BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Di setiap daerah kabupaten/kota yang berbatasan dengan antarnegara dibentuk BPPD kabupaten/kota.
(2)Pembentukan BPPD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 4
BPPD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah.

(1)BPPD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
  1. BPPD Provinsi Tipe A;
  2. BPPD Provinsi Tipe B; dan
  3. BPPD Provinsi Tipe C.
(2)BPPD Provinsi tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibentuk di daerah provinsi yang memiliki lebih dari 5 (lima) kecamatan lokasi prioritas di kawasan perbatasan.
(3)BPPD Provinsi tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibentuk di daerah provinsi yang memiliki 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) kecamatan lokasi prioritas di kawasan perbatasan.
(4)BPPD Provinsi tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibentuk di daerah provinsi yang memiliki kurang dari 2 (dua) kecamatan lokasi prioritas di kawasan perbatasan.

Pasal 7
(1)BPPD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas:
  1. BPPD Kabupaten/Kota Tipe A;
  2. BPPD Kabupaten/Kota Tipe B; dan
  3. BPPD Kabupaten/Kota Tipe C.
(2)BPPD Kabupaten/Kota tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibentuk di daerah Kabupaten/Kota yang memiliki lebih dari 3 (tiga) kecamatan lokasi prioritas di kawasan perbatasan.
(3)BPPD Kabupaten/Kota tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibentuk di daerah Kabupaten/Kota yang memiliki 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) kecamatan lokasi prioritas di kawasan perbatasan.
(4)BPPD Kabupaten/Kota tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibentuk di daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kurang dari 2 (dua) kecamatan lokasi prioritas di kawasan perbatasan.

BAB III
WEWENANG, TUGAS, DAN FUNGSI
BADAN PENGELOLA PERBATASAN DI DAERAH

Bagian Kesatu
Wewenang

Pasal 8
BPPD Provinsi dalam pengelolaan wilayah negara dan kawasan perbatasan mempunyai wewenang:
  1. melaksanakan kebijakan Pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya untuk otonomi daerah dan tugas pembantuan;
  2. melakukan koordinasi pembangunan di Kawasan Perbatasan;
  3. melakukan pembangunan Kawasan Perbatasan antarpemerintah daerah dan/atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga; dan
  4. melakukan pengawasan pelaksanaan pembangunan Kawasan Perbatasan yang dilaksanakan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

BPPD Provinsi dan BPPD Kabupaten/Kota mempunyai tugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 11
BPPD Provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, menyelenggarakan fungsi:
  1. penyusunan rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan;
  2. penyusunan program dan anggaran pembangunan kawasan perbatasan sesuai dengan skala prioritas;
  3. pengoordinasian pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan kawasan perbatasan;
  4. pelaksanaan fasilitasi penegasan, pemeliharaan, dan pengamanan batas wilayah negara;
  5. penginventarisasian potensi sumber daya untuk pengusulan penetapan zona pengembangan ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, dan zona lainnya di kawasan perbatasan; dan
  6. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan.

(1)BPPD Provinsi tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  1. Kepala;
  2. Sekretariat;
  3. Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama;
  4. Bidang Koordinasi Pelaksanaan; dan
  5. Bidang Monitoring dan Evaluasi.
(2)BPPD Provinsi tipe B, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  1. Kepala;
  2. Sekretariat;
  3. Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama; dan
  4. Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi.
(3)BPPD Provinsi tipe C, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
  1. Kepala;
  2. Sekretariat;
  3. Seksi Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama; dan
  4. Seksi Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi.
(4)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf b, dan ayat (3) huruf b terdiri atas 2 (dua) Subbagian.
(5)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, serta ayat (2) huruf c dan huruf d terdiri atas 2 (dua) Subbidang.

Bagian Kedua
Badan Pengelola Perbatasan di Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 14
(1)BPPD Kabupaten/Kota tipe A, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  1. Kepala;
  2. Sekretariat;
  3. Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama;
  4. Bidang Koordinasi Pelaksanaan; dan
  5. Bidang Monitoring dan Evaluasi.
(2)BPPD Kabupaten/Kota tipe B, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  1. Kepala;
  2. Sekretariat;
  3. Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama; dan
  4. Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi.
(3)BPPD Kabupaten/Kota tipe C, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
  1. Kepala;
  2. Sekretariat;
  3. Seksi Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama; dan
  4. Seksi Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi.
(4)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf b, dan ayat (3) huruf b, terdiri atas 2 (dua) Subbagian.
(5)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, dan ayat (2) huruf c dan huruf d, terdiri atas 2 (dua) Subbidang.

BAB V
JABATAN

Bagian Kesatu
Badan Pengelola Perbatasan di Daerah Provinsi

(1)Kepala BPPD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, dan ayat (3) huruf a merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau eselon IIB.
(2)Sekretaris BPPD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf b, dan ayat (3) huruf b merupakan Jabatan Administrator atau eselon IIIA.
(3)Kepala Bidang pada BPPD Kabupaten/Kota tipe A dan tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e serta ayat (2) huruf c dan huruf d merupakan Jabatan Administrator atau eselon IIIB.
(4)Kepala Seksi, Kepala Subbagian, dan Kepala Subbidang pada BPPD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf c dan huruf d, ayat (4), dan ayat (5) merupakan Jabatan Pengawas atau eselon IVA.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 17
BPPD Provinsi dan BPPD Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas dan fungsi, menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.

Pasal 18
Kepala BPPD Provinsi dan Kepala BPPD Kabupaten/Kota melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.

Kepala BPPD Provinsi dan Kepala BPPD Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

Pasal 21
(1)Hubungan Kerja antara BPPD Provinsi dan BPPD Kabupaten/Kota dengan BNPP merupakan hubungan koordinatif.
(2)Hubungan Kerja antara BPPD Provinsi dengan BPPD Kabupaten/Kota merupakan hubungan koordinatif.
(3)Hubungan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui konsultasi dan rapat koordinasi.

Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24
Kepala BNPP melakukan pembinaan dan pengawasan kepada BPPD Provinsi dan BPPD Kabupaten/Kota dalam pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.

BAB VIII
PENDANAAN

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2017
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

TJAHJO KUMOLO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2018
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

[tulis] » komentar « [baca]