info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Fasilitas kesehatan yang diatur meliputi:
a.fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama;
b.fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kedua;
c.fasilitas pelayanan kesehatan tingkat ketiga; dan
d.fasilitas kesehatan yang ada di Kantor Kesehatan Pelabuhan.
(2)Jenis fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpencil

Pasal 4
(1)Fasilitas pelayanan kesehatan yang ditetapkan dengan kriteria terpencil harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a.letak geografis;
b.akses transportasi; dan
c.sosial, serta ekonomi.
(2)Persyaratan letak geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a.berada di wilayah yang sulit dijangkau;
b.pegunungan, pedalaman, dan rawa-rawa; dan/atau
c.rawan bencana alam baik gempa, longsor, maupun gunung api.
(3)Persyaratan akses transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
a.transportasi yang umum digunakan (darat/air/udara) rutin 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu;
b.waktu tempuh pulang-pergi dari ibukota kabupaten ke fasilitas pelayanan kesehatan tersebut memerlukan lebih dari 6 (enam) jam perjalanan; dan/atau
c.Transportasi yang ada sewaktu-waktu terhalang kondisi iklim/cuaca.
(4)Persyaratan sosial dan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
a.kesulitan pemenuhan bahan pokok; dan/atau
b.kondisi keamanan.

Bagian Ketiga
Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sangat Terpencil

(1)Penetapan kriteria terpencil dan sangat terpencil bagi fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama ditentukan berdasarkan jarak dari ibukota kabupaten ke lokasi fasilitas pelayanan kesehatan dasar yang bersangkutan.
(2)Penetapan kriteria terpencil dan sangat terpencil bagi fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kedua dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat ketiga ditentukan berdasarkan jarak dari ibukota provinsi ke lokasi fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang bersangkutan.
(3)Penetapan kriteria terpencil dan sangat terpencil bagi fasilitas kesehatan yang ada di wilayah kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan ditentukan berdasarkan jarak dari ibukota kabupaten ke lokasi wilayah kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan yang bersangkutan.

Bagian Keempat
Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Tidak Diminati

Pasal 7
(1)Fasilitas pelayanan kesehatan yang ditetapkan dengan kriteria tempat yang tidak diminati harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a.tidak ada peminat untuk bertugas di fasilitas pelayanan kesehatan walaupun telah disediakan formasi oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah;
b.tidak terpenuhinya formasi melalui pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil;
c.tidak ada tenaga yang dibutuhkan dengan usia lulusan di bawah ketentuan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil;
d.berada di daerah rawan bencana dan konflik; dan/atau
e.memerlukan tenaga kesehatan tertentu sesuai kebutuhan.
(2)Pemenuhan tenaga pada fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak diminati dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan tenaga di fasilitas kesehatan Kantor Kesehatan Pelabuhan.

BAB III
TATACARA PENETAPAN

Pasal 8
(1)Menteri Kesehatan menetapkan fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria terpencil, sangat terpencil, serta tempat yang tidak diminati untuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Kesehatan berdasarkan usulan Eselon I yang membawahinya.
(2)Gubernur, Bupati, atau Walikota menetapkan fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria terpencil, sangat terpencil, serta tempat yang tidak diminati di wilayah kerjanya dan menyampaikan kepada Menteri Kesehatan.
(3)Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang ada di provinsi harus melakukan verifikasi terhadap penetapan fasilitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Bupati atau Walikota.
(4)Penetapan fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), digunakan sebagai pedoman dalam:
a.perencanaan tenaga;
b.penetapan insentif;
c.penetapan program pelayanan kesehatan;
d.penyediaan sarana dan prasarana kesehatan;
e.pengembangan karir sumber daya manusia kesehatan; dan
f.pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan.
(5)Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3), ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2013
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

NAFSIAH MBOI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

[tulis] » komentar « [baca]