BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Setiap Fasyankes wajib menyelenggarakan K3 di Fasyankes.
(2)Jenis Fasyankes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk rumah sakit.
(3)Penyelenggaraan keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
(1)Penyelenggaraan K3 di Fasyankes meliputi:
  1. membentuk dan/atau mengembangkan SMK3 di Fasyankes; dan
  2. menerapkan standar K3 di Fasyankes.
(2)Penyelenggaraan K3 di Fasyankes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan karakteristik dan faktor risiko pada masing-masing Fasyankes.

BAB II
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

(1)Kebijakan K3 di Fasyankes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan Fasyankes dan disosialisasikan ke seluruh SDM Fasyankes.
(2)Perencanaan K3 di Fasyankes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dibuat berdasarkan manajemen risiko K3, peraturan perundang-undangan, dan persyaratan lainnya.
(3)Pelaksanaan rencana K3 di Fasyankes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c sesuai dengan standar K3 di Fasyankes dan didukung oleh sumber daya yang memadai.
(4)Pemantauan dan evaluasi kinerja K3 Fasyankes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilaksanakan melalui pemeriksaaan, pengujian, pengukuran, dan/atau audit internal SMK3 di Fasyankes.
(5)Peninjauan dan peningkatan kinerja K3 di Fasyankes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dilakukan terhadap penetapan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan rencana, dan pemantauan dan evaluasi.
(6)Pelaksanaan SMK3 di Fasyankes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III
STANDAR KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 7
(1)Standar K3 di Fasyankes meliputi:
  1. pengenalan potensi bahaya dan pengendalian risiko K3 di Fasyankes;
  2. penerapan kewaspadaan standar;
  3. penerapan prinsip ergonomi;
  4. pemeriksaan kesehatan berkala;
  5. pemberian imunisasi;
  6. pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat di Fasyankes;
  7. pengelolaan sarana dan prasarana Fasyankes dari aspek keselamatan dan kesehatan kerja;
  8. pengelolaan peralatan medis dari aspek keselamatan dan kesehatan kerja;
  9. kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat atau bencana, termasuk kebakaran;
  10. pengelolaan bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
  11. pengelolaan limbah domestik.
(2)Pengenalan potensi bahaya dan pengendalian risiko K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui identifikasi potensi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian risiko.
(3)Penerapan kewaspadaan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui:
  1. cuci tangan untuk mencegah infeksi silang;
  2. penggunaan alat pelindung diri;
  3. pengelolaan jarum dan alat tajam untuk mencegah perlukaan;
  4. penatalaksanaan peralatan; dan
  5. pengelolaan limbah dan sanitasi ruangan.
(4)Penerapan kewaspadaan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Penerapan prinsip ergonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan terhadap:
  1. penanganan beban manual;
  2. postur kerja;
  3. cara kerja dengan gerakan berulang;
  4. shift kerja;
  5. durasi kerja; dan
  6. tata letak ruang kerja.
(6)Pemeriksaan kesehatan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan minimal 1 (satu) tahun sekali.
(7)Pemberian imunisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diprioritaskan bagi SDM Fasyankes yang berisiko tinggi.
(8)Pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat di Fasyankes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(9)Pengelolaan sarana dan prasarana Fasyankes dari aspek keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa pengawasan terhadap proses pengelolaan sarana dan prasarana sesuai dengan aspek keselamatan dan kesehatan kerja.
(10)Pengelolaan peralatan medis dari aspek keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h berupa pengawasan terhadap proses pengelolaan peralatan medis sesuai dengan aspek keselamatan dan kesehatan kerja.
(11)Kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat atau bencana, termasuk kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dilakukan melalui:
  1. identifikasi risiko koondisi darurat atau bencana;
  2. analisis risiko kerentanan bencana;
  3. pemetaan risiko kondisi darurat atau bencana; dan
  4. pengendalian kondisi darurat atau bencana.
(12)Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(13)Pengelolaan limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
Pelaksanaan standar K3 di Fasyankes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
PELATIHAN

(1)Setiap Fasyankes wajib melakukan pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan K3 di Fasyankes secara semester dan tahunan.
(2)Pencatatan dan pelaporan secara semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kasus yang berhubungan dengan kejadian keselamatan dan kesehatan kerja.
(3)Pencatatan dan pelaporan secara tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pelaksanaan kegiatan K3 di Fasyankes selama 1 (satu) tahun.
(4)Mekanisme pelaporan penyelenggaraan K3 di Fasyankes dilakukan secara berjenjang dari Fasyankes, dinas kesehatan pemerintah daerah kabupaten/kota, dinas kesehatan pemerintah daerah provinsi, dan Kementerian Kesehatan.
(5)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mekanisme pelaporan Fasyankes selain Puskesmas disampaikan kepada Puskesmas yang menjadi pembina wilayahnya untuk selanjutnya disampaikan kepada dinas kesehatan pemerintah daerah kabupaten/kota, dinas kesehatan pemerintah daerah provinsi, dan Kementerian Kesehatan.
(6)Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi dengan sistem informasi pada Fasyankes sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7)Pelaksanaan pencatatan dan pelaporan K3 di Fasyankes tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI
PENILAIAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 11
(1)Penilaian K3 di Fasyankes dilakukan untuk evaluasi penyelenggaraan K3 di Fasyankes.
(2)Penilaian K3 di Fasyankes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara internal dan eksternal.
(3)Penilaian internal K3 di Fasyankes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh penanggung jawab Fasyankes paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali.
(4)Penilaian eksternal K3 di Fasyankes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui akreditasi Fasyankes sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh Fasyankes harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2018
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

NILA FARID MOELOEK
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2019
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA


[tulis] » komentar « [baca]