BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:
  1. Tata Cara Pelaksanaan RHL;
  2. Kegiatan Pendukung RHL;
  3. Pemberian Insentif RHL;
  4. Pembinaan dan pengendalian; dan
  5. Pembiayaan dan Pelaksana Anggaran.

BAB II
TATA CARA PELAKSANAAN
REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4
(1)RHL dilaksanakan mengacu pada Rencana Tahunan RHL (RTn-RHL).
(2)RHL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada Lahan Kritis yang berada di dalam dan di luar kawasan hutan berdasarkan peta Lahan Kritis Nasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
(3)Lahan Kritis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan berada pada:
  1. Daerah Tangkapan Air (DTA) waduk/dam/bendungan;
  2. danau prioritas;
  3. DAS prioritas;
  4. daerah rawan bencana;
(4)RHL dapat dilaksanakan pada ekosistem tertentu meliputi:
  1. Daerah Pesisir/Pantai;
  2. Kawasan Bergambut; atau
  3. Sempadan.
(5)RHL dilaksanakan melalui Penyedia atau Swakelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

(1)Naskah rancangan kegiatan penanamaan RHL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) disusun oleh:
  1. Tim yang dibentuk oleh Kepala Balai dalam hal dilaksanakan secara Swakelola; atau
  2. Konsultan dalam hal dilaksanakan secara kontraktual oleh penyedia.
(2)Tim penyusun rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat terdiri atas unsur:
  1. Balai;
  2. pemangku kawasan;
  3. dinas provinsi; dan/atau
  4. Perguruan Tinggi.
(3)Naskah rancangan kegiatan penanamaan RHL yang dilaksanakan secara Swakelola atau kontraktual dilakukan penilaian oleh Kepala Seksi Program pada Balai, diketahui oleh:
  1. Kepala UPT KSDAE, dalam hal RHL berada pada kawasan Hutan Konservasi;
  2. Kepala Dinas/KPH, dalam hal RHL berada pada kawasan Hutan Lindung dan kawasan Hutan Produksi; dan
  3. Pemangku Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK), dalam hal RHL berada pada Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus.
(4)Naskah rancangan kegiatan penanamaan RHL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh Kepala Balai.

Pasal 7
(1)Rancangan kegiatan penanaman RHL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disusun dengan tahapan:
  1. penyiapan bahan;
  2. analisis dan identifikasi peta;
  3. ground check (pengecekan lapangan);
  4. inventarisasi dan identifikasi sosial ekonomi;
  5. pemancangan batas luar/batas blok;
  6. pembagian petak;
  7. pembuatan peta; dan
  8. penyusunan Naskah Rancangan Penanaman RHL.
(2)Rancangan kegiatan penanaman RHL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  1. Letak dan luas lokasi penanaman;
  2. Jumlah dan jenis bibit;
  3. Skema penanaman d.Kondisi sosial ekonomi dan kelembagaan;
  4. Rencana kegiatan;
  5. Rencana anggaran biaya memuat kebutuhan biaya bahan, peralatan dan upah;
  6. Tata waktu pelaksanaan kegiatan; dan
  7. Peta lokasi penanaman skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sampai dengan 1:10.000 (satu berbanding sepuluh ribu).
(3)Teknis penyusunan rancangan kegiatan penanaman RHL ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 8
(1)Rancangan kegiatan Penerapan Teknik Konservasi Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, disusun dengan tahapan:
  1. Penyiapan bahan;
  2. Analisis dan Identifikasi peta;
  3. ground check (pengecekan lapangan);
  4. Pengukuran lapangan;
  5. Pengolahan data; dan
  6. Penyusunan naskah rancangan Penerapan Teknik Konservasi Tanah.
(2)Rancangan kegiatan Penerapan Teknik Konservasi Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  1. risalah umum lokasi, letak (desa, kecamatan, kabupaten);
  2. rencana kegiatan;
  3. rencana anggaran biaya memuat kebutuhan biaya bahan, peralatan dan upah;
  4. tata waktu pelaksanaan kegiatan;
  5. gambar; dan
  6. analisa harga satuan pekerjaan (AHSP).
(3)Teknis penyusunan rancangan kegiatan Penerapan Teknik Konservasi Tanah ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Bagian Kedua
Penanaman RHL

(1)Persiapan pada kegiatan penanaman RHL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a terdiri atas:
  1. penyiapan kelembagaan;
  2. penataan areal penanaman; dan
  3. penyiapan sarana prasarana.
(2)Penyiapan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui penyiapan organisasi pelaksana dan koordinasi dengan pihak terkait untuk penyiapan lokasi, penyediaan bibit (persemaian) dan tenaga kerja yang akan melakukan penanaman.
(3)Penataan areal penanaman sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
  1. pengecekan batas blok/petak; dan
  2. pembuatan jalan pemeriksaan.
(4)Pengecekan batas blok/petak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan untuk memastikan batas lokasi penanaman sesuai rancangan kegiatan penanaman.
(5)Jalan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berfungsi untuk pemeriksaan, pengangkutan dan sebagai sekat bakar.
(6)Pembuatan jalan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat untuk batas antar blok dengan lebar maksimal 2 (dua) meter.
(7)Penyiapan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi bahan, alat dan perlengkapan kerja.
(8)Penyiapan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (7), antara lain:
  1. gubuk kerja;
  2. papan nama;
  3. patok batas;
  4. ajir;
  5. GPS/alat ukur theodolit;
  6. kompas; dan
  7. altimeter.

Pasal 11
(1)Penyediaan bibit pada kegiatan penanaman RHL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b meliputi:
  1. pembuatan persemaian;
  2. penyediaan benih; dan
  3. penggunaan jenis tanaman.
(2)Pembuatan persemaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan di lokasi penanaman atau dekat lokasi penanaman.
(3)Penyediaan benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diutamakan melalui pengada benih dan pengedar benih dan/atau bibit terdaftar.
(4)Penggunaan jenis tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa sengon, jati, mahoni, gmelina, jabon, cendana, kayu putih, kemiri, cempaka, pinus, dan gaharu wajib diambil dari Sumber Benih bersertifikat.
(5)Dalam hal benih tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dapat dipenuhi karena keterbatasan stok di lapangan, dapat menggunakan:
  1. jenis lain yang sesuai dengan zona benih; atau
  2. jenis yang sama selain dari Sumber Benih bersertifikat yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak tersedia stok benih bersertifikat dari Direktur Perbenihan Tanaman Hutan atau Kepala Balai Perbenihan Tanaman Hutan.
(6)Format surat keterangan tidak tersedia stok benih bersertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1)Pemeliharaan Tanaman pada kegiatan penanaman RHL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d terdiri atas:
  1. pemeliharaan tahun berjalan;
  2. pemeliharaan I; dan
  3. pemeliharaan II.
(2)Pemeliharaan tahun berjalan (P0) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi penyiangan, pendangiran, pemupukan, pemberantasan hama dan penyakit serta penyulaman dengan jumlah bibit penyulaman sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang ditanam.
(3)Pemeliharaan I (P1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan pada tahun kedua sebanyak 3 (tiga) kali, dengan komponen pekerjaan meliputi penyiangan, pendangiran, pemupukan, pemberantasan hama dan penyakit serta penyulaman dengan jumlah bibit penyulaman sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah yang ditanam pada P0.
(4)Pemeliharaan II (P2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan pada tahun ketiga sebanyak 3 (tiga) kali, dengan komponen pekerjaan meliputi penyiangan, pendangiran, pemupukan, pemberantasan hama dan penyakit serta penyulaman dengan jumlah bibit untuk penyulaman sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang ditanam pada P0.

Bagian Ketiga
Reboisasi

Pasal 14
(1)Reboisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilakukan pada:
  1. Hutan Konservasi, kecuali Cagar Alam dan Zona Inti Taman Nasional;
  2. Hutan Lindung; atau
  3. Hutan Produksi.
(2)Reboisasi pada Hutan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diutamakan pada areal yang sudah memiliki Rencana Pemulihan Ekosistem (RPE).
(3)Reboisasi pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, diutamakan pada areal yang telah terbentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan memiliki Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) dan/atau Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJPd).

(1)Reboisasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilaksanakan di kawasan hutan dengan kondisi tutupan lahan terbuka, semak belukar dan tidak terdapat aktivitas pertanian masyarakat.
(2)Reboisasi intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penanaman sebanyak 625 (enam ratus dua puluh lima) batang/hektare sampai dengan 1.100 (seribu seratus) batang/hektare, dengan jenis tanaman kayu-kayuan dan/atau pohon HHBK.
(3)Penentuan jumlah tanaman Reboisasi intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan analisis penutupan lahan melalui citra satelit/map drone atau pengecekan lapangan.
(4)Dalam hal Reboisasi intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pemenuhan kewajiban rehabilitasi DAS oleh pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), penanaman paling sedikit 1.100 (seribu seratus) batang/hektare, dengan jenis tanaman kayu-kayuan dan/atau pohon HHBK.

Pasal 17
Reboisasi intensif dilakukan dengan ketentuan:
  1. pada Hutan Konservasi, menggunakan jenis tanaman yang berumur panjang, perakaran dalam, Evapotranspirasi rendah, tanaman kayu-kayuan yang merupakan jenis endemik/asli/setempat atau yang pernah tumbuh secara alami, dan/atau HHBK yang merupakan jenis asli dan/atau dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat.
  2. pada Hutan Lindung menggunakan jenis tanaman yang berumur panjang, perakaran dalam, evapotranspirasi rendah diutamakan jenis tanaman HHBK yang menghasilkan getah/kulit/buah, dan/atau jenis tanaman kayu-kayuan.
  3. pada Hutan Produksi menggunakan jenis tanaman yang:
    1. nilai komersialnya tinggi;
    2. teknik silvikulturnya telah dikuasai;
    3. mudah dalam pengadaan benih dan bibit yang berkualitas;
    4. disesuaikan dengan kebutuhan pasar;
    5. sesuai dengan agroklimat; dan/atau
    6. pada lokasi tapak terdapat mata air atau kondisi lahan bertopografi di atas 35% (tiga puluh lima persen),
    pemilihan jenis tanamannya disesuaikan dengan kaidah rehabilitasi Hutan Lindung.

Pasal 18
(1)Reboisasi Agroforestri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilaksanakan di Hutan Lindung atau Hutan Produksi dengan kondisi:
  1. tutupan lahan terbuka;
  2. semak belukar;
  3. kebun;
  4. kebun campuran;
  5. pertanian lahan kering; dan/atau
  6. terdapat aktivitas pertanian masyarakat.
(2)Kegiatan Reboisasi Agroforestri terdiri atas:
  1. penanaman tanaman pokok dengan jenis tanaman kayu-kayuan dan/atau pohon HHBK dengan jumlah tanaman paling sedikit 400 (empat ratus) batang/hektare; dan
  2. penanaman tanaman sela/pagar/sekat bakar dapat berupa tanaman lamtoro, gamal, secang, kopi, kaliandra.
(3)Jumlah tanaman sela/pagar/sekat bakar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari tanaman pokok.
(4)Bibit tanaman sela/pagar/sekat bakar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berasal dari benih, bibit semai, stek, stump, atau rimpang.
(5)Kegiatan Reboisasi Agroforestri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambahkan kegiatan Penerapan Teknik Konservasi Tanah meliputi rorak (saluran buntu), Saluran Pembuangan Air, terjunan air, dan/atau penanaman rumput.

Pengajuan permohonan usulan kegiatan RHL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a dilakukan melalui tahapan:
  1. permohonan diajukan oleh ketua kelompok masyarakat yang tergabung dalam izin perhutanan sosial atau pemegang izin perhutanan sosial kepada Kepala Balai, dengan tembusan Kepala KPH, Kepala Balai PSKL dan Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan;
  2. pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus diketahui oleh ketua kelompok pemegang izin perhutanan sosial dan Kepala Desa; dan
  3. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b, memuat identitas pemegang izin dan calon lokasi penanaman, dengan dilampiri:
    1. keputusan pengukuhan kelompok dari Kepala Desa/instansi yang berwenang;
    2. susunan kepengurusan/organisasi;
    3. memiliki anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART);
    4. memiliki sekretariat dengan alamat yang benar dan jelas;
    5. deskripsi dan peta lokasi penanaman yang diusulkan;
    6. fotocopy keputusan HPHD/IUPHKm/IPHPS;
    7. surat pernyataan tidak menerima pembiayaan dari kegiatan sejenis dari pemerintah dan sumber dana lainnya;
    8. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pemeliharan lanjutan setelah serah terima; dan
    9. memiliki kemampuan teknis untuk menyediakan atau mengerjakan barang/jasa sejenis yang diswakelolakan.

Pasal 21
(1)Verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dilakukan dengan ketentuan:
  1. dilaksanakan oleh tim verifikasi dari Balai dan dapat mengikutsertakan unsur Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) dan dinas provinsi;
  2. dilakukan melalui pemeriksaan kelengkapan administrasi dan teknis;
  3. pemeriksaan kelengkapan administrasi dilakukan untuk memastikan keabsahan pemegang izin, keanggotaan kelompok masyarakat, legalitas kelompok, jumlah dan domisili anggota kelompok; dan
  4. pemeriksaan teknis dilakukan untuk memastikan kelayakan calon lokasi penanaman.
(2)Terhadap usulan permohonan yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan teknis berdasarkan hasil verifikasi, Kepala Balai menetapkan lokasi penanaman.
(3)Terhadap usulan permohonan yang tidak memenuhi syarat administrasi dan teknis, Kepala Balai mengembalikan kepada pemohon.

(1)Dalam hal pelaksanaan penanaman dilaksanakan melalui Swakelola oleh kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b, Kepala Balai menetapkan kelompok masyarakat pelaksana Swakelola.
(2)Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditandatangani nota kesepahaman antara KPA dengan ketua kelompok masyarakat pelaksana Swakelola.
(3)Nota kesepahaman antara KPA dengan ketua kelompok masyarakat pelaksana Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan kontrak Swakelola yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen dan ketua kelompok masyarakat pelaksana Swakelola.
(4)Kontrak Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
  1. para pihak;
  2. barang/jasa yang akan dihasilkan;
  3. nilai yang diswakelolakan sudah termasuk seluruh kebutuhan barang/jasa pendukung swakelola;
  4. jangka waktu pelaksanaan; dan
  5. hak dan kewajiban para pihak

Pasal 24
Format surat usulan permohonan, format verifikasi administrasi dan format verifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a dan huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat
Penghijauan

(1)Penanaman Hutan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan dengan 2 (dua) pola, meliputi:
  1. tumpangsari; atau
  2. murni.
(2)Penanaman Hutan Rakyat pola tumpangsari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan kombinasi tanaman pokok kayu-kayuan dan/atau pohon HHBK dengan ternak atau tanaman semusim.
(3)Penanaman Hutan Rakyat pola murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pola tanaman kayu-kayuan atau pohon HHBK, yang mengutamakan produk tertentu.

Pasal 28
(1)Penanaman Hutan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan pada:
  1. lahan terbuka; atau
  2. kebun campuran.
(2)Penanaman Hutan Rakyat pada lahan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan dengan teknik:
  1. baris dan larikan tanaman lurus;
  2. tanaman jalur dengan sistem tumpangsari;
  3. penanaman searah garis kontur; atau
  4. sistem pot pada lahan yang berbatu.
(3)Penanaman Hutan Rakyat pada kebun campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan dengan teknik:
  1. cemplongan, dengan kriteria:
    1. pembuatan lubang tanam dan piringan tanaman;
    2. pengolahan tanah hanya dilaksanakan pada piringan di sekitar lubang tanaman;
    3. dilaksanakan pada lahan-lahan yang miring dan peka terhadap erosi; dan
    4. merupakan cara penanaman dengan pembersihan lahan di sekitar lubang tanaman.
  2. jalur, dengan kriteria:
    1. dilaksanakan dengan pembuatan lubang tanam dalam jalur larikan dengan pembersihan lapangan sepanjang jalur tanaman; dan
    2. dipergunakan di lereng bukit dengan tanaman sabuk gunung (countur planting).
  3. tugal (zero tillage), dengan kriteria:
    1. dilaksanakan dengan tanpa olah tanah (zero tillage);
    2. lubang tanaman dibuat dengan tugal (batang kayu yang diruncingi ujungnya); dan
    3. cocok untuk pembuatan tanaman dengan benih langsung terutama pada areal dengan kemiringan lereng yang cukup tinggi, namun tanahnya subur dan peka erosi.
(4)Teknik tanaman baris dan larikan tanaman lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan pada lahan dengan tingkat kelerengan datar, tanah peka terhadap erosi serta larikan tanaman dibuat lurus dengan jarak tanam teratur.
(5)Teknik penanaman tanaman jalur dengan sistem tumpangsari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan pada lahan dengan ketentuan:
  1. tingkat kelerengan datar sampai dengan landai dan tanah tidak peka terhadap erosi;
  2. larikan tanaman dibuat lurus dengan jarak tanam teratur;
  3. jarak tanaman antar jalur lebih lebar; dan
  4. di antara tanaman pokok dapat dimanfaatkan untuk tumpangsari tanaman semusim, dan/atau tanaman sela.
(6)Teknik penanaman searah garis kontur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan pada lahan dengan kelerengan agak curam sampai dengan curam dengan sistem cemplongan.
(7)Teknik penanaman sistem pot pada lahan yang berbatu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dengan membuat lubang tanam di antara batu-batuan yang diisi dengan media tanah secukupnya.
(8)Teknik penananan Hutan Rakyat dilakukan sesuai gambar sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 29
(1)Pembangunan Hutan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf b dilaksanakan di wilayah perkotaan yang ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/wali kota sesuai kewenangannya.
(2)Luas Hutan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 0,25 (nol koma dua puluh lima) hektare.
(3)Ketentuan lebih lanjut tentang penanaman Hutan Kota ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 30
(1)Penghijauan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf c dimaksudkan sebagai upaya perbaikan lingkungan pada lahan-lahan fasilitas umum, fasilitas sosial untuk meningkatkan kualitas iklim mikro dan kenyamanan lingkungan hidup di sekitarnya serta wilayah-wilayah perlindungan setempat.
(2)Penghijauan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada areal ruang terbuka hijau dan lahan kosong yang diperuntukan sebagai fasilitas umum dan fasilitas sosial baik perkantoran, taman pemukiman dan pemakaman umum, sekolah (umum, pesantren, kampus universitas), halaman bangunan peribadatan (masjid, gereja, pura, vihara dan lain-lain), serta wilayah-wilayah perlindungan setempat seperti sempadan sungai, tebing jalan, dan lain sebagainya.
(3)Jenis tanaman untuk Penghijauan lingkungan disesuaikan dengan peruntukan kawasannya dan juga sesuai dengan agroklimatologi setempat serta diminati masyarakat.
(4)Tanaman Penghijauan Lingkungan dapat berupa jenis kayu-kayuan dan/atau pohon HHBK.
(5)Penghijauan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan oleh masyarakat baik perseorangan maupun lembaga, meliputi tahapan persiapan, penyediaan bibit, penanaman dan pemeliharaan secara swadaya.
(6)Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pelaksanaan Penghijauan Lingkungan ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Bagian Kelima
Penerapan Teknik Konservasi Tanah

Pasal 31
(1)Berdasarkan rancangan kegiatan penerapan teknik Konservasi Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilaksanakan penerapan teknik Konservasi Tanah secara:
  1. vegetatif;
  2. teknik kimiawi; dan
  3. sipil teknis.
(2)Penerapan teknik Konservasi Tanah secara vegetatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui penanaman strip rumput, budidaya tanaman lorong (alley croping), penanaman kanan kiri sungai dan/atau tanaman penutup tanah lainnya.
(4)Penerapan Teknik Konservasi Tanah secara teknik kimiawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pemberian amelioran, paling sedikit berupa penggunaan kapur, dolomit, dan bitumen.
(5)Penerapan Teknik Konservasi Tanah secara sipil teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
  1. bangunan struktur; dan
  2. bangunan non struktur.
(6)Penerapan Teknik Konservasi Tanah secara vegetatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan secara sipil teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keenam
Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada Ekosistem Tertentu

Paragraf 1
Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada Daerah Pesisir/Pantai

Pasal 32
RHL pada daerah pesisir/pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a meliputi kegiatan:
  1. rehabilitasi areal Sempadan Pantai; dan
  2. rehabilitasi Hutan Mangrove.

Pasal 33
(1)Rehabilitasi areal Sempadan Pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, dilaksanakan pada habitat/ekosistem mangrove yang tidak mengalami pasang surut air laut dan tidak bisa ditanami dengan mangrove.
(2)Penanaman areal Sempadan Pantai, dilakukan paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat yang bukan termasuk habitat/ekosistem mangrove.
(3)Rehabilitasi areal Sempadan Pantai dilaksanakan dengan jumlah tanaman paling sedikit 1.100 (seribu seratus) batang/hektare dengan jenis tanaman sesuai kondisi lahan setempat.

Pasal 34
(1)Rehabilitasi Hutan Mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, dilaksanakan pada habitat/ekosistem mangrove yang memiliki substrat lumpur atau lumpur berpasir dan mengalami pasang surut air laut.
(2)Penanaman rehabilitasi Hutan Mangrove, dilakukan paling sedikit 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.
(3)Rehabilitasi Hutan Mangrove dilaksanakan dengan jumlah tanaman paling sedikit 3.300 (tiga ribu tiga ratus) batang/hektare dengan jenis tanaman sesuai kondisi lahan setempat.

Pasal 35
Petunjuk Teknis Tata Cara RHL Daerah Pesisir/Pantai sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 2
Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada Kawasan Bergambut

Pasal 36
(1)RHL kawasan bergambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b dilakukan pada:
  1. Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung; atau
  2. Ekosistem Gambut dengan fungsi budidaya.
(2)Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki ketebalan Gambut mencapai 3 (tiga) meter atau lebih, terdapat di hulu sungai atau rawa.
(3)Ekosistem Gambut dengan fungsi budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki ketebalan Gambut kurang dari 3 (tiga) meter terdapat di hulu sungai atau rawa.
(4)RHL pada kawasan bergambut dilaksanakan pada areal yang memiliki tegakan asal paling banyak 200 (dua ratus) batang/hektare.
(5)Jumlah penanaman pada kawasan bergambut paling sedikit 700 (tujuh ratus) batang/hektare.
(6)Jenis tanaman dan kondisi areal pada kawasan bergambut dilakukan dengan memperhatikan:
  1. keberadaan jenis dominan;
  2. sifat dan karakteristik tiap jenis terutama respon terhadap genangan dan cahaya; dan
  3. kondisi areal.
(7)Tahapan kegiatan penanaman pada kawasan bergambut dilaksanakan melalui persiapan lapangan, penyediaan bibit, penanaman, dan pemeliharaan.
(8)Kondisi areal dan alternatif jenis tanaman RHL kawasan bergambut sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 3
Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kawasan Sempadan

Pasal 37
(1)Rehabilitasi pada sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c ditujukan untuk memulihkan keadaan alam dan fungsi sempadan dalam mendukung keanekaragaman hayati, rekreasi, manajemen banjir, pembangunan lanskap dan mencegah erosi.
(2)Rehabilitasi pada sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  1. sempadan sungai;
  2. sempadan danau; dan
  3. daerah sekitar mata air atau daerah imbuhan air.

Pasal 38
(1)Rehabilitasi pada sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a ditujukan untuk pemulihan atau merestorasi fungsi sungai dan melindungi wilayah sungai dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi sungai.
(2)Rehabilitasi pada sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sasaran lahan kritis baik di dalam maupun di luar kawasan hutan yang terletak pada sempadan sungai.
(3)Sempadan sungai sebagimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  1. sungai besar dengan luas DAS lebih dari 500 (lima ratus) kilometer persegi ditentukan paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai;
  2. sungai kecil dengan luas DAS kurang dari atau sama dengan 500 (lima ratus) kilometer persegi ditentukan paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.

Pasal 39
(1)Rehabilitasi pada sempadan danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b ditujukan untuk pemulihan atau merestorasi fungsi danau dan melindungi wilayah danau dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi danau.
(2)Rehabilitasi pada sempadan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sasaran lokasi:
  1. daerah tangkapan air atau sempadan danau;
  2. lahan kritis pada daerah tangkapan air atau sempadan danau baik di dalam maupun di luar kawasan hutan; dan
  3. memiliki fungsi lindung dan estetika.
(3)Sempadan danau sebagaimana pada ayat (1) meliputi:
  1. sempadan danau ditentukan mengelilingi danau paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter sampai dengan 100 (seratus) meter dari tepi muka air tertinggi yang pernah terjadi b.dalam hal terdapat pulau di tengah danau, seluruh luasan pulau merupakan daerah tangkapan air danau dengan sempadan danau di dalamnya.

Pasal 40
(1)Rehabilitasi daerah sekitar mata air atau daerah imbuhan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf c ditujukan untuk memulihkan dan melindungi daerah sekitar sumber mata air atau daerah imbuhan air untuk meningkatkan kapasitas imbuhan air tanah dan mata air.
(2)Sasaran lokasi rehabilitasi daerah sekitar mata air atau daerah imbuhan air sebagimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  1. Lahan Kritis yang berada di dalam dan di luar kawasan hutan;
  2. daerah dengan tingkat ketergantungan masyarakat terhadap mata air tinggi;
  3. daerah dengan yang pemanfaatannya terhadap mata air beragam terutama untuk air minum;
  4. daerah yang terdapat kelompok masyarakat yang peduli terhadap pemeliharaan mata air; dan
  5. daerah dengan radius paling sedikit 10 (sepuluh) meter dari sumber mata air.

Bagian Ketujuh
Pengawasan dan Penilaian Pekerjaan

Pasal 41
(1)Pengawasan dan Penilaian pekerjaan penanaman dilakukan oleh konsultan yang ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja (Satker).
(2)Pengawasan dilakukan pada setiap tahapan pekerjaan penanaman paling sedikit terdiri atas:
  1. persiapan lahan;
  2. pembuatan jalan pemeriksanaan;
  3. pembuatan jalur tanam;
  4. pembuatan dan pemasangan patok batas larikan;
  5. pembuatan dan pemasangan ajir;
  6. pembuatan pondok kerja;
  7. pembuatan lubang tanam;
  8. penyediaan bibit di persemaian[Tambahan kegiatan yang perlu pengawasan];
  9. penanaman;
  10. pemupukan;
  11. penyiangan pendangiran;
  12. pemberantasan hama dan penyakit; dan
  13. penyulaman.
(3)Hasil pengawasan dituangkan dalam laporan mingguan, bulanan, tahunan dan dilengkapi dengan dokumentasi.
(4)Penilaian pekerjaan penanaman dilakukan pada:
  1. setiap tahap pelaksanaan penanaman sebagai dasar pembayaran pada penanaman awal (P0), pemeliharaan I (P1) dan pemeliharaan II (P2) sesuai kontrak; dan
  2. tahap akhir penanaman awal (P0), pemeliharaan I (P1) dan pemeliharaan II (P2) sesuai kontrak.
(5)Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dilakukan dalam rangka menentukan keberhasilan tumbuh tanaman.
(6)Terhadap penilaian keberhasilan tanaman sela/pagar/sekat bakar dilakukan terpisah dengan penilaian tanaman pokok dan hanya dilakukan pada saat penanaman tahun berjalan (P0).
(7)Hasil pengawasan dan penilaian dituangkan dalam berita acara dan dijadikan dasar dalam pembayaran.

Pasal 42
(1)Penanaman melalui Reboisasi dan Penghijauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilakukan penilaian terhadap keberhasilan tumbuh tanaman.
(2)Keberhasilan tumbuh tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (5) dan ayat (7) paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari tanaman awal pada P0.
(3)Perhitungan penilaian keberhasilan tumbuh tanaman sebagaimana tercantum dari Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 43
(1)Kegiatan Penerapan Teknik Konservasi Tanah yang dilaksanakan secara kontraktual dan Swakelola, pengawasan dilakukan oleh konsultan pengawas penilai.
(2)Kegiatan Penerapan Teknik Konservasi Tanah yang dilaksanakan dalam bentuk bantuan uang, pengawasan dilakukan oleh tim pengawas penerima bantuan.
(3)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pada setiap tahapan pekerjaan Penerapan Teknik Konservasi Tanah.

Bagian Kedelapan
Pelaporan dan Serah Terima Pekerjaan

Pasal 44
(1)PPK melaporkan realisasi penggunaan anggaran dan realisasi fisik kegiatan kepada Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran.
(2)Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran menyusun dan melaporkan realisasi penggunaan anggaran dan realisasi fisik kegiatan kepada Direktur Jenderal PDASHL dengan tembusan Direktur, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi dan pemangku/pengelola kawasan.
(3)Pelaporan pelaksanaan kegiatan RHL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setiap 1 (satu) bulan sekali.

Pasal 45
(1)Serah terima hasil kegiatan penanaman dilaksanakan dengan tahapan:
  1. Pelaksana Penyedia atau Swakelola menyerahkan hasil kegiatan RHL kepada PPK pada akhir tahun anggaran;
  2. PPK menyerahkan hasil kegiatan RHL kepada KPA pada akhir tahun anggaran;
  3. KPA menyerahkan hasil kegiatan RHL setelah tahun ketiga kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Cq. Direktur Jenderal; dan
  4. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Cq. Direktur Jenderal menyerahkan hasil kegiatan RHL kepada Eselon I terkait/pemangku atau pengelola kawasan/Dinas Kehutanan Provinsi pada tahun ketiga sesuai kewenangannya.
(2)Serah terima hasil kegiatan Penerapan Teknik Konservasi Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang keuangan negara.

BAB III
KEGIATAN PENDUKUNG REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN

Pasal 46
(1)Kegiatan Pendukung RHL bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan kegiatan RHL.
(2)Jenis Kegiatan Pendukung RHL meliputi:
  1. prakondisi;
  2. pengembangan perbenihan;
  3. pengembangan teknologi;
  4. pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
  5. pengamanan dan perlindungan tanaman; dan/atau
  6. pengembangan kelembagaan.

Pasal 47
(1)Prakondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a bertujuan untuk mempersiapkan kegiatan RHL agar dapat berjalan dengan baik sesuai dengan rencana dan mendapat dukungan dari masyarakat dan pihak-pihak terkait.
(2)Prakondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengecekan calon lokasi RHL, sosialisasi, koordinasi, dan penyiapan kelembagaan masyarakat.

Pasal 48
(1)Pengembangan perbenihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan jumlah benih dan/atau bibit tanaman yang berkualitas sesuai sasaran RHL.
(2)Pengembangan perbenihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
  1. pemuliaan pohon;
  2. pengembangan Sumber Benih;
  3. konservasi sumber daya genetik;
  4. produksi benih;
  5. distribusi benih; dan
  6. pembibitan baik melalui pembuatan/pengadaan bibit, kebun bibit rakyat (KBR) dan persemaian permanen.
(3)Ketentuan lebih lanjut tentang pengembangan perbenihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan menteri tersendiri.

Pasal 49
(1)Pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf c bertujuan untuk meningkatkan dukungan:
  1. teknologi perencanaan;
  2. pelaksanaan; dan
  3. monitoring evaluasi.
(2)Pengembangan teknologi dalam pelaksanaan RHL mencakup metode dan teknik dalam melaksanakan kegiatan rehabilitasi termasuk dalam pembibitan, penanaman dan pembuatan bangunan Konservasi Tanah, pemeliharaan, perlindungan, dan pengamanan.
(3)Sasaran pengembangan teknologi dapat dilakukan pada:
  1. wilayah arid/kering;
  2. kawasan bergambut;
  3. wilayah padat penduduk;
  4. wilayah sentra sayuran;
  5. agroforestri/wanatani; dan
  6. penebaran benih melalui udara (aerial seeding).
(4)Pengembangan teknologi dapat dilakukan melalui kerjasama antara lembaga penelitian, perguruan tinggi maupun melalui penggalian kearifan budaya masyarakat setempat dengan penerapan teknologi.

Pasal 50
(1)Pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf d dilakukan melalui kegiatan mencegah, memadamkan, mengendalikan, mengevaluasi akibat kebakaran dan mempersiapkan tindakan rehabilitasi areal bekas kebakaran.
(2)Kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada lokasi kegiatan RHL dilakukan secara terencana dan terpadu dengan melibatkan para pihak terkait.
(3)Pencegahan dan penanggulangan kebakaran dilakukan dengan mengidentifikasi daerah-daerah rawan bencana kebakaran, mensosialisasikan teknik pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan kepada masyarakat, menghindari pembakaran lahan, membuat ilaran/sekat bakar, dan penyekatan air pada lahan gambut.

Pasal 51
Pengamanan dan perlindungan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf e dilakukan melalui kegiatan patroli, pembuatan sekat bakar, dan Penyuluhan.

Pasal 52
(1)Pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf f dilakukan melalui kegiatan:
  1. Penyuluhan;
  2. pelatihan; dan/atau
  3. pendampingan (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertujuan mengubah sikap dan perilaku masyarakat dalam pelaksanaan RHL yang dilakukan melalui pendidikan non formal.
(3)Penyuluhan dilaksanakan melalui kegiatan kunjungan lapangan, ceramah, pameran, penyebaran brosur, leaflet dan majalah, kampanye, lomba, demonstrasi, temu wicara, diskusi kelompok, karyawisata.

Pasal 53
(1)Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaksana kegiatan RHL.
(2)Pelatihan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, Lembaga Swadaya Masyarakat dan/atau lembaga lain yang terkait.
(3)Pelatihan yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk memperkuat sumberdaya manusia perencana, pelaksana, pendamping serta pengawas kegiatan RHL di lapangan.

Pasal 54
(1)Pendampingan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas pelaksana kegiatan RHL.
(2)Pendampingan masyarakat dapat dilaksanakan paling sedikit melalui kegiatan penyadaran, peningkatan kapasitas dan pendayagunaan masyarakat.
(3)Kegiatan pendampingan masyarakat dilakukan oleh petugas pendamping:
  1. penyuluh kehutanan;
  2. Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat;
  3. Lembaga Swadaya Masyarakat; dan/atau
  4. tenaga teknis yang direkrut oleh BPDASHL.
(4)Petugas pendamping harus berada di lapangan dengan tugas:
  1. melakukan sosialisasi kegiatan RHL;
  2. memberikan pelatihan kepada masyarakat dan pelaksana kegiatan RHL; dan
  3. memberikan bimbingan teknis dan pendampingan pelaksanaan kegiatan RHL.
(5)Petugas pendamping dapat diberikan fasilitas paling sedikit berupa:
  1. honorarium;
  2. biaya pemondokan di lapangan;
  3. perjalanan dinas;
  4. bantuan transport; dan
  5. biaya pertemuan kelompok.
(6)Mekanisme penetapan petugas pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.
(7)Biaya kegiatan pendampingan dibebankan pada anggaran Balai.

Pasal 55
Ketentuan tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran, pengamanan dan perlindungan tanaman, dan pengembangan kelembagaan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEMBERIAN INSENTIF REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN

Pasal 56
(1)Pemberian Insentif RHL merupakan instrumen kebijakan pendukung RHL dalam rangka mendorong percepatan tercapainya:
  1. tujuan rehabilitasi hutan dan lahan; dan
  2. pencegahan bertambah luasnya kerusakan/degradasi hutan dan lahan.
(2)Pemberian Insentif RHL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  1. kriteria dan standar;
  2. bentuk; dan
  3. tata cara penyelenggaraan kebijakan dan penetapan.

Pasal 57
(1)Kriteria pemberian insentif kegiatan RHL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat:
  1. luas areal;
  2. jumlah pohon ditanam yang hidup;
  3. tingkat keberhasilan;
  4. efektivitas bangunan Konservasi Tanah dan air;
  5. keberadaan dan aktivitas kelembagaan;
  6. kearifan lokal; dan/atau
  7. inisiatif pelestarian lingkungan.
(2)Standar pemberian insentif kegiatan RHL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Menteri atau gubernur sesuai kewenangannya.
(3)Penerapan kriteria dan standar pemberian insentif dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota sesuai tujuan dan/atau kondisi wilayahnya.

Pasal 58
Bentuk pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf b, paling sedikit berupa:
  1. kemudahan pelayanan; dan/atau
  2. penghargaan.

Pasal 59
Kemudahan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a, dapat diberikan dalam bentuk:
  1. pemberian bantuan akses permodalan;
  2. penyediaan sarana prasarana;
  3. penyediaan lahan/lokasi;
  4. pemberian akses informasi teknologi;
  5. pendampingan;dan/atau
  6. pemberian perizinan dari pemerintah, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Badan Usaha Milik Swasta.

Pasal 60
(1)Pemberian bantuan akses permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a dapat berupa fasilitasi masyarakat dalam hal permodalan.
(2)Penyediaan sarana prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b dapat diberikan kepada kelompok tani/masyarakat paling sedikit berupa:
  1. bantuan sarana jalan;
  2. saprodi;
  3. saprotan; dan/atau
  4. bibit unggul.
(3)Penyediaan lahan/lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c dapat berupa pemberian kemudahan untuk mendapatkan lahan olah untuk ditanami oleh kelompok tani.
(4)Akses informasi teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf d dapat berupa pemberian kemudahan informasi teknologi rehabilitasi hutan dan lahan melalui berbagai media komunikasi.
(5)Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf e, diberikan kepada kelompok masyarakat yang sedang melakukan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan.
(6)Pemberian perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf f, dapat diberikan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan atau hak pengelolaan hutan desa.

Pasal 61
(1)Penghargaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 huruf b dapat berupa:
  1. subsidi/bantuan;
  2. hadiah;
  3. sertifikat/piagam; dan/atau
  4. piala.
(2)Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan kepada badan hukum/badan usaha, kelompok masyarakat dan perorangan yang dikualifikasikan sebagai:
  1. pembina RHL;
  2. perintis RHL;
  3. pendamping RHL; atau
  4. lainnya.
(3)Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan tujuan dan kewenangannya.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 62
(1)Pembinaan penyelenggaraan RHL dilaksanakan oleh:
  1. Menteri di tingkat nasional; atau
  2. gubernur di tingkat provinsi.
(2)Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri/gubernur dapat menugaskan:
  1. Tim Pembina Pusat di tingkat nasional; atau
  2. Tim Pembina Provinsi di tingkat provinsi.

Pasal 63
(1)Pembinaan dalam penyelenggaraan RHL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dapat berupa pemberian:
  1. pedoman;
  2. bimbingan;
  3. pelatihan;
  4. arahan; dan/atau
  5. supervisi.
(2)Pemberian pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pembuatan norma, standar, prosedur dan kriteria serta tata kerja bidang RHL.
(3)Pemberian bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pemberian bimbingan teknis, sosialisasi, temu usaha, dan lokakarya.
(4)Pemberian pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui pemberian pengetahuan dan keahlian teknis kepada para pihak dalam bidang RHL.
(5)Pemberian arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mencakup kegiatan penyusunan rencana, program dan kegiatan-kegiatan yang bersifat nasional.
(6)Pemberian supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditujukan terhadap pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan.

Pasal 64
(1)Tim Pembina Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf a memiliki tugas membantu Menteri dalam:
  1. membuat pedoman penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan;
  2. memberikan bimbingan teknis penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan;
  3. memberikan pelatihan terkait pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan;
  4. melaksanakan arahan penyelenggaraan dan teknis kegiatan RHL tingkat nasional;
  5. melaksanakan supervisi dalam rangka pembinaan penyelenggaraan RHL;
  6. melaksanakan koordinasi dengan instansi atau pihak terkait dalam rangka penyelenggaraan RHL tingkat nasional; dan
  7. melaporkan pelaksanaan pembinaan penyeleng-garaan RHL kepada Menteri.
(2)Tim Pembina Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf b memiliki tugas membantu gubernur dalam:
  1. memberikan arahan penyelenggaraan dan teknis kegiatan RHL tingkat provinsi;
  2. memberikan bimbingan teknis penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan;
  3. memberikan pelatihan terkait pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan;
  4. melaksanakan supervisi dalam rangka pembinaan penyelenggaraan RHL tingkat provinsi;
  5. melaksanakan arahan penyelenggaraan dan teknis kegiatan RHL tingkat provinsi;
  6. melaksanakan supervisi dalam rangka pembinaan penyelenggaraan RHL;
  7. melaksanakan koordinasi dengan instansi atau pihak terkait dalam rangka penyelenggaraan RHL tingkat provinsi; dan
  8. melaporkan pelaksanaan pembinaan penyeleng-garaan RHL kepada Gubernur.

Pasal 65
(1)Tim Pembina Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang beranggotakan:
  1. pejabat setingkat Eselon I dari Tentara Nasional Republik Indonesia;
  2. pejabat setingkat Eselon I dari Kepolisian Republik Indonesia;
  3. pejabat setingkat Eselon I dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia; dan
  4. pejabat setingkat Eselon I dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
(2)Pejabat Eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, ditunjuk/diusulkan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga.
(3)Penunjukan/usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan atas dasar Nota Kesepahaman antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan masing-masing Kementerian/Lembaga.
(4)Tim Pembina Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf b, ditetapkan oleh gubernur yang beranggotakan paling sedikit terdiri atas unsur Dinas Kehutanan Provinsi, Kodam/Korem, Kepolisian Daerah, Kejaksaan Tinggi, Balai, Pemangku/Pengelola Kawasan Hutan, Forum DAS dan/atau Masyarakat Konservasi Tanah dan Air Indonesia.
(5)Pembiayaan untuk melaksanakan pembinaan, koordinasi, sinkronisasi penyelenggaraan RHL dilakukan dengan ketentuan:
  1. Tim Pembina Pusat dibebankan pada anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
  2. Tim Pembina Provinsi dibebankan pada anggaran Balai.
(6)Dalam hal lokasi RHL secara administratif berada lebih dari satu provinsi, Kepala Balai berkoordinasi dengan provinsi terkait.

Bagian Kedua
Pengendalian

Pasal 66
(1)Pengendalian penyelenggaraan RHL dilakukan oleh Menteri.
(2)Dalam melakukan pengendalian penyelenggaraan RHL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat menugaskan Tim Pengendali.

Pasal 67
(1)Pengendalian penyelenggaraan RHL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dapat berupa:
  1. monitoring;
  2. evaluasi;
  3. pelaporan; dan
  4. tindak lanjut.
(2)Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim pengendali RHL yang dibentuk oleh Kepala Balai.
(3)Anggota Tim Pengendali RHL terdiri atas Dinas Kehutanan Provinsi, Balai, Pemangku/Pengelola Kawasan Hutan.
(4)Tim pengendali RHL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki tugas:
  1. melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan.
  2. memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan ketentuan.
  3. memastikan bahwa seluruh tahapan kegiatan sudah dilakukan sesuai dengan tata waktu pelaksanaan yang ditetapkan.
  4. membuat laporan bulanan hasil pengendalian dan pengawasan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

BAB VI
PEMBIAYAAN DAN PELAKSANA ANGGARAN

Pasal 68
(1)Pembiayaan kegiatan RHL dapat berasal dari:
  1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  3. Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan;
  4. Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi; dan
  5. Sumber-sumber lain yang tidak mengikat, sesuai peraturan perundang-undangan.
(2)Pembiayaan kegiatan RHL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan prinsip tahun jamak (multiyears).
(3)Pembiayaan kegiatan RHL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada saat Penanaman (P0), Pemeliharaan I (P1) dan Pemeliharaan II (P2).
(4)Terhadap pembiayaan kegiatan RHL untuk penanaman tanaman sela/pagar/sekat bakar, tidak diberikan biaya pemeliharaan.

Pasal 69
(1)Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku pengguna anggaran mendelegasikan pelaksanaan anggaran kepada KPA.
(2)KPA menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pejabat penerbit Surat Perintah Membayar (SPM).
(3)Tugas dan fungsi pelaksana anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan.

Pasal 70
(1)Pembayaran kegiatan RHL yang dilaksanakan melalui Swakelola dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
(2)Pembayaran kegiatan RHL yang dilaksanakan melalui Penyedia dapat dilakukan secara:
  1. sekaligus; atau
  2. bertahap.
(3)Pembayaran sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk kegiatan penanaman, dilakukan dengan ketentuan:
  1. seluruh tahapan pekerjaan sudah dilaksanakan 100% (seratus persen) berdasarkan hasil pengawasan dan penilaian oleh konsultan pengawas dan penilai yang dituangkan dalam berita acara; dan
  2. keberhasilan tumbuh tanaman paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari penanaman awal (P0) berdasarkan hasil penilaian konsultan pengawas dan penilai yang dituangkan dalam berita acara;
(4)Pembayaran bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk kegiatan penanaman dilakukan berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam dokumen kontrak, dengan ketentuan:
  1. tahapan pembayaran dilakukan sesuai dengan prestasi pekerjaan berdasarkan hasil pengawasan dan penilaian yang dituangkan dalam berita acara;
  2. tahap akhir pembayaran keberhasilan tumbuh tanaman paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari tanaman penanaman awal (P0); dan
  3. tahapan pekerjaan yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah selesai 100% (seratus persen).
(5)Pembayaran kegiatan penanaman secara sekaligus atau bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dengan ketentuan:
  1. berbasis petak tanaman baik pada P0, P1, dan P2;
  2. keberhasilan tumbuh tanaman P0, P1, dan P2 paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari tanaman awal (P0).

Pasal 71
(1)Pembayaran sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf a untuk kegiatan Penerapan Teknik Konservasi Tanah, dilakukan dalam hal seluruh tahapan pekerjaan dan realisasi fisik telah mencapai 100% (seratus persen).
(2)Pembayaran bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf b untuk kegiatan Penerapan Teknik Konservasi Tanah, dilakukan sesuai dengan tahapan prestasi pekerjaan.

Pasal 72
(1)Pelaksanaan kegiatan Penerapan Teknik Konservasi Tanah dilaksanakan secara Swakelola/Penyedia atau bantuan uang.
(2)Tata cara pembayaran kegiatan Penerapan Teknik Konservasi Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 73
(1)Dalam hal terdapat lokasi penanaman RHL dengan kondisi khusus yang berdampak pada pelaksanaan penanaman dengan kondisi curah hujan kategori rendah, penyediaan bibit dapat dilakukan melalui mekanisme pengadaan.
(2)Kondisi curah hujan yang turun setiap tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat keterangan atau informasi resmi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika setempat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung dan Pemberian Insentif Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 173) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/MENHUT-II/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung dan Pemberian Insentif Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 580), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 75
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung dan Pemberian Insentif Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 173) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/MENHUT-II/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung dan Pemberian Insentif Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 580), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 76
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2018
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SITI NURBAYA
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Januari 2019
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

[tulis] » komentar « [baca]