Produk lain yang memiliki kesamaan Pos Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang diimpor, tidak wajib mengikuti ketentuan dalam SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) apabila telah memiliki Standar Nasional Indonesia tersendiri atau standar lain dengan ruang lingkup, jenis spesifikasi atau aplikasi yang berbeda dengan SNI Kawat Baja Beton Pratekan untuk Keperluan Konstruksi Beton.

Pasal 4
(1)Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 wajib memiliki Surat Pertimbangan Teknis dari Direktorat Jenderal Pembina Industri.
(2)Surat Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat informasi sebagai berikut:
a.identitas perusahaan/lembaga pemohon;
b.kegunaan;
c.kapasitas produksi dan rencana produksi perusahaan (untuk produsen ekspor);
d.jumlah produk yang akan diimpor;dan
e.spesifikasi produk.
(3)Pemberian Surat Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan perusahaan dan bagi perusahaan yang menggunakan Kawat Baja Beton Pratekan untuk Keperluan Konstruksi Beton sebagai bahan baku produk tujuan ekspor wajib dilengkapi dengan Surat Pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan bahwa produk yang diimpor digunakan sebagai bahan baku produk tujuan ekspor dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Perusahaan yang memproduksi Kawat Baja Beton Pratekan untuk Keperluan Konstruksi Beton sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib menerapkan SNI dengan:
a.memiliki SPPT SNI Kawat Baja Beton Pratekan untuk Keperluan Konstruksi Beton sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
b.membubuhkan tanda SNI pada setiap kemasan Kawat Baja Beton Pratekan untuk Keperluan Konstruksi Beton dengan penandaan yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang.

Pasal 7
(1)Penerbitan SPPT-SNI Kawat Baja Beton Pratekan untuk Keperluan Konstruksi Beton sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan oleh LSPro yang telah terakreditasi sesuai ruang lingkup SNI Kawat Baja Beton Pratekan untuk Keperluan Konstruksi Beton dan ditunjuk oleh Menteri, melalui:
a.pengujian kesesuaian mutu Kawat Baja Beton Pratekan untuk Keperluan Konstruksi Beton sesuai dengan ketentuan dalam SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan
b.audit penerapan Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2008 atau revisinya.
(2)Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh:
a.Laboratorium Penguji yang telah terakreditasi oleh KAN dengan ruang lingkup SNI Kawat Baja Beton Pratekan untuk Keperluan Konstruksi Beton dan ditunjuk oleh Menteri; atau
b.Laboratorium Penguji di luar negeri yang ditunjuk oleh Menteri sepanjang telah mempunyai perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis antara negara yang bersangkutan dengan Pemerintah Republik Indonesia serta perjanjian saling pengakuan (Mutual Recognition of Arrangement (MRA)) antara KAN dengan Badan Akreditasi negara bersangkutan.
(3)Audit penerapan Sistem Manajemen Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan jaminan mutu yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Mutu yang telah terakreditasi oleh KAN atau Badan Akreditasi negara pengekspor yang telah menandatangani Perjanjian Saling Pengakuan (Mutual Recognition of Arrangement (MRA)) dengan KAN.
(4)Apabila belum tersedia LSPro dan atau Laboratorium Penguji yang terakreditasi oleh KAN sesuai ruang lingkup SNI Kawat Baja Beton Pratekan untuk Keperluan Konstruksi Beton, Menteri dapat menunjuk LSPro dan atau Laboratorium Penguji yang kompetensinya telah dievaluasi oleh BPKIMI.
(5)LSPro dan atau Laboratorium Penguji yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 2 (dua) tahun sejak penunjukkan harus telah diakreditasi KAN.

Pasal 8
(1)LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) wajib melaporkan pelaksanaan sertifikasi kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala BPKIMI selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penerbitan SPPT-SNI.
(2)LSPro yang menerbitkan SPPT-SNI Kawat Baja Beton Pratekan untuk Keperluan Konstruksi Beton bertanggung jawab atas pelaksanaan surveilan penggunaan Tanda SNI terhadap SPPT- SNI yang diterbitkan.

Kawat Baja Beton Pratekan untuk Keperluan Konstruksi Beton sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang berasal dari impor dan memasuki daerah Pabean Indonesia wajib memenuhi ketentuan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 11
(1)Kawat Baja Beton Pratekan untuk Keperluan Konstruksi Beton sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang berasal dari hasil produksi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilarang beredar dan harus dimusnahkan.
(2)Kawat Baja Beton Pratekan untuk Keperluan Konstruksi Beton sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang telah beredar di pasar yang berasal dari produksi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus ditarik dari peredaran dan dimusnahkan oleh produsen yang bersangkutan.
(3)Tata cara penarikan produk dari peredaran, dan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Kawat Baja Beton Pratekan untuk Keperluan Konstruksi Beton sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang berasal dari impor dan tidak memenuhi ketentuan SNI sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 apabila masuk ke daerah Pabean Indonesia wajib diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Direktur Jenderal Pembina Industri menetapkan Petunjuk Teknis pelaksanaan dan pengawasan Penerapan SNI Kawat Baja Beton Pratekan untuk Keperluan Konstruksi Beton.

Pasal 14
Pelaku usaha, LSPro dan atau Laboratorium Penguji yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15
Peraturan Menteri ini mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 7 April 2011
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMAD S. HIDAYAT
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 April 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

PATRIALIS AKBAR

[tulis] » komentar « [baca]