info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa, diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 6 diubah , sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 6
(1)UPT Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial melakukan koordinasi dengan UPT Eselon I Kementerian Kehutanan terkait dan Pemerintah Daerah untuk menentukan calon areal kerja Hutan Desa.
(2)Bupati/Walikota mengusulkan penetapan areal kerja Hutan Desa kepada Menteri, dengan dilampiri:
a.peta digital calon areal kerja Hutan Desa dengan skala paling kecil 1: 50.000; dan
b.deskripsi wilayah, antara lain: keadaan fisik wilayah, sosial ekonomi, dan potensi kawasan.
(3)Usulan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditembuskan kepada Gubernur setempat."

2.Ketentuan Pasal 7 diubah , sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 7
(1)Terhadap usulan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Menteri.
(2)Tim verifikasi beranggotakan unsur-unsur eselon I terkait lingkup Kementerian Kehutanan dengan penanggung jawab Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial.
(3)Verifikasi dilakukan dengan melakukan pencermatan terhadap hal-hal, antara lain kepastian bebas hak/izin, serta kesesuaian dengan fungsi kawasan.
(4)Ketentuan lebih lanjut tentang verifikasi diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial."

Pasal II
Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Maret 2010
MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN
Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Maret 2010
MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

[tulis] » komentar « [baca]