info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
BAB I
KETENTUAN UMUM

Ruang lingkup dalam peraturan ini yaitu mencakup petunjuk pelaksanaan dan teknis dalam aktivitas pelayanan penerimaan permohonan perlindungan kepada saksi dan/atau korban yang masuk dan diterima melalui UPP LPSK.

Pasal 4
Pelayanan penerimaan permohonan perlindungan dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut:
a.aksesibilitas yaitu kemudahan dalam memperoleh pelayanan permohonan perlindungan oleh setiap pemohon.
b.akuntabilitas yaitu dapat tindakan pelayanan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c.kerahasiaan yaitu dalam kondisi tertentu, pemohon perlindungan dijamin kerahasiaannya baik identitasnya maupun substansi permohonannya.
d.partisipatif yaitu mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
e.kesamaan hak yaitu tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, status ekonomi dan status sosial.
f.keseimbangan hak dan kewajiban yaitu pemberi dan penerima pelayanan harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.
g.kepastian waktu yaitu pelaksanaan pelayanan permohonan perlindungan dan bantuan dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

BAB II
PELAYANAN PERMOHONAN PERLINDUNGAN

(1)Jenis atau klasifikasi pelayanan permohonan perlindungan mencakup:
a.pelayanan permohonan perlindungan;
b.pelayanan permohonan bantuan;
c.pelayanan permohonan restitusi;
d.pelayanan permohonan kompensasi, dan
e.pelayanan permohonan khusus.
(2)Pelayanan permohonan khusus sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada pemohon dalam kategori:
a.perempuan;
b.anak di bawah umur;
c.disable (cacat);
d.kondisi fisik rentan; dan
e.lanjut usia.
(3)ketentuan dan tata cara pemberian pelayanan permohonan khusus sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf e diatur lebih lanjut dalam keputusan Ketua LPSK.

BAB III
SYARAT DAN TATA CARA PERMOHONAN

Pasal 7
(1)Permohonan perlindungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dapat diajukan oleh:
a.saksi dan/atau korban langsung;
b.kuasa hukum atau pendamping pemohon;
c.keluarga pemohon;
d.aparat penegak hukum yang menangani kasus terkait; dan
e.instansi terkait lainnya.
(2)Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib menunjukkan surat kuasa khusus dari saksi dan/atau korban yang mengajukan permohonan perlindungan.
(3)Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, wajib menunjukkan kartu keluarga atau dokumen terkait lainnya yang menunjukkan adanya hubungan keluarga yang sah antara pemohon dengan saksi dan/atau korban yang mengajukan permohonan perlindungan.
(4)Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e, wajib memberikan surat analisa dan rekomendasi tentang perlunya saksi dan/atau korban diberikan perlindungan dari LPSK.

Pasal 8
(1)Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 untuk memperoleh perlindungan wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Ketua LPSK yang disertai dengan fotokopi identitas lengkap.
(2)Permohonan sebagaimana dimakasud pada Ayat (1), dapat diberi materai yang cukup.
(3)Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat diajukan oleh:
a.pemohon yang datang sendiri atau melalui keluarganya;
b.melalui pejabat yang berwenang, antara lain:
1.aparat penegak hukum yang mempunyai kewenangan melakukan penyidikan;
2.instansi yang diberikan kewenangan dalam Undang-Undang untuk memberikan perlindungan saksi dan/atau korban; dan
3.lembaga atau komisi, yang mempunyai kewenangan untuk melindungi saksi dan/atau korban.
c.melalui kuasa hukumnya dengan menunjukkan surat kuasa dari pemohon; dan
d.melalui surat dan/atau dokumen elektronik.
(4)Permohonan perlindungan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat disampaikan dengan cara:
a.datang secara langsung;
b.surat tertulis;
c.surat elektronik (email); dan
d.faksimili.

(1)Pemohon wajib melengkapi syarat formil dan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak permohonan diterima oleh Satgas UPP LPSK.
(2)Satgas UPP LPSK dapat melakukan penelaahan ke lokasi dalam rangka pemenuhan syarat formil dan materiil permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).
(3)Ketentuan mengenai penelaahan ke lokasi diatur lebih lanjut dalam peraturan LPSK tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan dan Pedoman Investigasi LPSK.

Pasal 11
(1)Satgas UPP LPSK wajib membuat risalah permohonan, setelah permohonan dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
(2)Dalam hal permohonan belum dinyatakan lengkap namun telah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Satgas UPP LPSK wajib membuat risalah untuk diputuskan dalam Rapat Paripurna.
(3)Risalah permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:
a.nomor registrasi permohonan b. tanggal penerimaan permohonan;
c.data identitas pemohon atau kuasa dan/atau keluarga;
d.wilayah hukum kasus yang dilami pemohon;
e.jenis layanan permohonan yang dikehendaki;
f.identitas saksi dan/atau korban yang dimintakan perlindungan;
g.kronologi atau uraian fakta yang dialami pemohon;
h.bukti dan/atau dokumen yang terkait;
i.hasil penelaahan Satgas UPP LPSK;
j.tindakan yang telah dilakukan Satgas UPP LPSK atau tanggapan; dan
k.rekomendasi Satgas UPP LPSK atas permohonan pemohon.
(4)Risalah permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) wajib diserahkan oleh Staf UPP LPSK kepada Anggota LPSK selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan rapat paripurna.
(5)Risalah permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib diputuskan dalam rapat paripurna.
(6)Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) antara lain berupa:
a.permohonan ditolak;
b.permohonan diterima berupa pemberian perlindungan;
c.permohonan diterima berupa pemberian bantuan;
d.permohonan diterima berupa pemberian kompensasi;
e.permohonan diterima berupa pemberian restitusi;dan
f.permohonan diterima berupa pemberian hak prosedural.
(7)Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada Ayat (5), disampaikan kepada pemohon selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak adanya keputusan rapat paripurna.

BAB IV
PELAYANAN PERMOHONAN

Bagian kesatu
Pelayanan Permohonan Perlindungan

(1)Syarat formil pengajuan permohonan bantuan yaitu:
a.permohonan tertulis;
b.identitas pemohon;
c.permohonan dilengkapi dengan surat keterangan dari Komnas HAM bahwa pemohon adalah korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
d.uraian tentang peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
e.identitas pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
f.bentuk bantuan yang diminta.
(2)Permohonan bantuan diajukan oleh korban pelanggaran HAM yang berat dan korban tindak pidana lainnya sesuai dengan Keputusan LPSK.
(3)Dalam hal pemohon merupakan korban tindak pidana, pemohon wajib melengkapi ketentuan syarat formil dan materil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
(4)Pemohon wajib lapor dan menggunakan tanda pengenal yang diberikan oleh satuan Pengamanan sesuai dengan standar pengamanan yang ditentukan LPSK.
(5)Satgas UPP LPSK wajib menerima dan menempatkan pemohon di dalam ruang tunggu serta memberikan fasilitas yang aman dan nyaman bagi pemohon.
(6)Satgas UPP LPSK wajib melakukan registrasi terhadap permohonan yang diajukan pemohon.
(7)Dalam hal pemohon hanya melakukan konsultasi atau meminta informasi tentang tugas dan fungsi pemberian bantuan saksi dan korban, Satgas UPP LPSK wajib melakukan registrasi administrasi.
(8)Dalam hal pemohon tidak bisa baca tulis, Satgas UPP LPSK wajib membantu penulisan permohonannya.
(9)Dalam hal pemohon tidak bisa berbahasa indonesia, UPP LPSK menyediakan petugas penerjemah.
(10)Dalam hal permohonan disampaikan secara langsung, Satgas UPP LPSK dapat meminta keterangan dan informasi mengenai permohonan bantuan yang disampaikan pemohon.
(11)Permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (8), mencakup tindakan:
a.membuat berita acara penerimaan permohonan;
b.merekam dan menyampaikan ketentuan rekaman pembicaraan tersebut kepada pemohon;
c.memberikan informasi mengenai tugas, wewenang dan prosedur serta mekanisme permohonan bantuan pada LPSK;
d.memberikan informasi mengenai kategori saksi dan korban yang menjadi kewenangan LPSK;
e.memberikan informasi mengenai syarat formil dan materiil permohonan bantuan;
f.membuat berita acara mengenai keterangan dan informasi yang dimilki saksi dan korban yang ditanda-tangani pemohon di atas materai;
g.memberikan informasi dan saran dalam hal permohonan bukan merupakan kewenangan LPSK;
h.memeriksa kelengkapan berkas yang disampaikan pemohon; dan
i.meminta kelengkapan informasi dan berkas permohonan sesuai dengan syarat formil dan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
(12)Dalam hal permohonan diajukan melalui surat, fax, email, Satgas UPP LPSK wajib melakukan tindakan:
a.menelaah isi surat, fax, telepon dan email permohonan;
b.menginventarisir dokumen atau keterangan yang perlu dilengkapi pemohon;
c.memberitahukan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi permohonan.
(13)Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada Ayat (10) diserahkan kepada pemohon selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak permohonan diterima Satgas UPP LPSK.
(14)Satgas UPP LPSK wajib melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam proses penanganan permohonan bantuan saksi dan/atau korban;
(15)Satgas UPP LPSK wajib melakukan penelaahan substansi terhadap syarat formil dan materiil permohonan bantuan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima UPP LPSK.
(16)Penelaahan substansi sebagaimana dimaksud pada Ayat (9) mencakup:
a.kelayakan pemenuhan syarat formil dan materiil permohonan;
b.keseimbangan informasi; dan
c.hasil koordinasi dengan instansi terkait.
(17)Satgas UPP LPSK wajib menyerahkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (16) kepada staf UPP LPSK selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan rapat paripurna.

Bagian Ketiga
Permohonan Restitusi

Pasal 14
(1)Syarat formil permohonan restitusi yaitu:
a.identitas pemohon;
b.uraian tentang tindak pidana;
c.identitas pelaku tindak pidana;
d.uraian kegiatan yang nyata-nyata diderita;dan
e.bentuk restitusi yang diminta.
(2)Permohonan restitusi diajukan oleh korban tindak pidana.
(3)Pelayanan permohonan restitusi dilaksanakan oleh Satgas UPP LPSK.
(4)Pemohon wajib lapor dan menggunakan tanda pengenal yang diberikan oleh satuan Pengamanan sesuai dengan standar pengamanan yang ditentukan LPSK.
(5)Satgas UPP LPSK wajib menerima dan menempatkan pemohon di dalam ruang tunggu serta memberikan fasilitas yang aman dan nyaman bagi pemohon.
(6)Satgas UPP LPSK wajib melakukan registrasi terhadap permohonan yang diajukan pemohon.
(7)Dalam hal pemohon hanya melakukan konsultasi atau meminta informasi tentang tugas dan fungsi pemberian restitusi korban, Satgas UPP LPSK wajib melakukan registrasi administrasi.
(8)Dalam hal pemohon tidak bisa baca tulis, Satgas UPP LPSK wajib membantu penulisan permohonannya.
(9)Dalam hal pemohon tidak bisa berbahasa indonesia, UPP LPSK menyediakan petugas penerjemah.
(10)Dalam hal permohonan disampaikan secara langsung, Satgas UPP LPSK dapat meminta keterangan dan informasi mengenai permohonan restitusi yang disampaikan pemohon.
(11)Permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (8), mencakup tindakan:
a.membuat berita acara penerimaan permohonan;
b.merekam dan menyampaikan ketentuan rekaman pembicaraan tersebut kepada pemohon;
c.memberikan informasi mengenai tugas, wewenang dan prosedur serta mekanisme permohonan restitusi pada LPSK;
d.memberikan informasi mengenai kategori saksi dan korban yang menjadi kewenangan LPSK;
e.memberikan informasi mengenai syarat formil dan materiil permohonan restitusi;
f.membuat berita acara mengenai keterangan dan informasi yang dimilki saksi dan korban yang ditanda-tangani pemohon di atas materai;
g.memberikan informasi dan saran dalam hal permohonan bukan merupakan kewenangan LPSK;
h.memeriksa kelengkapan berkas yang disampaikan pemohon; dan
i.meminta kelengkapan informasi dan berkas permohonan sesuai dengan syarat formil dan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
(12)Dalam hal permohonan diajukan melalui surat, fax, email, Satgas UPP LPSK wajib melakukan tindakan:
a.menelaah isi surat, fax, telepon dan email permohonan;
b.menginventarisir dokumen atau keterangan yang perlu dilengkapi pemohon;
c.memberitahukan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi permohonan.
(13)Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada Ayat (10) diserahkan kepada pemohon selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak permohonan diterima Satgas UPP LPSK.
(14)Satgas UPP LPSK wajib melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam proses penanganan permohonan bantuan saksi dan/atau korban;
(15)Satgas UPP LPSK wajib melakukan penelaahan substansi terhadap syarat formil dan materiil permohonan restitusi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima UPP LPSK.
(16)Penelaahan substansi sebagaimana dimaksud pada Ayat (9) mencakup:
a.kelayakan pemenuhan syarat formil dan materiil permohonan;
b.keseimbangan informasi; dan
c.hasil koordinasi dengan instansi terkait.
(17)Satgas UPP LPSK wajib menyerahkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (16) kepada staf UPP LPSK selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan rapat paripurna.

Bagian Keempat
Permohonan Kompensasi

(1)Dalam hal pemohon pada situasi dan kondisi tertentu, Satgas UPP LPSK dapat mengusulkan dan melakukan pemberian perlindungan tindakan darurat.
(2)Situasi dan kondisi tertentu sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) mencakup:
a.situasi yang mendesak dan membutuhkan suatu tindakan cepat untuk keselamatan, keamanan dan tindak lanjut dalam proses perlindungan pada proses hukum yang membahayakan jiwa pemohon; dan
b.saksi dan/atau korban memerlukan tindakan medis dan psikososial;dan
(3)Satgas UPP LPSK wajib melakukan tindakan dalam penanganan tindakan darurat sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) antara lain berupa:
a.penempatan dalam ruangan khusus yang ditentukan LPSK;
b.mencatat identitas saksi dan/atau korban;
c.mencatat identitas pendamping dan/atau keluarga;
d.melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan berwenang;
e.pemberian tindakan medis dan psikologis jika diperlukan;
f.penempatan dalam rumah aman LPSK;
g.tindakan pengamanan dan pengawalan sementara;dan
h.tindakan lain yang diperlukan.
(4)Pemberian tindakan darurat sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) wajib memperoleh persetujuan sekurang-kurangnya 3 (tiga) Anggota LPSK.
(5)Saksi dan/atau korban dilarang dipindah, dipinjam atau dibawa pihak lain untuk kepentingan apapun tanpa izin dari Anggota LPSK penanggungjawab Satgas UPP LPSK.
(6)Satgas UPP LPSK wajib memberikan laporan tertulis dalam hal pemberian tindakan darurat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) kepada Ketua LPSK untuk disampaikan dalam Rapat Paripurna.
(7)Pemberian tindakan darurat tidak menghapus kewajiban pemohon untuk memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
(8)Pemberian tindakan darurat diberikan maksimal selama 7 (tujuh) hari sejak permohonan diterima Satgas UPP LPSK dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.
(9)Perpanjangan pemberian tindakan darurat sebagaimana dimaksud pada Ayat (7) dilakukan berdasarkan keputusan paripurna.
(10)Rapat Paripurna wajib memberikan keputusan permohonan perlindungan apabila pemberian tindakan darurat telah memasuki jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (7).
(11)Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian tindakan darurat diatur lebih lanjut dalam peraturan LPSK tentang tata cara pemberian tindakan darurat.

BAB VI
LAYANAN INFORMASI PENANGANAN PERMOHONAN

Pasal 17
(1)UPP LPSK wajib menyampaikan informasi penanganan permohonan kepada pemohon yang terkait.
(2)Informasi penanganan permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh staf UPP LPSK.
(3)Informasi penanganan permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mencakup:
a.perkembangan penanganan permohonan;
b.tindakan yang perlu dilakukan pemohon;
c.hasil telaah dari Satgas UPP LPSK;
d.jangka waktu penanganan permohonan;
e.tindak lanjut yang akan dilakukan.
(4)Informasi penanganan permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disampaikan oleh Staf UPP LPSK melalui:
a.telepon;
b.datang langsung; dan
c.surat.
(5)Informasi yang bersifat rahasia selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) hanya dapat disampaikan kepada pemohon apabila pemohon datang langsung.
(6)Pemohon wajib menyampaikan identitas dan nomor register permohonan yang telah terdaftar, untuk mendapatkan informasi mengenai tindak lanjut permohonan.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 18
(1)UPP LPSK wajib menyampaikan laporan kinerja secara berkala maupun insidental.
(2)Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mencakup:
a.data penyelenggaraan UPP LPSK;
b.database penerimaan permohonan perlindungan;
c.penyediaan dan penyerapan anggaran untuk fasilitas dan operasional UPP LPSK;
d.saran dan rekomendasi untuk peningkatan UPP LPSK.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak memuat hal-hal yang bersifat rahasia dalam perlindungan saksi dan korban.
(4)Laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dijadikan dasar informasi yang diberikan kepada masyarakat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan LPSK ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 2011
KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN
SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA,

ABDUL HARIS SEMENDAWAI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 April 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

[tulis] » komentar « [baca]
LDj © 2010

© LDj - 2010 • ke atas