BAB I
KETENTUAN UMUM

Penyelenggaraan Ujian terdiri atas tahapan:
a.pendaftaran Ujian;
b.pelaksanaan Ujian; dan
c.pengumuman hasil Ujian.

Pasal 4
(1)Penyelenggaraan Ujian dilakukan oleh Menteri.
(2)Dalam menyelenggarakan Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri mendelegasikan kepada Direktur Jenderal.

(1)Panitia materi substansi Ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri atas unsur:
a.Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
b.Organisasi Notaris;
c.akademisi di bidang kenotariatan; dan
d.tenaga ahli.
(2)Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
a.membuat soal dan kunci jawaban;
b.melakukan pembobotan soal Ujian;
c.membentuk dan menentukan sistem penilaian; dan
d.melakukan penilaian.

Pasal 7
(1)Panitia pelaksana teknis Ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b berasal dari unsur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(2)Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban paling sedikit:
a.merahasiakan materi soal ujian dan kunci jawaban;
b.tidak bertindak diskriminatif terhadap Calon Notaris; dan
c.menjunjung tinggi integritas dan tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dari Calon Notaris.
(3)Dalam menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), panitia pelaksana teknis Ujian mempunyai kewenangan:
a.menunda dan/atau membatalkan pelaksanaan Ujian; dan
b.tidak meluluskan peserta Ujian, jika ditemukan kecurangan.
(4)Dalam menjalankan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) panitia pelaksana teknis Ujian mempunyai tugas:
a.menerima pendaftaran dan memeriksa kelengkapan persyaratan mengikuti Ujian;
b.mempersiapkan sarana dan prasarana Ujian; dan
c.mengawasi pelaksanaan Ujian.

Pasal 8
Direktur Jenderal menetapkan waktu Ujian, pelaksanaan Ujian, tempat Ujian, dan alokasi jumlah peserta Ujian.

BAB II
TATA CARA PENDAFTARAN UJIAN

(1)Dalam mengajukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Calon Notaris harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a.Warga Negara Indonesia;
b.berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
c.sudah melaksanakan program magang di kantor Notaris paling singkat 2 (dua) tahun di kantor Notaris yang mempunyai masa kerja paling singkat 5 (lima) tahun dan telah menerbitkan paling sedikit 100 (seratus) akta;
d.dalam program magang di kantor Notaris telah berpartisipasi dan dicantumkan namanya paling sedikit pada 20 (dua puluh) akta;
e.tidak berstatus tersangka maupun terdakwa atas tindak pidana;
f.telah lulus ujian kode etik yang diselenggarakan oleh Organisasi Notaris; dan
g.telah menentukan rencana wilayah tempat kedudukan pengangkatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan kelengkapan dokumen pendukung yang meliputi:
a.kartu tanda penduduk;
b.pas foto terbaru dengan latar belakang berwarna merah;
c.ijazah sarjana hukum dan ijazah magister kenotariatan atau ijazah program pendidikan spesialis notariat bagi lulusan pendidikan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
d.surat keterangan/sertifikat magang dari Organisasi Notaris;
e.sertifikat kelulusan kode etik yang diselenggarakan Organisasi Notaris;
f.surat keterangan telah berpartisipasi dan dicantumkan namanya paling sedikit pada 20 (dua puluh) akta dari satu kantor Notaris tempat Calon Notaris magang; dan
g.surat pernyataan di atas materai dari Calon Notaris bahwa yang bersangkutan tidak berstatus tersangka maupun terdakwa atas tindak pidana.
(3)Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diunggah secara elektronik.

Pasal 11
(1)Setiap dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) wajib dilakukan pemeriksaan oleh panitia pelaksana teknis Ujian.
(2)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal dokumen diterima.

Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dokumen dinyatakan tidak lengkap, panitia pelaksana teknis Ujian memberitahukan kepada Calon Notaris untuk melengkapi kelengkapan dokumen secara elektronik.

Pasal 14
Dalam hal terdapat kesalahan administratif dalam pengisian formulir pendaftaran, menjadi tanggung jawab Calon Notaris.

BAB III
PELAKSANA UJIAN

Dalam hal Calon Notaris tidak hadir sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan oleh panitia pelaksana teknis Ujian dan tidak membawa bukti cetak nomor kartu peserta ujian serta asli bukti pembayaran pendaftaran Ujian, Calon Notaris dinyatakan tidak dapat mengikuti Ujian.

Pasal 17
(1)Pelaksanaan Ujian dilakukan secara elektronik.
(2)Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 1 (satu) kali kesempatan waktu yang disediakan untuk 1 (satu) kali akses ujian.

Pasal 18
Materi Ujian terdiri atas:
a.pilihan berganda dengan bobot 40% (empat puluh per seratus); dan
b.pembuatan akta dengan bobot 60% (enam puluh per seratus).

(1)Setiap hasil Ujian wajib diumumkan oleh Direktur Jenderal.
(2)Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Ujian selesai dilaksanakan.
(3)Dalam hal peserta Ujian dinyatakan lulus, hasil Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam sertifikat tanda kelulusan yang dapat diunduh secara elektronik.
(4)Hasil Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diganggu gugat dan bersifat final.

Pasal 21
(1)Calon Notaris yang dinyatakan tidak lulus dapat mengikuti Ujian kembali setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak dinyatakan tidak lulus.
(2)Dalam hal Calon Notaris tidak lulus dalam Ujian kedua, Calon Notaris diberikan tenggang waktu 1 (satu) tahun setelah hasil pengumuman Ujian kedua untuk dapat mengikuti Ujian ketiga dan seterusnya.

BAB V
PEMBATALAN SERTIFIKAT TANDA KELULUSAN UJIAN

Segala pendanaan yang timbul dalam penyelenggaraan Ujian dibebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh Calon Notaris yang telah mendaftar dan mendapatkan formasi Tahun 2017 tidak perlu mengikuti Ujian.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25
Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 November 2017
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 November 2017
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

[tulis] » komentar « [baca]