BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Pelaksanaan penugasan oleh Pelaksana Angkutan Laut Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan kompensasi oleh Pemerintah.
(2)Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan termasuk perubahannya.
(3)Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di hitung berdasarkan selisih biaya produksi dengan tarif dan pendapatan.
(4)Biaya produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi komponen biaya:
a.operasional langsung; dan
b.operasional tidak langsung/overhead.
(5)Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tarif angkutan penumpang laut dalam negeri kelas ekonomi yang diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.
(6)Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pendapatan yang:
a.diperhitungkan dalam penyelenggaraan kegiatan PSO; dan
b.dilaporkan.
(7)Komponen biaya produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

Pasal 4
(1)Dalam pelaksanaan PSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Menteri memberikan penugasan kepada Pelaksana Angkutan Laut Nasional.
(2)Penugasan kepada Pelaksana Angkutan Laut Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri untuk setiap Tahun Anggaran.

Dalam melaksanakan PSO, pelaksana angkutan laut nasional harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a.memiliki Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) yang masih berlaku;
b.memiliki kapal pengangkut penumpang;
c.memiliki sumber daya manusia dengan kualifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.memiliki kantor cabang atau layanan operasional pada setiap pelabuhan yang disinggahi; dan
e.menyediakan pelayanan tiket pada setiap pelabuhan yang disinggahi.

Pasal 7
Dalam melaksanakan PSO, Direktur Jenderal berhak:
a.menetapkan jaringan trayek tetap dan teratur (liner);
b.menetapkan jangkauan, frekuensi pelayaran, dan standar pelayanan;
c.memberikan sanksi dan denda dalam hal penyelenggaraan tidak memenuhi ketentuan dalam perjanjian;
d.menerima laporan atas penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik bidang angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi berbasis online dan realtime yang terintegrasi dengan sistem informasi Kementerian Perhubungan paling lambat setiap tanggal 20 (dua puluh) di bulan berikutnya;
e.melaksanakan pemantauan, analisa dan evaluasi, serta verifikasi terhadap pelaksanaan PSO secara berkala dan sewaktu-waktu diperlukan; dan
f.melakukan pencairan dana penyelenggaraan PSO yang dilaksanakan secara bulanan berdasarkan realisasi voyage.

Pasal 8
Dalam melaksanakan PSO, Pelaksana Angkutan Laut Nasional berkewajiban:
a.melaksanakan penugasan berdasarkan Perjanjian yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal dengan Direktur Utama Pelaksana Angkutan Laut Nasional;
b.mematuhi perjanjian;
c.mematuhi standar pelayanan penumpang angkutan laut yang ditetapkan oleh Menteri;
d.melaksanakan PSO berdasarkan trayek bidang angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi;
e.menjaga keselamatan dan keamanan penumpang dan barang;
f.menjamin kesinambungan pelayanan selama kapal dalam masa perawatan tahunan (annual docking);
g.membuat dan menyampaikan laporan serta dokumentasi berupa audio visual penyelenggaraan PSO apabila diperlukan oleh Direktur Jenderal; dan
h.memiliki sistem informasi pelaporan data operasional, biaya, dan pendapatan berbasis online dan realtime yang terintegrasi dengan sistem informasi Kementerian Perhubungan.

(1)Untuk pencairan kompensasi penyelenggaraan PSO, Direktur Jenderal melakukan verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan terhadap penyelenggaraan PSO.
(2)Verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Verifikasi dan/atau Konsultan Pengawas.
(3)Konsultan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh melalui penyedia jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memverifikasi biaya produksi dan pendapatan serta standar pelayanan penumpang angkutan laut berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan verifikasi penyelenggaraan PSO yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
(5)SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
a.ketentuan umum;
b.obyek yang akan diverifikasi;
c.prosedur pelaksanaan verifikasi; dan
d.evaluasi realisasi Standar Pelayanan penumpang angkutan laut dan kinerja pelayanan.
(6)Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Tim Verifikasi dan tim yang dibentuk oleh Pelaksana Angkutan Laut Nasional.
(7)Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal selaku KPA dan Direktur Utama Pelaksana Angkutan Laut Nasional.
(8)Berita Acara Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bersifat administratif dan tidak membebaskan Pelaksana Angkutan Laut Nasional untuk diaudit oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11
Pelaksana Angkutan Laut Nasional bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan dan penggunaan dana penyelenggaraan PSO.

(1)Direktur Utama Pelaksana Angkutan Laut Nasional menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana penyelenggaraan PSO kepada Direktur Jenderal selaku KPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Direktur Jenderal selaku KPA menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana penyelenggaran PSO kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan selaku Pengguna Anggaran dengan tembusan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan.

Pasal 14
Direktur Jenderal selaku KPA menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEMERIKSAAN

(1)Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dinyatakan bahwa terdapat kekurangan pembayaran oleh Pemerintah kepada Pelaksana Angkutan Laut Nasional, kekurangan pembayaran tersebut diusulkan untuk dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) terdapat kelebihan pembayaran oleh Pemerintah kepada Pelaksana Angkutan Laut Nasional, kelebihan pembayaran dimaksud wajib disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBINAAN

Pasal 17
(1)Direktur Jenderal melakukan pembinaan dalam pelaksanaan PSO.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan, pengawasan, dan pengendalian.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut Untuk Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 171), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2019
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

BUDI KARYA SUMADI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2019
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

[tulis] » komentar « [baca]