info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Penguasaan dan penyerahan Aset KKKS dilakukan dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari KKKS.

BAB II
SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Sistem Akuntansi

Pasal 4
Aset KKKS diakuntansikan dan dilaporkan melalui sistem akuntansi Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang termasuk dalam klasifikasi transaksi khusus.

Bagian Kedua
Unit Akuntansi Pelaporan Keuangan

(1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara dibentuk Unit Akuntansi Pengelolaan Barang Bendahara Umum Negara yang terdiri dari:
a. UAKPlB-BUN, yang dilaksanakan oleh Unit Eselon I pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang menangani bidang minyak dan gas bumi;
b. UAPPlB-BUN, yang dilaksanakan oleh Unit Eselon II pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang menangani Barang Milik Negara;
c. UAPlB-BUN, yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
d. UAPlB, yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
(2) UAKPlB-BUN wajib menyusun Laporan Pengelolaan Barang Milik Negara berupa Laporan Barang Milik Negara (LBMN), Laporan Persediaan, dan Catatan Ringkas Barang Milik Negara (CRBMN).

BAB III
PEDOMAN AKUNTANSI

Bagian Kesatu
Penyusunan Neraca Pembukaan

Pasal 7
(1) Dalam rangka penatausahaan aset KKKS ditetapkan saldo pembukaan sebagai dasar untuk penyusunan neraca pembukaan aset KKKS.
(2) Penyajian nilai dan jenis aset dalam neraca pembukaan UAKPlB-BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada penyajian aset KKKS dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2009 Audited.
(3) Neraca pembukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Unit Eselon I pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang menangani bidang minyak dan gas bumi dengan disertai Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Bagian Kedua
Pengakuan

Pasal 8
(1) Aset KKKS yang diperoleh dan/atau dibeli serta digunakan oleh KKKS sejak Tahun 2011 diakui secara langsung sebagai Barang Milik Negara.
(2) Aset KKKS yang diperoleh atau dibeli sebelum Tahun 2011 diakui sebagai Barang Milik Negara setelah dilakukan inventarisasi dan/atau penilaian.

Bagian Ketiga
Pengklasifikasian

(1) Aset KKKS yang diperoleh sampai dengan Tahun 2004 dicatat berdasarkan hasil penilaian.
(2) Dalam hal aset KKKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibeli dalam mata uang asing, maka hasil penilaiannya dijabarkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal penilaian dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pasal 11
(1) Aset yang diperoleh dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2010 dapat dicatat menggunakan nilai perolehan dengan memperhitungkan nilai penyusutan sesuai dengan metode penyusutan yang akan ditetapkan kemudian.
(2) Pencatatan aset KKKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. dalam hal nilai perolehan dalam mata uang asing yang diketahui tanggal perolehannya, maka nilai aset dijabarkan ke dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi/perolehan dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK);
b. dalam hal nilai perolehan dalam mata uang asing yang tidak diketahui tanggal perolehannya namun tahun perolehannya dapat diketahui, maka nilai aset dijabarkan ke dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember tahun perolehan dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
(3) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (2), untuk aset KKKS yang nilai perolehannya tidak dapat diketahui, maka dapat dicatat berdasarkan nilai wajar.

Penilaian terhadap aset KKKS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penilaian Barang Milik Negara.

Bagian Keenam
Dokumen Sumber

Pasal 14
(1) Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pencatatan oleh UAKPA-BUN/UAKPlB-BUN terdiri dari sertifikat tanah dan/atau Surat Pelepasan Hak atas Tanah, faktur, kuitansi, Berita Acara Serah Terima Aset dan Laporan Penilaian Aset KKKS.
(2) Berita Acara Serah Terima Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat informasi mengenai nama dan lokasi KKKS, jenis dan jumlah aset, luas dan/atau volume aset untuk tanah dan bangunan, harga perolehan, dan nilai buku.
(3) Seluruh dokumen yang digunakan sebagai dokumen sumber untuk melakukan pencatatan harus diserahkan kepada satuan kerja yang bertindak sebagai UAKPlB-BUN.

Bagian Ketujuh
Pelaporan Keuangan

(1) UAKPA-BUN menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan beserta Arsip Data Komputer kepada UAPKPA-BUN secara bulanan.
(2) UAKPA-BUN menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) kepada UAPKPA-BUN secara semesteran dan tahunan.
(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) UAPKPA-BUN menyusun laporan konsolidasi.
(4) Laporan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara semesteran dan tahunan disampaikan oleh UAPKPA-BUN kepada UAP-BUN Transaksi Khusus atas aset KKKS.
(5) Berdasarkan Laporan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), UAP-BUN Transaksi Khusus atas aset KKKS menyusun laporan keuangan konsolidasi dan menyampaikan kepada UA- BUN secara semesteran dan tahunan.

Pasal 17
(1) UAKPlB-BUN menyampaikan Laporan Pengelolaan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) kepada UAPPlB-BUN.
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UAPPlB-BUN menyusun laporan konsolidasinya.
(3) Laporan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh UAPPlB-BUN kepada UAP-BUN Transaksi Khusus.
(4) UAP-BUN Transaksi Khusus atas Aset KKKS menyusun Laporan Barang Milik Negara dan menyampaikannya kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara selaku UAPlB secara semesteran dan tahunan.

BAB IV
REVIEW DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu
Pernyataan Telah Di-review

Pasal 18
(1) Laporan Keuangan Tahunan wajib di-review oleh aparat pengawasan intern Pemerintah sebelum disampaikan kepada UAPKPA-BUN sesuai peraturan perundang-undangan mengenai standar review.
(2) Review sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan hasil review berupa Pernyataan Telah Di-review dan dilampirkan pada saat UAKPA-BUN menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan kepada UAPKPA-BUN.
(3) Pernyataan Telah Di-review sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh aparat pengawasan intern Pemerintah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan review bersangkutan.
(4) Dalam hal aparat pengawasan intern Pemerintah belum melaksanakan review terhadap laporan keuangan yang telah disusun, Pernyataan Telah Di-review dapat diubah menjadi Pernyataan Belum Di-review.
(5) Pernyataan Telah Di-review sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Pernyataan Belum Di-review sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Bagian Kedua
Pernyataan Tanggung Jawab

(1) Dalam hal terdapat aset KKKS yang diperoleh sebelum Tahun 2005 telah diserahkan kepada Pemerintah namun belum dilakukan inventarisasi dan penilaian, maka aset KKKS tersebut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
(2) Aset KKKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penilaian apabila:
a. ditetapkan status penggunaannya;
b. dilakukan pemindahtanganan; atau
c. dilakukan pemanfaatan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21
Dalam hal aset KKKS belum dapat dilaporkan sesuai dengan sistem akuntansi dan pelaporan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, maka aset KKKS dapat langsung dilaporkan dalam Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK-BUN) dan LKPP.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2011
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR


Lampiran I

PERNYATAAN TELAH/BELUM DIREVIEW
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI, KEMENTERIAN ESDM
TAHUN ANGGARAN XXXX


Kami telah/belum me-review laporan keuangan Direktorat Jenderal Minyak dan Bumi, Kementerian ESDM selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara untuk Aset Kontraktor Kontrak Kerja Sama untuk Tahun Anggaran ......... berupa Neraca per Tanggal ......, LaporanRealisasi Anggaran, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Reviu atas laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah penyajian manajemen Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara untuk Aset Kontraktor Kontrak Kerja Sama.
Review bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi serta kesesuaian pengakuan, pengukuran dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Review mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Olehkarena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.
Berdasarkan review kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan peraturan lain yang terkait.

Nama Kota, Tgl-Bln-Tahun
Nama Jabatan Penandatangan,


Nama Penandatangan
NIP Penandatangan

Lampiran II

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
(Statement of Responsibility)


Isi laporan keuangan Satuan Kerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi sebagai Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara atas Aset Kontraktor Kontrak Kerja Sama (disesuaikan dengan masing-masing Unit Akuntansinya) yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran ...... sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.
Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.


nama kota, tanggal-bulan-tahun
Kepala Satuan Kerja ........................


(.................................................)


[tulis] » komentar « [baca]