info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
BAB I
KETENTUAN UMUM

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi wewenang pemberian IUJK, persyaratan dan tata cara pemberian IUJK, Tanda Daftar Usaha orang perseorangan, jangka waktu dan wilayah operasi IUJK, hak dan kewajiban, laporan serta pengawasan dan pemberdayaan.

BAB II
WEWENANG PEMBERIAN IUJK

Pasal 4
(1)IUJK diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota tempat BUJK tersebut berdomisili.
(2)Bupati/Walikota dapat menunjuk Unit Kerja/Instansi untuk memberikan IUJK dalam rangka pelaksanaan pemberian IUJK.
(3)Dalam hal pemberian IUJK dilaksanakan oleh unit kerja/instansi yang tidak membidangi jasa konstruksi, IUJK dapat diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari unit kerja/instansi yang membidangi jasa konstruksi.

BAB III
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IUJK

Bagian kesatu
Umum

(1)Persyaratan permohonan izin baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:
a.mengisi Formulir Permohonan;
b.menyerahkan rekaman Akta Pendirian BUJK;
c.menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
d.menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
e.menyerahkan rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU).
(2)Persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi:
a.mengisi Formulir Permohonan;
b.menyerahkan Rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
c.menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
d.menyerahkan rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU); dan
e.menyelesaikan kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan (PPh atas Kontrak) yang diperolehnya yang menjadi kewajibannya.
(3)Persyaratan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi:
a.mengisi Formulir Permohonan;
b.menyerahkan rekaman:
1.Akta Perubahan nama direksi/pengurus untuk perubahan data nama dan direksi/pengurus;
2.Surat Keterangan Domisili BUJK untuk perubahan alamat BUJK;
3.Akta Perubahan untuk perubahan nama BUJK; dan/atau
4.Sertifikat Badan Usaha untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.
(4)Persyaratan penutupan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf d meliputi:
a.mengisi Formulir Permohonan;
b.menyerahkan IUJK yang asli; dan
c.menyerahkan Surat Pajak Nihil.

Bagian Ketiga
Tata Cara

Pasal 7
(1)Unit Kerja/Instansi melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan dan dapat melakukan verifikasi lapangan sesuai kebutuhan.
(2)IUJK diberikan oleh unit kerja/instansi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berkas dokumen persyaratan dinyatakan lengkap.
(3)IUJK diberikan dalam bentuk sertifikat yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota, atau Kepala Unit Kerja/Instansi yang ditunjuk atas nama Bupati/Walikota.
(4)IUJK yang sudah diberikan, ditayangkan melalui media internet.
(5)Setiap IUJK yang diberikan wajib mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi badan usaha yang tertera dalam SBU.
(6)Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas usaha besar, menengah, dan kecil.
(7)Setiap IUJK yang diberikan, menggunakan nomor kode izin.
(8)Nomor kode izin sebagaimana dimaksud pada ayat (7) akan berubah dalam hal terjadi perubahan nama perusahaan.

Pasal 8
(1)Alur proses Perizinan dan dokumen persyaratan pemberian IUJK sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) tercantum dalam Lampiran 1:
a.untuk permohonan izin baru;
b.untuk permohonan perpanjangan izin;
c.untuk permohonan perubahan data; dan
d.untuk permohonan penutupan izin.
(2)Formulir permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 tercantum dalam:
a.Lampiran 2 untuk penyedia jasa pelaksana konstruksi; dan
b.Lampiran 3 untuk penyedia jasa perencana/pengawas konstruksi.
(3)Pemberian nomor kode izin tercantum dalam Lampiran 5.
(4)Format Sertifikat IUJK tercantum dalam:
a.Lampiran 6 untuk jasa pelaksana konstruksi; dan
b.Lampiran 7 untuk jasa perencana/pengawas konstruksi.

BAB IV
TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN

(1)Masa berlaku IUJK selama 3 tahun dan dapat diperpanjang.
(2)IUJK yang diberikan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 11
(1)Setiap BUJK yang telah memiliki IUJK berhak untuk mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi.
(2)BUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk:
a.mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.melaporkan perubahan data BUJK dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan data BUJK;
c.menyampaikan dokumen yang benar dan asli dalam proses permohonan pemberian IUJK; dan
d.menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada unit kerja/instansi pemberi IUJK paling lambat bulan Desember tahun berjalan.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
a.nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh;
b.Institusi/Lembaga pengguna jasa; dan
c.kemajuan pelaksanaan pekerjaan.
(4)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d menggunakan format yang tercantum dalam Lampiran 8.

BAB VII
LAPORAN

Lampiran 1 sampai dengan Lampiran 9 merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PEMBERDAYAAN

Pasal 14
(1)Bupati/Walikota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian IUJK di daerahnya.
(2)Bupati/Walikota melakukan pemberdayaan BUJK yang telah memiliki IUJK didaerahnya.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 369/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 2011
MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

DJOKO KIRMANTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 April 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

[tulis] » komentar « [baca]
LDj © 2010

© LDj - 2010 • ke atas