info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
BAB I
KETENTUAN UMUM

Bendahara, PNS bukan Bendahara dan/atau Pihak Ketiga yang melakukan perbuatan merugikan Negara, baik langsung maupun tidak langsung diwajibkan mengganti kerugian yang ditimbulkannya.

Pasal 4
Kekurangan Perbendaharaan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian dari Bendahara/Pelaksana Pengelolaan Barang Milik Negara menjadi tanggung jawab Bendahara/Pelaksana Pengelolaan Barang Milik Negara yang bersangkutan.

Pembebanan Kerugian Negara kepada Bendahara, PNS bukan Bendahara dan/atau Pihak Ketiga harus berdasarkan bukti yang menyatakan adanya perbuatan melawan hukum atau kelalaian yang telah mengakibatkan kerugian Negara.

Pasal 7
Kerugian Negara yang disebabkan karena keadaan kahar menjadi beban Negara.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 8
(1)Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara ini dimaksudkan sebagai acuan untuk menyelesaikan kerugian Negara yang dilakukan oleh Bendahara, PNS bukan Bendahara dan/atau Pihak Ketiga.
(2)Pedoman penyelesaian kerugian negara ini bertujuan untuk:
a.mengembalikan kerugian Negara yang telah terjadi;
b.menciptakan tertib administrasi keuangan Negara;
c.menciptakan disiplin dan tanggung jawab Bendahara, PNS bukan Bendahara dan/atau Pihak Ketiga dalam mengelola Keuangan Negara dan/atau Barang Milik Negara.

BAB III
RUANG LINGKUP

Informasi kerugian Negara dapat diketahui dari:
a.pengawasan dan/atau pemberitahuan Kepala Satker;
b.pengawasan Inspektorat Jenderal;
c.pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
d.pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
e.perhitungan ex officio;
f.pengawasan masyarakat.

Pasal 11
(1)Kepala Satker wajib melaporkan setiap Kerugian Negara kepada Unit Esselon I dan memberitahukan pada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah Kerugian Negara diketahui, dengan tembusan pada TPKN dan Inspektorat Jenderal.
(2)Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi sekurang-kurangnya dengan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Kas/Barang.
(3)Bentuk dan isi surat pemberitahuan kepada Badan Pemeriksa Keuangan perihal Kerugian Negara dibuat sesuai dengan Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

BAB V
SEBAB-SEBAB KERUGIAN NEGARA

(1)Penetapan jumlah kerugian Negara berdasarkan perhitungan jumlah kerugian yang pasti diderita oleh Negara.
(2)Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a.kendaraan bermotor, ditetapkan berdasarkan harga pasaran resmi sesuai keputusan Gubernur setempat yang berlaku pada saat itu;
b.perlengkapan/alat rumah tangga kantor/Barang Milik Negara lainnya, ditetapkan berdasarkan harga pasaran barang menurut jenis spesifikasi yang sama, pada saat barang tersebut hilang dengan memperhitungkan penyusutan maksimal 10%/tahun dengan kondisi barang terendah minimal 20% dari harga taksiran;
c.bangunan gedung, ditetapkan berdasarkan standar harga dengan memperhitungkan penyusutan sesuai Keputusan Menteri yang membidangi pekerjaan umum pada saat kejadian.

Pasal 14
(1)Penetapan pelaku kerugian Negara harus jelas memuat:
a.identitas pelaku;
b.status kepegawaian/status pelaku yang bersangkutan;
c.unsur kesalahan para pelaku.
(2)Unsur kesalahan para pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yang mengakibatkan kerugian Negara meliputi:
a.perbuatan langsung antara lain mencuri, menggelapkan, merusak uang atau Barang Milik Negara, membeli barang terlalu mahal, dan membayar lebih kepada pihak ketiga, atau ingkar janji yang menjadikan Negara menderita kerugian;
b.perbuatan tidak langsung, antara lain sebagai atasan atau sebagai pengawas telah lalai dalam tugasnya sehingga memudahkan/memungkinkan pegawai atau pihak ketiga melakukan kecurangan-kecurangan sehingga menimbulkan kerugian Negara, dan terhadap perbuatan tersebut dilakukan tuntutan ganti rugi secara tanggung jawab renteng.

BAB VII
PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

(1)Apabila usaha mendapatkan penggantian kerugian Negara dari Bendahara secara damai tidak berhasil, maka dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja Menteri mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Sementara dan melaporkan pada Badan Pemeriksa Keuangan sebagai bahan TP.
(2)Atas dasar laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pemeriksa Keuangan menerbitkan Surat Keputusan Pembebanan.
(3)Apabila TP didasarkan atas perhitungan ex officio, maka Surat Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pengembalian kerugian Negara ditujukan kepada ahli warisnya.
(4)Apabila kerugian Negara telah dilunasi oleh bendahara sesuai dengan SKTJM, maka kepada Bendahara yang bersangkutan tidak dikenakan TP.

Pasal 17
(1)Apabila usaha mendapatkan penggantian kembali kerugian Negara dari PNS bukan Bendahara secara damai dengan SPKMKN tidak berhasil, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja kepada yang bersangkutan dikenakan TGR yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
(2)Apabila usaha mendapatkan penggantian kembali kerugian Negara dari Pihak Ketiga secara damai dengan SPKMKN tidak berhasil, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja diserahkan kepada TPKN.
(3)Untuk pembuktian terjadinya perbuatan merugikan Keuangan Negara dapat berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Kepala Satker atau aparat pengawasan internal pemerintah atau aparat pengawasan eksternal pemerintah.

Pasal 18
(1)Penagihan setoran ganti rugi akan dilakukan oleh KPPN dengan menerbitkan Surat Piutang Negara setelah menerima petikan Surat Keputusan Tuntutan Perbendaharaan dari Badan Pemeriksa Keuangan untuk Bendahara dan Surat Keputusan Tuntutan Ganti Rugi dari Menteri untuk PNS bukan Bendahara.
(2)Apabila Surat Piutang Negara tidak dipatuhi oleh yang bersangkutan, maka:
a.KPPN memberikan surat peringatan kepada yang bersangkutan dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Satuan Kerja yang menguasai anggaran;
b.atas dasar surat peringatan tersebut, penagihan dilakukan dengan memperhitungkan kompensasi hak yang diterima dari Negara, yaitu dengan memotong gaji atau pensiun atau pendapatan lain yang diterima dari Negara;
c.dalam hal kompensasi hak dimaksud tidak dapat dilaksanakan karena tanggung jawab pengembalian yang terlalu besar, maka penagihan dapat diserahkan kepada Instansi yang menangani piutang dan lelang Negara.

(1)Kerugian Negara yang mengakibatkan adanya kekurangan perbendaharaan atau selisih pembukuan berupa uang atau pencatatan barang dengan keadaan fisik sebenarnya, maka selisih tersebut harus dilakukan penghapusan kekurangan perbendaharaan.
(2)Penghapusan kerugian Negara yang berupa kekurangan perbendaharaan atau selisih pembukuan berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan Keputusan Menteri setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.
(3)Penghapusan kerugian Negara yang berupa pencatatan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kehilangan, rusak, cacat, dan sebagainya dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.

Pasal 21
(1)Apabila usaha mendapatkan penggantian kembali kerugian Negara dari PNS bukan Bendahara secara damai tidak behasil maka kepada yang bersangkutan dilakukan proses TGR.
(2)TGR harus berdasarkan bukti-bukti yang nyata, untuk pembuktian terjadinya perbuatan melawan hukum/melalaikan kewajiban tidak harus berdasarkan putusan pengadilan, tetapi dapat berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Kepala Satker atau aparat pengawasan internal atau aparat pengawasan eksternal pemerintah.
(3)Pembuktian terhadap adanya kesalahan/kelalaian yang dilakukan Bendahara, PNS bukan Bendahara dan/atau Pihak Ketiga terlepas dari hasil pemeriksaan pihak kepolisian atau pengadilan, maka pembebasan tuduhan oleh pihak kepolisian atau pengadilan tidak dapat digunakan untuk membatalkan pengembalian kerugian Negara, sebaliknya putusan hakim yang menyatakan bersalah dapat digunakan sebagai barang bukti terhadap perbuatan yang merugikan Negara.

BAB VIII
MEKANISME PELAKSANAAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

Bagian Kesatu
Kerugian Negara Yang Diketahui Dari Pengawasan Dan/Atau
Pemberitahuan Atasan Langsung Serta Perhitungan Ex Officio

(1)TPTLHP pada Eselon I setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja harus ditindaklanjuti dengan mengupayakan penyelesaian kerugian Negara secara damai dan hasilnya dilaporkan kepada TPKN dengan tembusan kepada Sekjen, Irjen, Kepala Biro Keuangan, dan Kepala Biro Umum apabila kerugian Negara berupa barang.
(2)Dalam hal laporan yang menyatakan Bendahara meninggal dunia, melarikan diri, dalam pengampuan atau dalam keadaan tidak sehat rohani maupun jasmani, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja Kepala Satker/Pejabat Eselon I harus menunjuk dan memerintahkan calon pengganti Bendahara untuk membuat pertanggungjawaban Laporan Keadaan Kas secara ex-officio yang diketahui oleh Kepala Satker, dan disaksikan oleh ahli waris serta disampaikan pada Unit Eselon I yang bersangkutan.
(3)Apabila laporan dari Satker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja tidak dapat diselesaikan secara damai pada tingkat Eselon I, maka pejabat Eselon I yang bersangkutan menyampaikan laporan kapada TPKN, dengan melampirkan:
a.berkas yang diterima dari Satker;
b.Berita Acara Verifikasi oleh TPTLHP;
c.Laporan pertanggungjawaban dan laporan Keadaan Kas yang dibuat oleh calon pengganti bendahara;
d.Surat Pernyataan dari pejabat Eselon I yang bersangkutan;
e.SKTJM dan/atau SPKMKN dari yang bersangkutan yang diupayakan oleh TPTLHP Unit Eselon I.

Bagian Kedua
Kerugian Negara Yang Diketahui Dari Pengawasan/Pemeriksaan
Aparat Fungsional

Pasal 24
(1)Kerugian Negara yang berasal dari hasil pengawasan/pemeriksaan fungsional Itjen, BPKP dan Badan Pemeriksa Keuangan yang belum selesai ditindaklanjuti oleh obyek pemeriksaan/auditee, Itjen menyampaikan kepada Unit Eselon I yang bersangkutan dilengkapi dengan dokumen pendukung untuk ditindaklanjuti dengan tembusan kepada TPKN.
(2)Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hal-hal sebagai berikut:
a.laporan hasil pemeriksaan (LHP)/rekapitulasi temuan/atensi;
b.SKTJM/SPKMKN;
c.Surat Teguran;
d.dokumen pendukung lainnya.

(1)Dalam hal laporan TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (10), dan upaya untuk memperoleh SKTJM/SPKMKN tidak berhasil dan/atau ingkar janji, maka Menteri:
a.mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan Sementara kepada Bendahara untuk selanjutntya diproses TP oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
b.menetapkan TGR kepada PNS bukan Bendahara;
c.melimpahkan penyelesaian kerugian Negara kepada instansi yang menangani Piutang dan Lelang Negara atau penegak hukum bagi Pihak Ketiga.
(2)Menteri menyampaikan Laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan, dilengkapi dengan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (10), selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak laporan diterima dari TPKN dengan melampirkan:
a.dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8);
b.Surat Keputusan Pembebanan Sementara TP;
c.Surat Keputusan Pembebanan TGR;
d.Surat Pelimpahan Penyelesaian Kerugian Negara kepada instansi yang menangani Piutang dan Lelang Negara atau penegak hukum bagi Pihak Ketiga.

Pasal 28
(1)Kepala Satker setiap bulan wajib menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian kerugian Negara kepada Unit Eselon I dengan tembusan pada Inspektorat Jenderal dan Biro Keuangan selambat-lambatnya pada minggu pertama bulan berikutnya dengan menggunakan format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri ini.
(2)Pejabat Unit Eselon I setiap bulan wajib menyampaikan rekapitulasi laporan perkembangan penyelesaian kerugian Negara kepada Menteri melalui TPKN dengan tembusan pada Inspektorat Jenderal dan Biro Keuangan selambat-lambatnya pada minggu kedua bulan berikutnya dengan menggunakan format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Menteri ini.
(3)TPKN setiap bulan wajib menyampaikan rekapitulasi laporan perkembangan penyelesaian perkembangan penyelesaian kerugian Negara kepada Menteri dengan tembusan pada Badan Pemeriksa Keuangan dan Inspektorat Jenderal selambat-lambatnya pada minggu ketiga bulan berikutnya dengan menggunakan format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat
Pembebanan Kerugian Negara

Pasal 29
(1)Dalam hal Menteri menetapkan pembebanan TGR kepada PNS bukan Bendahara, maka kepada yang bersangkutan wajib mengganti kerugian Negara dengan cara menyetorkan secara tunai selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja melalui Bendahara Penerimaan dengan menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP).
(2)Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilampaui dan PNS bukan Bendahara tidak mengganti kerugian Negara secara tunai, Kepala Satker yang bersangkutan meminta kepada KPPN untuk melaksanakan pemotongan maksimal sebesar 50% dari gaji setiap bulan sampai lunas.
(3)Apabila PNS bukan Bendahara memasuki masa pensiun, maka dalam Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada Negara dan Taspen yang menjadi haknya diperhitungkan untuk mengganti kerugian Negara dimaksud.

BAB IX
PENGHAPUSAN

Pasal 30
(1)Kepala Satuan Kerja mengajukan usul penghapusan kekurangan perbendaharaan untuk peniadaan selisih pembukuan atau peniadaan selisih pencatatan barang dengan keadaan fisik yang sebenarnya kepada Unit Eselon I yang membawahi program yang bersangkutan.
(2)Pengajuan usul penghapusan kekurangan perbendaharaan yang berupa uang dilampiri:
a.Surat Keterangan dari Kepolisian tentang kehilangan apabila disebabkan kecurian dan sejenisnya;
b.Surat Keterangan dari KPPN setempat tentang sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan pada waktu terjadi kerugian Negara, disertai penjelasan jumlah uang yang diberikan dan jumlah uang yang sudah dipertanggungjawabkan;
c.penjelasan dari Bank yang bersangkutan mengenai sisa uang yang ada di Bank sesuai dengan rekening koran pada waktu terjadi selisih terhadap kekurangan perbendaharaan;
d.Surat Pernyataan dari instansi yang berwenang apabila disebabkan keadaan kahar;
e.Berita Acara Pemeriksaan atas selisih terhadap kekurangan perbendaharaan oleh pengawasan atasan langsung/ex officio/pengawasan/pemeriksaan fungsional.
(3)Pengajuan usul penghapusan kekurangan perbendaharan terhadap kekurangan barang dilampiri:
a.Surat Keterangan dari Kepolisian tentang kehilangan apabila disebabkan kecurian dan sejenisnya;
b.penjelasan dari Pelaksana Pengelolaan Barang mengenai kekurangan barang;
c.Surat Keterangan dari Kepala Satker tentang kekurangan barang;
d.Surat Pernyataan dari instansi yang berwenang apabila disebabkan keadaan kahar;
e.Berita Acara Pemeriksaan atas selisih terhadap kekurangan barang oleh pengawasan atasan langsung/ex officio/pengawasan/pemeriksaan fungsional.

Pasal 31
(1)Pejabat Eselon I mengajukan usul penghapusan untuk peniadaan selisih berupa uang kepada Sekretaris Jenderal Up. Kepala Biro Keuangan.
(2)Pejabat Eselon I mengajukan usul penghapusan untuk peniadaan selisih berupa barang kepada Sekretaris Jenderal Up. Kepala Biro Umum.

Pasal 32
(1)Dalam rangka penghapusan untuk peniadaan selisih berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), Biro Keuangan menyiapkan surat Sekretaris Jenderal kepada Menteri Keuangan Up. Dirjen Perbendaharaan untuk mendapatkan persetujuan.
(2)Dalam rangka penghapusan untuk peniadaan selisih berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), Kepala Biro Umum menyiapkan surat Sekretaris Jenderal kepada Menteri Keuangan Up. Dirjen Piutang dan Lelang Negara untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 33
Sekretaris Jenderal atas nama Menteri menetapkan Surat Keputusan Penghapusan Untuk Peniadaan Selisih berupa uang dan/atau barang setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

BAB X
TEMUAN KERUGIAN NEGARA HASIL PEMERIKSAAN
YANG TIDAK DAPAT DITINDAKLANJUTI

Pasal 34
Menteri mempunyai kewenangan untuk menetapkan temuan kerugian Negara hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal yang tidak dapat ditindaklanjuti.

Pasal 35
Kriteria untuk menetapkan temuan kerugian Negara hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal yang tidak dapat ditindaklanjuti antara lain:
a.rekomendasi bersifat himbauan;
b.rekomendasi masa lalu yang telah diperbaiki;
c.terhadap suatu instansi yang saat ini instansi tersebut sudah tidak ada lagi;
d.tindak lanjut berkaitan dengan Pihak Ketiga yang sudah bubar/pailit/meninggal atau alamatnya sudah tidak jelas lagi, dengan pembuktian yang sah;
e.rekomendasi tidak didukung dengan bukti yang kuat;
f.sebelumnya tidak dibicarakan dengan pihak-pihak yang diperiksa;
g.penanggungjawab sudah tidak aktif (pensiun, meninggal dan/atau tidak diketahui lagi alamatnya) dengan pembuktian yang sah, kecuali untuk temuan yang belum kadaluwarsa dan sudah ada TP/TGR atau SKTJM;
h.kurang material nilainya dan melampaui batas kadaluwarsa.

Pasal 36
Penetapan temuan pemeriksaan yang tidak dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme pembahasan yang dilakukan oleh TPKN dan dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Temuan Kerugian Negara Hasil Pemeriksaan Yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti.

BAB XI
KADALUWARSA

Pasal 37
(1)Bendahara, PNS bukan Bendahara dan/atau Pihak Ketiga yang melakukan kesalahan atau kelalaian tidak dapat dituntut ganti rugi apabila:
a.setelah 5 (lima) tahun sejak diketahui kerugian Negara tersebut;
b.setelah 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian Negara dan tidak dilakukan penuntutan.
(2)Tanggung jawab ahli waris, pengampu, atau pihak lain yang memperoleh hak dari Bendahara menjadi hapus apabila 3 (tiga) tahun telah lewat sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada Bendahara, atau sejak Bendahara diketahui melarikan diri, atau meninggal dunia tidak diberitahukan oleh pejabat yang berwenang tentang kerugian Negara.

BAB XII
SANKSI

Pasal 38
(1)Bendahara, PNS bukan Bendahara dan/atau Pihak Ketiga yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian Negara dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
(2)Kepala Satker yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
(3)Kepala Satker yang tidak melaksanakan penyelesaian kerugian Negara dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39
Dalam hal kewajiban Bendahara untuk mengganti Kerugian Negara dilakukan oleh pihak lain, pelaksanaannya dilakukan sebagaimana yang dilakukan oleh pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40
(1)Kepala Satker dan Unit Eselon I yang belum membentuk TPTLHP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Menteri ini harus sudah membentuk TPTLHP.
(2)Selama TPKN belum dibentuk, verifikasi Kerugian Negara dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal bersama-sama Inspektorat Jenderal dengan berpedoman kepada tata cara yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41
Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini maka Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.110/MEN/2002 tentang Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannnya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2009
MENTERI TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

ERMAN SUPARNO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

Lampiran I


Lampiran II


Lampiran III


Lampiran IV


Lampiran V


Lampiran VI


Lampiran VII




[tulis] » komentar « [baca]
LDj © 2010

© LDj - 2010 • ke atas