BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan dengan cara mengisi Format Pendirian dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung.
(2)Pengisian Format Pendirian sebagaimana dimaksud ayat (1) harus didahului dengan permohonan pengajuan pemakaian nama Perseroan.

Pasal 4
(1)Permohonan pengajuan pemakaian nama Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diajukan oleh Pemohon dengan mengisi Format Pengajuan Nama.
(2)Jika permohonan pengajuan pemakaian nama Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disetujui Menteri atau Pejabat yang Ditunjuk, Pemohon wajib membayar biaya persetujuan pemakaian nama Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) meliputi:
a.tembusan akta pendirian Perseroan dan jika ada tembusan akta perubahan pendirian Perseroan yang diketahui oleh notaris sesuai dengan aslinya;
b.ringkasan akta Pendirian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.
c.tembusan akta peleburan yang diketahui oleh notaris sesuai aslinya dalam hal pendirian Perseroan dilakukan dalam rangka peleburan;
d.asli bukti pembayaran biaya untuk:
1.memperoleh persetujuan pemakaian nama Perseroan;
2.memperoleh keputusan pengesahan badan hukum Perseroan dan pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
e.fotokopi bukti setor modal Perseroan yang diketahui oleh notaris sesuai dengan aslinya berupa:
1.slip setoran atau keterangan bank atas nama Perseroan atau rekening bersama atas nama para pendiri atau pernyataan telah menyetor modal Perseroan yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan, jika setoran modal dalam bentuk uang;
2.keterangan penilaian dari ahli yang tidak terafiliasi atau bukti pembelian barang jika setoran modal dalam bentuk lain selain uang yang disertai pengumuman dalam surat kabar jika setoran dalam bentuk benda tidak bergerak;
3.Peraturan Pemerintah dan/atau surat keputusan Menteri Keuangan bagi Perseroan Persero atau Peraturan Daerah dalam hal pendiri adalah Perusahaan Daerah atau Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota; atau
4.neraca dari Perseroan yang meleburkan diri atau neraca dari perusahaan bukan badan hukum yang dimasukkan sebagai setoran modal.
f.surat keterangan mengenai alamat lengkap Perseroan dari pengelola gedung atau surat pernyataan mengenai alamat lengkap Perseroan yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Pasal 7
(1)Apabila Pemohon tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), Menteri atau Pejabat yang Ditunjuk langsung memberitahukan hal tersebut kepada pemohon melalui SABH, dan pernyataan tidak berkeberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) menjadi gugur.
(2)Pernyataan tidak berkeberatan tetap berlaku, jika Pemohon dapat menyerahkan bukti tanda terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) dan dilampiri fotokopi surat permohonan beserta dokumen pendukungnya.
(3)Dalam hal pernyataan tidak berkeberatan gugur, Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan kembali permohonan pengesahan badan hukum Perseroan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5, dengan memperhatikan jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani.

BAB III
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN

Pasal 8
(1)Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat persetujuan Menteri.
(2)Perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Meliputi:
a.nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan;
b.maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
c.jangka waktu berdirinya Perseroan;
d.besarnya modal dasar;
e.pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau
f.status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya.
(3)Perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia.
(4)Perubahan anggaran dasar yang tidak dimuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat notaris harus dinyatakan dalam akta notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS.
(5)Perubahan anggaran dasar tidak boleh dinyatakan dalam akta notaris setelah lewat jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(6)Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Menteri atau Pejabat yang Ditunjuk, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar.
(7)Apabila jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah lewat permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar tidak dapat diajukan kepada Menteri atau Pejabat yang Ditunjuk.

Apabila dalam permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdapat perubahan nama Perseroan, permohonan persetujuan diajukan setelah pemakaian nama disetujui Menteri atau Pejabat yang Ditunjuk.

Pasal 11
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 7 mutatis mutandis berlaku juga untuk pengajuan permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar.

(1)Perubahan anggaran dasar Perseroan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) cukup diberitahukan oleh Pemohon kepada Menteri atau Pejabat yang Ditunjuk.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) mutatis mutandis berlaku juga untuk pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan.

Pasal 14
(1)Pemberitahuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) disampaikan oleh Pemohon melalui SABH dengan cara mengisi Format Perubahan Anggaran Dasar II dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung.
(2)Dokumen pendukung pemberitahuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.tembusan akta perubahan anggaran dasar Perseroan yang diketahui oleh notaris sesuai aslinya;
b.ringkasan akta perubahan anggaran dasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini;
c.notula rapat perubahan anggaran dasar jika tembusan akta berupa pernyataan keputusan rapat;
d.tembusan akta penggabungan yang diketahui oleh notaris sesuai aslinya jika perubahan anggaran dasar dalam rangka penggabungan, dengan dilampiri dokumen pendukung berupa;
1.tembusan Berita Acara Rapat atau Pernyataan Keputusan Rapat tentang persetujuan rancangan penggabungan dari Perseroan yang akan menggabungkan diri maupun yang menerima penggabungan Perseroan;
2.fotokopi laporan keuangan yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari setiap Perseroan yang akan melakukan penggabungan;
3.pengumuman dalam 1 (satu) Surat Kabar mengenai ringkasan rancangan penggabungan Perseroan.
e.bukti pembayaran pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;
f.bukti setor modal dari bank atas nama Perseroan atau neraca Perseroan jika perubahan anggaran dasar mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor dalam rangka modal dasar; dan
g.fotokopi dokumen pendukung dari instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diketahui oleh notaris sesuai dengan aslinya.

Bagian Kedua
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan

Dokumen pendukung yang berupa tembusan akta notaris harus dibubuhi stempel jabatan notaris pada halaman pertama dan terakhir tembusan akta tersebut.

Pasal 17
(1)Pemeriksaan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Lampiran I sampai dengan Lampiran IV Peraturan Menteri ini menjadi kewenangan dan tanggung jawab Menteri.
(2)Notaris bertanggung jawab dalam pembuatan akta pendirian, akta perubahan anggaran dasar, dan akta yang memuat perubahan data perseroan yang dibuat dihadapannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Maret 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

[tulis] » komentar « [baca]