BN 22-2008::Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan KSA Dan KPA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Rencana pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, disusun melalui tahapan kegiatan:
a.Penyusunan rencana pengelolaan; dan
b.Pengesahan rencana pengelolaan.

BAB II
PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

(1)Rencana pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, terdiri dari:

a.Rencana pengelolaan jangka panjang;
b.Rencana pengelolaan jangka menengah;
c.Rencana pengelolaan jangka pendek.

(2)Rencana pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

(3)Rencana pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

(4)Rencana pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

(1)Rencana pengelolaan jangka panjang disusun oleh Tim Kerja yang dibentuk oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis, yaitu:

a.Kepala Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam; atau
b.Kepala Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional.

(2)Susunan Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Anggota, yang meliputi unsur-unsur:

a.Unit Pelaksana Teknis yang bersangkutan;
b.BAPPEDA;
c.Dinas; dan
d.Tenaga ahli sesuai dengan kepentingan.

(3)Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 7

(1)Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) bertugas:

a.melakukan pengumpulan, pengelolaan dan analisa data;
b.menyusun rencana pengelolaan, pembahasan dan perbaikan.

(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim kerja menyusun rencana kerja penyusunan rencana pengelolaan jangka panjang yang disahkan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis dengan memuat:

a.Kerangka pemikiran;
b.Jenis dan tahapan kegiatan;
c.Metoda pengumpulan dan analisis data, serta tata waktu pelaksanaan;
d.Perencanaan anggaran.

Pasal 8

(1)Pengumpulan data dan informasi dalam penyusunan rencana pengelolaan jangka panjang meliputi aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya.

(2)Data dan informasi aspek ekologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:

a.Karakteristik dan fungsi ekosistem;
b.Flora, fauna, dan atau biota perairan;

c.Potensi fisik yang meliputi jenis tanah, ketinggian, geologi, kelerengan, bentang alam, gejala alam, fenomena alam, obyek daya tarik wisata, penutupan vegetasi, dan atau kedalaman laut (bathimetri);

d.Kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) dan sumber daya air;
e.Batas-batas kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam;
f.Batas administrasi pemerintahan di berbagai tingkatan;
g.Tata guna lahan, penguasaan lahan dan atau perairan di sekitarnya;
h.Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
i.Rencana Pembangunan Daerah.

(3)Data dan informasi aspek ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:

a.Nilai ekonomi kawasan dan sumber daya alam;

b.Perkembangan usaha dan investasi pemanfaatan di kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam;

c.Pemanfaatan sumber daya alam oleh masyarakat sekitar kawasan;
d.Sarana dan prasarana pengelolaan;
e.Sarana dan prasarana sekitar kawasan;
f.Rencana pembangunan regional;
g.Sumber-sumber pendanaan alternatif.

(4)Data dan informasi aspek sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:

a.Perkembangan demografi sekitar kawasan;
b.Kearifan tradisional pengelolaan sumber daya alam masyarakat setempat;
c.Kelembagaan, adat istiadat dan sosial kapital masyarakat setempat;

d.Persepsi masyarakat dan pemerintah daerah setempat terhadap kawasan dan potensinya;

e.Sumber daya manusia pengelola kawasan;
f.Keamanan kawasan.

(5)Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk data primer dan atau data sekunder.

(1)Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disusun rencana pengelolaan jangka panjang.

(2)Rencana pengelolaan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:

a.Tujuan dan sasaran yang jelas;
b.Data, informasi, kondisi dan potensi;
c.Arahan kegiatan dalam kerangka kebijakan prioritas pengelolaan;
d.Rencana tindakan dan kegiatan yang diperlukan untuk pencapaian tujuan;
e.Pembiayaan dan kelembagaan untuk penerapan rencana tindakan dan kegiatan;

f.Pemantauan, penilaian, pengendalian, pengawasan, pembinaan, dan pelaporan sebagai umpan balik untuk penyempurnaan rencana mendatang.

(3)Sistematika rencana pengelolaan jangka panjang sesuai dengan ketentuan dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 11

(1)Rencana pengelolaan jangka panjang dibahas dengan melibatkan:

a.BAPPEDA;
b.Dinas;
c.Para pihak yang terkait, sesuai dengan kepentingan.

(2)Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan yang ditandatangani sekurang-kurangnya oleh 3 (tiga) orang wakil dari peserta pembahasan.

(3)Apabila dari hasil pembahasan terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki, Tim Kerja melakukan perbaikan, serta menyampaikan hasil perbaikan rencana pengelolaan jangka panjang kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis.

(4)Hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis.

(1)Rencana pengelolaan jangka menengah disusun setiap 5 (lima) tahun dan merupakan penjabaran dari rencana pengelolaan jangka panjang.

(2)Rencana pengelolaan jangka menengah kesatu, disusun paling lama 1 (satu) tahun setelah rencana pengelolaan jangka panjang disahkan.

(3)Untuk rencana pengelolaan jangka menengah kedua, ketiga dan keempat, disusun 1 (satu) tahun sebelum rencana pengelolaan jangka menengah yang masih berjalan berakhir.

Pasal 14

(1)Rencana pengelolaan jangka menengah disusun oleh Tim Kerja yang dibentuk oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis, yaitu:

a.Kepala Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam; atau
b.Kepala Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional.

(2)Susunan Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua, Sekretaris, Anggota, yang meliputi unsur-unsur:

a.Unit pelaksana teknis yang bersangkutan;
b.BAPPEDA;
c.Dinas; dan
d.Tenaga ahli sesuai dengan kepentingan pengelolaan.

(3)Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggungjawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis.

(1)Penyusunan rencana pengelolaan jangka menengah kesatu, menggunakan data dan informasi yang telah dikumpulkan dalam penyusunan rencana pengelolaan jangka panjang.

(2)Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk data primer dan atau data sekunder.

Pasal 17Untuk penyusunan rencana pengelolaan jangka menengah kedua, ketiga, dan keempat diperlukan:
a.Penyesuaian dan pemutakhiran data dan informasi;

b.Evaluasi pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam rencana pengelolaan jangka menengah sebelumnya.

Pasal 18

(1)Pengolahan data dalam penyusunan rencana pengelolaan jangka menengah menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah untuk menghasilkan informasi situasi saat ini, proyeksi, dan identifikasi masalah.

(2)Hasil pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilanjutkan dengan analisis data dapat menggunakan analisis SWOT.

(1)Rencana pengelolaan jangka menengah dibahas dengan melibatkan:

a.BAPPEDA;
b.Dinas;
c.Para pihak yang terkait, sesuai dengan kepentingan.

(2)Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan yang ditandatangani sekurang-kurangnya oleh 3 (tiga) orang wakil dari peserta pembahasan.

(3)Apabila dari hasil pembahasan terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki, Tim Kerja melakukan perbaikan, serta menyampaikan hasil perbaikan rencana pengelolaan jangka menengah kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis.

(4)Hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 21Rencana pengelolaan jangka menengah yang telah diperbaiki dan ditandatangani oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis disampaikan kepada Direktur Teknis untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Keempat
Penyusunan Rencana Pengelolaan Jangka Pendek

(1)Rencana pengelolaan jangka pendek disusun oleh Tim Kerja dibentuk oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Anggota, dari lingkup Unit Pelaksana Teknis yang bersangkutan.

(2)Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 24

(1)Tim Kerja menyusun rencana kerja penyusunan rencana pengelolaan jangka pendek yang disahkan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis.

(2)Rencana kerja penyusunan rencana pengelolaan jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

a.Jenis dan tahapan kegiatan;
b.Tata waktu pelaksanaan;
c.Perencanaan anggaran.

Pengolahan dan analisis data dalam penyusunan rencana pengelolaan jangka pendek menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Pasal 28

(1)Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dituangkan dalam bentuk recana pengelolaan jangka pendek.

(2)Rencana pengelolaan jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:

a.Tujuan dan sasaran yang jelas;
b.Arahan kegiatan dalam kerangka kebijakan prioritas pengelolaan;
c.Rencana tindakan dan kegiatan yang diperlukan untuk pencapaian tujuan;
d.Pembiayaan dan kelembagaan untuk penerapan rencana tindakan dan kegiatan;

e.Pemantauan, penilaian, pengendalian, pengawasan, pembinaan, dan pelaporan sebagai umpan balik untuk penyempurnaan rencana mendatang.

(3)Sistematika rencana pengelolaan jangka pendek sesuai dengan ketentuan dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 29

(1)Rencana pengelolaan jangka pendek dibahas di lingkup Unit Pelaksana Teknis yang bersangkutan untuk mendapatkan tanggapan penyempurnaannya.

(2)Apabila hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki, Tim Kerja melakukan perbaikan, serta menyampaikan hasil perbaikan rencana pengelolaan jangka pendek kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Kelima
Rencana Kerja Tahunan

Pasal 30

(1)Dalam hal rencana pengelolaan jangka panjang dan atau rencana pengelolaan jangka menengah belum dibuat atau belum disahkan, pelaksanaan kegiatan pengelolaan didasarkan pada rencana kerja tahunan.

(2)Tatacara penyusunan rencana kerja tahunan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 s/d Pasal 29.

Bagian Keenam
Gabungan Penyusunan Rencana Pengelolaan

Pasal 31Atas dasar kepentingan keutuhan ekosistem, maka pengelolaan:

a.Satu atau lebih Kawasan Cagar Alam dan atau Kawasan Suaka Margasatwa dapat ditetapkan sebagai satu kawasan pengelolaan dengan satu rencana pengelolaan.

b.Satu atau lebih Kawasan Taman Nasional dan atau Kawasan Taman Wisata alam dapat ditetapkan sebagai satu kawasan pengelolaan dengan satu rencana pengelolaan.

BAB III
PENGESAHAN

Bagian Kesatu
Rencana Pengelolaan Jangka Panjang

Pasal 32

(1)Rencana pengelolaan jangka panjang untuk Kawasan Cagar Alam, Kawasan Suaka Margasatwa, Kawasan Taman Nasional, dan Kawasan Taman Wisata Alam yang telah dibahas di daerah, dan ditandatangani oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis sebagai penyusun pada lembar pengesahan dan rekomendasi BAPPEDA, selanjutnya disampaikan kepada Direktur Teknis untuk mendapatkan pencermatan.

(2)Direktur Teknis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, melakukan pencermatan rencana pengelolaan jangka panjang, dengan melibatkan Direktorat Lingkup Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.

(3)Apabila dari hasil pencermatan terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki, Direktur Teknis menyampaikan rencana pengelolaan jangka panjang dan hasil pencermatan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis untuk diperbaiki.

(4)Kepala Unit Pelaksana Teknis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja menyampaikan hasil perbaikan rencana pengelolaan jangka panjang kepada Direktur Teknis.

(5)Direktur Teknis menyampaikan perbaikan rencana pengelolaan jangka panjang dan hasil pencermatan kepada Direktur Jenderal untuk mendapatkan pengesahan.

(6)Direktur Teknis menandatangani rencana pengelolaan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai Penilai.

(7)Direktur Jenderal menandatangani rencana pengelolaan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai Pengesah.

Pasal 33

(1)Rencana pengelolaan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 yang telah disahkan, disampaikan kepada:

a.Menteri Kehutanan;
b.Eselon I lingkup Departemen Kehutanan;
c.Eselon II lingkup Direktorat Jenderal PHKA;
d.Gubernur/Bupati/Walikota;
e.BAPPEDA;
f.Dinas;
g.Unit Pelaksana Teknis yang bersangkutan.

(2)Rencana pengelolaan jangka panjang yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 32, disosialisasikan kepada para pihak, oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis.

Bagian Kedua
Rencana Pengelolaan Jangka Menengah

Pasal 34

(1)Rencana pengelolaan jangka menengah untuk Kawasan Cagar Alam, Kawasan Suaka Margasatwa, Kawasan Taman Nasional, dan Kawasan Taman Wisata Alam yang telah dibahas di daerah, dan ditandatangani oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis sebagai penyusun pada lembar pengesahan, selanjutnya disampaikan kepada Direktur Teknis untuk mendapatkan pencermatan.

(2)Direktur Teknis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, melakukan pencermatan rencana pengelolaan jangka menengah.

(3)Apabila dari hasil pencermatan terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki, Direktur Teknis menyampaikan rencana pengelolaan jangka menengah dan hasil pencermatan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis untuk diperbaiki.

(4)Kepala Unit Pelaksana Teknis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja menyampaikan kembali hasil perbaikan rencana pengelolaan jangka menengah kepada Direktur Teknis untuk mendapatkan pengesahan.

(5)Direktur Teknis menandatangani rencana pengelolaan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai Pengesah.

Pasal 35

(1)Rencana pengelolaan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 yang telah disahkan, disampaikan kepada:

a.Direktur Jenderal PHKA;
b.Eselon II Lingkup Direktorat Jenderal PHKA;
c.BAPPEDA;
d.Dinas;
e.Unit Pelaksana Teknis yang bersangkutan.

(2)Rencana pengelolaan jangka menengah yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 34, disosialisasikan kepada para pihak oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis.

Bagian Ketiga
Rencana Pengelolaan Jangka Pendek

Pasal 36

(1)Rencana pengelolaan jangka pendek Kawasan Cagar Alam, Kawasan Suaka Margasatwa, Kawasan Taman Nasional, dan Kawasan Taman Wisata Alam dilakukan pencermatan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis, dengan melibatkan pejabat yang membidangi perencanaan dan koordinator teknisi (PEH dan POLHUT).

(2)Apabila dari hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki, Tim Kerja melakukan perbaikan, serta menyampaikan hasil perbaikan rencana pengelolaan jangka pendek kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis untuk mendapatkan pengesahan.

(3)Kepala Unit Pelaksana Teknis menandatangani rencana pengelolaan jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai Pengesah.

Pasal 37Rencana Pengelolaan jangka pendek yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 36, disampaikan kepada:
a.Direktur Jenderal PHKA;
b.Esselon II Lingkup Direktorat Jenderal PHKA.

Bagian Keempat
Rencana Pengelolaan Taman Hutan Raya

Pasal 38Rencana Pengelolaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek Kawasan Taman Hutan Raya akan diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

BAB IV
EVALUASI

Pasal 39

(1)Dalam hal rencana pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, dapat dilakukan pengkajian ulang (review) rencana pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

(2)Pengkajian ulang (review) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan melakukan evaluasi atau peninjauan ulang.

(3)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40Rencana pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam yang telah disusun dan disahkan sebelum berlakunya peraturan ini, dinyatakan tetap berlaku.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 41Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juli 2008
MENTERI KEHUTANAN

H.M.S. KABAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juli 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA