain IUPHHK/IPK atau dari TPK IUIPHHK atau Industri Pengolahan Kayu Terpadu dengan tujuan industri rumahan (home industry), atau pengrajin, menggunakan blanko FA-KB milik Asosiasi Pengrajin setempat, yang mana penerima kayu bulat menjadi anggotanya."

9.Ketentuan Pasal 28 diubah, dengan menambah 1 (satu) huruf baru yaitu huruf i, yang berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 28
i.Dalam hal terdapat beberapa TPK Antara yang disebabkan oleh faktor geografis (contoh: topografi berat) dan faktor alam (contoh: debit air kecil pada musim kering), maka dokumen SKSKB dimatikan di TPK Antara yang paling akhir sepanjang tidak ada perubahan fisik dan alat angkut dan diganti dengan FA-KB dengan kewajiban melapor kepada P3KB sebagaimana diatur dalam huruf a."

10.Ketentuan Pasal 46 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 46
(3)Ketentuan Nomor Seri Blanko SKSKB, FA-KB, FA-HHBK dan FA-KO diatur sebagai berikut:
a.Penetapan nomor seri blanko dokumen SKSKB terdiri dari tujuh digit angka latin, dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal.
b.Penetapan nomor seri blanko FA-KB terdiri dari inisial nama badan hukum pemohon diikuti satu huruf kapital dan enam digit nomor urut, dilaksanakan oleh Direktur Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan atas nama Direktur Jenderal, berdasarkan rekomendasi dari Dinas Provinsi.
c.Penetapan nomor seri blanko FA-KO, terdiri dari inisial nama badan hukum pemohon diikuti empat digit kode kabupaten/kota, satu huruf kapital dan enam digit nomor urut, dilaksanakan oleh Dinas Provinsi.
d.Penetapan nomor seri Blanko FA-KO dimaksud pada butir c hanya berlaku bagi industri primer yang mengolah KB/KBK menjadi KO berupa kayu gergajian dan Tempat Penampungan Terdaftar.
e.Penetapan nomor seri blanko FA-HHBK terdiri dari inisial nama badan hukum pemohon diikuti empat digit kode kabupaten/kota, satu huruf kapital dan enam digit nomor urut, dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota."

11.Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 48
(1)Untuk menjamin ketersediaan blanko SKSKB, Direktorat Jenderal melakukan pengadaan blanko SKSKB.
(2)Pengadaan blanko SKSKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan."

12.Pasal 49 diubah, dengan menambah 3 (tiga) ayat baru yaitu ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) yang berbunyi:

"Pasal 49
(6)Terhadap blanko SKSKB yang dimohon oleh Pemegang Izin Yang Sah dikenakan PNBP sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku (7) Dalam hal tertentu Direktur Jenderal dapat mendistribusikan blanko SKSKB kepada Pemegang IUPHHK melalui Kantor PT. Pos Indonesia.
(8)Pendistribusian blanko SKSKB kepada Kantor PT. Pos Indonesia diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal."

13.Ketentuan Pasal 55 diubah, dengan menambah 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (3) dan ayat (4) yang berbunyi:

"Pasal 55
(3)Dalam hal dari hasil stock opname terhadap industri primer ditemukan adanya perbedaan antara fisik KO dengan dokumen, wajib dilakukan pemeriksaan lebih lanjut melalui pelacakan terhadap kebenaran asal-usul, kelompok jenis, volume bahan baku, proses pengolahan dan penerbitan dokumen FA-KO (4) Dalam hal dari hasil pemeriksaan KO dalam peredarannya ditemukan adanya perbedaan antara fisik KO dengan dokumen, wajib dilakukan pelacakan terhadap legalitas dokumen, asal-usul KO, legalitas industri pengirim/Tempat Penampungan Terdaftar."

14.Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 58
(1)Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Terhadap IUPHHK-Alam yang telah ditetapkan untuk melaksanakan SI-PUHH Online tetapi tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

15.Pasal 59 diubah, dengan menambah 15 (lima belas) ayat baru yaitu ayat (3), (4), (5) (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16) dan (17) yang berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 59
(3)Untuk Hasil hutan berupa KB, KBK dan HHBK yang diangkut langsung dari areal izin yang sah, maka dokumen SKSKB, FA-KB dan FA-HHBK merupakan dokumen legalitas dan sekaligus merupakan bukti perubahan status hasil hutan dari milik negara menjadi milik privat.
(5)Nama-nama Pemegang IUPHHK-Alam yang mengimplementasikan SI-PUHH Online ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.
(6)Terhadap pemegang IUPHHK-Alam yang mengimplementasikan sistem informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SI-PUHH) Online, diberikan kewenangan penerbitan dokumen Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) secara Self Assessment oleh Petugas Penerbit SKSKB setelah terhadap seluruh kayu yang akan diangkut dilunasi PSDH/DR-nya.
(7)Selain pemegang IUPHHK-Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada pemegang IUPHHK-Alam yang telah mendapat sertifikat PHPL Mandatory berkategori "baik", diberikan kewenangan penerbitan dokumen SKSKB secara self assessment oleh Petugas Penerbit SKSKB setelah terhadap seluruh kayu yang akan diangkut dilunasi PSDH/DR-nya.
(8)Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) hanya diberikan dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Peraturan ini ditetapkan dan untuk selanjutnya dapat diberikan kewenangan kembali setelah melaksanakan SI-PUHH Online sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
(9)Petugas Penerbit SKSKB sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah petugas perusahaan yang berkualifikasi Penguji Hasil Hutan yang diangkat oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi berdasarkan pertimbangan teknis dari Balai.
(10)Bagi IUPHHK yang ditetapkan untuk melaksanakan SI-PUHH Online distribusi blanko SKSKB dilakukan oleh Direktur Jenderal kepada Direksi Pemegang IUPHHK melalui Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) setelah ada Nota Kesepahaman (MoU) antara Direktur Jenderal dengan APHI.
(11)Petugas Penerbit SKSKB sebagaimana tersebut pada ayat (9) wajib melakukan pengelolaan/pengadministrasian dan penyimpanan blanko SKSKB.
(12)Terhadap pemegang IUPHHK Alam yang mengimplementasikan SI-PUHH Online, penerbitan SKSKB dilakukan Audit setiap setahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan oleh tim yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.
(13)Pemeriksaan kayu bulat yang berasal dari IUPHHK-Alam yang mengimplementasikan SI-PUHH Online pada saat pengesahan Laporan Hasil Penebangan (LHP), dilakukan oleh P2LHP secara Official Assessment sebagai dasar bagi Pejabat Penagih dalam perhitungan PSDH dan/atau DR.
(14)Dalam waktu paling lambat 2 x 24 (dua kali duapuluh empat) jam sejak permohonan pengesahan LHP, P2LHP wajib melakukan pemeriksaan untuk pengesahan LHP, dan apabila dalam jangka waktu tersebut P2LHP tidak mengesahakan LHP, maka Penerbit LHP diberi kewenangan mengesahkan LHP secara Self Assessment, dengan dilampiri Surat Keterangan yang dibuat oleh Penerbit LHP dengan format sebagaimana Lampiran IV Peraturan ini.
(15)Terhadap fisik kayu bulat dengan label Barcode yang berasal dari IUPHHK-Alam hanya dapat dilakukan pemeriksaan di tempat tujuan dengan menggunakan alat Handheld Remote Capture (HRC) dan/atau dipantau melalui sistem Online oleh petugas yang berwenang.
(16)Barcode merupakan tanda legalitas bagi setiap batang kayu bulat yang diangkut, dikuasai atau dimiliki dalam bentuk label yang menempel pada setiap batang kayu bulat yang berisi tentang informasi terkait dengan legalitas dan dapat dibaca dengan menggunakan Barcode Reader (HRC).
(17)Pemegang IUPHHK-Alam peserta ujicoba implementasi SI-PUHH Online dengan AAC kurang dari 60.000 m3/tahun sebagaimana Lampiran III Peraturan ini tetap diwajibkan sebagai pelaksana SI-PUHH Online.
(18)Petunjuk Pelaksanaan SI-PUHH Online diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.
(19)Daftar IUPHHK-Alam yang ditetapkan melaksanakan SI-PUHH Online tercantum sebagaimana Lampiran II Permenhut ini."

16.Mengubah Model blanko DK.A.101a, DK.A.101b, DK.A.102b dan DK.A.103c pada Lampiran I Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006, sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Menteri Kehutanan ini.

17.Ketentuan Pasal 60 diubah, dengan menambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (6) yang berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 60
(6)Pengangkutan kayu yang berasal dari izin yang sah untuk pemenuhan bahan baku kayu kebutuhan lokal menggunakan dokumen SKSKB cap "Kalok"."

18.Ketentuan Pasal 62 diubah, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 62
(1)Peraturan ini mulai berlaku efektif 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan, dan khusus IUPHHK yang melaksanakan SI-PUHH Online sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat (4), berlaku efektif paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak peraturan ini ditetapkan.
(2)Paling lambat 180 hari sejak Peraturan ini ditetapkan, seluruh pemegang IUPHHK-HA wajib melaksanakan sistem PUHH Online ini."

Pasal II
Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Februari 2009
MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

H.M.S. KABAN
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Februari 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

[tulis] » komentar « [baca]
LDj © 2010

© LDj - 2010 • ke atas